JAKARTA - Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menetapkan dan menahan tiga orang pimpinan KoinWorks, fintech Peer-to-Peer (P2P) Lending yang dirintis sejak 2016.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Dapot Dariarma, mengatakan ketiganya telah digeledah dan ditetapkan sebagai tersangka, atas dugaan tindak pidana korupsi penyaluran kredit dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), melalui fintech KoinWorks.
&ldquo;Selanjutnya, penyidik melakukan penahanan terhadap tiga tersangka,&rdquo; kata Dapot, saat memberikan keterangan kepada media pada Rabu (7/5) kemarin.
Ketiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah:
<ol>
<li>BAA, Direktur Operasional PT LAT 2021 sampai sekarang</li>
<li>BH, Direktur Utama PT LAT 2015 sampai 2022 sekaligus Komisaris PT LAT 2022 sampai sekarang</li>
<li>JB, Direktur Utama LAT 2024 sampai sekarang</li>
</ol>
Adapun modus operandi dari tiga orang tersangka ini, kata Dapot, yaitu perbuatan melawan hukum dengan cara menyalurkan kredit dari bank ke sejumlah nasabah, dengan memanipulasi jaminan invoice dan tidak melakukan penutupan asuransi.
&ldquo;Sehingga dilakukan pencairan kredit sebesar Rp600 miliar,&rdquo; imbuhnya.
Namun Dapot menegaskan bahwa kasus ini masih dalam tahap pengembangan, yang membuka kemungkinan adanya tersangka lain, termasuk dari pihak bank penyalur kredit.
Ketiga tersangka akan ditahan selama 20 hari sejak Rabu (6/5) di rumah tahanan Cipinang dan Salemba.
Berdasarkan foto unggahan resmi dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, tersangka berinisial BH dalam kasus ini mengarah pada Benedicto Haryono yang merupakan salah satu pendiri KoinWorks. (KR)

Ketiga orang tersangka ini akan ditahan selama 20 hari di rumah tahanan Cipinang dan Salemba.

Bos KoinWorks ditahan, diduga manipulasi kredit Rp600 miliar

JAKARTA &ndash; Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah memutuskan sebanyak 97 pelaku usaha di bidang fintech pembiayaan Peer-to-Peer (P2P) Lending atau pinjol, terbukti terlibat dalam persekongkolan untuk menetapkan suku bunga kredit kepada konsumen mereka.
Atas pelanggaran Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 itu, KPPU menjatuhkan sanksi berupa denda dengan nilai total Rp755 miliar.
Deswin Nur, Kepala Biro Humas dan Kerja Sama KPPU, mengatakan putusan itu dibacakan dalam sidang Majelis Komisi di Jakarta, Kamis, 26 Maret 2026, setelah melalui proses penegakan hukum sejak 2023.
&ldquo;Putusan ini menandai berakhirnya salah satu perkara persaingan usaha terbesar yang pernah ditangani KPPU, baik dari sisi jumlah Terlapor maupun cakupan industri yang berdampak langsung pada masyarakat luas,&rdquo; ungkap Deswin, dalam keterangan pers pekan lalu.
Berdasarkan pemeriksaan alat bukti dan fakta di persidangan, Majelis Komisi menemukan adanya perjanjian penetapan suku bunga dari 97 perusahaan pinjol ini, jauh di atas tingkat keseimbangan pasar.
Tak hanya menetapkan denda bagi puluhan perusahaan pinjol, Majelis Komisi juga menilai KPPU perlu memberikan rekomendasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan industri pinjol.
Berikut ini 5 di antara 97 perusahaan pinjol yang terkena denda terbesar:
<ol>
<li>PT Pembiayaan Digital Indonesia (AdaKami): Rp102.300.000.000</li>
<li>PT Pintar Inovasi Digital (AsetKu): Rp100.900.000.000</li>
<li>PT Kredit Pintar Indonesia (Kredit Pintar): Rp93.600.000.000</li>
<li>PT Indonesia Fintopia Technology (Easycash): Rp49.100.000.000</li>
<li>PT Amartha Mikro Fintek (Amartha): Rp48.800.000.000</li>
</ol>
Penetapan denda kepada 97 perusahaan tersebut, kata Deswin, telah mempertimbangkan berbagai faktor yang memberatkan dan meringankan. Salah satu di antaranya termasuk sikap kooperatif dari perusahaan terlapor, serta kepengurusan asosiasi fintech pembiayaan yang tergabung dalam AFPI periode 2019. (KR)

KPPU diminta membuat rekomendasi kepada OJK, agar pengawasan bisnis pinjol lebih optimal.

KPPU denda kartel bunga pinjol Rp755 miliar, AdaKami terbesar

JAKARTA &ndash; Modalku, Peer to Peer (P2P) Lending, menyaluran pendanaan sebesar Rp1,29 triliun sepanjang tahun 2025, melesat 81% dari tahun 2024. Hal itu disampaikan Country Head Modalku Indonesia, Arthur Adisusanto dalam siaran pers awal tahun 2026 di Jakarta, Kamis (15/1).
Menurut dia, peningkatan penyaluran itu cermin kepercayaan dari pelaku usaha kecil dan menengah (UKM). &ldquo;Pendanaan tersebut dimanfaatkan untuk menjaga arus kas, meningkatkan kapasitas usaha, serta membuka peluang pertumbuhan baru secara berkelanjutan,&rdquo; katanya.
Modalku, katanya, akan memperluas pendanaan secara berkelanjutan dan menjaga kualitas portofolio jangka panjang.
Sampai tahun ini, platform pendanaan berbasis digital ini telah beroperasi sejak tahun 2016 dengan penyaluran dana secara kumulatif sebesar Rp 9,2 triliun kepada lebih 74.000 pemilik usaha di berbagai sektor di Indonesia.
&ldquo;Fokus kami adalah menjaga stabilitas, keamanan pendanaan, serta membangun hubungan jangka panjang yang saling percaya dengan penerima dan pemberi dana,&rdquo; katanya. (LK)

Dalam sepuluh tahun sejak 2026, Modalku cairkan pinjaman Rp9,2 triliun.