JAKARTA &ndash; Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melakukan evaluasi menyeluruh, terhadap keselamatan pasukan penjaga perdamaian yang bertugas dalam misi UNIFIL di Lebanon.
Sugiono menyampaikan pernyataan itu, menyusul tewasnya tiga prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bertugas dalam misi tersebut pada akhir Maret 2026 kemarin.
&ldquo;Pertama kami mengutuk keras serangan yang dilakukan terhadap penjaga perdamaian dan hal ini UNIFIL,&rdquo; kata Sugiono, dalam keterangan yang disampaikan kepada awak media di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, pada Sabtu (4/4) kemarin.
&ldquo;Kemudian kami juga menuntut supaya dilakukan investigasi menyeluruh karena ini adalah misi penjaga perdamaian,&rdquo; jelas Sugiono, dengan menegaskan tuntutan serupa juga disampaikan kepada Dewan Keamanan PBB.
Di samping itu, kata Sugiono, evaluasi terhadap aspek keselamatan pasukan dalam misi tersebut perlu dilakukan. Alasannya pasukan yang bertugas hanya mendapat mandat untuk menjaga perdamaian.
&ldquo;Mereka tidak dilengkapi dengan kemampuan untuk membuat ataupun&nbsp;peacemaking. Perlengkapannya dan latihannya adalah untuk menjaga perdamaian,&rdquo; imbuh Sugiono.
Adapun jenazah tiga prajurit TNI yang tewas dalam misi tersebut telah tiba di Indonesia pada Sabtu, serta disambut dengan upacara yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.
Ketiganya adalah Mayor Inf. Anumerta Zulmi Aditya Iskandar, Serka Anumerta Muhammad Nur Ichwan, serta Kopda Anumerta Farizal Rhomadon.
Selain tiga korban jiwa, Sugiono menyebut misi UNIFIL juga membuat tiga prajurit TNI lainnya mengalami luka-luka. Namun penyebabnya, seperti halnya insiden serupa sebelumnya, masih diinvestigasi oleh UNIFIL. (KR)

Selain menewaskan tiga prajurit TNI, misi UNIFIL juga membuat tiga personel luka-luka.

Tiga prajurit TNI tewas di Lebanon, RI desak evaluasi misi UNIFIL

JAKARTA - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald J. Trump menilai sejumlah organisasi di bawah naungan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan non PBB berhaluan globalis dan radikal di sektor iklim. Hal itu mendorong dirinya menandatangani pakta penarikan AS dari 66 organisasi skala global, kemarin (7/1).
Mengutip The Straits Times pada Kamis (8/1), AS menarik diri dari 35 organisasi non PBB dan 31 organisasi di bawah PBB. Sejumlah organisasi itu antara lain, UN Women, Organisasi Penggalangan Dana Penduduk (United Nations Population Fund/UNFPA), dan Organisasi Perubahan Iklim Dunia (The United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC).
Dalam pernyataan resmi Gedung Putih, sejumlah organisasi tersebut bertentangan dengan kepentingan AS.
"Untuk entitas PBB, penarikan diri berarti menghentikan partisipasi atau pendanaan kepada entitas-entitas tersebut sejauh yang diizinkan oleh hukum," dalam pernyataan itu.
Manish Bapna, Presiden dan CEO Natural Resources Defence Council menyampaikan bahwa AS menjadi negara pertama yang meninggalkan UNFCCC.
Sebelumnya, Trump telah memangkas sebagian besar pendanaan sukarela ke mayoritas badan PBB sebagai langkah kewaspadaan karena sejumlah lembaga tersebut tidak berpihak pada kepentingan AS.
Pada awal pelantikan sebagai Presiden AS ke-47 pada tahun lalu, Trump memangkas pendanaan AS untuk PBB, menghentikan keterlibatan AS dengan Dewan Hak Asasi Manusia PBB, memperpanjang penghentian pendanaan untuk badan bantuan Palestina (UNRWA), dan keluar dari badan kebudayaan PBB (UNESCO), WHO dan Perjanjian Iklim Paris.
Gedung Putih menyatakan bahwa puluhan entitas yang akan ditinggalkan Washington tersebut mempromosikan kebijakan iklim radikal, tata kelola global, dan program ideologis yang bertentangan dengan kedaulatan serta kekuatan ekonomi AS. (LK)

AS tinggalkan sejumlah lembaga globalis yang tidak sejalan dengan kepentingan AS.

Terjawab alasan AS keluar dari 66 lembaga globalis

JAKARTA - Laporan terbaru dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengungkapkan perubahan signifikan dalam lanskap demografi urban global, di mana ibu kota Indonesia, Jakarta, kini dinobatkan sebagai kota terbesar di dunia.
Berdasarkan laporan&nbsp;World Urbanization Prospects 2025&nbsp;yang dirilis oleh Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial PBB, populasi Jakarta telah mencapai angka sebesar 41,9 juta jiwa. Pencapaian ini menandai lonjakan dramatis dari posisi kedua sebelumnya, sekaligus menggeser dominasi Tokyo yang telah memegang gelar kota terbesar sejak penilaian terakhir PBB pada tahun 2000.
Seperti dilansir dari aljazeera.com (26/11), pergeseran peringkat ini juga menyoroti kebangkitan cepat pusat-pusat urban di Asia Selatan. Tokyo, dengan populasi yang relatif stagnan di angka 33,4 juta jiwa, kini jatuh ke posisi ketiga. Peringkat kedua ditempati oleh ibu kota Bangladesh, Dhaka, yang mencatatkan lonjakan populasi menjadi 36,6 juta jiwa, naik tajam dari posisi kesembilan sebelumnya.
Proyeksi PBB bahkan mengindikasikan bahwa dengan laju pertumbuhan saat ini, Dhaka diprediksi akan menyalip Jakarta untuk menjadi kota terbesar di dunia pada tahun 2050.
Fenomena ini menegaskan dominasi Asia dalam urbanisasi global, di mana benua ini menjadi rumah bagi 19 dari 33 megacity (kota dengan lebih dari 10 juta penduduk) yang ada di dunia, serta menempatkan sembilan wakilnya di daftar 10 besar kota terpadat.
Laporan tersebut mencatat bahwa pertumbuhan eksplosif di kota-kota seperti Jakarta dan Dhaka didorong oleh migrasi massal dari pedesaan, baik karena faktor ekonomi maupun tekanan lingkungan seperti banjir dan kenaikan permukaan air laut akibat perubahan iklim. Ironisnya, status Jakarta sebagai kota terbesar di dunia hadir di tengah tantangan eksistensial yang serius.
PBB memperkirakan bahwa seperempat wilayah Jakarta berisiko tenggelam pada 2050. Meskipun pemerintah Indonesia tengah membangun ibu kota baru, Nusantara, di Kalimantan Timur untuk memindahkan pusat pemerintahan, data PBB memproyeksikan bahwa populasi Jakarta justru akan bertambah 10 juta jiwa lagi pada tahun 2050, memperumit tantangan ketimpangan sosial dan keterjangkauan hidup yang baru-baru ini memicu protes dari kalangan pekerja berpenghasilan rendah.
Metodologi penilaian PBB kali ini menggunakan definisi baru untuk mengatasi inkonsistensi data antarnegara, mendefinisikan kota sebagai "aglomerasi yang berdekatan" (contiguous agglomeration) berdasarkan sel kisi satu kilometer persegi dengan kepadatan minimal 1.500 penduduk.
Selain Jakarta, Dhaka, dan Tokyo, daftar 10 besar kota terpadat di dunia didominasi oleh New Delhi, Shanghai, Guangzhou, Manila, Kolkata, dan Seoul. Satu-satunya kota non-Asia yang masuk dalam daftar elit ini adalah Kairo, Mesir, dengan populasi 32 juta jiwa, sementara Sao Paulo dan Lagos masing-masing memimpin sebagai pusat urban terbesar di Amerika dan Afrika Sub-Sahara. (SF)

Geser Tokyo, Jakarta kini kota terbesar dunia dengan 41,9 juta jiwa.