JAKARTA &ndash; Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah menunda pemberian insentif pajak untuk kendaraan listrik (EV) selama satu bulan karena detail perhitungan skema masih belum rampung.
&ldquo;Insentif EV masih ditunda satu bulan lagi,&rdquo; ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Kemenko Ekonomi, Selasa (26/5).
Ia menjelaskan, insentif tersebut sebelumnya direncanakan diberikan dalam bentuk Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) dengan besaran yang masih dalam pembahasan, yakni berkisar antara 40% hingga 100%.
&ldquo;PPN DTP itu ada yang 100%, ada yang 40%, nanti masih didiskusikan skemanya. Itu utamanya EV ya, bukan hybrid,&rdquo; katanya.
Purbaya menambahkan, detail teknis kebijakan akan dirumuskan lebih lanjut oleh Kementerian Perindustrian, termasuk pengelompokan insentif berdasarkan jenis baterai kendaraan listrik, mengutip dari CNBC.
Ia menjelaskan, besaran subsidi akan berbeda antara baterai berbasis nikel dan non-nikel, dengan insentif lebih besar diberikan pada baterai berbasis nikel.
&ldquo;Yang baterainya berdasarkan nikel sama yang non nikel beda skemanya nanti Menperin yang hitung. Kenapa yang nikel lebih besar subsidinya karena supaya nikel kita kepakai,&rdquo; ujarnya.
Menurutnya, kebijakan ini juga sejalan dengan upaya pemerintah mendorong hilirisasi mineral strategis, khususnya nikel, agar dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam rantai industri baterai.
Purbaya menyebut penggunaan nikel dinilai memiliki keunggulan dibandingkan teknologi baterai lain, sehingga Indonesia ingin memperkuat posisi dalam industri tersebut melalui kebijakan insentif.
Pemerintah sebelumnya menargetkan insentif PPN DTP untuk kendaraan listrik berada dalam skema berbeda tergantung tingkat kandungan lokal dan jenis teknologi baterai yang digunakan. (DK)

Pemerintah tunda insentif EV 1 bulan, skema PPN DTP masih dalam pembahasan teknis.

Purbaya: Pemerintah tunda insentif pajak kendaraan listrik satu bulan

JAKARTA &ndash; PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE), pengembang kota mandiri dan terintegrasi BSD City, memasang target prapenjualan atau marketing sales 2026 di level Rp10 triliun, relatif tak berubah dari target dan realisasi 2025.
&ldquo;Target prapenjualan 2026 kami tetapkan secara prudent dengan memperhatikan prospek industri properti 2026 serta pencapaian kinerja tahun 2025,&rdquo; ujar Hermawan Wijaya, Direktur BSDE, dalam siaran resmi, Rabu (25/2).
BSDE mencatatkan prapenjualan tumbuh 3% secara tahunan menjadi Rp10,04 triliun pada 2025, terutama ditopang segmen residensial, yang berkontribusi 42%.
Sejalan dengan itu, BSDE juga menargetkan segmen residensial sebagai penggerak capaian prapenjualan 2026 dengan target Rp5 triliun, atau 50% dari total target tahun ini.
&ldquo;Diikuti masing-masing segmen komersial sebesar Rp3,50 triliun atau setara 35% dan lain-lain sebesar Rp1,50 triliun atau setara 15% dari target prapenjualan 2026,&rdquo; imbuh manajemen.
Proyek BSD City masih menjadi unggulan Perseroan dalam menggenjot prapenjualan. Segmen residensial di kawasan tersebut ditargetkan mencatat prapenjualan Rp1,6 triliun, diikuti segmen komersial sebesar Rp1,8 triliun.
Lebih lanjut, segmen residensial Nava Park dan Grand Wisata masing-masing diproyeksikan berkontribusi sebesar Rp1 trilliun dan Rp700 miliar.
Untuk segmen komersial, BSDE mengandalkan kawasan komersial di berbagai township di luar BSD City, serta Apartemen Southgate, yang diharapkan menyumbang prapenjualan masing-masing Rp950 miliar dan Rp200 miliar.
Selain itu, PT Suryamas Dutamakmur Tbk (SMDM), anak usaha BSDE, diproyeksikan ikut menyumbang sekitar 3,5% dari total target prapenjualan 2026, didukung tiga proyek utamanya: Rancamaya, Royal Tajur, dan Harvest City.
&ldquo;Kami melihat prospek 2026 tetap positif dengan dukungan kebijakan pemerintah yang suportif,&rdquo; ujar Hermawan dengan optimis.
Hal ini mengingat pemerintah yang telah memperpanjang PPN DTP 100% bagi rumah tapak dan apartemen siap huni hingga Rp5 miliar, yang dinilai akomodatif bagi industri properti Indonesia. (ZH)

Target Rp10 triliun tersebut relatif stagnan dibandingkan realisasi Rp10,04 triliun pada 2025 lalu.