JAKARTA &ndash; Statistics Indonesia or Badan Pusat Statistik (BPS), reported that the country&rsquo;s economy grew 5.61% year-on-year in the first quarter of 2026, exceeding the consensus estimate of around 5.3%.
BPS Head Amalia Adininggar Widyasanti said the expansion was supported by domestic activity. Gross domestic product (GDP) reached IDR 6,187.2 trillion at current prices and IDR 3,447 trillion at constant prices.
&ldquo;As such, Indonesia&rsquo;s economic growth in the first quarter of 2026, compared with the same period in 2025, reached 5.61%. This performance was supported by domestic economic activity,&rdquo; she said in a press conference, as quoted by Bloomberg Technoz, Tuesday (5/5).
The figure marks an improvement from 4.87% growth in the same period last year. However, on a quarterly basis (quarter-on-quarter), the economy contracted by 0.77% compared with the fourth quarter of 2025.
By sector, growth was driven by key industries including manufacturing, trade, agriculture, construction and mining.
Meanwhile, the fastest-growing sectors were accommodation and food services, other services, as well as transportation and warehousing.
Earlier, a Bloomberg survey of 32 economists had projected Indonesia&rsquo;s Q1 growth at only 5.3%.
For the full year, the economy is expected to grow around 5% in 2026, slightly slower than the 5.11% recorded in 2025.
Amid external pressures and ongoing conflict in the Middle East, monetary policy is expected to remain tight. The rupiah has weakened 3.88% year-to-date, contributing to a decline in foreign exchange reserves of USD 8.4 billion in the first quarter of 2026.
Economists believe there is limited room for rate cuts, with the benchmark interest rate projected to remain at 4.75% through year-end. (DH/ZH)

Indonesia’s economy grew 5.61% in Q1 2026, driven by domestic consumption, exceeding forecasts.

Indonesia economy grows 5.61% in early 2026, beating expectations

JAKARTA &ndash; Asian Development Bank (ADB) memperkirakan Vietnam akan jadi negara dari kawasan ASEAN dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi pada 2025.
Dalam laporan Asian Development Outlook April 2026, ADB memperkirakan ekonomi Vietnam tumbuh 7,2% pada 2026. Pertumbuhan ini lebih tinggi dari realisasi 2025, di mana negara dengan PDB hampir US$500 miliar ini mencatat pertumbuhan 8%.
Sementara itu Indonesia berada di peringkat kedua, dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi 5,2%. Seperti disampaikan IDNFinancials.com sebelumnya, pertumbuhan ini di bawah target yang dicanangkan pemerintah yaitu pada level 5,4-5,6% untuk 2026.
Selain itu, ADB memperkirakan pertumbuhan ekonomi Malaysia akan berada di peringkat ketiga, dengan proyeksi pertumbuhan 4,6%. Sehingga peringkat Malaysia tak berubah dari 2025 lalu, meskipun pertumbuhannya saat itu lebih tinggi yaitu 5,2%.
Posisi Vietnam pada 2025 lalu juga memimpin di peringkat pertama, sebagai negara ASEAN dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi. Sementara Indonesia berada di peringkat keempat pada 2025, dengan pertumbuhan 5,1%.
Berikut ini proyeksi pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN pada 2026, menurut laporan terbaru ADB:
<ol>
<li>Vietnam: 7.2%</li>
<li>Indonesia: 5.2%</li>
<li>Malaysia: 4.6%</li>
<li>Cambodia: 4.5%</li>
<li>Philippines: 4.4%</li>
<li>Laos: 4.0%</li>
<li>Timor-Leste: 3.8%</li>
<li>Myanmar: 2.4%</li>
<li>Thailand: 1.8%</li>
<li>Brunei Darussalam: 1.6%</li>
</ol>
Chief Economist ADB, Albert F. Park, mengatakan konflik di Timur Tengah telah menambah risiko geopolitik hampir semua negara. Namun di tengah skenario stabilisasi yagn lebih awal, pertumbuhan ekonomi di kawasan negara berkembang Asia dan Pasifik diperkirakan tumbuh moderat 5,1% pada 2026 dan 2026.
&ldquo;Tingginya harga energi akan meningkatkan ongkos produksi dan harga barang, sementara ekspor akan tumbuh berangsur pulih menyusul front-loading pada akhir tahun lalu setelah tarif impor AS meningkat,&rdquo; jelas Albert.
Sebagai catatan, saat ini pemerintah Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029, di bawah kepemimpinan presiden Prabowo Subianto. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah telah mengalokasikan beragam stimulus untuk meningkatkan konsumsi domestik. (KR)

Pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi di peringkat tertinggi kedua dan Malaysia peringkat tiga.

ADB prediksi ekonomi Vietnam kalahkan Indonesia dan Malaysia

JAKARTA &ndash; Asian Development Bank (ADB) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh di level 5,2% pada 2026, seperti disampaikan dalam laporan Asian Development Outlook April 2026.
ADB dalam laporan tersebut menyampaikan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di level 5,2% berdasar pada asumsi inflasi 1,9%, lebih rendah dari inflasi 2,3% pada 2024.
Selain itu, proyeksi ADB juga telah memperhitungkan realisasi pertumbuhan ekonomi pada 2025 yang mencapai 5,1%, &ldquo;berkat permintaan domestik yang kuat dan inflasi yang terkendali.&rdquo;
&ldquo;Dalam skenario awal pada laporan ini, PDB Indonesia diproyeksikan tumbuh 5,2% pada 2026 dan 2027, seiring perbaikan investasi dan konsumsi yang tetap stabil,&rdquo; ungkap ADB, dalam laporan yang disampaikan akhir pekan lalu.
ADB memperkirakan ekspektasi inflasi di Indonesia akan tetap terjaga dalam kisaran target yang ditetapkan. Namun Indonesia juga dinilai rentan terhadap situasi geopolitik di Timur Tengah.
&ldquo;Risiko terhadap prospek meningkat jika konflik di Timur Tengah berlangsung lebih lama,&rdquo; jelas ADB.
Di sisi lain, ADB menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap bisa dijaga secara jangka panjang. Namun dalam pelaksanaannya, kata ADB, Indonesia perlu meningkatkan penciptaan lapangan kerja di sektor formal.
Pada awal tahun ini, ADB menilai ekonomi Indonesia telah diuntungkan oleh momentum pertumbuhan, yang didukung siklus permintaan menjelang ramadan dan lebaran, serta kebijakan pemerintah yang mendukung pertumbuhan.
&ldquo;Kecuali konflik di Timur Tengah akan berlangsung lebih panjang dan memburuk, Indonesia bakal melanjutkan momentum pertumbuhan dari awal tahun untuk berkelanjutan,&rdquo; jelas ADB.
Menurut data IDNFinancials.com, pemerintah Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada 2029, di bawah kabinet Presiden Prabowo Subianto. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah menetapkan target pertumbuhan 5,4-5,6% pada 2026.
Bank Dunia sebelumnya juga telah merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,7% untuk 2026, lebih rendah dari proyeksi Oktober 2025 lalu yang diperkirakan mencapai 4,8%. (KR)

Proyeksi ADB pada ekonomi RI di bawah target pemerintah, namun lebih tinggi dari versi Bank Dunia.

ADB ramal ekonomi RI tumbuh 5,2% pada 2026, di bawah target pemerintah

JAKARTA - Kebijakan tarif yang diterapkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 2025 hanya memberi dampak terbatas terhadap kinerja ekonomi, namun meningkatkan penerimaan pemerintah dan mempercepat pergeseran perdagangan dari China. Hal itu terungkap dalam studi terbaru Brookings Institution.
Dikutip&nbsp;reuters, studi tersebut mencatat dampak bersih terhadap kesejahteraan ekonomi berada di kisaran kenaikan 0,1% hingga penurunan 0,13% dari produk domestik bruto (PDB), tergantung perubahan pola perdagangan dan pergeseran permintaan ke produk domestik.
Penelitian yang dilakukan ekonom Pablo Fajgelbaum dan Amit Khandelwal menunjukkan konsumsi riil relatif stabil, meski terjadi perpindahan beban dari konsumen ke produsen. Dampak tersebut sebagian diimbangi oleh peningkatan penerimaan negara dan kenaikan upah di sejumlah sektor.
Tarif juga terbukti hampir sepenuhnya diteruskan ke harga. Tingkat pass-through mencapai 80% hingga 100%, dengan estimasi dasar 90%. Artinya, hanya sekitar 10% beban tarif yang ditanggung eksportir asing.
Secara keseluruhan, tarif melonjak ke 9,6% dari sebelumnya 2,4%, tertinggi dalam 80 tahun. Namun penerapannya terbatas karena sekitar 57% impor AS tetap bebas bea, antara lain melalui perjanjian dagang kawasan Amerika Utara dan pengecualian untuk energi serta produk elektronik tertentu.
Dari sisi fiskal, penerimaan tarif pada 2025 mencapai 264 miliar dolar AS atau sekitar 4,5% dari total pendapatan pemerintah, naik dibandingkan rata-rata 1,6% dalam satu dekade terakhir.
Studi tersebut juga mencatat perubahan signifikan pada pola impor. Porsi China dalam impor AS turun menjadi 7% pada Desember 2025, dari 23% pada Desember 2017. Meski demikian, penurunan tersebut diikuti peralihan sumber impor ke negara lain.(DH)

Tarif Trump naikkan penerimaan AS, namun dampaknya ke PDB dan ekonomi tetap terbatas.

Dampak tarif Trump nyaris nol persen ke PDB Amerika 2025

JAKARTA &ndash; China mencatatkan tonggak sejarah baru dalam efisiensi ekonominya pada tahun 2025. Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional (National Development and Reform Commission/NDRC) melaporkan bahwa rasio total biaya logistik sosial terhadap produk domestik bruto (gross domestic product/GDP) negara tersebut telah turun menjadi 13,9 persen.
Angka ini menandai pertama kalinya dalam sejarah rasio tersebut berhasil menembus ambang batas psikologis di bawah 14 persen.
Dikutip dari&nbsp;Global Times&nbsp;(8/2/2026), penurunan ini menunjukkan peningkatan efisiensi yang signifikan dalam rantai pasok nasional.
Data&nbsp;NDRC&nbsp;mengungkapkan bahwa pencapaian 13,9 persen ini lebih rendah 0,8 poin persentase jika dibandingkan dengan level yang tercatat pada akhir periode Rencana Lima Tahun ke-13 (13th Five-Year Plan) yang berlangsung dari tahun 2016 hingga 2020.
Penurunan rasio ini mengindikasikan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk memindahkan barang relatif terhadap ukuran ekonomi keseluruhan semakin murah dan efisien.
Pemerintah China tidak berpuas diri dengan rekor baru ini. Sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk mendongkrak efisiensi ekonomi secara menyeluruh, perencana ekonomi utama negara tersebut telah menetapkan target yang lebih agresif.
China menargetkan untuk memangkas rasio biaya logistik sosial terhadap&nbsp;GDP&nbsp;lebih lanjut menjadi sekitar 13,5 persen pada tahun 2027. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat daya saing industri domestik di pasar global. (SF)

Rasio biaya logistik China turun ke 13,9% terhadap PDB, pecahkan rekor efisiensi.

Efisiensi meningkat, biaya logistik China cetak rekor terendah

JAKARTA --&nbsp;Rumah tangga India menjadi pemilik emas terbesar di dunia. World Gold Council (WGC) mencatat kepemilikan emas rumah tangga India, termasuk yang disimpan di kuil-kuil, mencapai sekitar 25.000 ton dengan nilai sekitar US$2,4 triliun.
Nilai tersebut setara hampir 56% dari proyeksi PDB nominal India pada 2026, menegaskan besarnya peran emas dalam struktur kekayaan domestik negara tersebut.
Dikutip dari Economic Times, skala kepemilikan ini jauh melampaui ukuran ekonomi banyak negara lain. Berdasarkan estimasi IMF untuk FY25, PDB Pakistan sekitar US$411 miliar, sehingga nilai emas rumah tangga India hampir enam kali lebih besar. Bahkan, total emas yang dimiliki masyarakat India juga melebihi PDB negara maju seperti Italia dan Kanada.
UBS mencatat lonjakan kekayaan rumah tangga India sejalan dengan harga emas yang telah berlipat ganda sejak FY20. Bank tersebut memperkirakan harga emas dapat naik hingga US$3.500 per ons pada 2026, didorong ketidakpastian global seperti ketegangan geopolitik, inflasi, dan konflik perdagangan.
Meski volume permintaan emas diproyeksikan melemah pada 2026, nilai impor emas India diperkirakan tetap tinggi di kisaran US$55&ndash;60 miliar, atau sekitar 1,2% dari PDB.
Pada FY25, permintaan emas domestik tetap kuat di tengah harga tinggi. Permintaan konsumen mencapai 782 ton, sekitar 15% di atas rata-rata pra-pandemi. Permintaan perhiasan sedikit melemah, namun investasi ritel pada emas batangan dan koin melonjak 25% secara tahunan, didorong penurunan bea masuk emas pada pertengahan 2024.
Ke depan, UBS memperkirakan permintaan emas India turun menjadi 725 ton pada FY26, sebelum pulih ke 800 ton pada FY27. Pemulihan ini berpotensi ditopang oleh rencana kenaikan gaji aparatur negara melalui Komisi Gaji Pusat ke-8, yang secara historis mendorong peningkatan tabungan fisik, termasuk emas.
Meski kepemilikan emas sangat besar, pemanfaatannya sebagai sumber pembiayaan masih terbatas. UBS mencatat kurang dari 2% emas rumah tangga digunakan sebagai jaminan pinjaman, meskipun lembaga keuangan seperti Bajaj Finance, Shriram Finance, dan Chola mulai memperluas kredit berbasis emas. Program pemerintah seperti Gold Monetization Scheme dan Sovereign Gold Bonds (SGB) juga dinilai belum efektif, bahkan penerbitan SGB dihentikan pada Februari 2024.
Besarnya peran emas dalam kekayaan rumah tangga India tidak terlepas dari faktor budaya dan keagamaan, khususnya Diwali, festival cahaya yang menjadi salah satu perayaan terpenting dalam kalender Hindu. Diwali secara tradisional diasosiasikan dengan kemakmuran, keberuntungan, dan awal baru, sehingga pembelian emas, baik sebagai perhiasan maupun investasi&mdash;dianggap membawa berkah dan stabilitas finansial.
Hal ini tercermin pada perayaan Diwali terbaru, ketika masyarakat India justru lebih banyak membeli emas batangan dan koin dibandingkan perhiasan tradisional. Data India Bullion and Jewellers Association (IBJA) dan All India Gem and Jewellery Domestic Council (GJC) menunjukkan belanja emas selama lima hari Diwali mencapai Rs700 miliar hingga Rs1 triliun (sekitar US$8&ndash;11 miliar). Dalam dua hari pertama saja, lebih dari 40 ton emas berpindah tangan, menandakan pergeseran preferensi dari perhiasan ke instrumen investasi.
Penjualan perhiasan dilaporkan turun sekitar 30% secara tahunan, sementara permintaan emas batangan dan koin melonjak tajam. Peritel besar seperti Tanishq bahkan memperingatkan potensi kelangkaan koin dan batangan emas akibat lonjakan permintaan.
Tren ini memperkuat posisi emas sebagai aset lindung nilai utama bagi masyarakat India, seiring lonjakan harga emas global dan meningkatnya ketidakpastian ekonomi dunia.
Dengan sekitar 14% stok emas swasta dunia, India tetap menjadi pemegang emas rumah tangga terbesar secara global. Di tengah gejolak ekonomi dan geopolitik, emas terus menjadi penopang utama kekayaan masyarakat India. (DH)

Rumah tangga India menjadi pemilik emas terbesar di dunia, ditopang tradisi budaya dan keagamaan.

India pemegang emas terbesar di dunia, mengapa?

JAKARTA - Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat pada kuartal III tampak impresif di atas kertas.
Data terbaru menunjukkan PDB AS tumbuh 4,3%, jauh melampaui perkiraan mayoritas ekonom. Namun, bagi Mark Zandi, Kepala Ekonom Moody&rsquo;s Analytics, angka tersebut belum mencerminkan kekuatan ekonomi yang sesungguhnya.
Dikutip&nbsp;Business Insider, Zandi menilai lonjakan PDB kuartalan itu menutupi pelemahan fundamental ekonomi.
&ldquo;Meskipun terjadi peningkatan besar dalam pertumbuhan PDB riil pada kuartal ini, pertumbuhan PDB riil yang mendasarinya dengan mengabaikan fluktuasi data triwulanan lebih mendekati 2%,&rdquo; kata Zandi. Ia menambahkan, &ldquo;Lumayan, tetapi tidak bagus, dan tidak cukup kuat untuk menciptakan lapangan kerja yang cukup, karena pengangguran terus meningkat.&rdquo;
Zandi menegaskan, sepanjang tahun ini ia telah memperingatkan bahwa ekonomi AS berada di ambang resesi, dan laporan PDB terbaru belum cukup untuk mengubah pandangannya. Meski angka pertumbuhan melampaui ekspektasi, ia menduga hasil tersebut dipengaruhi oleh faktor teknis, bukan dorongan permintaan yang berkelanjutan.
Menurut Zandi, penyempitan defisit perdagangan dan lonjakan belanja pemerintah dua faktor utama pendorong PDB sebagian besar dipicu oleh dampak tarif dan persoalan pengukuran data.
&ldquo;Perbedaan terbesar dengan perkiraan saya adalah penyempitan defisit perdagangan yang lebih substansial, tetapi ini disebabkan oleh fluktuasi yang ditimbulkan oleh tarif. Belanja pemerintah juga lebih kuat, tetapi ini kemungkinan disebabkan oleh masalah pengukuran,&rdquo; ujarnya.
Ia juga menyoroti risiko revisi data akibat penutupan pemerintah yang menunda rilis laporan tersebut. &ldquo;I can't explicitly connect the dots from the government shutdown, its impact on the government data, and on the GDP estimate,&rdquo; kata Zandi, seraya menambahkan, &ldquo;Namun, tidak akan mengejutkan jika data ini pada akhirnya direvisi secara signifikan.&rdquo;
Bagi Zandi, lonjakan PDB kuartal III belum cukup menjadi bukti bahwa ekonomi AS telah kembali ke jalur yang kuat, terutama ketika pengangguran terus merangkak naik dan pertumbuhan dasar dinilai masih rapuh.(DH)

PDB AS melonjak 4,3%, namun ekonom Moody's Mark Zandi, pertumbuhan riil mendasar hanya 2%.