JAKARTA &ndash; AGPA Pte. Ltd., anak usaha POSCO International berbasis di Singapura, akan melaksanakan penawaran tender wajib atas 34,275% saham PT Prime Agri Resources Tbk (SGRO) &ndash; atau sebelumnya dikenal dengan Sampoerna Agro.
Seperti diberitakan IDNFinancials.com sebelumnya, AGPA kini menjadi pemegang saham pengendali SGRO setelah mengakuisisi 65,72% saham dari Twinwood Family Holdings Ltd. pada November 2025 lalu.
Setelah resmi menjadi pengendali Perseroan, AGPA akan membeli kembali sebanyak-banyaknya 623,33 juta saham SGRO dengan harga Rp7.903 per lembar dalam tender wajib mendatang.
Dengan demikian, total nilai aksi korporasi ini mencapai maksimal Rp4,93 triliun.
Mengutip prospektusnya, AGPA berkomitmen untuk mempertahankan dan mengembangkan lini usaha SGRO, dengan mempertimbangkan sinergi antara Perseroan dengan POSCO International sebagai pengendali dari AGPA.
Selain itu, manajemen juga mengungkapkan bahwa AGPA, sebagai pengendali baru Perseroan, tidak berencana membawa Perseroan menjadi perusahaan tertutup (go private).
&ldquo;Kecuali setelah pelaksanaan Penawaran Tender Wajib, Perusahaan Sasaran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perusahaan terbuka,&rdquo; imbuh manajemen.
Namun, sebagai catatan, jika semua pemegang saham publik SGRO berpartisipasi dalam tender wajib ini, maka AGPA akan menggenggam 99,99% saham Perseroan, sedangkan publik hanya memiliki porsi 0,004%, atau 15,54 juta lembar saham.
Mengacu pada peraturan Bursa Efek Indonesia, Perseroan dapat tetap tercatat di BEI apabila memiliki jumlah saham free float paling sedikit 50 juta saham, atau 7,5% dari jumlah saham tercatat, dan jumlah pemegang saham setidaknya 300 SID.
Selain itu, peraturan OJK juga mewajibkan bahwa pengendali baru yang memiliki porsi saham di atas 80% wajib mengalihkan saham kepada publik setidaknya 20% dari modal disetor Perseroan.
&ldquo;Pengalihan kembali saham akan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Penawaran Tender Wajib selesai dilaksanakan,&rdquo; jelas manajemen dalam prospektus.
Berdasarkan prospektus tersebut, periode tender wajib ini akan berlangsung selama sekitar 1 bulan, mulai 21 Januari 2026 hingga 19 Februari 2026 mendatang.
Menurut data IDNFinancials.com, saham SGRO hari ini, Selasa (20/1), ditutup naik 0,98% ke level Rp7.700. Dalam tiga bulan terakhir, seiring dengan pengumuman akuisisi AGPA, harga saham SGRO telah melesat 176,98%. (ZH)&nbsp;

Sebagai referensi, harga saham SGRO hari ini, Selasa (20/1), bergerak menguat ke level Rp7.700.

POSCO gelar tender wajib saham SGRO, tetapkan harga Rp7.903

JAKARTA &ndash; Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) telah menyetujui perubahan identitas PT Sampoerna Agro Tbk menjadi PT Prime Agri Resources Tbk (SGRO) pada Selasa (13/1) kemarin.
Perubahan nama SGRO juga diikuti perubahan logo Perseroan, dari simbol Grup Sampoerna dengan semboyan &ldquo;Anggarda Paramita&rdquo; andalannya, kini menjadi logo Prima Agri Resources dengan suasana biru.
Selain identitas, RUPSLB SGRO juga mengangkat komisaris utama baru asal Korea Selatan, Kong Byoungsun, untuk menggantikan Eka Dharmajanto Kasih, veteran Grup Sampoerna yang pernah menjabat posisi manajemen di PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (HMSP) dan SGRO.
Sementara itu, berdasarkan penelusuran IDNFinancials.com, Kong Byoungsun adalah Managing Director di POSCO International Corp dan Presiden Direktur PT Bio Inti Agrindo, anak usaha POSCO di bidang CPO yang beroperasi di Merauke, Papua.
Selain posisi komisaris utama, tidak ada lagi perubahan lain, baik pada anggota dewan komisaris maupun dewan direksi Perseroan.
POSCO, perusahaan asal Korea Selatan, diketahui baru resmi mengakuisisi 65,72% saham SGRO dari Grup Sampoerna melalui anak usahanya yang berbasis di Singapura, AGPA Pte. Ltd, pada November 2025 lalu.
Hingga Desember 2025, AGPA tercatat sebagai pengendali SGRO dengan porsi 65,72% tersebut, dengan POSCO International Corp. terdaftar sebagai penerima manfaat akhir kepemilikan saham SGRO. Publik memiliki sisa 34,28% saham SGRO. (ZH)

POSCO asal Korea Selatan masuk SGRO, Perseroan rombak identitas dan dewan komisaris.