JAKARTA - PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PTPP) mengantongi persetujuan pemegang saham untuk menjalankan restrukturisasi sebagai bagian dari langkah perseroan memperbaiki kondisi internal dan kinerja keuangan.Persetujuan tersebut ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PTPP pada Selasa (15/9).Pemegang saham menyetujui usulan restrukturisasi yang diajukan perseroan. RUPSLB juga memberikan wewenang kepada pemegang saham Seri B dengan jumlah kepemilikan terbesar untuk menyetujui perubahan metode restrukturisasi apabila diperlukan.Keputusan tersebut mendapat dukungan 3.175.987.651 saham atau 98,628095% dari total suara yang diberikan dalam RUPSLB.Seperti diberitakan IDNFinancials sebelumnya, restrukturisasi ini berkaitan dengan kesepakatan PTPP bersama empat bank kreditur melalui Master Restructuring Agreement (MRA) atau Perjanjian Kredit untuk Tujuan Restrukturisasi dengan nilai total mencapai Rp18,2 triliun.PTPP menandatangani MRA tersebut pada Kamis (10/9/2026) sebagai bagian dari upaya restrukturisasi seluruh utang pokok dan bunga perseroan hingga Juli 2026.Empat bank yang terlibat dalam kesepakatan tersebut yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) sebagai agen fasilitas, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI), serta PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BRIS).PTPP menutup sesi perdagangan dengan tren negatif. Berdasarkan data pasar per 16 September 2026, saham emiten BUMN karya ini melemah 3,47% atau turun 7,00 poin dalam kurun waktu lima hari terakhir.Dalam aktivitas perdagangan terbarunya, PTPP dibuka pada level 198,00. menyentuh level terendahnya di 195,00, yang sekaligus menjadi harga penutupan.(DH)

PTPP mendapat restu pemegang saham untuk merestrukturisasi utang Rp18,2 triliun.

PTPP kantongi restu RUPSLB untuk restrukturisasi Rp18,2 triliun

JAKARTA - PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PTPP) menandatangani Master Restructuring Agreement (MRA) atau Perjanjian Kredit untuk Tujuan Restrukturisasi dengan total nilai Rp18,2 triliun bersama empat bank kreditur.Kesepakatan tersebut ditandatangani pada Kamis (10/9) sebagai bagian dari upaya restrukturisasi seluruh utang pokok dan bunga perseroan per Juli 2026.Empat bank yang terlibat dalam kesepakatan tersebut adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) sebagai agen fasilitas, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI), serta PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BRIS).Direktur Keuangan PTPP, Faizal Rahmad mengatakan restrukturisasi dilakukan bersamaan dengan transformasi bisnis dan keuangan perseroan.“Pertimbangan dilakukannya transaksi ini adalah untuk melakukan restrukturisasi atas utang Perseroan yang disertai dengan transformasi bisnis dan keuangan yang bertujuan untuk menjaga keberlangsungan usaha, meningkatkan kinerja operasional dan keuangan Perseroan serta kemampuan Perseroan untuk melunasi seluruh utang kepada Kreditur,” ujar Faizal, dalam keterbukaan informasi, Jumat (11/9).Dalam skema restrukturisasi tersebut, kewajiban PTPP sebesar Rp18,2 triliun dikelompokkan ke dalam sejumlah fasilitas.Struktur tersebut mencakup utang atau pembiayaan yang dikecualikan, Tranche A dengan tenor hingga 15 tahun, Tranche B dengan tenor hingga lima tahun, serta Tranche C yang pembayarannya dilakukan secara bertahap selama 18 bulan.“Restrukturisasi ini diharapkan memberikan ruang bagi PTPP untuk memperbaiki struktur keuangannya sekaligus menjalankan transformasi bisnis,” ujarnya.Menurut Faizal, kesepakatan dengan para kreditur diharapkan memberikan dampak positif terhadap proses restrukturisasi keuangan dan menjaga keberlangsungan usaha perseroan.“Dengan dilakukannya penandatanganan MRA ini diharapkan akan memberikan dampak yang baik bagi proses restrukturisasi keuangan yang sedang dilakukan serta bagi kelangsungan usaha dan kondisi keuangan Perseroan ke depannya,” katanya.Pada perdagangan sesi satu hari ini, Jumat (11/9), harga saham PTPP turun 2,48% ke level Rp197 per lembar.Dalam sebulan terakhir saja, saham PTPP turun 3,43% dan merosot hingga 52,42% sejak awal 2026. (DK)

Restrukturisasi utang Perseroan dilakukan seiring transformasi bisnis perusahaan.

PTPP restrukturisasi utang Rp18,2 triliun dari 4 bank BUMN

JAKARTA – PT PP (Persero) Tbk (PTPP) dan PT Adhi Karya Tbk (ADHI), dua perusahaan konstruksi negara, buka suara mengenai target penyelesaian konsolidasi BUMN Karya pada akhir 2026.Mengutip Investor.id, Dony Oskaria, Kepala Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) dan CEO Danantara Indonesia, memang telah mengonfirmasi bahwa aksi merger tersebut ditargetkan selesai pada tahun ini.Namun, manajemen PTPP dan ADHI menegaskan bahwa target rampungnya peleburan kedua perusahaan tersebut merupakan target indikatif yang ditetapkan pemegang saham utamanya – PT Danantara Asset Management (DAM) dan BP BUMN.“Target waktu tersebut dapat mengalami penyesuaian, dengan mempertimbangkan penyelesaian proses restrukturisasi, hasil kajian dan uji tuntas, pemenuhan persetujuan korporasi dan/atau regulator, serta kondisi lain yang relevan,” jelas manajemen PTPP dalam keterangan resmi, Jumat (4/9).Baik PTPP maupun ADHI mengaku bahwa rencana merger masih berada di tahap pengkajian.“Studi kelayakan (feasibility study), uji tuntas (due diligence), dan penyusunan skema penggabungan usaha secara formal belum dilakukan/ditetapkan,” jelas manajemen ADHI dalam keterangan terpisah, Jumat (4/9).Karena proses kajian masih berlangsung, sampai saat ini pun belum terdapat keputusan final mengenai entitas mana yang akan menjadi penerima penggabungan usaha (surviving entity).Selain itu, PTPP dan ADHI kini juga masih berfokus pada restrukturisasi keuangan—termasuk obligasi dan sukuk yang telah diterbitkan—sebagai proses penguatan fundamental keuangan dan operasional masing-masing emiten.Meski belum dapat mengungkapkan rencana dan prospek usaha pascamerger, manajemen ADHI memandang konsolidasi BUMN Karya sebagai upaya penguatan daya saing industri konstruksi dalam negeri.“Perseroan berharap konsolidasi tersebut dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi pemegang saham dan stakeholders secara umum,” tutup manajemen.Sebagai catatan, DAM mengendalikan 50,5% saham PTPP, dan sisanya dimiliki publik. Sementara itu, sekitar 63,7% ADHI dimiliki oleh DAM, dan sisa 36,3% dipegang masyarakat.PTPP menutup perdagangan Jumat (4/9) di level Rp212 per lembar setelahh ambles 48,8% sejak awal tahun.Sementara itu, perdagangan saham ADHI masih dihentikan sementara (suspensi) oleh Bursa Efek Indonesia sejak 21 Agustus 2026 akibat penundaan pembayaran bunga obligasi. Posisi terakhir harga sahamnya tercatat di level Rp133. (ZH)

Ditargetkan rampung 2026, merger PTPP dan ADHI belum menemukan titik terang.

Danantara merger BUMN Karya, PTPP dan ADHI: Target 2026 itu indikatif

JAKARTA - PT PP (Persero) Tbk (PTPP) mengantongi kontrak pembangunan Jalan Hauling Batubara Stage III di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, senilai Rp970 miliar.PTPP mengerjakan proyek tersebut melalui kerja sama operasi (KSO) dengan porsi kepemilikan 65% sekaligus bertindak sebagai leader project. Kontrak proyek ditandatangani pada 5 Agustus 2026.Proyek menggunakan skema design and build dengan masa pelaksanaan konstruksi selama 540 hari kalender. Pekerjaan mencakup pembangunan jalan hauling sepanjang 52 kilometer serta sejumlah struktur pendukung, seperti overpass, box culvert, dan box underpass.Jalan tersebut akan mendukung pengangkutan batu bara dari area konsesi tambang menuju titik bongkar atau pelabuhan. Infrastruktur ini juga ditujukan untuk memperlancar jalur logistik batu bara di Sumatera Selatan.Corporate Secretary PTPP, Joko Raharjo, mengatakan kontrak tersebut memperkuat portofolio perseroan di sektor infrastruktur, khususnya untuk mendukung konektivitas dan logistik di Sumatera Selatan.“PTPP berkomitmen untuk memberikan kontribusi terbaik dalam pembangunan Jalan Hauling Batubara Stage III. Dengan pengalaman dan kapabilitas yang dimiliki serta didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi dalam proses konstruksi, kami optimistis proyek ini dapat dilaksanakan dengan mengedepankan kualitas, ketepatan waktu, dan keselamatan kerja, sekaligus memberikan nilai tambah bagi kelancaran rantai pasok energi nasional,” tulis Joko dalam keterangan resmi.Menurutnya, proyek tersebut memiliki tantangan pada sejumlah titik perlintasan serta kondisi rute yang panjang dan berada di area terpencil. PTPP akan memperkuat sistem komunikasi dan keselamatan kerja untuk mendukung pengerjaan proyek.Dalam pelaksanaan konstruksi, PTPP akan memanfaatkan teknologi pemetaan lahan menggunakan drone dan LiDAR, digitalisasi inspeksi QHSE, serta sistem monitoring logistik berbasis barcode.PTPP juga akan menggunakan Real-Time Working Progress, All-in-One Project Dashboard, Building Information Modeling (BIM), Augmented Reality (AR), dan Virtual Reality (VR) untuk mendukung pemantauan dan pengendalian proyek.(DH)

PTPP meraih kontrak Rp970 miliar untuk membangun jalan hauling batubara sepanjang 52 kilometer.

PTPP kantongi kontrak Rp970 miliar untuk hauling road di Sumsel

JAKARTA - PT PP (Persero) Tbk (PTPP), perusahaan konstruksi dan investasi nasional di bawah naungan Danantara Indonesia, memperoleh kontrak proyek pembangunan Tower 4 Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).
Proyek pembangunan Tower 4 ITS memiliki nilai kontrak sebesar Rp151,9 miliar termasuk PPN, dengan masa pelaksanaan selama 365 hari kalender dan masa pemeliharaan selama 360 hari kalender.
Corporate Secretary PTPP, Joko Raharjo, menyampaikan bahwa perseroan terus berupaya menghadirkan karya konstruksi terbaik yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan pembangunan nasional.
&ldquo;PTPP berkomitmen untuk mendukung pembangunan infrastruktur pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan. Proyek pembangunan Tower 4 ITS ini menjadi bagian dari kontribusi perseroan dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang modern guna mendukung peningkatan kualitas SDM Indonesia,&rdquo; ujar Joko, dalam keterbukaan informasi, Selasa (14/7).
Menurut Joko, pembangunan Tower 4 ITS juga menjadi wujud dukungan PTPP terhadap penguatan sumber daya manusia Indonesia melalui penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai.
&ldquo;Kami optimistis proyek ini dapat memberikan nilai tambah bagi dunia pendidikan, khususnya dalam mendukung proses pembelajaran, penelitian, dan pengembangan inovasi di lingkungan perguruan tinggi,&rdquo; tambahnya.
Sebagai catatan, PTPP memiliki rekam jejak yang kuat dalam pembangunan infrastruktur pendidikan tinggi di Indonesia.
Perseroan sebelumnya telah menyelesaikan berbagai proyek fasilitas pendidikan, di antaranya pembangunan Gedung FISIP UPN Veteran Jawa Timur di Surabaya dengan konsep twin tower terintegrasi dan skybridge sepanjang 22 meter.
Selain itu, PTPP juga menggarap kawasan kampus Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahap II di Kota Batu, serta sejumlah fasilitas pendidikan tinggi lainnya seperti Universitas Negeri Malang, Kampus B Universitas Airlangga Surabaya, dan proyek Twin Tower Universitas Diponegoro Semarang.
Dengan pengalaman dan kapabilitas yang dimiliki, Joko optimistis proyek pembangunan Tower 4 ITS dapat diselesaikan tepat waktu dengan tetap mengedepankan kualitas, keselamatan kerja, inovasi konstruksi, dan prinsip keberlanjutan.
Dari segi kinerja saham, pada perdagangan hari ini, Selasa (14/7), hingga pukul 11.54 WIB, harga saham PTPP naik 1,52% menjadi Rp200 per lembar.
Namun, dalam sebulan terkakhir saham PTPP mengalami penurunan sebesar 0,99% dan anjlok hingga 51,69% sejak awal 2026. (DK/ZH)

PTPP raih proyek Tower 4 ITS senilai Rp151,9 miliar untuk dukung infrastruktur pendidikan nasional.

PTPP raih proyek tower 4 ITS senilai Rp151 miliar pada 2026

JAKARTA - PT Jasamarga Akses Patimban (PT JAP) dan Kerja Sama Operasi (KSO) antara PT Nusa Raya Cipta Tbk (NRCA) dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) siap berkolaborasi untuk pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket I.
Ketiga pihak yang terlibat dilaporkan menandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan Jasa Konstruksi di Subang, Kamis (18/12) pekan lalu.
Jalan Tol Akses Patimban merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang akan menghubungkan Jalan Tol Cikopo- Palimanan di KM 89+475 dengan Pelabuhan Patimban di Subang Jawa Barat.
Tol ini memiliki total panjang 37,05 km; 14,11 km akan dikerjakan oleh dua KSO yang berbeda, sedangkan 22,94 km sisanya tengah dikerjakan pemerintah sejak tahun 2023 lalu.
Dari 14,11 km yang ada, Paket I sepanjang 7,10 km akan dikerjakan ADHI dan NRCA, dimulai pada kuartal I 2026 mendatang, dan akan berlangsung hingga 16 bulan ke depan.
&ldquo;Jalan tol Paket I ini akan memiliki Simpang Susun (Interchange) Cipeundeuy yang terhubung dengan Kawasan Industri Subang Smartpolitan,&rdquo; ujar manajemen NRCA dalam siaran resmi, Senin (22/12).
Sebagai catatan, Subang Smartpolitan adalah kawasan terintegrasi yang dikelola oleh induk usaha NRCA, PT Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA).
Sementara itu, Paket II Tol Akses Patimban sepanjang 7,01 km akan digarap oleh KSO antara PT PP Persero Tbk (PTPP), PT Hutama Karya (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), dan PT Marga Konstruksi Nusantara.
&ldquo;Kehadiran jalan tol ini diharapkan memperkuat rantai logistik menuju Pelabuhan Patimban dan membuat perjalanan dari koridor Tol Trans Jawa ke kawasan pelabuhan lebih efisien,&rdquo; ujar manajemen Hutama Karya dalam siaran resminya, Sabtu (20/12).
Jalan tol ini diproyeksi dapat memangkas waktu tempuh dari Jalan Tol Cikampek KM 89+475 ke Pelabuhan Patimban dari sekitar 1 jam 52 menit menjadi hanya 40 menit.
Setelah konstruksi selesai, pengoperasian dan pemeliharaan Tol Akses Patimban akan dilakukan oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Jasamarga Akses Patimban. (ZH)

Paket I akan dibangun kuartal I 2026 mendatang, proyeksikan dapat pangkas waktu tempuh hingga 64%.

Konsorsium BUMN Karya dan anak usaha SSIA garap Tol Patimban

JAKARTA -&nbsp;PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PTPP)&nbsp;tengah menuntaskan proses divestasi atas dua anak usahanya, yakni PT PP Infrastruktur dan PT Celebes Railway Indonesia (CRI).
Pelepasan aset adalah bagian dari strategi PTPP untuk memperkuat struktur keuangan dan fokus bisnis ke depan.
Direktur Strategi Korporasi dan HCM PTPP, I Gede Upeksa Negara, mengatakan saat ini perusahaan masih berada pada tahap pemenuhan Condition Precedent (CP) sebagaimana tercantum dalam Conditional Share Purchase Agreement (CSPA).
&ldquo;Prosesnya masih cukup banyak yang harus diselesaikan untuk bisa masuk ke penandatanganan SPA (Share Purchase Agreement). Kami perkirakan di triwulan pertama tahun depan,&rdquo; ujar I Gede dalam konferensi pers di Plaza PP Jakarta, Kamis (18/12).
Untuk divestasi CRI yang mengelola jalur kereta api Makassar&ndash;Parepare, proses transaksi saat ini telah memasuki tahap penentuan pemenang. PTPP juga tengah menyelesaikan seluruh syarat administratif agar transaksi senilai Rp282,1 miliar itu segera tuntas.
Sementara itu, pelepasan 81% saham PPIN kepada PT Varsha Zamindo Laksana dengan nilai transaksi Rp1,41 triliun, saat ini dalam tahap pemenuhan CP serta uji tuntas lanjutan.
Secara keseluruhan, nilai divestasi kedua anak usaha tersebut mencapai Rp1,69 triliun. Langkah ini merupakan bagian dari Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) PTPP periode 2025&ndash;2029.
Sejalan dengan strategi tersebut, PTPP juga telah memasang target kinerja untuk tahun mendatang, dengan proyeksi pendapatan sebesar Rp16 triliun, serta target kontrak baru mencapai Rp23,5 triliun pada 2026. (DH/KR)

PTPP akan divestasi dua anak usaha, total transaksi Rp1,69 triliun dan ditargetkan tuntas 2026.

PTPP kejar divestasi dua anak usaha senilai Rp1,69 triliun

JAKARTA -&nbsp;PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PTPP)&nbsp;menargetkan pendapatan usaha sebesar Rp16 triliun pada tahun depan, seiring upaya perseroan memperkuat perolehan proyek baru. Selain itu, BUMN konstruksi ini juga membidik nilai kontrak baru sebesar Rp23,5 triliun.
Direktur Utama PTPP, Novel Arsyad, menyampaikan bahwa target laba untuk tahun depan masih dalam tahap evaluasi. &ldquo;Sementara untuk (target) laba masih dievaluasi,&rdquo; ujarnya dalam konferensi pers Jakarta, Kamis (18/12).
Hingga akhir 2025, PTPP menargetkan realisasi kontrak baru dapat mencapai sekitar 92% dari target.
Perseroan juga melanjutkan pengerjaan proyek luar negeri, salah satunya proyek jalan kereta api di Filipina. &ldquo;Kemudian untuk proyek luar negeri yang masih berjalan terkait dengan jalan kereta api di Filipina, saat ini masih berjalan karena kontraknya juga cukup lama, kalau tidak salah sampai lima tahun,&rdquo; kata Novel.
Dari sisi kinerja, hingga 30 September 2025, PTPP mencatatkan pendapatan usaha sebesar Rp1,61 triliun, relatif stabil dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Sementara itu, perolehan kontrak baru hingga Oktober 2025 mencapai Rp11,35 triliun. Kontrak terbaru yang diraih perseroan adalah proyek Pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Bengkulu dengan nilai Rp501,99 miliar.
Proyek tersebut merupakan fasilitas pendidikan terpadu yang akan dibangun di dua lokasi, yakni Kota Bengkulu dan Kabupaten Kaur. Pembangunan didanai melalui APBN Tahun Anggaran 2025&ndash;2026, dengan masa pelaksanaan selama 240 hari kalender sejak penerbitan surat perintah mulai kerja (SPMK), serta dilanjutkan masa pemeliharaan selama 180 hari kalender.(DH)

PTPP menargetkan pendapatan Rp16 triliun tahun depan dengan kontrak baru Rp23,5 triliun.