JAKARTA &ndash; Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan merevisi aturan mengenai Rencana Bisnis Bank (RBB) untuk meningkatkan tata kelola penyaluran kredit, termasuk dalam mendanai program prioritas pemerintah.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan revisi itu ditargetkan rampung dan akan diterbitkan pada kuartal ketiga tahun ini.
&ldquo;Revisi aturan di RBB ini terkait dengan penyaluran kredit. Terutama ... ditujukan supaya bank itu punya perencanaan yang terarah, terukur, dan berkelanjutan,&rdquo; jelas Friderica, dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada Kamis (7/5).
Dalam kesempatan yang sama, Friderica menegaskan bahwa revisi RBB tidak mewajibkan bank untuk menyalurkan kredit kepada program prioritas pemerintah, termasuk program perumahan rakyat.
Ia menekankan bahwa program tersebut memang bisa dimanfaatkan oleh bank dalam menyalurkan kredit. Namun dalam penyaluran, kata Friderica, bank tetap harus memprioritaskan manajemen risiko dan tata kelola yang matang.
&ldquo;Ini tidak ada yang bersifat mandatori,&rdquo; ungkap Friderica. &ldquo;Bank tetap memiliki keleluasaan dalam menerapkan strategi penyaluran kreditnya sesuai dengan risk appetite dan juga risk tolerance masing-masing,&rdquo; imbuhnya.
Menurut data OJK, kredit perbankan tumbuh 9,49% secara tahunan menjadi Rp8.659 triliun pada Maret 2026. Pertumbuhan ini lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang berada di level 9,37% secara tahunan.
Kredit untuk kebutuhan investasi tumbuh paling pesat, mencapai 20,8% secara tahunan. Sementara dari sisi debitur, penyaluran terbesar dilakukan kepada nasabah dari segmen korporasi. (KR) &nbsp;

OJK menargetkan revisi RBB tuntas di kuartal ketiga, agar perencanaan bisnis bank semakin terarah.

OJK akan revisi RBB, bank wajib danai program pemerintah?

JAKARTA &ndash; Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Self-Regulatory Organization (SRO) kembali menunda implementasi short-selling di pasar modal Indonesia, akibat ketidakpastian pasar keuangan yang tetap tinggi.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan langkah itu disusul dengan sejumlah kebijakan lain, termasuk memperpanjang masa berlaku buyback saham tanpa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
&ldquo;Kami bersama dengan SRO telah memperpanjang masa berlaku kebijakan buyback saham tanpa RUPS, kemudian penundaan implementasi pembiayaan transaksi short selling, kebijakan trading halt, kemudian dan batasan auto-rejection hingga September 2026,&rdquo; jelas Friderica, pada Selasa (5/7).
Selain itu, Friderica mengaku OJK terus menjaga stabilitas sektor jasa keuangan sebagai modal pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
&ldquo;Kami terus melakukan stress-test dengan berbagai skenario tentunya serta melakukan penguatan pengawasan,&rdquo; imbuh Friderica.
Dengan upaya stabilisasi itu, Friderica berharap stabilitas pasar saham Indonesia semakin terjaga.
Menurut data Bursa Efek Indonesia (BEI), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) telah menghadapi penurunan 17,98% sejak awal 2026. Penurunan ini membuat IHSG mencatat kinerja terburuk di antara 34 indeks saham utama dunia.
Menyusul penurunan itu, investor asing sejak awal tahun telah menarik dana Rp48,95 triliun dari pasar saham hingga Rabu (6/5). (KR)

OJK menilai ketidakpastian pasar tetap tinggi, penyesuaian diperlukan agar ekonomi tumbuh.

OJK tunda short-selling dan perpanjang buyback saham tanpa RUPS

JAKARTA&nbsp;&ndash; Pemerintah dikabarkan akan merotasi salah satu Wakil Menteri Keuangan ke Bank Indonesia dalam waktu dekat. Wakil Menteri Keuangan Thomas Aquinas Muliatna Djiwandono disebut-sebut akan ditunjuk sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
&ldquo;Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono akan menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia, semacam magang terlebih dahulu sebelum suatu hari nanti menjadi Gubernur Bank Indonesia,&rdquo; ujar sumber IDNFinancials.
Menurut sumber tersebut, proses&nbsp;fit and proper test&nbsp;kemungkinan akan dilaksanakan dalam waktu dekat. &ldquo;Itu jika tidak ada perubahan. Karena rotasi ini diperkirakan dilakukan pada Februari,&rdquo; katanya.
Sementara itu, posisi Wakil Menteri Keuangan yang ditinggalkan Thomas disebut akan diisi oleh Juda Agung. Juda sebelumnya menjabat sebagai Deputi Gubernur BI sejak 6 Januari 2022 hingga 23 September 2025, sebelum kemudian diangkat secara&nbsp;ex officio&nbsp;sebagai Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari Bank Indonesia.
&ldquo;Juda Agung sudah pernah dipanggil ke Hambalang,&rdquo; ujar sumber tersebut.
Putra Soedradjad Djiwandono
Thomas Aquinas Muliatna Djiwandono, yang akrab disapa Tommy, merupakan politikus dan pebisnis Indonesia. Saat ini ia menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan serta Bendahara Umum Partai Gerindra.
Thomas lahir di Jakarta pada 7 Mei 1972. Ia merupakan putra Soedradjad Djiwandono, mantan Gubernur Bank Indonesia. Ibunya, Biantiningsih Miderawati, adalah kakak kandung Presiden Prabowo Subianto, sehingga Thomas juga merupakan keponakan Presiden Prabowo.
Pendidikan sarjananya ditempuh di Haverford College, Amerika Serikat, dengan gelar Bachelor of Arts (BA) di bidang Sejarah. Ia kemudian meraih gelar Master of Arts (MA) dalam Hubungan Internasional dan Ekonomi Internasional dari Johns Hopkins University School of Advanced International Studies, Amerika Serikat.
Thomas aktif di Partai Gerindra sejak 2014 dan dipercaya sebagai Bendahara Umum partai. Pada 18 Juli 2024, ia dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan dengan tugas membantu Menteri Keuangan, khususnya dalam koordinasi kebijakan fiskal dan ekonomi.
Birokrat Bank Indonesia
Juda Agung merupakan pejabat senior Bank Indonesia yang saat ini juga menjabat sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK&nbsp;ex officio&nbsp;dari Bank Indonesia. Ia dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia pada 23 September 2025 untuk memperkuat koordinasi kebijakan antara BI dan OJK dalam pengawasan sektor jasa keuangan.
Lahir di Pontianak pada 1964, Juda menyelesaikan pendidikan Sarjana Teknologi Industri Pertanian di Institut Pertanian Bogor pada 1987. Ia kemudian meraih gelar Magister di bidang Money, Banking and Finance serta PhD Ekonomi dari University of Birmingham masing-masing pada 1995 dan 1999.
Juda bergabung dengan Bank Indonesia sejak 1991 dan telah menempati berbagai posisi strategis, khususnya di bidang kebijakan ekonomi, moneter, dan makroprudensial. Ia juga memiliki pengalaman internasional sebagai ekonom dan penasihat di berbagai lembaga, antara lain Netherlands Central Planning Bureau dan International Monetary Fund (IMF).
Selain itu, Juda pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif IMF yang mewakili sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik. Sebelum menjadi anggota Dewan Komisioner OJK, ia menjabat sebagai Deputi Gubernur BI dengan tanggung jawab utama pada kebijakan makroprudensial dan stabilitas sistem keuangan. (YS/MT)

Posisi Wakil Menteri Keuangan disebut-sebut akan diisi oleh Juda Agung. [FOTO: Google Gemini]

Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono akan masuk Bank Indonesia?

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membeberkan sejumlah modus penipuan yang paling banyak dilaporkan masyarakat per November 2025. 
Menurut laporan OJK, transaksi belanja online menempati posisi teratas, dengan total 64.933 laporan dan kerugian mencapai Rp1,14 triliun.Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, menuturkan bahwa penipuan belanja online biasanya dilakukan melalui toko palsu atau tautan berbahaya.Selain itu, modus penipuan mengatasnamakan pihak lain atau fake call menjadi yang kedua terbanyak. Pelaku menyamar sebagai perusahaan atau lembaga resmi dengan logo mirip, sehingga korban mengira informasi tersebut benar-benar asli. Modus jenis itu tercatat sebanyak 39.978 laporan dengan total kerugian Rp1,54 triliun, dikutip dari OJK (14/12).Modus penipuan phishing dan file apk berbahaya juga cukup banyak dilaporkan masyarakat. Friderica menjelaskan bahwa penipu mengirim undangan palsu atau file apk melalui WhatsApp untuk mencuri data pribadi dan mengakses mobile banking korban. 
Modus jenis itu ada sebanyak 15.800 laporan dengan kerugian Rp605,48 juta, sementara file apk via WhatsApp ada 3.924 laporan dengan kerugian Rp137,45 juta.Menjelang akhir tahun, OJK mencatat maraknya modus penipuan berkedok hadiah dan donasi. Friderica mengingatkan masyarakat untuk memastikan layanan donasi berasal dari pihak kredibel dengan rekening yang benar. 
Penipuan hadiah juga banyak terjadi, di mana pelaku meminta data pribadi untuk klaim hadiah dan sering kali mengenakan biaya palsu. Modus ini tercatat ada 17.755 laporan dengan kerugian Rp226,94 juta."Jadi, seolah-olah mendapat hadiah, minta data pribadi, kemudian malah ada biaya untuk klaimnya. Misalnya, mendapat hadiah Rp100 juta, kirim dulu Rp5 juta atau biaya pajak dan seterusnya," kata Friderica.Friderica menyampaikan bahwa OJK dan Satgas PASTI terus menghimbau masyarakat agar selalu waspada terhadap penipuan. Ia menekankan untuk tidak sembarangan mengklik tautan mencurigakan, mengabaikan telepon dari nomor tidak dikenal, serta tidak membagikan One-Time Password (OTP), PIN, atau data pribadi kepada pihak lain.Jika ada yang menelepon dan mengaku dari lembaga resmi, masyarakat dianjurkan melakukan verifikasi langsung ke lembaga terkait. Apabila menemukan aktivitas mencurigakan, masyarakat disarankan segera melaporkannya ke OJK. (SA)

Penipuan belanja online, phishing, hadiah, dan donasi palsu marak, OJK imbau masyarakat waspada.