JAKARTA &ndash; Sejumlah isu keuangan dalam negeri dan geopolitik menjadi isu paling ramai dibaca di IDNFinancials.com dalam sepekan terakhir (26 Januari &ndash; 1 Februari 2026.
Dari dalam negeri, pembaca mencermati temuan terbaru Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), terkait dana ilegal senilai Rp12,49 triliun di industri tekstil.
Dari pasar modal, fokus investor tertuju pada dinamika Bursa Efek Indonesia (BEI), di tengah tuntutan MSCI untuk meningkatkan partisipasi kepemilikan publik di seluruh emiten dan transparansi pembentukan harga pasar.
Proposal tersebut berujung pada pengunduran diri sejumlah tokoh papan atas di industri pasar modal, mulai dari Direktur Utama BEI dan sejumlah tokoh papan atas di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Di sisi global, pembaca juga mencermati eskalasi ketegangan di Timur Tengah, mulai dari aktivitas militer, pergerakan kapal, dan isu persenjataan.
Berikut daftar artikel terpopuler di IDNFinancials.com sepekan terakhir:
<ol>
<li>PPATK temukan dana ilegal Rp12,49 triliun di rekening karyawan</li>
<li>Kapal-kapal komersial jatuhkan jangkar di pelabuhan Iran</li>
<li>Osaka Steel hengkang dari Indonesia, tutup Krakatau Osaka Steel</li>
<li>CEO Draganfly: Kapal induk target mudah drone tabrak-ledak Iran</li>
<li>MSCI tahan rebalancing, RI terancam turun kelas ke frontier market</li>
<li>Iran siapkan arsenal rudal anti-kapal induk dan perusak</li>
<li>Uni Eropa mulai hindari ketergantungan terhadap teknologi AS</li>
<li>Rebalancing MSCI ditunda, BEI angkat bicara</li>
<li>USS Lincoln hindari pelacakan elektronik pakai navigasi bintang?</li>
<li>AS diam-diam tarik 4 kapal penyapu ranjau dari Timur Tengah</li>
</ol>
(KR)

Temuan dana ilegal PPATK dan tekanan MSCI terhadap bursa Indonesia jadi topik paling ramai sepekan.

Top sepekan: Temuan dana ilegal PPATK, Indonesia di bawah tekanan MSCI

JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap dugaan praktik penyembunyian omzet bernilai jumbo yang mencapai Rp12,49 triliun di sektor perdagangan tekstil.&nbsp;
Dana tersebut diduga berasal dari aktivitas ilegal yang disamarkan melalui rekening karyawan maupun rekening pribadi.
&ldquo;Salah satu temuan signifikan terdapat pada sektor perdagangan tekstil, dimana pihak-pihak tertentu diduga menyembunyikan omzet hingga senilai Rp12,49 triliun dengan menggunakan rekening karyawan atau pribadi untuk menerima transaksi hasil penjualan ilegal,&rdquo; demikian seperti dikutip dari keterangan PPATK, Kamis (29/1).
Meski menemukan indikasi tersebut, PPATK belum mengungkap identitas perusahaan maupun individu yang diduga terlibat dalam praktik penyalahgunaan rekening tersebut.
Di sisi lain, PPATK sebagai lembaga intelijen keuangan nasional mencatat kontribusi signifikan dalam pengamanan penerimaan negara.&nbsp;
Melalui kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak, PPATK berhasil mengamankan penerimaan negara sebesar Rp18,64 triliun sepanjang periode 2020 hingga Oktober 2025.
Sepanjang tahun 2025, PPATK menghasilkan 173 Hasil Analisis, 4 Hasil Pemeriksaan, serta satu Informasi di sektor fiskal, dengan total nilai transaksi yang dianalisis mencapai Rp934 triliun.
Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dalam keynote speech menekankan pentingnya penguatan kolaborasi lintas sektor guna menjaga integritas sistem keuangan nasional.
Salah satu hasil konkret dari kolaborasi tersebut adalah keberhasilan menekan perputaran transaksi keuangan terkait perjudian online.
&ldquo;Tercatat sebesar Rp 286,84 triliun, menurun 20% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp 359,81 triliun,&rdquo; jelas dia.
Ivan menambahkan, penurunan tersebut merupakan yang pertama kali terjadi sejak upaya bersama antara pemerintah dan sektor swasta dilakukan secara intensif untuk menekan aktivitas perjudian online yang berdampak besar terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
&ldquo;Kolaborasi ini merupakan nilai tambah bagi Indonesia dalam menghadapi Mutual Evaluation Review (MER) FATF pada tahun 2029/2030,&rdquo; jelas dia.
Meski demikian, PPATK menilai masih terdapat tantangan yang perlu dibenahi, khususnya terkait kesenjangan antara Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) yang disampaikan pihak pelapor dengan hasil National Risk Assessment (NRA) Indonesia.
Kesenjangan tersebut tercermin dari tingginya pelaporan transaksi berisiko rendah atau over-reporting, dibandingkan transaksi berisiko tinggi yang justru minim dilaporkan atau under-reporting.
Untuk mengatasi hal tersebut, PPATK menegaskan perlunya sinergi yang lebih kuat, terpadu, dan berkelanjutan antara PPATK, pihak pelapor, asosiasi, serta Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) guna menekan ketimpangan pelaporan dan memperkuat sistem pencegahan kejahatan keuangan. (DK)

PPATK menemukan dugaan penyembunyian omzet Rp12,49 triliun lewat rekening karyawan sektor tekstil.