JAKARTA &mdash; Technical analysis from PT Ina Sekuritas Indonesia provides an outlook on the share price movement of PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) on Thursday (2/4).
Ina Sekuritas analysts recommend BRIS shares with a buy on weakness rating for Wednesday (1/4).
BRIS is moving within a support area, as indicated by the stochastic indicator entering oversold territory. Declining trading volume also signals weakening candlestick momentum at current levels.
Analysts project resistance for BRIS shares at IDR 2,270&ndash;2,280, with support seen at IDR 2,100&ndash;2,030.
BRIS operates in Islamic banking, offering a range of services including savings, financing and digital banking, and is part of the state-owned bullion bank ecosystem.
For further details, the full technical analysis of BRIS shares is available in the accompanying video. (DK/ZH)
Chart: Bloomberg

This state-owned Islamic banking stock enters oversold territory. See analysts’ recommendations.

Stochastic signals oversold conditions, buy on weakness?

JAKARTA &ndash; Ekonom Center for Sharia Economic Development (CSED) INDEF, Handi Risza, menilai ekonomi dan keuangan syariah Indonesia tengah memasuki fase penting dengan pergeseran fokus dari sektor keuangan menuju sektor riil serta semakin terintegrasi dengan perekonomian nasional.Handi menjelaskan, secara ideal pembangunan ekonomi seharusnya dimulai dari sektor riil lalu diikuti sektor keuangan.Namun, ekonomi syariah Indonesia justru berkembang dari sektor keuangan terlebih dahulu sebelum kini mulai bergerak ke sektor riil dan masuk ke arus utama ekonomi nasional.&ldquo;Perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia dimulai dan lebih didominasi oleh sektor keuangan, tetapi kini mulai bergerak menuju sektor riil dan arus utama perekonomian nasional,&rdquo; ujar Handi dalam Catatan Akhir Tahun Ekonomi Syariah CSED INDEF, Kamis (25/12).Ia menekankan transformasi ini perlu dijaga agar pada 2026 ekonomi syariah tetap inklusif dan berkelanjutan, terutama melalui penguatan industri halal.Potensi industri halal dinilai semakin besar seiring hadirnya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai lembaga non-kementerian di bawah Presiden.Menurut Handi, keberadaan BPJPH serta program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan anggaran Rp335 triliun menjadi peluang strategis untuk mendorong pertumbuhan industri halal nasional pada tahun mendatang.Dalam konteks global, Handi mengungkapkan Indonesia berhasil mempertahankan peringkat ketiga dunia dalam laporan State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2024/2025 dengan skor GIEI 99,9.Indonesia juga mencatat investasi halal tertinggi di dunia dengan 40 transaksi senilai USD$1,6 miliar sepanjang 2023.Meski demikian, tantangan masih terlihat pada rendahnya inklusi keuangan syariah.Berdasarkan SNLIK OJK 2025, literasi keuangan syariah telah mencapai 43,42 persen, namun tingkat inklusinya baru 13,41 persen, menunjukkan masih banyak masyarakat yang memahami tetapi belum memanfaatkan layanan keuangan syariah.Ke depan, Handi menilai peran PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS), lembaga keuangan sosial syariah, hingga Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dengan target investasi Rp720 triliun pada 2026 menjadi kunci untuk memperkuat sektor keuangan syariah dan industri halal sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional. (DK)

INDEF: Ekonomi syariah masih fokus pada keuangan, 2026 harus bergeser ke sektor riil.

 INDEF: Ekonomi syariah 2026 harus bergeser ke sektor riil

JAKARTA - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) mulai menjadi bagian dari jajaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Keputusan itu sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar pada Senin, 22 Desember 2025. Dalam rapat tersebut, BSI melakukan penyesuaian terhadap Anggaran Dasar Perseroan, untuk menyelaraskan statusnya dengan bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Dengan kepemilikan Saham Seri A Dwiwarna oleh Negara Republik Indonesia, status BSI sebagai Persero BUMN kini setara PT Bank Rakyat (Persero) Tbk (BBRI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI), dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN).
"Kepemilikan Saham Seri A Dwiwarna memberikan hak-hak istimewa kepada Negara Republik Indonesia, sehingga Perseroan secara resmi dikategorikan sebagai BUMN," tulis manajemen BSI dalam dokumen RUPSLB, dikutip Selasa (23/12). Selain menyesuaikan dengan Undang-Undang BUMN, BSI juga memperbarui Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 2 Tahun 2024. Pembaruan status ini, kata Manajemen BSI, bertujuan memperkuat tata kelola syariah, di mana Dewan Pengawas Syariah (DPS) kini menjadi sebagai organ utama bank, sejajar dengan direksi dan dewan komisaris. Dalam dokumen rapat, Manajemen BSI juga menyebut perubahan Anggaran Dasar untuk menyesuaikan undang-undangan terkait BUMN, serta ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai penerapan tata kelola syariah bagi bank umum syariah. Sebagai bagian dari integrasi ke dalam standar pengelolaan BUMN, RUPSLB juga menyetujui delegasi kewenangan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2026 kepada dewan komisaris. Mekanisme ini dinilai sebagai praktik yang lazim bagi bank-bank Himbara, dalam menjaga efektivitas pengelolaan perusahaan. (DK/KR)

BSI kini berstatus BUMN usai RUPSLB, posisi setara Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).