JAKARTA &ndash; PT Multi Medika Internasional Tbk (MMIX) mempercepat penyelesaian pabrik popok yang digarap bersama investor asal China, Fujian Nice Paper, melalui perusahaan patungan PT Multi Nice Paper Indonesia (MNPI).
Dalam siaran pers yang diterima IDNFinancials.com, fasilitas produksi yang dibangun di Tangerang itu, dirancang dengan kapasitas produksi hingga 900 popok per menit atau setara sekitar 1,8 miliar popok per tahun.
CEO &amp; Founder MMIX, Mengky Mangarek, mengatakan pembangunan fasilitas ini merupakan bagian dari strategi perseroan untuk memperkuat portofolio bisnis di sektor personal care.
"Pembangunan fasilitas terintegrasi ini akan mempercepat proses lokalisasi produksi popok bayi merek andalan mereka, MIUBaby," ujar Mengky.
Ia menambahkan kehadiran basis manufaktur ini tidak hanya akan fokus memproduksi popok bayi, tetapi juga dipersiapkan untuk memproduksi popok dewasa, pembalut wanita, hingga tisu basah secara bertahap.
MMIX menargetkan segmen Mom &amp; Baby Care dapat menyumbang sekitar 40% hingga 50% terhadap total pendapatan sepanjang 2026. Mengky mengaku perseroan juga membidik pertumbuhan segmen baby care sebesar 11% atau lebih, yang akan ditopang pabrik baru tersebut.
Langkah transformasi dari distributor produk impor berlisensi ini, juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memperkuat margin laba MMIX, didukung mesin pertumbuhan baru ini.
Dari sisi kinerja keuangan, MMIX membukukan laba bersih sebesar Rp5,2 miliar pada 2025, melonjak 333% secara tahunan atau dari 2024 yang mencapai Rp1,2 miliar. Perolehan ini ditopang oleh kinerja pendapatan yang meningkat 4,9% menjadi Rp201,5 miliar.
Sebagai informasi, MNPI merupakan perusahaan patungan yang dibentuk MMIX pada awal 2025&nbsp;bersama Fujian Nice Paper, produsen produk higienis asal China.&nbsp;(KR)

Pabrik baru ini diproyeksikan jadi mesin pertumbuhan baru dan penyumbang pendapatan terbesar MMIX.

MMIX dan investor China kebut pabrik popok, bidik pertumbuhan 11%

JAKARTA &ndash; Kementerian Pertanian (Kementan) mengancam akan menjatuhkan sanksi terhadap Pabrik Kelapa Sawit (PKS), yang membeli Tandan Buah Segar (TBS) di bawah harga acuan.
Hal itu disampaikan menyusul temuan Kementan, terhadap 139 perusahaan yang terbukti membeli TBS lebih rendah dari harga acuan di berbagai daerah.
Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, mengatakan sebanyak 16 PKS telah menaikkan harga pembelian setelah pemerintah menggelar rapat koordinasi dengan pelaku industri sawit.
Namun menurut dia, masih banyak perusahaan yang belum menyesuaikan harga sesuai ketentuan di masing-masing daerah.
"Kami telah mengidentifikasi 139 pabrik kelapa sawit yang melakukan pembelian di bawah harga yang ditetapkan di daerah masing-masing," kata Sudaryono, dalam konferensi pers usai Rapat Koordinasi Stabilisasi Harga TBS Kelapa Sawit di Jakarta, pada Jumat (29/5).
Sudaryono menambahkan, penurunan harga TBS di tingkat petani tidak sejalan dengan kondisi pasar global. Karena harga minyak sawit dan permintaan global tidak mengalami penurunan, bahkan cenderung meningkat.
"Di hilirnya itu tidak ada perubahan sementara di hulunya terjadi gejolak yaitu pembelian TBS yang murah," katanya.
Oleh karena itu, kata Suradyono, pemerintah mendesak agar gubernur, bupati, wali kota, serta dinas terkait menindaklanjuti Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) yang mengatur tata kelola penetapan harga jual TBS.
Sudaryono mengatakan baru sebagian provinsi yang secara aktif menetapkan harga TBS dengan melibatkan pemerintah daerah, PKS, dan asosiasi terkait.
Di samping itu, pemerintah daerah juga diminta memantau harga pembelian TBS oleh PKS, serta mengidentifikasi perusahaan yang membeli di bawah ketentuan, termasuk afiliasi usahanya.
"Jika ada pelanggaran kegiatan-kegiatan sesuai dengan Permentan, tentu ada sanksi administratif dan juga pencabutan izin," imbuh Sudaryono.
Selanjutnya, Kementan akan berkoordinasi dengan Satgas Pangan apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum dalam praktik perdagangan sawit, yang berdampak pada penurunan harga TBS di tingkat petani. (KR)

Pemerintah menemukan 139 PKS membeli TBS di bawah harga yang telah ditetapkan untuk masing-masing daerah.