JAKARTA - Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia), Dony Oskaria, menyatakan bahwa tambang emas Martabe di Sumatera Utara yang dikelola PT Agincourt Resources akan dialihkan ke BUMN baru, yaitu PT Perminas.
&ldquo;Ke Perminas. Jadi ada Perusahaan Mineral Nasional (Perminas) yang baru kami bentuk,&rdquo; ujar Dony saat ditemui usai acara&nbsp;Danantara: Menggerakkan Raksasa, Menyalakan Mesin Ekonomi Indonesia&nbsp;di Jakarta, Rabu, mengutip iqplus.info.
Dony menjelaskan bahwa Perminas berbeda dengan MIND ID. Pemerintah memutuskan pengalihan pengelolaan Agincourt ke Perminas agar bisnisnya berada langsung di bawah Danantara.
&ldquo;Nanti Perminas akan beroperasi langsung di bawah Danantara. Pemerintah kan bisnisnya ada di bawah Danantara semua, kan? Tentu diserahkan ke Danantara. (Perminas) perusahaan di bawah Danantara,&rdquo; jelasnya.
Meski demikian, Dony menegaskan bahwa Danantara tidak terlibat dalam komunikasi terkait peralihan pengelolaan tambang Agincourt.
&ldquo;Itu bukan dengan kami, ya. Itu nanti mungkin akan dikomunikasikan,&rdquo; kata Dony.
Sebelumnya, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengungkapkan rencana pengelolaan kembali lahan dari 28 perusahaan yang izinnya dicabut karena melanggar aturan pemanfaatan kawasan hutan.
Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengatakan di Jakarta, Selasa (28/1), bahwa pengelolaan lahan tersebut akan dikoordinasikan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM serta Danantara.
Koordinasi ini bertujuan agar penyelesaian dilakukan secara baik, terukur, efektif, dan efisien.
Rencana pengelolaan lahan ini dibahas dalam rapat koordinasi Satgas PKH pada Senin (26/1).
Rapat dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, perwakilan Kementerian Kehutanan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta unsur-unsur dari 12 kementerian/lembaga yang tergabung dalam Satgas PKH. (DK)

Agincourt Resources pindah ke Perminas agar tambang Martabe dikelola langsung di bawah Danantara.

Tambang emas Martabe dialihkan ke BUMN baru di bawah Danantara

JAKARTA &ndash; Iwan Hadiantoro, Direktur PT United Tractors Tbk (UNTR) yang merangkap sebagai Komisaris Utama PT Agincourt Resources, tercatat memborong saham UNTR di tengah ambruknya harga pada Rabu (21/1).
Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Iwan Hadiantoro memborong 40.000 lembar saham UNTR di harga Rp27.250 dalam transaksi Rabu (21/1) kemarin.
Dengan kata lain, Iwan Hadiantoro menggelontorkan dana hingga Rp1,09 miliar dalam transaksi ini. Porsi sahamnya kini naik menjadi 208,1 ribu lembar saham.
Tujuan pembelian saham ini, menurut manajemen UNTR, adalah untuk investasi.
Sebagai catatan, harga pembelian saham ini hanya sedikit lebih tinggi dari harga saat UNTR menyentuh batas auto-reject bawah (ARB) di level Rp27.200.
UNTR sedang dalam tren naik dalam beberapa bulan ke belakang, bahkan menyentuh harga tertingginya dalam setahun terakhir di level Rp31.975 pada Selasa (20/1).
Namun, sehari setelahnya, harga saham ambles 14,93% imbas tersiarnya kabar pencabutan izin tambang anak usahanya, PT Agincourt Resources, pengelola Tambang Emas Martabe di Tapanuli Selatan.
Pihak UNTR pun akhirnya membuka suara pada Kamis (22/1) kemarin, menyatakan bahwa Perseroan dan anak usahanya belum menerima surat gugatan atau panggilan resmi mengenai tuduhan pelanggaran regulasi pemanfaatan hutan.
Saham UNTR pun masih lesu pada akhir perdagangan hari ini, Jumat (23/1), ditutup merosot 0,64% ke level Rp27.275, terlepas dari aksi buyback yang akan digelar hingga April mendatang. (ZH)

Iwan Hadiantoro borong saham UNTR di harga Rp27.250, sedikit lebih tinggi dari harga Rabu (21/1).

Komisaris Utama Agincourt beli saham UNTR saat ARB

JAKARTA &ndash; PT United Tractors Tbk (UNTR) dan induknya, PT Astra International Tbk (ASII), akhirnya buka suara mengenai kabar mengenai pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) anak usahanya, PT Agincourt Resources (AR).
Baik pihak UNTR maupun ASII mengonfirmasi bahwa anak usaha tersebut belum menerima surat pemberitahuan resmi mengenai pencabutan izin operasional tambang.
&ldquo;Berdasarkan informasi dari AR, mereka belum menerima pemberitahuan resmi dan sedang menindaklanjuti hal tersebut dengan instansi terkait," ujar Gita Tiffani Boer, Corporate Secretary ASII, dalam keterangan resmi, Kamis (22/1).
Senada dengan induknya, pihak UNTR juga mengaku belum mendapat panggilan resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.
&ldquo;Sampai dengan saat ini, AR belum menerima surat pemberitahuan dan/atau panggilan resmi atas gugatan tersebut dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,&rdquo; tulis Ari Setiyawan, Corporate Secretary UNTR, Kamis (22/1).
Menurut UNTR dan ASII, AR mengoperasikan Tambang Emas Martabe di Tapanuli Selatan berdasarkan Kontrak Karya Generasi VI tahun 1997.
Sebagai catatan, Kontrak Karya adalah perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melangsungkan usaha pertambangan mineral.
&ldquo;Dalam Kontrak Karya, kontraktor diberi kuasa eksklusif pertambangan, tetapi tidak memiliki hak atas tanah permukaan. Prinsip kerja sama yang berlaku adalah pembagian keuntungan antara&nbsp;pemerintah&nbsp;dan&nbsp;kontraktor,&rdquo; jelas AR dalam sebuah artikel di laman resminya tahun 2023.
Seiring dengan perubahan UU Minerba, sistem Kontrak Karya kini diganti dengan sistem IUP.
&ldquo;Tetapi para pemegang Kontrak Karya masih terus diakui sampai dengan berakhirnya Kontrak Karya dan dapat diperpanjang dengan&nbsp;menggunakan&nbsp;Izin Usaha Pertambangan (IUP),&rdquo; tegas AR.
Berdasarkan laman resmi AR, Kontrak Karya tersebut memiliki jangka waktu hingga 30 tahun, atau baru akan berakhir pada 2027 mendatang, sebelum harus diubah menjadi sistem IUP.
Harga saham UNTR hari ini, Kamis (22/1), naik tipis 0,92% ke level Rp27.450, setelah menyentuh batas auto-reject bawah (ARB) pada Rabu (21/1) kemarin imbas isu penghentian tambang AR tersebut.
Terbaru, di tengah anjloknya saham, UNTR mengumumkan rencana buyback lanjutan senilai Rp2 triliun mulai hari ini hingga 15 April 2026 mendatang. (ZH)

Kontrak Karya Tambang Emas Martabe baru akan berakhir pada 2027 sebelum diperbaharui dengan IUP.

Izin tambang dicabut, UNTR dan ASII: Kami belum terima surat resmi

JAKARTA &ndash; Morgan Stanley mengubah rating untuk saham PT United Tractors Tbk (UNTR) dari &ldquo;equalweight&rdquo; menjadi &ldquo;overweight&rdquo; di tengah harganya yang jatuh ke level Rp27.200 hari ini, Rabu (21/1).
Analis Morgan Stanley memandang bahwa arus kas tahunan UNTR kini mulai dialokasikan untuk menghasilkan imbal hasil yang lebih menarik bagi para pemegang sahamnya, misalnya melalui aksi investasi untuk meningkatkan cadangan emas.
Selain itu, UNTR juga terkenal konsisten membagikan dividen tiap tahun, dan telah sukses menggelar aksi buyback jumbo sebesar Rp2 triliun pada 30 Oktober 2025 hingga 14 Januari 2026 lalu.
&ldquo;Kami memperkirakan CAGR dividen UNTR mencapai 6% pada periode 2025-2028 terlepas dari siklus batu bara yang menantang, karena kinerja emas, perak dan nikel dapat mengunggulinya,&rdquo; ujar analis.
Analis bahkan memproyeksikan peningkatan kinerja hingga 10-15%, yang menjadi &ldquo;kunci untuk kinerja sahamnya.&rdquo; Morgan Stanley sendiri menargetkan harga UNTR hingga Rp40.000 per lembar.
Namun, sebagai catatan, UNTR diketahui telah memberhentikan sementara operasi Tambang Emas Martabe kelolaan anak usahanya, PT Agincourt Resources, sejak 6 Desember 2025 lalu, imbas bencana banjir Sumatra.
Terbaru, pemerintah bahkan telah mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) di tambang tersebut karena terbukti melanggar peraturan pemanfaatan kawasan hutan.
Berdasarkan data IDNFinancials.com, pendapatan segmen penambangan emas dan mineral lain UNTR memang hanya berkontribusi sekitar 10% dari total pendapatan Perseroan per September 2025 lalu.
Namun, analisis Stockbit Sekuritas mengungkapkan bahwa Tambang Emas Martabe dapat menyumbang 27-39% dari estimasi laba bersih UNTR pada tahun 2026.
&ldquo;Berdasarkan estimasi kami, dengan asumsi volume penjualan 220 ribu oz, kontribusi laba bersih dari tambang Martabe berkisar antara 27&ndash;39% terhadap laba bersih keseluruhan UNTR pada 2026F,&rdquo; imbuh Everson Sugianto, Investment Analyst Stockbit, Rabu (21/1).
Hingga berita ini dibuat, pihak UNTR maupun Agincourt belum menyampaikan keterangan resmi terkait isu pencabutan IUP Tambang Emas Martabe.
Namun, seiring kabar tersebut, saham UNTR tampak lesu, menyentuh auto-reject bawah (ARB) setelah ambles 14,93% ke level Rp27.200. (ZH)

Kinerja UNTR diproyeksi naik, namun pencabutan IUP Tambang Martabe dapat menghalangi.

Morgan Stanley rekomendasi UNTR di tengah diskon ARB

JAKARTA &ndash; Saham PT United Tractors Tbk (UNTR) menyentuh batas auto-reject bawah (ARB) imbas keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk mencabut izin operasional 28 perusahaan yang terbukti melanggar regulasi pemanfaatan hutan di Pulau Sumatra.
Pasalnya, salah satu dari 6 Badan Usaha Non-Kehutanan yang izin operasionalnya dicabut adalah PT Agincourt Resources, anak usaha tidak langsung UNTR yang mengelola Tambang Emas Martabe di Tapanuli Selatan, Sumatra Utara.
Sekitar 95% saham Agincourt dimiliki PT Danusa Tambang Nusantara&mdash;anak usaha langsung UNTR, dan 5% sisanya dimiliki PT Artha Nugraha Agung&mdash;unit kelolaan BUMD Tapanuli Selatan.
Tambang tersebut merupakan satu dari dua tambang emas milik UNTR selain PT Sumbawa Jutaraya (SJR), yang memulai produksi sejak tahun 2012&mdash;namun baru resmi diakuisisi pada 2018 lalu.
Menurut manajemen, operasi Tambang Emas Martabe berjalan berdasarkan Kontrak Karya (KK) selama 30 tahun dengan Pemerintah Indonesia.
Wilayah konsesi terus berkembang dari tahun 1997 hingga kini mencapai 130.252 hektar (1,303 km&sup2;), dan mencakup wilayah Tapanuli Selatan, Tengah, dan Utara, serta Mandailing Natal.
&ldquo;Sejak produksi dimulai pada 24 Juli 2012, setiap tahunnya Tambang Emas Martabe telah memproses lebih dari 6 juta ton bijih dan menghasilkan lebih dari 200.000 ounce emas dan 1&ndash;2 juta ounce perak,&rdquo; ujar manajemen Agincourt.
Per Juni 2025, sumber daya mineral Martabe diperkirakan mencapai 6,4 juta ons emas dan 58 juta ons perak, sedangkan cadangan bijih sekitar 3,56 juta ons emas dan 31 ons perak.
Berdasarkan laporan keuangan UNTR per September 2025 lalu, segmen penambangan emas dan mineral lainnya menyumbang pendapatan Rp10,32 triliun, atau setara 10,27% dari total pendapatan sebesar Rp100,46 triliun.
Pendapatan dari segmen penambangan emas juga melonjak 53% secara tahunan hingga September 2025 lalu, imbas dari harga emas yang telah mulai menanjak.
Tambang Emas Martabe masih menyuplai 95,5% penjualan emas UNTR pada periode tersebut dengan capaian 170 ribu ons, sedangkan tambang emas kelolaan SJR hanya menjual sekitar 8 ribu ons emas.
Namun, kini, di tengah reli emas yang semakin memuncak, UNTR hanya memiliki satu tambang emas tersisa di wilayah konsesi di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, kelolaan SJR.
Sementara itu, Proyek Doup yang dibeli UNTR dari PT J Resources Asia Pacific Tbk (PSAB) senilai US$540 juta belum tuntas dialihkan, karena masih dalam proses pemenuhan persyaratan pendahuluan (condition precedents).
Hingga artikel ini diterbitkan, pihak UNTR belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait respon Perseroan mengenai pencabutan izin operasional Agincourt dan Tambang Emas Martabe.
Namun, sahamnya telah ambles ke level Rp27.200 di akhir sesi I hari ini, Rabu (21/1). Saham induknya, PT Astra International Tbk (ASII), juga merosot 11,34% ke level Rp6.450. (ZH)

Tambang Emas Martabe beroperasi berdasarkan Kontrak Karya (KK) selama 30 tahun dengan pemerintah.