JAKARTA - Pendiri Amazon, Jeff Bezos, melontarkan usulan kontroversial soal pajak di Amerika Serikat. Orang terkaya keempat dunia itu meminta pemerintah membebaskan separuh masyarakat berpenghasilan rendah dari kewajiban membayar pajak penghasilan federal.
Dalam wawancara dengan CNBC, Bezos, menilai kontribusi pajak dari kelompok berpendapatan bawah terlalu kecil untuk memberi dampak signifikan terhadap penerimaan negara, namun justru memberatkan masyarakat yang sedang menghadapi tekanan biaya hidup tinggi.
&ldquo;Saya kira tidak harus 3%,&rdquo; kata Bezos Merujuk pada porsi pajak yang dibayar kelompok 50% terbawah wajib pajak AS. &ldquo;Saya pikir seharusnya nol.&rdquo;ujar Bezos seperti dikutip CNBC.
Menurut data Tax Foundation berdasarkan statistik Internal Revenue Service (IRS), kelompok separuh terbawah wajib pajak di AS memiliki pendapatan bruto rata-rata sekitar US$54 ribu pada 2023. Sementara kelompok 1% terkaya mencatat pendapatan minimal US$676 ribu per tahun.
Bezos bahkan mencontohkan pekerja sektor kesehatan dengan penghasilan US$75 ribu per tahun yang menurutnya tidak seharusnya ikut menanggung beban pajak federal.
&ldquo;Kita seharusnya tidak meminta perawat di Queens ini untuk mengirim uang ke Washington,&rdquo; ujar Bezos. &ldquo;Mereka seharusnya mengirimkan permintaan maaf kepadanya. Ini benar-benar tidak masuk akal.&rdquo;
Pernyataan Bezos muncul di tengah meningkatnya perdebatan soal ketimpangan ekonomi dan tekanan biaya hidup di AS.
Sejumlah negara bagian yang dipimpin Partai Demokrat tengah mempertimbangkan pajak lebih tinggi bagi kelompok kaya, sementara legislator federal mulai mendorong pemotongan pajak untuk pekerja berpenghasilan rendah dan menengah.
Salah satu proposal datang dari Senator Cory Booker melalui rancangan &ldquo;Keep Your Pay Act&rdquo; yang mengusulkan pembebasan pajak atas pendapatan hingga US$75 ribu bagi keluarga.
Di sisi lain, perdebatan mengenai keadilan sistem perpajakan AS kembali mengemuka. Data Tax Foundation menunjukkan kelompok 1% terkaya menyumbang sekitar 38% dari total pajak penghasilan federal pada 2023, meski hanya menguasai sekitar 21% total pendapatan nasional.
Namun sejumlah kelompok progresif menilai sistem pajak AS belum benar-benar progresif. Mereka menyoroti celah aturan perpajakan yang memungkinkan kelompok kaya membayar tarif efektif jauh lebih rendah melalui optimalisasi aset dan investasi.
Bezos mengakui kesenjangan ekonomi di AS semakin nyata.
Ia menggambarkan kondisi tersebut sebagai &ldquo;kisah dua ekonomi,&rdquo; ketika sebagian masyarakat menikmati lonjakan aset dan pendapatan, sementara kelompok lain justru kesulitan menghadapi inflasi dan kenaikan biaya hidup.
&ldquo;Saya rasa yang terjadi adalah semacam kisah dua ekonomi, jadi ada banyak orang di negara ini yang benar-benar sejahtera, tetapi ada juga banyak orang di negara ini yang sedang berjuang,&rdquo; kata Bezos.(DH)

Pendiri Amazon minta pemerintah AS hapus pajak bagi kelompok berpenghasilan rendah.

Bezos minta AS bebaskan pajak untuk kelompok berpenghasilan rendah

JAKARTA &ndash; Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengambil alih seluruh wewenang untuk mengumumkan kebijakan terkait pajak, setelah menilai sejumlah pernyataan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kerap memicu keresahan di kalangan dunia usaha.
Purbaya mengatakan ke depan hanya ia yang boleh mengumumkan kebijakan terkait pajak kepada publik.
&ldquo;Sudah berkali-kali ini DJP mengeluarkan beberapa pengumuman yang agak meresahkan. Ada pajak tol, pajak ini, pajak itu,&rdquo; kata Purbaya, dalam konferensi pers di kantornya pada Senin (11/5).
Setelah pengambilalihan wewenang ini, DJP hanya akan bertugas sebagai pelaksana kebijakan pemerintah. &ldquo;Jadi nanti ke depan yang bisa mengumumkan kebijakan pajak hanya saya, bukan Dirjen pajak lagi,&rdquo; imbuhnya.
Menurut Purbaya, langkah ini sekaligus bertujuan menghilangkan simpang siur informasi yang kerap muncul, setelah wacana perpajakan dilempar kepada publik dan mengganggu iklim dunia usaha.
Purbaya menegaskan pemerintah tidak ingin kebijakan perpajakan justru mengganggu iklim usaha di dalam negeri, sehingga DJP menjaga kepastian hukum bagi wajib pajak agar reformasi pajak tetap berjalan.
Selain itu, jelas Purbaya, seluruh publikasi kebijakan terkait pajak nantinya akan lebih dulu diperiksa oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF) sebelum diumumkan ke publik.
Dalam kesempatan yang sama, Purbaya juga memastikan pemerintah tidak akan lagi mengadakan program Tax Amnesty, seperti yang pernah digelar pada era pemerintahan Joko Widodo.
Keputusan ini, kata Purbaya sebagaimana disampaikan IDNFinancials.com sebelumnya, karena program Tax Amnesty menimbulkan kerentanan bagi Kemenkeu dan utamanya pegawai pajak. (KR)

Purbaya akan menegur DJP karena sering meresahkan publik terkait pengumuman pajak.

DJP kerap meresahkan, Purbaya ambil alih wewenang umumkan pajak

JAKARTA &ndash; Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan tidak akan ada lagi program Tax Amnesty, yang memberikan ampunan bagi pengemplang pajak.
Program yang sempat digelar 2 kali pada era pemerintahan Joko Widodo itu, menurut Purbaya justru membahayakan Kementerian Keuangan, terutama pegawai pajak.
&ldquo;Nanti ada pemeriksaan betul tidak ini, betul tidak itu. Sehingga orang-orang kami diperiksa terus oleh kejaksaan, sampai sekarang ada yang diperiksa gara-gara Tax Amnesty sebelumnya,&rdquo; ungkap Purbaya, dalam konferensi pers di kantornya Senin (11/5).
Selain itu, Purbaya mengaku program Tax Amnesty justru menimbulkan kerentanan untuk pegawai pajak. Salah satunya membuat pegawai pajak rentan disogok, hingga dituntut lewat jalur hukum.
&ldquo;Sehingga saya melihat kasihan orang-orang itu. Daripada begitu, ya sudah jalankan saja prosedur pajak yang betul,&rdquo; jelas Purbaya.
&ldquo;Selama saya jadi Menteri Keuangan, saya tidak akan melakukan Tax Amnesty,&rdquo; imbuhnya.
Oleh karena itu, Purbaya meminta para pengemplang pajak yang menempatkan dananya di luar negeri, demi menghindari pajak di Indonesia. Ia juga memberi tenggat bagi mereka sekitar 6 bulan mendatang, sebelum terlambat membawa pulang kekayaan mereka di luar negeri.
&ldquo;Jadi yang punya modal di luar cepat-cepat masuk ke sini. Kalau enggak, enggak bisa masuk,&rdquo; tegasnya.
Menurut data yang dihimpun IDNFinancials.com, pemerintah Indonesia pernah menggelar program Tax Amnesty 2016-2017 (Jilid I) dan 1 Januari - 30 Juni 2022 (Jilid II). Saat itu posisi Menkeu dipimpin oleh Sri Mulyani Indrawati. (KR)

Menkeu Purbaya mendesak pengemplang pajak segera membawa pulang dana mereka dari luar negeri.

Purbaya pastikan tak ada Tax Amnesty lagi di Indonesia

JAKARTA &ndash; Pemerintah Indonesia akan memberikan subsidi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk kendaraan listrik atau Electric Vehicle (EV), demi memperkuat hilirisasi dalam negeri.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan besaran subsidi yang disiapkan akan berbeda. &ldquo;Ada yang 100% ada yang 40%, masih disesuaikan skemanya,&rdquo; kata Purbaya, dalam konferensi pers APBN Kita Mei 2026.
Purbaya menegaskan insentif ini akan mengecualikan kendaraan hybrid, serta porsinya akan dibedakan untuk kendaraan dengan baterai berbahan nikel dan non-nikel.
&ldquo;Nanti yang nikel (diatur) menteri perindustrian,&rdquo; jelas Purbaya.
Pembedaan alokasi subsidi itu, kata Purbaya, demi memperkuat industri hilir nikel di Indonesia. Pasalnya negara produsen EV seperti China, telah meluncurkan kendaraan dengan tak bergantung pada nikel sebagai bahan baku baterai.
&ldquo;Kita balik sekarang nikelnya kita pakai, biar kita hilirisasi teknologi baterai berjalan,&rdquo; imbuh Purbaya.
Selain itu, Purbaya mengaku telah berkonsultasi dengan Danantara mengenai prospek EV berbasis baterai nikel.
&ldquo;Bagusnya yang nikel itu third generation, kalau LT (Lithium Titanate) itu second generation,&rdquo; tambah Purbaya.
Meskipun demikian, Purbaya belum merinci kapan insentif pajak pembelian EV ini akan mulai berlaku di Indonesia.
Sebagai catatan, Indonesia pernah memberikan insentif PPN untuk pembelian kendaraan listrik. Namun insentif ini telah berakhir 31 Desember 2025, membuat setiap pembelian kendaraan listrik baru terkena PPN 11%. (KR)

Menkeu Purbaya menyebut subsidi pajak EV akan mengecualikan kendaraan hybrid.

Perkuat hilirisasi, RI akan subsidi pajak EV berbasis nikel

LONDON - Kepala organisasi bisnis terbesar Inggris, Confederation of British Industry, mendesak pemerintah untuk segera menyetujui eksploitasi dua ladang minyak besar di Laut Utara.
Selain itu, Confederation of British Industry juga mendesak Pemerintah untuk memangkas pajak windfall pada produksi minyak domestik guna menghidupkan kembali industri migas yang tengah melemah.
Direktur jenderal CBI, Rain Newton-Smith, menyebut Laut Utara sebagai bagian krusial dari transisi energi Inggris, mengutip dari Oilprice.
Ia menilai penghapusan pajak tambahan atas keuntungan produsen domestik serta percepatan proyek Jackdaw dan Rosebank akan mendorong investasi dan aktivitas ekonomi.
Menurutnya, pajak keuntungan energi saat ini justru menekan investasi di Laut Utara dan perlu segera direformasi.&nbsp;
Ia juga meminta Menteri Energi Ed Miliband untuk memberikan lampu hijau terhadap dua proyek minyak dan gas di lepas pantai barat laut Skotlandia.
Proyek Rosebank dan Jackdaw sebelumnya tertunda setelah pengadilan tinggi memutuskan bahwa izin yang diberikan tidak sah.&nbsp;
Meski demikian, Newton-Smith menegaskan bahwa persetujuan proyek tersebut penting untuk mendukung produksi energi domestik, menjaga lapangan kerja, serta meningkatkan investasi dan penerimaan pajak.
Tekanan terhadap pemerintah semakin meningkat di tengah konflik Timur Tengah, yang memicu kekhawatiran terhadap keamanan energi.&nbsp;
Seruan ini juga sejalan dengan pandangan lembaga pemikir yang terkait dengan mantan Perdana Menteri Tony Blair, yang mendorong percepatan pasokan energi domestik guna mengurangi ketergantungan pada impor yang fluktuatif.
Ladang Rosebank, yang mayoritas dimiliki oleh Equinor, diperkirakan menyimpan 300 hingga 500 juta barel minyak, menjadikannya salah satu yang terbesar di perairan Inggris.&nbsp;
Sementara itu, proyek Jackdaw milik Shell diyakini memiliki cadangan signifikan dan berpotensi mulai beroperasi pada 2027 jika mendapat persetujuan.
Meski kedua proyek telah memiliki lisensi pemerintah, para menteri masih menahan keputusan final.&nbsp;
Pejabat Kementerian Keuangan Inggris menyatakan bahwa keputusan tersebut berada di tangan kementerian energi, sementara pemerintah tetap menegaskan komitmennya pada kebijakan energi yang lebih luas. (DK)

CBI minta pajak dipangkas dan proyek migas disetujui demi dorong investasi.

Konfederasi Industri Inggris minta pajak minyak dipangkas

JAKARTA &ndash; Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meningkatkan jajaran pegawai pajak dan bea cukai agar bekerja sesuai regulasi, demi meningkatkan penerimaan negara.
Purbaya menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR, yang berlangsung pada Senin (6/4).
&ldquo;Kita memberikan pengertian kepada para pegawai pajak dan bea cukai, bahwa kalau mereka melakukan tindakan yang tidak baik, mereka tidak kebal hukum,&rdquo; kata Purbaya, usai memaparkan realisasi APBN kuartal pertama 2026.
Selama ini, kata Purbaya, citra yang terbangun di masyarakat terhadap pegawai pajak dan bea cukai seolah berada dalam perlindungan dan mendapat imunitas.
&ldquo;Ini perubahan yang signifikan dari approach kami sekarang ke pajak dan biaya cukai, supaya mereka bisa betul-betul memperbaiki dirinya. Jadi di kita sekarang tidak ada yang imun atau kebal terhadap hukum,&rdquo; jelas Purbaya.
Pada kuartal pertama 2026, pendapatan negara tumbuh 10,5% secara tahunan menjadi Rp574,9 triliun hingga akhir Maret. Angka pendapatan ini setara 18,2% terhadap hingga akhir tahun.
Pertumbuhan itu didukung penerimaan pajak yang meningkat 20,7% secara tahunan menjadi Rp394,8 triliun, serta kepabeanan dan cukai yang mencapai Rp67,9 triliun. Namun tak seperti kinerja penerimaan pajak, penerimaan dari bea cukai turun 12,6% secara tahunan di kuartal pertama 2026.
Dari sisi perpajakan, Purbaya mengaku pemerintah terus memperkuat regulasi yang lebih adil dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Selain itu, penagihan piutang pajak juga dilakukan dengan mekanisme yang lebih efektif dan tata kelola yang lebih akuntabel.
&ldquo;Seluruh langkah tersebut diarahkan untuk memastikan bahwa pemerintah penerimaan yang diperoleh mencerminkan potensi ekonomi yang sesungguhnya,&rdquo; kata Purbaya.
Sementara dari sisi kepabeanan dan cukai, Purbaya mengatakan pemerintah telah menggunakan bantuan kecerdasan buatan (AI) untuk mendeteksi praktik under-invoicing, hingga peredaran cukai ilegal. Dalam penindakan, pihaknya juga telah bekerja sama dengan instansi terkait dan aparat penegak hukum.
Seperti disampaikan IDNFinancials.com sebelumnya, realisasi APBN pada kuartal pertama 2026 mengalami defisit Rp240,1 triliun. Hal ini disebabkan realisasi belanja negara yang melonjak 31,4% secara tahunan, menjadi Rp815 triliun. (KR)

Upaya ini sejalan dengan reformasi sektor perpajakan dan bea cukai, demi menambah penerimaan negara.

Purbaya ingatkan pegawai pajak dan bea cukai tak kebal hukum

JAKARTA &ndash; Pemerintah Indonesia mencatat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sejak awal tahun hingga 28 Februari 2026 telah mencapai Rp135,7 triliun.
Angka itu berasal dari realisasi penerimaan negara yang hanya mencapai Rp358 triliun, namun total belanja negara mencapai Rp493,8 triliun.
Pada periode yang sama tahun lalu, defisit APBN Indonesia untuk dua bulan pertama hanya mencapai Rp30,7 triliun.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan defisit telah mencapai 0,53% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sebagai catatan, pemerintah telah menetapkan agar APBN sampai akhir tahun ini tak lebih dari 2,68% terhadap PDB.
Purbaya menambahkan bahwa peningkatan signifikan terjadi pada belanja negara hingga Februari 2026, yang mencapai Rp493,8 triliun. Jumlah ini meningkat 41,9% secara tahunan atau dari periode yang sama tahun lalu.
Namun lonjakan itu, kata Purbaya, diimbangi oleh penerimaan pajak yang meningkat signifikan.
&ldquo;Sebagai indikasi awal, pengumpulan pajak di dua bulan pertama tahun 2026 ini tumbuh sebesar 30% di Januari maupun Februari, artinya stabil di sana.&rdquo; ungkap Purbaya, di kantornya pada Jumat (6/3) pekan lalu.
Pada bulan berikutnya, Purbaya memastikan penerimaan negara akan ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
&ldquo;Kita akan pastikan itu akan stabil terus ke depan,&rdquo; jelas Purbaya.
Perlu diketahui, Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,4% hingga 5,6% pada 2026. Sedangkan untuk jangka panjang, Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% hingga 2029 mendatang. (KR)

Defisit APBN per Februari 2026 lebih tinggi dari tahun lalu, yang mencapai Rp30,7 triliun.

APBN tekor Rp135,7 triliun per Februari 2026, setara 0,53% PDB

JAKARTA &ndash; Purbaya Yudha Sadewa, Menteri Keuangan mengatakan akan mengambilalih kepemilikan pabrik yang meneruskan praktik menyogok petugas pajak dan bea cukai agar menghindari setoran pajak ke negara. Hal itu disampaikan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan saat inspeksi mendadak (sidak) di salah satu pabrik baja yang disiarkan Youtube Metro TV, Kamis (5/1).
Hal itu disampaikan Purbaya merespon informasi yang diterima bahwa ada pemilik pabrik yang menyampaikan, &ldquo;lebih baik saya bayar petugas pajak atau bea cukai karena lebih murah disbanding kalau saya bayar pajak penuh. Dan, Indonesia tidak mungkin berubah, pejabat Indonesia bisa dibayar."
Menurut dia, adanya celah menyuap petugas pajak dan bea cukai akan menguntungkan bagi pemilik bisnis.&nbsp;
&ldquo;Untuk saya itu menghina negara, jadi saya harus datang dan memberikan pesan yang clear bahwa itu tidak benar. Kalau mereka melakukan itu terus, kita ambil alih pabriknya dengan segala cara,&rdquo; katanya.
Purbaya mengatakan masyarakat mesti waspada bila ada tawaran penjualan cash base tanpa PPN karena itu merugikan negara. &ldquo;Ke depan produsen yang sudah saya tangani, saya akan lihat konsumen mana yang membeli tanpa membayar PPN. Saya akan kejar juga nanti. Ini untuk perbaikan bangsa kita bersama,&rdquo; katanya.
Menurut Menkeu, kedatangannya melakukan sidak merespon informasi bahwa ada praktik penjualan baja langsung yang cash base tanpa membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Praktik itu, katanya, merugikan Kementerian Keuangan karena pendapatan pajak juga turun. &ldquo;Ini mengganggu pasar sehingga orang yang bermain fair dirugikan,&rdquo; ujarnya.
Dia manyampaikan bahwa praktik pengemplangan pajak tidak akan ada lagi hingga dua tahun ke depan. Potensi kerugian negara dengan praktik semacam itu mencapai Rp4 triliun per tahun. (LK)

Potensi kehilangan pajak dari praktik pengemplangan pajak mencapai Rp4 triliun setiap tahun.

Purbaya: Kita ambil alih pabriknya dengan segala cara

JAKARTA &ndash; Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjawab aspirasi pedagang barang bekas yang diimpor dari luar negeri atau dikenal dengan thrifting, yang cukup marak dalam beberapa tahun di Indonesia.
Purbaya&mdash;yang dilantik jadi Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani pada September kemarin, telah menerima aspirasi dari kelompok pedagang, yang berkomitmen untuk membayar pajak atas perdagangan produk thrifting.
Namun Purbaya menyebut regulasi di Indonesia saat ini sebagai produk ilegal, yang harus dibersihkan dari Indonesia.
&ldquo;Tidak ada hubungannya bayar pajak apa enggak, itu barang ilegal,&rdquo; kata Purbaya, dalam konferensi pers APBN Kita pada Kamis kemarin.
Namun di sisi lain, Purbaya mengakui bahwa saat ini banyak juga importir ilegal untuk barang dari China, yang nilainya bahkan melebihi perdagangan barang thrifting.
&ldquo;Ya nanti kita cegat di pelabuhan dan kita periksa lebih teliti lagi. Kita akan investigasi lebih dalam dari kasus yang ada,&rdquo; jelas Purbaya.
Menanggapi isu perdagangan thrifting, Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR, Adian Napitupulu, menyebut tujuan pemerintah Indonesia cukup baik dalam menjaga kinerja perdagangan di pasar domestik.
Namun Adian&mdash;yang juga merupakan pejabat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), menilai upaya baik pemerintah tidak didukung dengan data-data di lapangan.
&ldquo;Tidak mungkin ada teman-teman yang berjualan thrifting ketika negara mampu melaksanakan amanat konstitusi, memberikan lapangan pekerjaan yang layak,&rdquo; ungkap Adian.
Adian juga mengklaim bahwa tren saat ini menunjukkan 67% dari Gen-Z dan millenial cenderung lebih memilih produk thrifting, demi menjaga lingkungan dari dampak negatif industri tekstil.
&ldquo;Thrifting itu bagian dari upaya mereka untuk menyelamatkan air bersih. Ini datanya satu kaos katun butuh 2.700 liter air,&rdquo; ungkap Adian, tanpa merinci lembaga riset mana yang mengungkap data tersebut, dalam pemaparannya di BAM DPR.
Adian mengaku pihaknya akan membuka komunikasi dan diskusi dengan Menteri Keuangan, untuk mencari titik temu dalam menangani perdagangan barang thrifting di Indonesia.
Dalam tiga tahun terakhir, pemerintah Indonesia mencatat volume impor baju bekas&mdash;yang merupakan produk utama perdagangan barang thrifting, mencapai 7 ton pada 2021. Volume impor ini terus menunjukkan lonjakan hingga mencapai 3.600 ton pada 2024. (KR)

Sikap Purbaya yang enggan memungut pajak thrifting, menuai kritik dari politisi PDIP Adian Napitupulu.

Purbaya tolak pajak thrifting, politisi PDIP salahkan pemerintah

JAKARTA &ndash; Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali mencatatkan defisit sebesar Rp479,7 triliun sampai dengan Oktober 2025.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan pendapatan negara hingga Oktober telah mencapai Rp2.113,3 triliun. Capaian ini setara 73,7% terhadap outlook 2025.
&ldquo;Kinerja ini didorong oleh penerimaan pajak sebesar Rp1.708,3 triliun atau 71,6% dari outlook dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sebesar Rp402,4 triliun atau 84,3% dari outlook,&rdquo; kata Purbaya, dalam konferensi pers APBN Kita pada Kamis kemarin.
Namun dibandingkan dengan realisasi 2024 lalu, kinerja pendapatan negara menunjukkan penurunan. Pendapatan negara sepanjang Januari-Oktober 2024 mencapai 80,2% dari outlook APBN.
Dari sisi pengeluaran, belanja negara telah mencapai Rp2.593 triliun hingga Oktober. Realisasi ini setara 73,5% dari outlook APBN sampai dengan akhir tahun.
&ldquo;Belanja ini dimanfaatkan secara optimal untuk program prioritas, yang meliputi belanja pemerintah pusat Rp1.879,6 triliun dan transfer ke daerah Rp713,4 triliun,&rdquo; ungkap Purbaya.
Dengan realisasi tersebut, Purbaya menjelaskan posisi defisit APBN Indonesia hingga Oktober 2025 setara 2,02% terhadap PDB (Produk Domestik Bruto).
Namun Purbaya menilai posisi defisit ini masih dalam batas aman karena di bawah outlook APBN sebesar 2,78%.
&ldquo;PDB saat ini mencerminkan komitmen disiplin fiskal yang kuat,&rdquo; jelas Purbaya. (KR)

Penerimaan pajak sejak awal tahun hingga Oktober masih mencapai 70,2% dari outlook APBN 2025.

Penerimaan pajak seret, APBN tekor Rp479,7 triliun

JAKARTA &ndash; Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengenakan pajak atau cukai tambahan, sebelum ekonomi tumbuh 6% atau lebih.
Dalam konferensi pers yang digelar Jumat (14/11) kemarin, Purbaya menyatakan penambahan objek cukai belum menjadi prioritas pemerintah.
&ldquo;Sepertinya sekarang belum kita akan terapkan dalam waktu dekat,&rdquo; ujar Purbaya, menanggapi kabar rencana pungutan cukai untuk popok dan tisu basah sekali pakai.
Adapun prioritas pemerintah Indonesia saat ini, kata Purbaya, yaitu fokus pada stabilitas kebijakan fiskal. &ldquo;Sebelum ekonominya stabil saya enggak akan tambah pajak tambahan dulu. Ketika ekonomi sudah tumbuh 6% atau lebih baru kita pikir pajak-pajak tambahan,&rdquo; katanya.
Sebelumnya, rencana pungutan cukai untuk produk popok dan tisu basah menjadi sorotan publik, usai munculnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025, tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029.
PMK tersebut membahas potensi penerimaan, dengan memperluas basis pajak, kepabeanan, dan cukai. Di dalamnya juga disebut secara implisit mengenai potensi pengenaan cukai untuk produk popok serta alat makan dan minum sekali pakai.
Namun Purbaya menekankan sejauh ini pandangan pemerintah masih fokus pada stabilitas fiskal. &ldquo;Pandangan seperti itu enggak berubah,&rdquo; jelas Purbaya. (KR)

Menkeu Purbaya tegaskan fokus pemerintah saat ini menjaga stabilitas fiskal dan pertumbuhan ekonomi.