JAKARTA – Salim Group mengambil alih seluruh kepemilikan Keppel Data Centres dalam usaha patungan pusat data di Indonesia yang sebelumnya bernama IndoKeppel Data Centres. Setelah akuisisi tersebut, perusahaan diluncurkan kembali dengan nama IndoData Data Center dan kini beroperasi sebagai operator independen.Seperti dikutip DataCenterDynamics.com, IndoData mengumumkan perubahan kepemilikan dan peluncuran kembali perusahaan tersebut pada pekan ini. Namun, Salim Group diketahui telah menyelesaikan akuisisi saham Keppel pada Desember lalu.Nilai transaksi tidak diungkapkan kepada publik. Dengan selesainya transaksi tersebut, IndoData kini sepenuhnya dimiliki oleh Salim Group.Kemitraan antara Salim Group dan Keppel pertama kali diumumkan pada 2018 melalui pengembangan proyek pusat data di Kota Bogor, Jawa Barat, di luar Jakarta.Fasilitas tersebut awalnya ditargetkan mulai beroperasi pada 2020. Namun, rencana tersebut tertunda akibat pandemi Covid-19. Tahap pertama IndoKeppel Data Centre 1 (IKDC 1) dengan kapasitas 5 megawatt (MW) akhirnya mulai beroperasi pada 2022.Dalam pengembangan bisnisnya, IndoData menyatakan telah mengamankan kapasitas daya hingga 500 MW melalui kontrak dengan PT PLN (Persero)."Visi kami adalah menjadi mitra tepercaya untuk infrastruktur digital yang berkelanjutan, andal, dan siap menghadapi masa depan—membantu pelanggan kami melakukan ekspansi dengan cepat sembari mendukung pertumbuhan berkelanjutan ekonomi digital Indonesia," kata IndoData melalui unggahan di LinkedIn.Tambah Kapasitas 6 MWDi tengah perubahan kepemilikan tersebut, IndoData juga terus memperluas kapasitas pusat datanya.Ronald Setiawan, yang sebelumnya menjabat sebagai direktur IndoKeppel Data Centres dan kini ditunjuk sebagai Managing Director IndoData, mengumumkan penyelesaian tambahan beban teknologi informasi (IT load) sebesar 6 MW di fasilitas tersebut.Menurut Ronald, ekspansi tersebut dikembangkan secara built-to-suit untuk salah satu pelanggan hyperscale yang telah menggunakan layanan IndoData."Ekspansi yang dibangun khusus sesuai kebutuhan (built-to-suit) ini dikembangkan untuk salah satu klien hyperscale kami yang sudah ada, mencerminkan kepercayaan berkelanjutan mereka terhadap kemampuan IndoData dalam menyediakan infrastruktur pusat data yang andal, dapat ditingkatkan skalanya, dan berkinerja tinggi," ujar Ronald.Bagian Ekspansi Salim GroupAkuisisi IndoData memperkuat eksposur Salim Group terhadap bisnis infrastruktur digital di Indonesia.Salim Group dimiliki oleh Anthoni Salim, yang juga memiliki kepemilikan di operator pusat data DCI Indonesia. Salim Group didirikan pada 1972 dan memiliki portofolio bisnis yang luas di Indonesia. Dengan kepemilikan penuh atas IndoData, Salim Group kini memiliki kendali langsung atas pengembangan bisnis pusat data tersebut, di tengah meningkatnya kebutuhan terhadap infrastruktur digital seiring pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. (GA)

Setelah akuisisi tersebut, perusahaan diluncurkan kembali dengan nama IndoData Data Center. 

Salim Group akuisisi penuh Keppel Data Center

JAKARTA - Indonesia berpeluang mengejar ketertinggalan industri data centre dari negara tetangga. Namun, lonjakan kebutuhan energi bersih menghadirkan tantangan penyaluran listrik dari sumber energi terbarukan ke data centre.Hingga semester I 2026, kapasitas terpasang data centre Indonesia mencapai 600–650 MW. Angka ini diproyeksikan meroket menjadi 1,7 GW pada akhir tahun, melampaui kapasitas Singapura sekitar 1,4 GW dan menekati Johor Bahru yang berada di kisaran 1,7–3,8 GW.Menurut Hendra Suryakusuma, Chairman IDPRO, Indonesia bahkan berpotensi menjadi pusat data centre dengan kapasitas hingga 11,7 GW pada akhir 2030.Perkiraan ini mencerminkan potensi masuknya CoreWeave, Oracle AI, DAMAC Digital, hingga rencana pemerintah Uni Emirat Arab untuk membangun disaster recovery data centre di Indonesia.IDPRO juga mulai memproyeksikan derasnya aliran investasi yang masuk dari sektor data centre ini, dengan estimasi tiap 100 MW data centre yang dibangun, akan membutuhkan investasi sekitar US$1 miliar dolar.“Artinya kalau kita bisa capai 1,7 GW akhir tahun ini, hanya dari 1 GW saja, PLN itu bisa mendapatkan pendapatan Rp1,7 triliun per bulan,” ujar Hendra.Namun, jika tidak berhati-hati dan direncanakan dengan matang, kebutuhan listrik yang melonjak ini juga dapat melahirkan risiko kelangkaan energi.“Pada dasarnya, industri data centre ini sangat power-hungry dan water-thirsty,” aku Hendra dalam sesi diskusi panel Peluncuran Sustainability Shift Report oleh Bank DBS Indonesia dan Tenggara Strategics, Kamis (20/8).Dari segi pasokan, PLN memang tercatat masih memiliki surplus hingga 6,8 GW. Namun, persoalan industri data centre bukan hanya seberapa besar listrik yang tersedia, tetapi juga dari mana listrik tersebut berasal.Pasalnya, 60% operator data centre anggota IDPRO harus memenuhi target net-zero emission pada tahun 2030 mendatang.Hendra juga menyebutkan bahwa terdapat beberapa operator data centre yang datang ke Indonesia yang mulai mensyaratkan energi terbarukan sebagai sumber listriknya – terutama dari negara-negara Eropa Barat dan Amerika Utara.Salah satu “jalan pintas” adalah membeli REC atau Renewable Energy Certifcate dari PLN. “Masalahnya dengan REC, lebih tinggi demand daripada supply,” jelas Hendra.Dengan demikian, energi terbarukan kini menjadi jawaban agar industri data centre ini dapat dikembangkan (scalable) dengan metode yang ramah lingkungan (sustainable).Potensi dan hambatan adopsi energi bersih di IndonesiaPermintaan terhadap sumber energi terbarukan ini bukanlah sebuah hal yang mustahil untuk dipenuhi.Hendra mengakui bahwa potensi energi terbarukan di Indonesia sangat besar, mulai dari panas bumi (geothermal), tenaga surya (solar PV), hingga energi pasang surut (tidal wave).Namun, terdapat hambatan adopsi energi terbarukan akibat sentralisasi kelistrikan di Indonesia.“Salah satu yang mungkin menahan [adopsi energi terbarukan] ini, karena berdasarkan regulasi, PLN memonopoli bisnis produksi, transmisi, dan distribusi listrik,” tegas Hendra.Kebijakan ini menyulitkan perizinan operator data centre untuk membangun on-site power generation yang dikelola secara mandiri.Fenomena ini dibuktikan dengan lambatnya pembangunan gardu induk untuk data centre BDx di Jatiluhur – yang harus memakan waktu 2-3 tahun, hingga penyediaan infrastruktur listrik tersebut harus dibantu BUMD Jawa Barat.Selain itu, terpusatnya izin kelistrikan ini juga menekan kontribusi penyedia listrik independen (IPP) berbasis energi terbarukan, karena terhambat izin untuk mendirikan jaringan transmisi listrik.Tenaga panas bumi atau geothermal, misalnya, yang memiliki potensi hingga lebih dari 24 GW, biasanya berlokasi di area yang jauh dari kawasan industri.“Salah satu solusinya adalah bagaimana kita unlock transmission, yang saat ini semuanya ada di ranah PLN,” tegas William Simadiputra, Indonesia Head of Research Bank DBS Indonesia.Power wheeling jadi taruhanDi sisi lain, Hendra menegaskan bahwa IDPRO juga tengah menanti pengesahan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET), terutama menyangkut klausul power wheeling.Melalui skema power wheeling, IPP dapat menjual tenaga listrik langsung pada konsumen dengan “menumpang” pada infrastruktur jaringan milik PLN – mempermudah industri membeli listrik berbasis energi terbarukan terlepas dari lokasi pembangkitnya.Hendra menyebutkan bahwa RUU ini masih tertahan di Prolegnas sejak tahun 2019.Namun, melansir laman resmi DPR RI, Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita telah menyampaikan komitmennya untuk mengesahkan RUU ini pada tahun 2026.Ratna menambahkan, setelah RUU EBET berhasil disahkan, Komisi XII akan langsung beralih memfokuskan energi legislasi pada revisi UU Ketenagalistrikan untuk menyelaraskan keandalan pasokan listrik nasional dengan target dekarbonisasi industri.Selagi menanti pengesahan RUU tersebut, IDPRO juga berharap pemerintah dapat memberikan insentif bagi data centre yang menggunakan energi terbarukan.Menurut Hendra, perusahaan data centre tentu akan mempertimbangkan biaya yang lebih tinggi dalam proses adopsi energi bersih untuk fasilitasnya.Lambatnya adopsi energi terbarukan juga dapat mendorong risiko meluasnya pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar fosil untuk memenuhi kebutuhan industri data centre. “Apalagi kita banyak batu bara, kan,” imbuhnya.“Kalau kita bangun data centre, tapi masih pake fossil fuel, ya, pastinya anak cucu kita jadi batuk-batuk. Environmental impact-nya tinggi,” jelasnya. (ZH)

Kebutuhan data centre meningkat, namun akses listrik terbarukan masih terbentur regulasi.

Data centre Indonesia kejar Johor, tapi kendali listrik jadi kendala

JAKARTA – Laju ekspansi industri data centre di Indonesia semakin pesat, bahkan mendorong investasi asing masuk dalam jumlah yang signifikan. Namun, isu keterbatasan pasokan listrik dan infrastruktur penunjangnya masih mengintai industri.Menurut Farazia Basarah, Country Head and Head of Industrial &amp; Logistics JLL Indonesia, sektor data centre merupakan salah satu penopang utama penanaman modal asing di Indonesia di kuartal II 2026 ini.“FDI (foreign direct investment) kita naik 7% year-on-year … sektor kedua terbesar adalah jasa lainnya, yang pada dasarnya terkait dengan data centre,” jelasnya dalam acara JLL Media Briefing H1 2026, Selasa (18/8).Data JLL Indonesia mencatat bahwa 80% dari permintaan lahan industrial kini berasal dari perusahaan data centre, karena satu data centre kini dapat memakan lahan minimal 10 hektare hingga 30 hektare – 2-6 kali lipat lebih tinggi jika dibandingkan 2-3 tahun lalu.Tak hanya dari segi lahan, permintaan kapasitas listrik data centre kini juga melonjak, terutama didorong perkembangan dan maraknya adopsi AI, sehingga data centre harus mampu mengakomodasi teknologi tersebut, dengan bayaran kapasitas listrik yang tinggi.“Sekitar 100-200 megawatt (MW) setiap data centre – ini sangat besar sekali,” jelas Farazia.Tren serupa juga sempat disorot oleh Ivana Susilo, Senior Director, Industrial, CBRE Indonesia, yang mencatat bahwa kebutuhan listrik data center hyperscale kini sudah mencapai 500 MW lebih dalam satu proyek.Permintaan kapasitas listrik yang meroket ini menjadi tantangan tersendiri. Masalahnya bukan semata-mata ketersediaan listrik, melainkan kemampuan infrastruktur jaringan untuk menyalurkan kapasitas listrik tersebut ke lokasi data centre.Meskipun pasokan listrik PLN masih banyak, hambatannya terletak di proses procurement, atau infrastruktur pendukung jaringan listrik, termasuk gardu induk dan trafo listrik.Farazia mengungkapkan bahwa kini PLN dapat membutuhkan waktu lead-time hingga dua tahun untuk mengakomodasi kebutuhan listrik satu data centre – yang semakin hari kian tinggi.“Ini memang membutuhkan waktu, karena demand dari data centre untuk [mengakomodasi] AI ini sangat besar, dan pertumbuhannya sangat cepat, bukan lagi dalam hitungan tahunan, namun per kuartal, demand-nya sangat tinggi,” jelas Farazia.Ia juga menyebutkan bahwa PLN kini tengah berdiskusi dengan berbagai pemangku kepentingan mengenai adopsi sumber energi terbarukan untuk membantu menopang suplai dan pemenuhan kebutuhan listrik dari sektor data centre, termasuk Independent Power Provider (IPP).Farazia mengungkapkan bahwa kini sudah terdapat pelaku industri renewable energy yang bekerja sama dengan PLN untuk menyediakan sekitar 16 gigawatt (GW) di tahun 2026—bahkan 100 GW dalam dua tahun ke depan.“Nah, tapi memang tantangannya adalah berapa persen renewable energy tersebut yang bisa dipakai,” tegas Farazia.Bagi pelaku industri, termasuk data centre, mereka harus menggunakan sekitar 70% listrik yang bersumber dari PLN, sementara sisanya boleh diambil dari energi terbarukan kelolaan IPP, termasuk solar, geothermal, hingga angin dan air.“Tapi IPP juga harus berkolaborasi dengan PLN juga. Jadi, ini menjadi PR bersama semua stakeholder, sih,” jelas Farazia. Ia berharap pemerintah dapat segera mengeksekusi rumusan bauran energi yang lebih akomodatif dan fleksibel bagi industri data centre.“Karena kebutuhan listriknya sudah sangat banyak, dan mungkin agak kurang mencukupi, jika dilihat dari requirement yang sudah masuk sekarang ini,” imbuhnya.Kawasan khusus data centreDi sisi lain, pengembangan data centre di Indonesia umumnya terpusat di beberapa kawasan industri khusus, termasuk di Batam, dan di koridor timur Jakarta – Cikarang dan Karawang.Hal ini berpotensi mengeliminasi isu keterbatasan pasokan listrik serta isu sustainability, dua hambatan yang menghentikan dan menghambat perkembangan data centre di Singapura dan Johor Baru, Malaysia.Singapura, meski sempat menjadi hub data centre di kawasan Asia Tenggara sekitar 5-7 tahun lalu, kini telah mengeluarkan moratorium untuk data center, karena kebutuhan listrik yang tak lagi disanggupi negara-kota tersebut.Setelah itu, perkembangan industri data centre sempat bergeser ke Johor Baru, Malaysia, namun pemerintah setempat akhirnya juga mengeluarkan moratorium – meski lebih ringan – usai menerima keluhan dari masyarakat lokal.“Di Johor Baru, pembangunanya itu tidak di dalam kawasan industri, sehingga mereka merambah ke daerah komersial dan residensial. Terdapat beberapa umpan balik dari komunitas bahwa pembangunan data centre ini cukup mengganggu,” jelas Farazia.Dengan demikian, perusahaan data centre tak lagi bisa berekspansi secara masif di Malaysia, dan kembali berpindah, kali ini ke Indonesia – yang memusatkan pengembangan data centre di kawasan industri, seperti di GIIC (Greenland International Industrial Centre) di Cikarang milik PT Puradelta Lestari Tbk (DMAS).Model kawasan industri ini memang dapat mempermudah penyediaan infrastruktur penunjang dibanding pembangunan data centre secara terpisah.Namun, hal ini tidak serta-merta menghilangkan tantangan lead-time infrastruktur yang tinggi, serta kebutuhan energi bersih sebagai pendukung ketahanan energi untuk industri data centre ini. (ZH)

Data centre bergeser dari Singapura-Johor ke Indonesia, namun isu kesiapan listrik masih mengintai.

Indonesia tampung spillover data center, siapkah listriknya?

JAKARTA &ndash; PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) mengusulkan penerapan skema feed-in tariff bagi listrik panas bumi (geothermal) sebagai bagian dari revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2022 untuk mempercepat pengembangan proyek geothermal.
Sebagai catatan, tarif listrik geothermal kini hanya menggunakan acuan ceiling price, atau harga batas atas.
&ldquo;Jadi mau dibeli di 25-30% [harga atas], juga masih sesuai,&rdquo; ujar Andi Joko Nugroho, Direktur Operasi PGEO.
Dengan kata lain, harga jual ditetapkan hanya berdasarkan negosiasi dengan PLN sebagai offtaker utama, sehingga Perseroan sebagai penyedia listrik tidak dapat mendapat kepastian harga jual sejak awal proyek.
&ldquo;Kalau kita, sebetulnya, itu yang menjadi problem utamanya,&rdquo; tegas Direktur Eksplorasi dan Pengembangan PGEO, Edwil Suzandi, dalam acara Media Briefing PGEO, Selasa (4/8).
PGEO memandang produksi listrik panas bumi sebagai sebuah proses yang panjang, dengan modal yang besar dan risiko yang tinggi.
&ldquo;Jadi mirip-mirip dengan industri upstream, ya, dengan bagaimana mencari minyak, mencari gas &hellip; Jadi yang kita usulkan ke pemerintah adalah bagaimana pemerintah membuat tarif itu menjadi ekonomis,&rdquo; imbuhnya.
Ia mengusulkan skema tarif feed-in, atau tarif yang flat, yang diberlakukan sampai proyek tersebut mencapai nilai ekonomi yang layak. &ldquo;Setelah itu mungkin baru disesuaikan,&rdquo; jelas Edwil lebih lanjut.
Andi juga menambahkan alternatif pemberlakuan floor tariff, atau harga batas bawah, untuk menjamin kepastian keekonomian proyek geothermal.
Pasalnya, ketiadaan ketetapan tarif ini juga mengurangi kepastian bagi investor dan berisiko menekan aktivitas investasi secara umum.
&ldquo;Investor itu menunggu, ketika mau masuk, ini harganya mau dijual berapa. Kalau dengan sekarang, yang hanya tarif atas, ya tidak bisa,&rdquo; imbuh Andi.
Menurut manajemen PGEO, pendanaan umumnya baru bisa didapatkan ketika sebuah proyek geothermal dinyatakan memiliki cadangan yang terbukti.
Dengan demikian, tahapan eksplorasi serta risiko dalam proses pengeboran kini masih dibiayai dan ditanggung sendiri oleh para penyedia tenaga listrik geothermal.
&ldquo;Jadi, di fase eksplorasi itu, kami sepenuhnya menggunakan equity&mdash;murni uang dari PGEO untuk melakukan itu,&rdquo; ungkap Edwil.
Perbedaan pada penetapan skema tarif jual ini juga terasa di dalam industri energi terbarukan.
Edwil membandingkan tarif listrik geothermal dengan tarif listrik produksi fasilitas Waste-to-Energy kelolaan Danantara &ndash; yang mencapai US$0,2 per kWh.
&ldquo;PLTS, dengan baterai, tarifnya juga sangat tinggi,&rdquo; tambahnya.
Selain itu, bisnis listrik geothermal juga tidak mendapat kemudahan atau dukungan pemerintah sebagaimana kebijakan DMO (domestic market obligation) yang dapat mendorong kinerja industri energi berbahan bakar fosil.
&ldquo;Energi fosil itu bisa menjadi ekonomis karena ada semacam &lsquo;insentif&rsquo; dari pemerintah. Insentif itu berupa DMO &hellip; Geothermal itu tidak ada,&rdquo; tambahnya.
Di sisi lain, Andi juga menegaskan bahwa penyesuaian tarif listrik geothermal ini bukan semata-mata mengejar margin keuntungan yang lebih besar, melainkan masalah keberlanjutan pengembangan proyek.
Menurut Andi, peran pemerintah dan kebijakannya dalam menciptakan iklim yang kondusif sangat penting untuk mempercepat pengembangan proyek energi panas bumi, seperti yang terjadi di Turki.
&ldquo;Di Turki&mdash;dengan adanya feed-in tariff dan kebijakan dari pemerintah&mdash;dalam 5 tahun, mereka bisa menambah 1000 MW,&rdquo; ungkap Andi. (ZH)

Tarif listrik WtE bisa mencapai US$0,2 per kWh, namun geothermal hanya diatur dengan ceiling tariff.

PGEO dorong revisi Perpres tarif geothermal, usulkan feed-in tariff

JAKARTA - PT PLN (Persero) menyatakan kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai menunjukkan perbaikan setelah sempat mengalami gangguan yang memicu pemadaman bergilir pada pekan lalu.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan, perbaikan mulai terlihat sejak Minggu (21/6) seiring membaiknya pasokan energi primer dan pemulihan sejumlah pembangkit yang sebelumnya mengalami kendala operasional.
"Rekan-rekan media dan juga masyarakat, kami ingin menyampaikan kabar baik, bahwa pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa, mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisasi," ujar Darmawan dikutip dari laman resmi Presiden RI, Senin (22/6).
PLN juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang timbul akibat gangguan pasokan listrik tersebut.
Menurut Darmawan, penguatan sistem kelistrikan Jawa ditopang oleh mulai normalnya pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit, baik milik PLN maupun Independent Power Producer (IPP).
"Pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit baik PLN maupun dari pembangkit milik mitra kami atau Independent Power Producer, minggu lalu mulai mengalir dan untuk itu memperkuat ketahanan dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa," jelasnya.
Selain pasokan energi primer yang membaik, PLN juga mempercepat penanganan gangguan pada dua pembangkit besar milik mitra yang sebelumnya terlepas dari sistem kelistrikan Jawa. Upaya pemulihan dilakukan secara intensif bersama pengelola pembangkit.
Hasilnya, salah satu pembangkit berhasil kembali beroperasi dan tersinkronisasi dengan jaringan kelistrikan Jawa.
"Dan ada kabar yang baik, tadi malam satu pembangkit besar berhasil dipulihkan dan sinkron dengan sistem kelistrikan di Pulau Jawa, dan mulai memasok listrik untuk sistem di Pulau Jawa," ungkap Darmawan.
Darmawan mengapresiasi dukungan pemerintah dalam menjaga keandalan pasokan listrik nasional. Di saat yang sama, PLN terus memperkuat tata kelola rantai pasok energi primer serta meningkatkan keandalan pembangkit milik perseroan maupun mitra.
"Kami melakukan upaya all out 24 jam, 7 hari seminggu, baik itu dalam melakukan monitoring, memetakan seluruh upaya kami agar perbaikan keandalan sistem listrik di Jawa ini bisa terus terjaga dan bahkan ditingkatkan," kata Darmawan.
PLN memastikan upaya pemulihan dan penguatan sistem kelistrikan akan terus dilakukan guna menjaga keandalan pasokan listrik bagi masyarakat dan sektor industri.
"Kami mohon doa, dukungan, dari seluruh masyarakat agar upaya all out dari kami semuanya ini bisa dimudahkan dan berjalan dengan lancar," pungkasnya. (DH)

Perbaikan pasokan energi primer membantu PLN memperkuat ketahanan sistem listrik Jawa.

Pasokan energi mengalir, PLN pangkas pemadaman bergilir di Jawa

JAKARTA &ndash; PT PLN (Persero) merombak susunan direksi dan komisaris, serta mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 18 Juni 2026.
Perubahan utama dalam agenda tersebut adalah pembentukan jabatan baru Wakil Direktur Utama yang diisi oleh Yusuf Didi Setiarto. Sebelumnya, Yusuf menjabat sebagai Direktur Legal dan Manajemen Human Capital PLN.
Selain membentuk posisi baru tersebut, pemegang saham juga mengalihkan Edwin Nugraha Putra menjadi Direktur Teknologi, Engineering, dan Keberlanjutan. Ia sebelumnya bertugas sebagai Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem.
Sementara posisi Direktur Utama PLN tetap dipegang oleh Darmawan Prasodjo, yang telah mengisi posisi puncak ini sejak 2021.
Sejalan dengan perubahan itu, pemegang saham juga memberhentikan dengan hormat enam direksi lama PLN. Perubahan ini dipastikan tidak menimbulkan dampak material terhadap kegiatan usaha dan operasional PLN.
Adapun susunan direksi PLN hasil RUPS adalah sebagai berikut:
<ul>
<li>Direktur Utama: Darmawan Prasodjo</li>
<li>Wakil Direktur Utama: Yusuf Didi Setiarto</li>
<li>Direktur Legal dan Manajemen Human Capital: Nurlely Aman</li>
<li>Direktur Keuangan: Sulistyo Biantoro</li>
<li>Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis: Rakhmad Dewanto Haris J</li>
<li>Direktur Retail dan Niaga: M. Fahrur Rozy</li>
<li>Direktur Manajemen Risiko: Denny Triyanto</li>
<li>Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem: Daniel Karmel Fernando Tampubolon</li>
<li>Direktur Teknologi, Engineering, dan Keberlanjutan: Edwin Nugraha Putra</li>
</ul>
Sementara itu, susunan komisaris PLN tetap dipimpin Burhanuddin Abdullah sebagai Komisaris Utama yang juga merangkap Komisaris Independen. Berikut rincian Dewan Komisaris PLN terbaru:
<ul>
<li>Komisaris: Aminuddin Ma'ruf</li>
<li>Komisaris: Ahmad Erani Yustika</li>
<li>Komisaris: Jisman Parada Hutajulu</li>
<li>Komisaris: Bambang Eko Suhariyanto</li>
<li>Komisaris: Independen Yazid Fanani</li>
<li>Komisaris Independen: Mutanto Juwono</li>
<li>Komisaris Independen: Andi Arief</li>
<li>Komisaris Independen: Ali Masykur Musa</li>
</ul>
(KR)

Pemegang saham PLN membentuk posisi wakil direktur utama dan menempatkan Yusuf Didi Setiarto.

PLN rombak manajemen, Yusuf Didi Setiarto isi jabatan baru

JAKARTA- Porsi energi baru dan terbarukan (EBT) dalam bauran listrik nasional mencapai 17,89% hingga April 2026, melampaui target pemerintah sebesar 16,46%.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno mengatakan capaian tersebut menjadi sinyal positif bagi proses transisi energi yang tengah dijalankan Indonesia.
"Komposisi NRE (Non-Recurring Engineering) telah meningkat melebihi target," seperti dikutip Antaranews.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa sistem kelistrikan nasional masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil, terutama batu bara. &ldquo;(Upaya transisi energi) masih perlu dipercepat untuk mengurangi dominasi bahan bakar fosil dalam sistem kelistrikan nasional.&rdquo;
Produksi listrik nasional selama periode tersebut mencapai 165,51 terawatt-hour (TWh). Batu bara masih menjadi sumber energi utama dengan kontribusi 64,87% terhadap total pembangkitan listrik nasional.
Pulau Sumatra menjadi wilayah dengan porsi energi terbarukan tertinggi. Dari total produksi listrik 32,42 TWh, energi terbarukan menyumbang 41,76% atau melampaui batu bara yang berada di level 38,40%.
Sebaliknya, sistem kelistrikan Jawa-Bali yang menyuplai sebagian besar kebutuhan listrik nasional masih didominasi batu bara. Dari total produksi 87,43 TWh, batu bara berkontribusi 70,99%, sementara energi terbarukan hanya 10,01%.
Sementara itu, PT PLN menegaskan komitmennya mempercepat pengembangan pembangkit energi bersih melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan 76% tambahan kapasitas pembangkit dalam satu dekade ke depan akan berasal dari energi bersih.
Rencana tersebut mencakup pembangunan 52,8 gigawatt (GW) pembangkit berbasis surya, hidro, angin, dan panas bumi yang didukung sistem penyimpanan energi baterai serta pumped storage hydropower.
Menurut Darmawan, implementasi proyek telah berjalan. Hingga tahun pertama pelaksanaan RUPTL, sebanyak 22,57 GW atau 43% dari target kapasitas energi terbarukan telah memasuki tahap pengembangan, sementara 0,78 GW telah beroperasi.
"Dari total 52,8 GW, 43 persen pembangkit listrik berbasis energi terbarukan sedang dalam proses pelaksanaan. Kami diwajibkan untuk melaporkan setiap dua minggu sekali."(DH)

Energi terbarukan tumbuh melampaui target, namun pembangkit batu bara masih mendominasi.

Indonesia lampaui target EBT, batu bara masih pegang kendali

JAKARTA - China City Environment Protection Engineering Limited (CCEPC), anak usaha BUMN China Metallurgical Corporation of China (MCC), mengungkapkan telah menguasai proyek pembangkit listrik hampir 14 gigawatt (GW) di Indonesia melalui puluhan proyek yang tersebar di berbagai wilayah.
Executive Director PT CCEPC, Gao Hai, mengatakan perusahaan telah membangun 55 pembangkit listrik di Indonesia dan terus memperluas pengembangan teknologi serta tenaga kerja lokal.
&ldquo;55 pembangkit listrik yang sudah dibangun di Indonesia, terpencar di seluruh Indonesia. Dengan pengalaman yang sebanyak ini kita juga mengumpulkan teknisi-teknisi lokal untuk mengembangkannya,&rdquo; ujar Gao dalam acara HIPMI, seperti dikutip BloombergTechnoz (20/5)
CCEPC tercatat memiliki total kapasitas pembangkit sebesar 13.975 megawatt atau setara 13,98 GW di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 7,59 GW telah beroperasi, sementara sisanya masih dalam tahap konstruksi.
Gao menyebut kapasitas proyek perusahaan di Indonesia kini mendekati setengah dari total proyek pembangkit yang mereka bangun di China.
&ldquo;Seperti yang sudah disebut kita telah membuat total 26.000 megawatt atau 26 GW pembangkit di China dan untuk di Indonesia kita punya hampir 14.000 megawatt sendiri,&rdquo; kata dia.
Masuknya CCEPC memperlihatkan besarnya dominasi investor asing melalui skema Independent Power Producer (IPP) di sektor ketenagalistrikan Indonesia.
Direktur Manajemen Pembangkitan PLN Rizal Calvary mengungkapkan hingga saat ini sekitar 70%-75% pembangkit listrik di Indonesia masih dimiliki IPP.
&ldquo;Angka sekarang itu sekitar 70-75% (pembangkit milik IPP). Seluruh proyeknya dan apalagi adalah pembangkitan, itu adalah milik IPP,&rdquo; ujar Rizal. Menurut Rizal, dominasi IPP justru membantu PLN dalam memenuhi kebutuhan investasi sektor kelistrikan nasional yang sangat besar.
Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, PLN membutuhkan investasi sekitar Rp3.000 triliun untuk pembangkit, transmisi, gardu induk, dan distribusi listrik.
&ldquo;Saya mau sampaikan, PLN tidak banyak duitnya. Sesuai dengan yang tertera di RUPTL, kita butuh investasi sebesar Rp2.600 triliun. Belum transmisi gardu induk sebesar Rp300 triliun. Dan untuk distribusinya Rp100 triliun. Dan IPP itu artinya peluang bagi pengusaha-pengusaha,&rdquo; kata Rizal.(DH)

CCEPC China kuasai proyek listrik hampir 14 GW di Indonesia lewat 55 pembangkit yang tersebar.

BUMN China kuasai 55 proyek pembangkit listrik RI, berikut detailnya

JAKARTA &ndash; PT Cikarang Listrindo Tbk (POWR) membukukan laba bersih US$72,06 juta pada 2025, turun 4,36% secara tahunan atau dari US$75,34 juta pada 2024.
Padahal penjualan produsen listrik independen ini meningkat, meskipun terbatas akibat kenaikan beban bahan bakar pada 2025.
Menurut laporan keuangan yang disampaikan Minggu (1/3) kemarin, penjualan neto POWR naik 1,18% menjadi US$553,50 juta pada 2025.
Kenaikan ini ditopang penjualan ke pelanggan industri yang meningkat 5,73% menjadi US$498,16 juta pada 2025. Sementara penjualan ke PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN turun 27,07% menjadi US$55,34 juta.
Berdasarkan komposisi, pendapatan POWR dari PLN menyusut menjadi sekitar 10% dari total penjualan pada 2025. Di tahun sebelumnya, penjualan ke PLN setara 13,9% dari total pendapatan.
Di sisi lain, pendapatan POWR dari pelanggan industri meningkat jadi sekitar 90% pada 2025.
Dari sisi beban, biaya bahan bakar POWR meningkat 8,36% secara tahunan menjadi US$294,82 juta pada 2025. Lonjakan paling signifikan terjadi pada biaya bahan bakar solar yang meningkat lebih dari 5 kali lipat menjadi US$25,99 juta.
Beban biaya bahan bakar dari energi biomassa juga meningkat lebih dari 2 kali lipat menjadi US$12,17 juta pada 2025. Sebaliknya, beban biaya bahan bakar dari energi gas bumi turun tipis 1,75% menjadi US$171,32 juta dan batu bara turun 3,23% menjadi US$85,34 juta.
Dengan kenaikan biaya bahan bakar dan efisiensi yang dilakukan, margin laba bersih POWR sedikit menyusut jadi 13,02% pada 2025, dari 13,77% pada 2024.
Pada penutupan perdagangan Jumat (27/2) kemarin, harga saham POWR naik 2,03% ke Rp755 per lembar. Harga ini sekitar 9,78 kali lipat di atas laba per sahamnya yang berada di level US$0,0046 untuk tahun buku 2025. (KR)

Pendapatan POWR tumbuh tipis, namun margin laba bersihnya tertekan kenaikan bahan bakar.

Laba POWR turun 4,36% tertekan biaya bahan bakar pembangkit

JAKARTA &ndash; PT Kencana Energi Lestari Tbk (KEEN), emiten penyedia energi baru dan terbarukan, telah mengantongi kontrak dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) senilai US$25 juta.
Corporate Secretary KEEN, Diana Limardi, mengatakan pihaknya telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL).
&ldquo;PLN memberikan kepercayaan kepada perseroan untuk membangun dan mengoperasikan PLTS Tobelo dengan kapasitas 10 MW, dilengkapi dengan baterai berkapasitas penyimpanan 8,4 MWh, dan menjual listrik hasil produksinya kepada PLN untuk jangka waktu 20 tahun,&rdquo; jelas Diana, dalam keterangan yang disampaikan ke Bursa Efek Indonesia (BEI).
Diana menambahkan, KEEN akan memulai konstruksi PLTS Tobelo pada 2026, dengan target operasi awal secara komersial pada kuartal pertama 2027.
Perolehan kontrak itu, kata Diana, akan meningkatkan pendapatan konstruksi sebesar US$13,8 juta. Selain itu, pendapatan dari produksi listrik perseroan juga diperkirakan meningkat US$1,6 juta per tahun dari PLTS Tobelo.
&ldquo;Perolehan kontrak penting ini membawa dampak yang sangat positif bagi kelangsungan usaha perseroan karena menambah portfolio proyek perseroan dan kelangsungan usaha,&rdquo; jelas Diana. (KR)

KEEN akan meraup US$13,8 juta dari konstruksi dan US$1,6 juta per tahun dari produksi listrik.