JAKARTA - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) atau biasa disebut BSI mencatat outstanding gadai emas mencapai Rp13 triliun pada enam bulan terakhir atau tumbuh 100% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.Peningkatan tersebut terjadi seiring naiknya kebutuhan dana tunai masyarakat, termasuk untuk biaya pendidikan menjelang tahun ajaran baru.BSI menyebut pertumbuhan tersebut menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan aset emas sebagai sumber likuiditas tanpa harus menjual kepemilikan emas yang dimiliki.Mayoritas nasabah gadai emas BSI merupakan ibu rumah tangga yang menggunakan fasilitas tersebut untuk memenuhi berbagai kebutuhan, termasuk biaya pendidikan anak.Direktur Sales &amp; Distribution BSI, Anton Sukarna, mengatakan meningkatnya minat masyarakat terhadap gadai emas menunjukkan bahwa emas kini tidak hanya dipandang sebagai instrumen investasi dan lindung nilai, tetapi juga sebagai solusi keuangan untuk memenuhi kebutuhan dana tunai.&ldquo;BSI membangun ekosistem emas yang lengkap mulai dari pembelian emas melalui BSI Emas, cicil emas, gadai emas hingga transfer emas," ujar Anton, dalam keterangan resmi, Rabu (24/6).Ia menambahkan, ekosistem ini kami hadirkan agar masyarakat dapat mengoptimalkan manfaat kepemilikan emas.
Mulai dari memiliki emas melalui cicilan hingga saat ada kondisi membutuhkan dana tunai tanpa harus menjual asetnya. Emas memiliki nilai intrinsik yang kuat dan terbukti mampu menjaga nilai aset dalam jangka panjang.Selama semester I 2026, transaksi gadai emas di BSI terus menunjukkan tren positif dengan rata-rata mencapai 120.000 transaksi per bulan.Anton mengatakan penguatan layanan gadai emas merupakan bagian dari strategi BSI untuk memperkuat ekosistem emas nasional secara menyeluruh dari hulu hingga hilir.&ldquo;Kami siap menjadikan ekosistem emas BSI semakin kompetitif. Karena itu, kami terus membangun rantai layanan emas dari hulu hingga hilir agar tercipta closed-loop ecosystem yang kuat,&rdquo; katanya.BSI meyakini penguatan ekosistem emas akan meningkatkan literasi masyarakat mengenai manfaat emas sebagai instrumen investasi, perlindungan nilai aset, sekaligus sumber likuiditas yang mudah diakses saat dibutuhkan.Dengan demikian, masyarakat dapat mengelola keuangan secara lebih bijak dan berkelanjutan sambil tetap mempertahankan kepemilikan aset emas untuk tujuan jangka panjang. (DK)

Outstanding gadai emas BRIS capai Rp13 triliun dengan rata-rata 120.000 transaksi per bulan.

Gadai emas BRIS tembus Rp13 triliun, naik 100% dalam enam bulan

JAKARTA &ndash; Penguatan industri asuransi dan dana pensiun dinilai menjadi salah satu kunci untuk memperbesar kapasitas pembiayaan pembangunan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Kepala Ekonom PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), Banjaran Surya Indrastomo, mengatakan kapasitas sektor keuangan Indonesia dalam menghimpun dana domestik masih relatif terbatas dibandingkan sejumlah negara di kawasan.
Hal tersebut disampaikannya dalam Symposium Menara Syariah dan Universiti Utara Malaysia (UUM) bertajuk Reimagining Takaful for a Sustainable World di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Banten, Senin (22/6).
Berdasarkan data yang dipaparkan BSI, rasio aset perbankan terhadap produk domestik bruto (Bank Assets to GDP) Indonesia justru mengalami penurunan, dari 60,18% pada 2021 menjadi 56,36% pada 2024.
Sementara itu, rasio kapitalisasi pasar terhadap PDB (Market Cap to GDP) memang meningkat dari 48,77% menjadi 55,67% pada periode yang sama. Namun, jika kedua indikator tersebut digabungkan, total kapasitas pembiayaan domestik Indonesia masih belum mencapai 120% dari PDB.
Angka tersebut masih tertinggal jauh dibandingkan negara-negara tetangga. Di Malaysia, rasio aset perbankan terhadap PDB telah mencapai 211,53% dengan kapitalisasi pasar sebesar 101,58%. Sementara Singapura mencatat rasio aset perbankan terhadap PDB yang jauh lebih tinggi, yakni 532,69%.
Banjaran juga menyoroti masih rendahnya dana domestik yang berasal dari sektor proteksi dan perencanaan hari tua. Rasio aset industri asuransi terhadap PDB Indonesia turun dari 4,98% pada 2021 menjadi 4,13% pada 2024. Angka tersebut masih jauh di bawah Malaysia yang mencapai 20,03% maupun Thailand sebesar 26,95%.
"Untuk mendanai kebutuhan pembangunan nasional kita butuh mendanai investasi. Jadi jangan kaget kalau di semua outlet media pemerintah kita bicara investasi, investasi, investasi. Kenapa? Karena kenyataannya kita belum memiliki cukup sumber daya untuk mendanai pembangunan kita sendiri," kata Banjaran.
Menurut dia, semakin dalam sektor keuangan suatu negara, semakin besar pula kemampuan membiayai pertumbuhan ekonomi melalui sumber dana domestik.
Ia menambahkan, perkembangan industri dana pensiun di Malaysia dapat menjadi contoh. Rasio dana pensiun terhadap PDB di negara tersebut telah mencapai sekitar 60% hingga 61%.
"Kalau melihat angka Malaysia, 60% sampai 61% itu luar biasa. Dalam kata lain, orang-orang Malaysia ketika pensiun mereka sudah well prepared," ujarnya.
Di Indonesia, pengembangan industri keuangan non-bank (IKNB), khususnya asuransi dan dana pensiun, masih menjadi pekerjaan rumah. Meski demikian, selama satu dekade terakhir pemerintah bersama regulator terus melakukan reformasi di sektor tersebut.
Banjaran menjelaskan struktur sistem keuangan Indonesia hingga kini masih sangat bergantung pada sektor perbankan (banking centric). Karena itu, penguatan industri asuransi dan dana pensiun diperlukan agar sumber pembiayaan ekonomi menjadi lebih beragam sekaligus memperkuat pendanaan jangka panjang.
Menurutnya, dana pensiun dan asuransi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan masyarakat, tetapi juga menjadi penghimpun dana jangka panjang yang dapat mendukung pembiayaan pembangunan.
"Pada akhirnya kita membutuhkan asuransi bukan hanya untuk melindungi setiap individu, tetapi juga membantu mendorong dan membiayai perekonomian kita," kata Banjaran.
Selain itu, ia menilai pembiayaan sosial syariah juga memiliki peluang besar untuk memperluas akses perlindungan keuangan sekaligus memperkuat sumber pembiayaan domestik di Indonesia. (DK)
&nbsp;

BSI menilai penguatan asuransi dan dana pensiun penting untuk memperkuat pembiayaan domestik RI.

Ekonom BSI: Indonesia butuh penguatan asuransi dan dana pensiun 

JAKARTA &ndash; Ekonom Center for Sharia Economic Development (CSED) INDEF, Handi Risza, menilai ekonomi dan keuangan syariah Indonesia tengah memasuki fase penting dengan pergeseran fokus dari sektor keuangan menuju sektor riil serta semakin terintegrasi dengan perekonomian nasional.Handi menjelaskan, secara ideal pembangunan ekonomi seharusnya dimulai dari sektor riil lalu diikuti sektor keuangan.Namun, ekonomi syariah Indonesia justru berkembang dari sektor keuangan terlebih dahulu sebelum kini mulai bergerak ke sektor riil dan masuk ke arus utama ekonomi nasional.&ldquo;Perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia dimulai dan lebih didominasi oleh sektor keuangan, tetapi kini mulai bergerak menuju sektor riil dan arus utama perekonomian nasional,&rdquo; ujar Handi dalam Catatan Akhir Tahun Ekonomi Syariah CSED INDEF, Kamis (25/12).Ia menekankan transformasi ini perlu dijaga agar pada 2026 ekonomi syariah tetap inklusif dan berkelanjutan, terutama melalui penguatan industri halal.Potensi industri halal dinilai semakin besar seiring hadirnya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai lembaga non-kementerian di bawah Presiden.Menurut Handi, keberadaan BPJPH serta program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan anggaran Rp335 triliun menjadi peluang strategis untuk mendorong pertumbuhan industri halal nasional pada tahun mendatang.Dalam konteks global, Handi mengungkapkan Indonesia berhasil mempertahankan peringkat ketiga dunia dalam laporan State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2024/2025 dengan skor GIEI 99,9.Indonesia juga mencatat investasi halal tertinggi di dunia dengan 40 transaksi senilai USD$1,6 miliar sepanjang 2023.Meski demikian, tantangan masih terlihat pada rendahnya inklusi keuangan syariah.Berdasarkan SNLIK OJK 2025, literasi keuangan syariah telah mencapai 43,42 persen, namun tingkat inklusinya baru 13,41 persen, menunjukkan masih banyak masyarakat yang memahami tetapi belum memanfaatkan layanan keuangan syariah.Ke depan, Handi menilai peran PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS), lembaga keuangan sosial syariah, hingga Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dengan target investasi Rp720 triliun pada 2026 menjadi kunci untuk memperkuat sektor keuangan syariah dan industri halal sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional. (DK)

INDEF: Ekonomi syariah masih fokus pada keuangan, 2026 harus bergeser ke sektor riil.

 INDEF: Ekonomi syariah 2026 harus bergeser ke sektor riil

JAKARTA - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) mulai menjadi bagian dari jajaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Keputusan itu sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar pada Senin, 22 Desember 2025. Dalam rapat tersebut, BSI melakukan penyesuaian terhadap Anggaran Dasar Perseroan, untuk menyelaraskan statusnya dengan bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Dengan kepemilikan Saham Seri A Dwiwarna oleh Negara Republik Indonesia, status BSI sebagai Persero BUMN kini setara PT Bank Rakyat (Persero) Tbk (BBRI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI), dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN).
"Kepemilikan Saham Seri A Dwiwarna memberikan hak-hak istimewa kepada Negara Republik Indonesia, sehingga Perseroan secara resmi dikategorikan sebagai BUMN," tulis manajemen BSI dalam dokumen RUPSLB, dikutip Selasa (23/12). Selain menyesuaikan dengan Undang-Undang BUMN, BSI juga memperbarui Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 2 Tahun 2024. Pembaruan status ini, kata Manajemen BSI, bertujuan memperkuat tata kelola syariah, di mana Dewan Pengawas Syariah (DPS) kini menjadi sebagai organ utama bank, sejajar dengan direksi dan dewan komisaris. Dalam dokumen rapat, Manajemen BSI juga menyebut perubahan Anggaran Dasar untuk menyesuaikan undang-undangan terkait BUMN, serta ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai penerapan tata kelola syariah bagi bank umum syariah. Sebagai bagian dari integrasi ke dalam standar pengelolaan BUMN, RUPSLB juga menyetujui delegasi kewenangan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2026 kepada dewan komisaris. Mekanisme ini dinilai sebagai praktik yang lazim bagi bank-bank Himbara, dalam menjaga efektivitas pengelolaan perusahaan. (DK/KR)

BSI kini berstatus BUMN usai RUPSLB, posisi setara Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).