JAKARTA &ndash; Tujuh Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mengemban jabatannya setelah mengucap sumpah jabatan di Gedung Mahkamah Agung, Rabu (25/3).
Tujuh ADK OJK tersebut terdiri dari lima pejabat baru yang telah ditetapkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 12 Maret 2026 lalu, beserta Wakil Menkeu dan Wakil Gubernur Bank Indonesia &mdash; Juda Agung dan Thomas Djiwandono &mdash; sebagai ADK ex-officio.
Seperti yang telah diberitakan IDNFinancials.com sebelumnya, lima pejabat tersebut adalah:
<ol start="1">
<li>Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua Dewan Komisioner periode 2026-2032;</li>
<li>Hernawan Bekti Sasongko sebagai Wakil Ketua Dewan Komisioner periode 2026-2031;</li>
<li>Hasan Fawzi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon periode 2026-2031;</li>
<li>Dicky Kartikoyono sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen periode 2026-2032; serta</li>
<li>Adi Budiarso sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto periode 2026-2031.</li>
</ol>
Acara tersebut dihadiri oleh pimpinan lembaga negara, pimpinan dan anggota Komisi XI DPR RI, pimpinan kementerian/lembaga, ADK OJK, serta para pemangku kepentingan sektor jasa keuangan.
Dengan pengangkatan ketujuh ADK OJK baru, DK OJK kini beranggotakan 11 orang. Empat lainnya adalah:
<ol>
<li>Dian Ediana Rae sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan periode 2022-2027;</li>
<li>Ogi Prastomiyono sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya periode 2022-2027;</li>
<li>Agusman sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan lembaga jasa keuangan lainnya periode 2022-2027; serta</li>
<li>Sophia Isabella Wattimena sebagai Ketua Dewan Audit periode 2022-2027.</li>
</ol>
Dalam kesempatan tersebut, Ketua DK OJK Friderica Widyasari Dewi, yang akrab disapa Kiki, juga menegaskan komitmen OJK untuk menjaga stabilitas sektor keuangan &ndash; yang sempat goyah diterpa berbagai sentimen eksternal.
Ia juga menyatakan bahwa OJK akan memperkuat pengawasan&nbsp;terintegrasi dan pendalaman pasar keuangan untuk mendorong sektor jasa keuangan bertumbuh menjadi mesin pertumbuhan ekonomi nasional.
&ldquo;OJK akan tetap mengedepankan pelindungan kepada konsumen dan masyarakat serta akan terus melakukan penegakan hukum yang akan lebih kita giatkan," imbuh Friderica dalam siaran pers, Rabu (25/3). (ZH)

Terdapat 11 anggota DK OJK yang bertugas tahun ini, termasuk keponakan Presiden, Thomas Djiwandono.

Kiki Widyasari hingga Thomas Djiwandono ucap sumpah jabatan ADK OJK

JAKARTA &ndash; Survei Orientasi Bisnis Perbankan yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan kondisi industri perbankan masih solid, meskipun ekspektasi para bankir terhadap kondisi makroekonomi mulai melemah ke zona pesimistis.
Survei Orientasi Bisnis Perbankan (SBPO) yang dilakukan pada Januari 2026 tersebut melibatkan 93 bank responden, mewakili sekitar 94,17% dari total aset bank umum berdasarkan data Desember 2025.
Dalam rilis resmi OJK pada Senin (9/3), kinerja perbankan yang tetap kuat tercermin dari Indeks Orientasi Bisnis Perbankan (IBP) yang berada pada level 56 pada triwulan I 2026. Angka tersebut masih berada di atas ambang optimistis.
Di sisi lain, proyeksi terhadap kondisi makroekonomi justru mengalami penurunan. Indeks Ekspektasi Kondisi Makroekonomi (IKM) tercatat turun ke level 45, yang menandakan pandangan pesimistis dari pelaku industri perbankan.
Penurunan ekspektasi tersebut dipicu oleh perkiraan melemahnya nilai tukar rupiah serta meningkatnya tekanan inflasi.
Keyakinan akan kenaikan inflasi juga dipengaruhi faktor musiman seperti Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, dan perayaan Tahun Baru Imlek yang berpotensi mendorong kenaikan harga barang dan jasa.
Selain itu, OJK mencatat adanya pengaruh faktor basis rendah (low base effect) dari tahun sebelumnya. Pada periode yang sama tahun lalu terdapat diskon tarif listrik yang tidak kembali diterapkan pada triwulan I 2026.
Nilai tukar rupiah juga diperkirakan menghadapi tekanan seiring masih tingginya tensi geopolitik global.
Meski demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan tetap meningkat pada awal 2026. Peningkatan tersebut diperkirakan didorong oleh kenaikan konsumsi masyarakat pada triwulan pertama.
Hasil survei juga menunjukkan mayoritas responden masih meyakini risiko perbankan pada kuartal I 2026 tetap terjaga. Hal ini tercermin dari Indeks Persepsi Risiko (IPR) yang berada pada level 57 atau masih dalam zona optimistis.
Keyakinan tersebut didukung oleh pandangan bahwa kualitas kredit perbankan akan tetap terjaga. Selain itu, Posisi Devisa Neto (PDN) perbankan dinilai relatif rendah, dengan aset dan tagihan valuta asing yang lebih besar dibandingkan kewajiban valas atau berada dalam posisi long position.
Risiko likuiditas juga diperkirakan tetap terkendali, seiring ekspektasi pertumbuhan alat likuid perbankan serta Dana Pihak Ketiga (DPK).
Dengan proyeksi pertumbuhan DPK yang lebih tinggi dibandingkan penyaluran kredit, arus kas bersih (net cash flow) perbankan pada triwulan I 2026 diperkirakan meningkat. Kondisi tersebut juga didukung oleh mulai masuknya dana pemerintah daerah pada periode tersebut.
Adapun ekspektasi terhadap kinerja industri perbankan pada triwulan I 2026 juga masih berada di zona optimistis. Hal ini tercermin dari Indeks Ekspektasi Kinerja (IEK) yang mencapai level 67.
OJK sendiri melaksanakan survei SBPO secara triwulanan untuk memperoleh gambaran pandangan industri perbankan mengenai arah perekonomian, persepsi terhadap risiko, serta kecenderungan bisnis perbankan pada periode mendatang. (DK)

SBPO OJK tunjukkan kinerja bank kuat, namun bankir memprediksi rupiah melemah dan inflasi meningkat.

Survei 93 bank: Bankir pesimistis terhadap kondisi makro

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan penggeledahan di kantor PT MASI yang berada di kawasan Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta, pada Rabu (4/3).Langkah ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum atas dugaan tindak pidana di bidang pasar modal.Seperti dikutip CNBC Indonesia, tindakan tersebut menjadi bentuk komitmen tegas OJK dalam menjaga integritas, transparansi, serta kepercayaan publik terhadap industri pasar modal nasional.Penggeledahan dilakukan oleh Tim Penyidik OJK guna mengembangkan penyidikan atas dugaan manipulasi informasi terkait fakta material yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.Dugaan pelanggaran mencakup tidak dilaporkannya pihak afiliasi penerima fixed allotment dalam proses penawaran umum perdana saham (IPO), serta penyampaian laporan penggunaan dana IPO yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.Manipulasi informasi tersebut diduga melibatkan pihak sekuritas.Selain itu, penyidik juga menemukan indikasi transaksi semu berupa transaksi antar pihak terafiliasi yang melibatkan tujuh entitas perusahaan dan 58 individu nominee.Transaksi tersebut disebut dieksekusi oleh enam operator di bawah kendali tersangka.Rangkaian transaksi tersebut diduga mendorong lonjakan harga saham&nbsp;PT Berkah Beton Sadaya Tbk (BEBS)&nbsp;di pasar reguler hingga sekitar 7.150%.Peristiwa ini diduga berlangsung dalam periode 2020 hingga 2022.Dalam perkara ini, dugaan keterlibatan mengarah kepada Sdr. ASS selaku beneficial owner PT BEBS, Sdr. MWK sebagai mantan Direktur Investment Banking PT MASI, serta korporasi PT MASI.Modus yang digunakan antara lain insider trading, manipulasi IPO, dan transaksi semu.Sejauh ini, penyidik OJK telah memeriksa 25 saksi yang berasal dari internal PT MASI, PT BEBS, pihak perbankan, nominee, serta sejumlah pihak terkait lainnya.OJK menegaskan bahwa dalam penanganan tindak pidana sektor jasa keuangan, lembaga tersebut terus berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri dan Korwas PPNS Bareskrim Polri.Penegakan hukum dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan guna melindungi kepentingan investor serta menjaga stabilitas dan kepercayaan terhadap sistem keuangan nasional. (DK)

OJK selidiki manipulasi IPO dan transaksi semu yang picu lonjakan saham BEBS 7.150%.

OJK geledah kantor sekuritas di Kawasan SCBD, terkait kasus apa?

JAKARTA - PT Indonesia Fintopia Technology, atau biasa di kenal Easycash, meluncurkan MOJANG (Modul Bijak Keuangan) sebagai upaya memperkuat literasi keuangan di kalangan generasi muda, khususnya Gen Z dan milenial.
MOJANG adalah produk atau inisiatif edukasi literasi keuangan yang diluncurkan oleh Easycash yang pengembangannya dilakukan melalui kerjasama atau kolaborasi dengan Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) dan International Association of Registered Financial Consultants (IARFC) Indonesia.
Direktur Utama Easycash, Nucky Poedjiardjo Djatmiko, menegaskan bahwa pesatnya perkembangan teknologi keuangan belum sepenuhnya diimbangi dengan peningkatan literasi keuangan masyarakat.&ldquo;Perkembangan teknologi telah membawa perubahan besar dalam sektor keuangan. Akses terhadap layanan keuangan menjadi semakin mudah dan cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kita juga dihadapkan pada paradoks di mana tingkat literasi keuangan belum tumbuh secepat tingkat inklusi keuangan,&rdquo; ujar Nucky.Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan risiko, terutama bagi masyarakat yang belum memiliki pemahaman memadai mengenai pengelolaan keuangan dan penggunaan produk keuangan digital.Tantangan literasi ini dinilai semakin relevan bagi generasi muda yang akrab dengan teknologi, namun masih berada pada fase awal pengambilan keputusan keuangan.&ldquo;Generasi muda, khususnya Gen Z dan milenial, akan menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia di masa depan. Di sisi lain, mereka juga berada pada fase awal terkait pengelolaan keuangan,&rdquo; katanya.Sebagai platform pinjaman daring yang berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Easycash memandang literasi keuangan sebagai bagian penting dari perlindungan konsumen dan pengembangan industri berkelanjutan.Easycash juga memperluas program literasi keuangan ke luar Pulau Jawa sebagai upaya mendukung pemerataan pemahaman keuangan masyarakat, sejalan dengan arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).Head of Corporate Affairs Easycash, Wildan Kesuma, mengatakan inisiatif tersebut telah berjalan sejak dua tahun terakhir dan menjangkau berbagai wilayah di Indonesia.&ldquo;Kalau kita, dari dua tahun lalu, kita sudah punya kegiatan literasi keuangan di luar Jawa terutama. Dan memang salah satu yang diarahkan oleh OJK juga untuk meningkatkan literasi keuangan tidak hanya di Pulau Jawa, tapi di luar Jawa juga,&rdquo; ujar Wildan kepada&nbsp;IDNFinancials.com&nbsp;saat sesi doorstop usai acara peluncuran MOJANG, kolaborasi Easycash, AFTECH, dan IARFC Indonesia, Selasa (10/2).
Menurut Wildan, Easycash telah melakukan kegiatan literasi secara langsung dan daring di sejumlah daerah, mulai dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi hingga Papua.&ldquo;Kita keliling dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, sampai ke Papua juga kita sudah datang. Yang kita implementasi ada sesi tatap muka offline dan kita juga ada sesi online,&rdquo; jelasnya.Selain kegiatan edukasi langsung, Easycash juga memanfaatkan berbagai kanal digital untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas.&ldquo;Kita juga membangun konten-konten digital, sosial media, video, podcast. Itu kita buat supaya ada berbagai macam channel yang bisa diakses masyarakat yang punya pertanyaan, punya kekhawatiran, atau mungkin belum bisa membedakan mana yang ilegal dan mana yang berizin,&rdquo; kata Wildan.
Ia menilai tantangan utama literasi keuangan saat ini bukan hanya pada tingkat pemahaman, tetapi juga pemerataan informasi dan sumber pengetahuan.&ldquo;Yang perlu diberi sebelumnya adalah pemerataannya, pemerataan pengetahuan, dan juga sumbernya. Sumber pengetahuannya diambil dari mana,&rdquo; ujarnya.Wildan mengungkapkan bahwa pertanyaan paling mendasar yang kerap muncul di berbagai daerah adalah soal perbedaan fintech berizin dan ilegal.&ldquo;Pertanyaan seperti, yang berizin itu bedanya apa sih sama yang ilegal? Itu kita dapat di semua kota,&rdquo; katanya.Menjelang periode Ramadan dan hari besar, Wildan menyebut konsumsi masyarakat umumnya meningkat, meski pihaknya belum merilis angka spesifik terkait pertumbuhan pinjaman.&ldquo;Kalau secara angka, aku belum bisa kasih jawaban sekarang, tapi data operasional Easycash itu kita publikasikan secara rutin di website dan bisa diakses dengan mudah,&rdquo; ujarnya.
Ia menegaskan, strategi Easycash tidak hanya berfokus pada akuisisi pengguna, tetapi juga edukasi sebelum penggunaan produk.&ldquo;Kita tetap lakukan akuisisi dan marketing, tapi kita imbangi dengan edukasi. Harapannya, sebelum ada penggunaan produk, sudah ada pemahaman dulu tentang literasi produknya,&rdquo; kata Wildan.Menurutnya, penguatan literasi keuangan merupakan langkah jangka panjang untuk menjaga keberlanjutan industri fintech sekaligus melindungi konsumen.&ldquo;Tujuannya supaya industri dan juga masyarakatnya bisa sustain. Dengan literasi yang makin kuat, diharapkan gagal bayar dan kesalahan penggunaan produk bisa kita mitigasi,&rdquo; ujarnya.Wildan menambahkan, Easycash juga berinvestasi besar pada teknologi dan manajemen risiko.&ldquo;Kita investasi besar di sistem, analisa risiko, dan teknologi, termasuk pengembangan AI untuk mengenali pola konsumsi dan profil risiko borrower,&rdquo; katanya. (DK)

Literasi keuangan untuk Gen Z penting untuk perlindungan konsumen dan pengembangan industri.

Easycash gaet AFTECH dan IARFC bikin MOJANG untuk literasi keuangan

JAKARTA - Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang juga membawahi pengawasan pasar modal, Hasan Fawzi, menyampaikan bahwa diskusi dengan penyedia layanan indeks global MSCI berjalan positif.
"Diskusi pertemuan dengan MSCI sangat baik. Kami berencana melanjutkan pembahasan di level teknis, di mana pihak MSCI memberikan panduan terkait metodologi dan perhitungan yang akan dilakukan," ujar Hasan dalam konferensi pers di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (2/2).
Seperti dikutip cnbcindonesia.com, Hasan menambahkan, pihaknya akan memberikan pembaruan secara rutin terkait perkembangan pembicaraan dengan MSCI serta upaya transparansi yang digaungkan oleh OJK dan BEI.
"Mudah-mudahan progresnya baik hingga evaluasi akhir," jelas Hasan.
Ia juga menegaskan, sesuai komitmen awal, dirinya beserta tim akan tetap berkantor di Gedung BEI sampai kondisi pasar kembali kondusif.
Dalam rapat dengan tim analis MSCI, turut hadir perwakilan OJK, BEI, KSEI, dan Danantara. Hasan mengungkapkan bahwa langkah-langkah yang diambil OJK sejauh ini sejalan dengan permintaan MSCI.
"Sebagai pengingat, perhatian MSCI sangat selaras dengan delapan program aksi OJK yang dicanangkan Bu Kiki (Friderica Widyasari Dewi), termasuk soal transparansi, pengungkapan beneficial owner, serta terkait likuiditas dan free float pasar modal kita," ujar Hasan.
Secara umum, OJK bersama BEI dan KSEI telah mengajukan proposal solusi untuk menjawab dua isu utama yang diminta MSCI. Hasan merinci beberapa langkah spesifik:
<ol start="1">
<li>Disclosure kepemilikan saham: Disclosure untuk saham di bawah 5% telah diperbarui menjadi di atas 1%.</li>
<li>Klasifikasi investor dan beneficial owner: Akan menghadirkan data yang lebih rinci terkait 9 tipe dan 27 subtipe investor, termasuk pengungkapan beneficial owner.</li>
<li>Rencana free float: Proposal kenaikan free float dari minimum 7,5% menjadi 15% akan dilakukan secara bertahap dan melibatkan seluruh pelaku pasar. (DK)</li>
</ol>

OJK, BEI, dan KSEI ajukan solusi terkait disclosure saham, investor, dan free float.

Komisioner OJK Hasan Fawzi ungkap hasil pertemuan dengan MSCI

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjuk Pejabat Pengganti Anggota Dewan Komisioner (ADK) guna memastikan kesinambungan kepemimpinan serta kelancaran pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, termasuk pelindungan konsumen dan masyarakat.
Penunjukan Pejabat Pengganti ADK tersebut diputuskan dalam Rapat Dewan Komisioner OJK yang digelar di Jakarta, Sabtu (31/1).&nbsp;
Dalam rapat tersebut, OJK menetapkan Friderica Widyasari Dewi, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen, sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK.
Selain itu, Hasan Fawzi selaku Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto, ditunjuk sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon.
OJK menjelaskan, penunjukan Anggota Dewan Komisioner Pengganti dilakukan sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Dewan Komisioner OJK dan merupakan bagian dari tata kelola kelembagaan untuk menjaga stabilitas organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Keputusan pengangkatan Pejabat Pengganti ADK tersebut berlaku efektif mulai 31 Januari 2026.&nbsp;
OJK juga menegaskan akan melakukan penajaman terhadap seluruh kebijakan, program kerja, serta agenda strategis guna merespons berbagai dinamika yang berkembang di sektor keuangan.
&ldquo;OJK memastikan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan tetap berjalan optimal, demikian pula layanan kepada masyarakat, demi menjaga stabilitas sektor keuangan dan memperkuat pelindungan konsumen,&rdquo; ujarnya dalam keterangan tersebut. (DK)

Friderica Widyasari Dewi ditunjuk sebagai ADK pengganti Ketua dan Wakil Ketua OJK.

Friderica Widyasari Dewi ditunjuk jadi Ketua dan Wakil Ketua OJK

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) akan menyesuaikan aturan batas free float saham dari 7,5% menjadi 15%, yang ditargetkan berlaku mulai Februari 2026.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menegaskan bahwa kebijakan ini akan diterapkan dengan prinsip transparansi yang jelas bagi emiten, termasuk penetapan jangka waktu penyesuaian, mengutip&nbsp;iqlus.info.
&ldquo;SRO akan segera menerbitkan aturan free float minimal 15% dengan transparansi yang baik dan tenggat waktu tertentu bagi emiten,&rdquo; ujar Mahendra dalam konferensi pers di Gedung BEI, Jakarta, Kamis.
Mahendra menambahkan, emiten yang tidak memenuhi ketentuan free float akan dikenakan exit policy.
Aturan ini berlaku untuk seluruh emiten di pasar modal Indonesia, baik perusahaan yang sudah tercatat maupun yang akan melakukan IPO.
&ldquo;Esensinya, 15% ini berlaku secara menyeluruh,&rdquo; tegas Mahendra.
Mahendra juga menjelaskan bagi emiten yang dalam jangka waktu tertentu tidak dapat memenuhi persyaratan free float maka akan diberikan exit policy melalui proses pengawasan yang baik.(DK)

OJK dan BEI tingkatkan batas free float saham jadi 15% mulai Februari 2026, berlaku menyeluruh.

OJK dan BEI tingkatkan batas free float jadi 15% mulai Februari 2026

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menindak praktik manipulasi perdagangan saham PT Sriwahana Adityakarta Tbk (SWAT) pada Kamis (15/1/2026) lalu.
Aksi tersebut diketahui terjadi pada periode Juni&ndash;Juli 2018 dan melibatkan sembilan perusahaan efek.Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, M. Ismail Riyadi, menjelaskan bahwa para tersangka diduga melakukan rekayasa transaksi saham SWAT dengan memanfaatkan rekening efek pihak nominee.
Praktik tersebut dilakukan melalui sembilan perusahaan efek untuk membentuk pergerakan harga saham yang tidak mencerminkan kondisi pasar sebenarnya.&ldquo;Dalam perkara ini, para tersangka diduga bersekongkol melakukan transaksi saham SWAT dengan menggunakan rekening efek pihak nominee melalui sembilan perusahaan efek, sehingga menciptakan gambaran semu mengenai harga saham SWAT di pasar reguler,&rdquo; jelas Ismail dalam keterangan resmi yang diterima&nbsp;SWA.co.id, Kamis (15/1).OJK mencatat, penggunaan rekening nominee tersebut mendorong lonjakan aktivitas perdagangan saham SWAT, dengan frekuensi transaksi mencapai 60.121 kali atau sekitar 10 persen.
Volume transaksi tercatat sebanyak 639.778.200 saham atau 14,7%, sementara nilai transaksi menembus Rp230.892.423.600 atau meningkat 13,3%.&ldquo;Pola transaksi tersebut diduga dilakukan melalui dominasi transaksi, pertemuan transaksi, inisiator beli untuk menaikkan harga, serta pola buying market impact pada periode 8 Juni sampai dengan 5 Juli 2018,&rdquo; lanjut Ismail.Berdasarkan hasil penyidikan, OJK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana pasar modal sebagaimana diatur dalam Pasal 91 dan/atau Pasal 92 juncto Pasal 104 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
Atas pelanggaran tersebut, para pelaku terancam pidana penjara maksimal 10 tahun serta denda hingga Rp15 miliar.OJK juga telah melimpahkan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan berkas tersebut lengkap atau P-21. Selanjutnya, pada Selasa (13/1/2026), penyidik OJK menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Boyolali.
Regulator menegaskan komitmennya untuk menegakkan hukum secara tegas dan berkelanjutan di sektor jasa keuangan sebagai upaya menjaga integritas pasar modal serta melindungi investor dan masyarakat.Mengacu pada data perdagangan aplikasi Stockbit yang dikembangkan Stockbit Sekuritas pada Jumat (16/1/2026), saham SWAT saat ini masih dikenakan suspensi oleh Bursa Efek Indonesia.
Penghentian sementara perdagangan tersebut berlaku efektif sejak 9 September 2024, sebagaimana tercantum dalam pengumuman resmi BEI.&nbsp; (DK)

OJK menindak manipulasi saham SWAT periode 2018 yang libatkan 9 sekuritas.

OJK tindak pelaku manipulasi saham Sriwahana Adityakarta (SWAT)

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) angkat bicara terkait dugaan penipuan trading kripto yang diduga melibatkan influencer Timothy Ronald.
Dalam laporan yang diterima OJK, seperti dikutip Detik.com, korban mengaku memperoleh sinyal pembelian koin Manta dengan iming-iming keuntungan sebesar 300&ndash;500 persen pada awal 2024.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima laporan tersebut.
Namun, ia belum dapat membeberkan detail kasus karena masih dalam tahap pendalaman.
&ldquo;Saat ini laporan tersebut sudah masuk ke kami dan sedang kami dalami,&rdquo; ujar Friderica kepada wartawan di Gedung Maramis, Jakarta, Rabu (21/1).
Ia menjelaskan, proses pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan dan penelaahan lebih lanjut. OJK berjanji akan menyampaikan hasil investigasi kepada publik setelah proses tersebut selesai.
&ldquo;Kami belum bisa membagikan informasinya sekarang. Namun, jika sudah memungkinkan, akan kami sampaikan pada kesempatan pertama,&rdquo; kata Friderica yang akrab disapa Kiki.
Dugaan penipuan ini dilaporkan oleh seorang pria berinisial Y. Berdasarkan unggahan akun @cryptoholic yang memuat salinan laporan kepolisian, korban mengklaim diarahkan untuk membeli koin Manta dengan janji kenaikan harga hingga 300&ndash;500 persen di awal 2024.
Dalam laporan tersebut, nilai dana investasi yang digunakan untuk membeli koin Manta mencapai Rp3 miliar.
Namun, hingga kini harga koin tersebut justru mengalami penurunan, meskipun sempat mencapai puncaknya pada awal 2024.
Sementara itu, dikutip dari detikNews, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto membenarkan adanya laporan yang menyeret pendiri Akademi Crypto, Timothy Ronald.
Meski demikian, status terlapor masih dalam tahap penyelidikan.
Budi menambahkan, pelapor berinisial Y akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Polisi juga akan menganalisis barang bukti yang disertakan dalam laporan tersebut.
&ldquo;Penyelidik akan mendalami laporan dengan memanggil pelapor untuk klarifikasi serta menganalisis barang bukti,&rdquo; ujar Budi, Minggu (11/1). (DK)

OJK mendalami laporan dugaan penipuan sinyal kripto Manta yang rugikan investor miliaran rupiah.

OJK selidiki dugaan penipuan kripto yang libatkan Timothy Ronald

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai besarnya kredit perbankan yang belum disalurkan (undisbursed loan) membuka peluang peningkatan realisasi pembiayaan ke depan.
Hingga November 2025, nilai kredit yang belum ditarik tercatat mencapai Rp2.509,4 triliun.Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyatakan tingginya komitmen kredit tersebut mencerminkan adanya ruang penarikan yang dapat dimanfaatkan debitur untuk melakukan ekspansi usaha.
Menurutnya, besarnya komitmen pembiayaan berpotensi mendorong peningkatan realisasi kredit di masa mendatang.&nbsp;Data OJK menunjukkan tren kenaikan undisbursed loan dalam beberapa bulan terakhir. Pada Agustus 2025, nilainya tercatat Rp2.372 triliun, meningkat menjadi Rp2.450 triliun pada Oktober 2025, dan kembali naik menjadi Rp2.509,4 triliun per November 2025.Dian menilai, apabila kondisi ekonomi terus membaik dan kepercayaan pelaku usaha meningkat, pencairan kredit berpeluang meningkat dan mendorong pertumbuhan sektor riil. Ke depan, pertumbuhan undisbursed loan diperkirakan akan mengalami moderasi seiring penyesuaian strategi bisnis perbankan.Meski demikian, OJK menilai perbankan nasional masih memiliki ruang yang cukup untuk mendukung pembiayaan produktif dengan tetap menerapkan manajemen risiko yang prudent dan sejalan dengan arah kebijakan ekonomi.Indikasi pemulihan ekonomi juga tercermin dari sejumlah indikator. PMI Manufaktur Indonesia pada November 2025 berada di level 53,50, meningkat dari Oktober 2025 yang sebesar 51,20, menandakan ekspansi aktivitas ekonomi.
Sementara itu, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) November 2025 tetap berada di zona optimis di level 124,03, naik dari 121,22 pada Oktober 2025.OJK menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah dan para pemangku kepentingan, termasuk yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), guna menjaga stabilitas sistem keuangan serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. (DK)

Undisbursed loan Rp2.509 triliun dinilai OJK membuka peluang ekspansi kredit ekonomi membaik.

OJK: Jumlah kredit belum tersalurkan terus naik hingga Rp2.509 triliun

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana menghapus atau mengonsolidasikan kategori Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) 1 sebagai upaya memperkuat struktur industri perbankan nasional.
Kebijakan ini didasari pandangan bahwa perekonomian Indonesia membutuhkan bank-bank berukuran besar yang memiliki daya saing dan kapasitas kuat untuk menopang pertumbuhan ekonomi.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyampaikan bahwa terdapat sejumlah pertimbangan di balik rencana tersebut. Salah satu yang utama adalah kebutuhan perekonomian nasional terhadap bank berskala besar.
Menurutnya, struktur ekonomi Indonesia yang besar dan terus berkembang memerlukan dukungan lembaga perbankan dengan modal dan aset yang kuat, mengutip kontan.co.id, Senin (15/12).
Dian menilai ukuran bank menjadi faktor penting karena bank dengan skala besar umumnya lebih stabil, lebih efisien, serta memiliki kapasitas lebih besar dalam mendukung aktivitas ekonomi.
Bank besar juga dinilai lebih mampu menekan biaya operasional, mengoptimalkan sumber daya, serta memanfaatkan teknologi secara luas.
&ldquo;Ekonomi kita membutuhkan bank-bank yang besar. Ukuran bank itu menentukan banyak hal, mulai dari efisiensi hingga kemampuan mendorong kredit,&rdquo; ujar Dian usai Peluncuran Buku Khutbah Syariah Muamalah PPDP di Jakarta Selatan, Senin (15/12).
Saat ini, OJK mengklasifikasikan bank ke dalam empat kelompok berdasarkan modal inti. KBMI 1 mencakup bank dengan modal inti maksimal Rp6 triliun. KBMI 2 memiliki modal inti di atas Rp6 triliun hingga Rp14 triliun.
KBMI 3 berada pada rentang modal inti di atas Rp14 triliun hingga Rp70 triliun, sementara KBMI 4 memiliki modal inti di atas Rp70 triliun.
Melalui kebijakan baru ini, OJK berencana menghapus kategori KBMI 1 sehingga ke depan klasifikasi perbankan hanya terdiri dari tiga kelompok.
Bank-bank yang saat ini berada di KBMI 1 akan didorong untuk melakukan konsolidasi agar naik ke kelompok di atasnya.
Adapun Bank Pembangunan Daerah (BPD) dikecualikan dari kebijakan ini karena OJK memiliki skema tersendiri untuk mendorong peningkatan permodalan BPD.
Dian menjelaskan bahwa bank dengan skala besar memiliki efisiensi yang lebih baik dan kapasitas lebih besar dalam menjalankan fungsi intermediasi, terutama dalam menyalurkan kredit ke sektor-sektor produktif.
Hal ini dinilai krusial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, termasuk pembiayaan sektor yang membutuhkan investasi besar, seperti pengembangan teknologi informasi.
Dorongan konsolidasi terhadap bank-bank KBMI 1 tidak didasarkan pada satu faktor semata. OJK menilai penggabungan usaha diperlukan untuk memperbesar skala, memperkuat permodalan, meningkatkan efisiensi, serta memperkuat daya saing perbankan nasional di tengah kompleksitas industri yang terus meningkat.
OJK juga menegaskan bahwa analisis terhadap bank KBMI 1 dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya berdasarkan satu indikator.
Kinerja keuangan turut menjadi perhatian. Bahkan, bank dengan kinerja yang dinilai stabil namun stagnan tetap dipandang memiliki keterbatasan ruang tumbuh, sehingga konsolidasi dianggap sebagai langkah strategis yang bersifat preventif dan proaktif.
Langkah konsolidasi ini dinilai sejalan dengan skala besar perekonomian Indonesia dan target pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8%.
Target tersebut dinilai sulit tercapai tanpa dukungan penyaluran kredit dalam jumlah besar dari sektor perbankan, mengingat perekonomian nasional masih sangat bergantung pada peran bank sebagai penggerak utama.
Saat ini, OJK mencatat bank-bank KBMI 1 telah mulai melakukan kajian internal terkait arah pengembangan ke depan.
Langkah yang dikaji antara lain pencarian mitra strategis, penambahan modal, serta opsi konsolidasi dengan bank lain yang dinilai memiliki potensi sinergi guna memperkuat fondasi perbankan nasional. (DK)

OJK akan hapus kategori Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti 1 untuk topang pertumbuhan ekonomi

OJK akan hapus KBMI 1, bank diminta naikkan modal di atas Rp6 triliun

JAKARTA &ndash; Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa rencana penggabungan usaha (merger) antara PT Bank Nationalnobu Tbk (NOBU) dan PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) resmi dibatalkan.Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menjelaskan bahwa kedua bank telah sepakat menghentikan proses merger tersebut sebagaimana laporan yang telah disampaikan kepada OJK.&ldquo;Harapannya, masing-masing bank dapat kembali fokus pada target pertumbuhan yang telah mereka tetapkan sehingga mampu berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional,&rdquo; ujar Dian dalam konferensi pers asesmen sektor jasa keuangan dan kebijakan OJK yang digelar secara virtual, Jumat (7/11).Sebagai langkah pengganti dari batalnya merger, OJK meminta Pemegang Saham Pengendali (PSP) kedua bank untuk tetap memperkuat permodalan secara berkelanjutan.Penguatan ini dapat dilakukan melalui penambahan setoran modal oleh PSP maupun dengan menggandeng investor strategis baru.&ldquo;Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan skala usaha dan daya saing masing-masing bank, serta mendukung pengembangan bisnis secara sehat dan berkelanjutan,&rdquo; tambah Dian.Sebelumnya, pemegang saham NOBU dan BABP diketahui telah melepas sebagian kepemilikan yang sempat diperoleh melalui aksi tukar guling saham menjelang rumor merger tahun lalu.PT Prima Cakrawala Sentosa (PCS) tercatat menambah kepemilikan saham di NOBU sebanyak 747,7 juta lembar, atau bertambah 10% menjadi total 20,87%, dengan rata-rata harga pembelian Rp749,08 per saham.Menariknya, jumlah tersebut sama dengan jumlah saham NOBU yang dijual PCS kepada PT MNC Land Tbk (KPIG) pada Mei 2024, yang saat itu membuat KPIG masuk sebagai investor NOBU.
Seperti diberitakan IDNFinancials.com sebelumnya, OJK masih menunggu sikap resmi dari BABP&nbsp;dan NOBU&nbsp;terkait kelanjutan rencana penggabungan usaha (merger) yang telah disiapkan sejak 2023.
Merger antara dua bank milik Grup MNC dan Lippo ini awalnya dirancang untuk memenuhi ketentuan permodalan, namun kini menjadi tanda tanya karena persyaratan modal tersebut telah terpenuhi.
Akhir Januari lalu, perusahaan asuransi asal Korea Selatan, Hanwha Life Insurance, dilaporkan berniat&nbsp;mengakuisisi 40% saham NOBU&nbsp;atau setara 2,99 miliar lembar saham.
&ldquo;Kehadiran investor baru di NOBU menunjukkan bahwa proses merger masih dalam pertimbangan, meskipun keterlibatan pihak yang lama belum sepenuhnya ditutup,&rdquo; jelas Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae. (DK)

Merger NOBU–BABP resmi batal, OJK minta kedua bank fokus memperkuat permodalan berkelanjutan.