JAKARTA - Kenaikan suku bunga acuan Indonesia yang mengejutkan pada Selasa (9/6) lalu memang membantu rupiah bangkit dari rekor terendahnya.
Namun, para analis menilai langkah tersebut belum cukup untuk memulihkan kepercayaan jangka panjang investor terhadap pengelolaan ekonomi Presiden Prabowo Subianto.
Menurut analis dari Citigroup Inc. dan Australia &amp; New Zealand Banking Group Ltd. (ANZ), investor masih menunggu kejelasan mengenai rencana fiskal pemerintah serta langkah konkret untuk meningkatkan daya tarik pasar keuangan Indonesia.
Seperti dikutip Bloomberg, kurangnya kepercayaan ini membuat kenaikan suku bunga Bank Indonesia sebesar total 75 basis poin dalam beberapa pekan terakhir belum cukup untuk menjadikan obligasi Indonesia menarik bagi investor asing, menurut Robeco Group.
"Untuk memperbaiki sentimen secara berkelanjutan, dibutuhkan kejelasan kebijakan yang lebih besar serta jaminan bagi investor," kata Krystal Tan, Ekonom ANZ di Singapura.
Ia menambahkan bahwa pelemahan rupiah belakangan ini mencerminkan kombinasi antara meningkatnya volatilitas global dan kekhawatiran investor terhadap konsistensi kebijakan, keberlanjutan fiskal, serta tata kelola pemerintahan.
Dalam sepekan terakhir, otoritas Indonesia meningkatkan upaya untuk meyakinkan investor setelah rupiah terus mencetak rekor terendah baru.
Investor global telah menjual obligasi dan saham Indonesia karena khawatir terhadap rencana Prabowo untuk memperbesar kendali negara atas sumber daya alam dan penerimaan negara guna membiayai program-program publik berskala besar.
Menurut Citigroup dan Robeco, imbal hasil (yield) obligasi pemerintah tenor 10 tahun mungkin perlu naik hingga 8% untuk menarik kembali dana investor global.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada Selasa menegaskan kepada DPR bahwa pemerintah akan tetap mematuhi batas defisit anggaran sebesar 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) serta berupaya meningkatkan pendapatan dari sumber daya alam.
Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menggelar pertemuan virtual dengan investor dari Amerika Serikat dan Eropa untuk menjelaskan alasan kenaikan suku bunga serta rencana kebijakan selanjutnya.
Namun demikian, aset Indonesia masih tertekan akibat pelebaran defisit fiskal, ketidakpastian kebijakan ekspor komoditas, risiko penurunan peringkat utang negara, serta potensi reklasifikasi pasar saham Indonesia menjadi pasar frontier oleh MSCI Inc..
"Kami belum melihat banyak kebijakan struktural yang diumumkan untuk mengatasi persepsi memburuknya iklim investasi," tulis ekonom Citigroup Helmi Arman dalam catatannya setelah kenaikan suku bunga.
Bank Indonesia menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin dalam rapat di luar jadwal pada Selasa, setelah sebelumnya menaikkan 50 basis poin bulan lalu.
Para ekonom memperkirakan bank sentral masih berpotensi kembali menaikkan suku bunga pada rapat dewan gubernur pekan depan.
Meski rupiah menguat untuk hari kedua berturut-turut pada Rabu, mata uang tersebut masih melemah sekitar 7% terhadap dolar AS sepanjang tahun ini, menjadikannya mata uang dengan kinerja terburuk di Asia.
Yield obligasi pemerintah tenor 10 tahun telah melonjak sekitar 130 basis poin sejak awal 2026 dan sempat menyentuh 7,51% pada Selasa.
Sementara itu, indeks saham acuan Indonesia telah anjlok lebih dari 30%.
Permintaan terhadap obligasi pemerintah dalam lelang Selasa juga turun ke level terendah dalam satu tahun.
Kantor Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan hanya berhasil menjual obligasi dan surat utang senilai Rp26,35 triliun, lebih rendah dari target indikatif Rp36 triliun.
Sebagian tantangan berada di luar kendali pemerintah. Konflik di Iran telah mendorong kenaikan harga minyak dunia sehingga meningkatkan beban subsidi energi Indonesia.
Menurut Faisal Rachman, ekonom PT Bank Permata Tbk (BNLI), kondisi tersebut berisiko memperlebar defisit transaksi berjalan dan defisit fiskal, terutama jika pemerintah tetap menjalankan agenda pertumbuhan yang ekspansif sementara penerimaan negara masih lemah dan biaya utang terus meningkat.
Selain itu, investor memperkirakan Federal Reserve akan menaikkan suku bunga untuk meredam tekanan inflasi akibat perang Iran.
Langkah tersebut dapat memberi tekanan tambahan kepada pasar negara berkembang, termasuk Indonesia.
Strategis pasar Asia Pasifik BNY, Wee Khoon Chong, mengatakan jika kenaikan suku bunga berhasil menarik kembali investor, arus dana kemungkinan lebih banyak masuk ke obligasi jangka pendek karena ketidakpastian kebijakan masih membebani instrumen jangka panjang.
Citigroup mencatat bahwa pada periode pelemahan rupiah sebelumnya pada 2022 dan 2025, investor asing kembali masuk ketika selisih imbal hasil obligasi Indonesia terhadap US Treasury berada pada kisaran 250 hingga 350 basis poin.
Para analis Citigroup memperkirakan yield obligasi tenor lima tahun di kisaran 6,8%-7,5% dan tenor 10 tahun di kisaran 7,1%-8% mulai terlihat menarik bagi investor asing.
Yield obligasi 10 tahun Indonesia naik 13 basis poin menjadi 7,41% pada Selasa, sehingga spread terhadap obligasi pemerintah AS dengan tenor serupa mencapai sekitar 290 basis poin.
"Saya membayangkan jika yield mendekati 8%, pasar akan menjadi sangat menarik bagi investor untuk kembali masuk," kata Philip McNicholas, strategis obligasi negara Asia di Robeco.
Namun, yield yang lebih tinggi juga berarti biaya pinjaman jangka panjang yang lebih mahal bagi pemerintah dan dunia usaha, sehingga memunculkan kekhawatiran baru terhadap keberlanjutan fiskal.
"Kini pasar sedang memperdebatkan apakah kebijakan yang diambil mampu menjaga kepercayaan investor dan mengubah potensi ekonomi menjadi pertumbuhan yang benar-benar bisa dinikmati pemilik modal," kata Liza Camelia Suryanata, Kepala Riset PT Kiwoom Sekuritas Indonesia.
"Pasar masih menunggu bukti apakah obat yang diberikan benar-benar mampu menyembuhkan penyakitnya." (DK)
Terkait: Bank Indonesia beri diskon swap hedging 10%, mengapa?

Investor menilai kejelasan fiskal dan kebijakan lebih penting daripada kenaikan suku bunga.

Analis: Indonesia butuh lebih dari kenaikan bunga untuk pulihkan pasar

JAKARTA - PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) memperoleh fasilitas pinjaman jangka panjang senilai US$625 juta&nbsp;dari sindikasi perbankan yang terdiri dari Bangkok Bank, PT Bank Permata Tbk (BNLI), PT Bank Mega Tbk (MEGA), dan PT Bank Central Asia Tbk (BBCA).
Dana tersebut dialokasikan untuk membiayai konstruksi tambang emas bawah tanah di Palu serta kegiatan pengeboran dan eksplorasi di Gorontalo.
&ldquo;Fasilitas tersebut memiliki tenor 6 tahun&nbsp;termasuk grace period sekitar 10 bulan, dengan jatuh tempo pada 31 Desember 2031,&rdquo; kata CFO BRMS, Charles Gobel, dalam siaran pers, Senin (24/11).
Pada kesempatan yang sama, CEO BRMS, Agus Projosasmito menegaskan bahwa pinjaman ini mendukung peningkatan kapasitas produksi pabrik di Palu, penyelesaian konstruksi tambang bawah tanah, serta eksplorasi di Gorontalo yang ditargetkan menghasilkan pembaruan cadangan pada semester satu 2027.Secara rinci, fasilitas pertama sebesar US$425 juta&nbsp;diberikan untuk anak usaha BRMS, PT Citra Palu Minerals (CPM), yang akan digunakan menyelesaikan konstruksi tambang emas bawah tanah pada kuartal III 2027.
&ldquo;Hal ini meningkatkan kapasitas pabrik Carbon In Leach (CIL)&nbsp;dari 500 ton menjadi 2.000 ton bijih per hari&nbsp;pada kuartal IV/2026, serta melunasi pinjaman US$120 juta&nbsp;dari Bank Mega,&rdquo; ujar Agus.
Sementara itu, fasilitas kedua senilai US$200 juta&nbsp;akan dipakai BRMS untuk kegiatan pengeboran dan eksplorasi di wilayah PT Gorontalo Minerals, PT Linge Mineral Resources di Aceh, dan PT Suma Heksa Sinergi di Banten.
Pada perdagangan saham hari ini, Senin (24/11), harga saham BRMS naik 3,54% ke level Rp1.025 per lembar. Kenaikan harga saham terlihat sejak lima hari terakhir sebesar 9,04% dan melonjak 16,48% dalam sebulan. (DK)

BRMS raih pinjaman US$625 juta untuk konstruksi tambang Palu, perluas eksplorasi Gorontalo.