JAKARTA &ndash; Pemerintah Indonesia memperpanjang penempatan dana sebesar Rp281 triliun di perbankan hingga akhir Desember 2026.
Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung, mengatakan keputusan itu diambil setelah evaluasi bersama anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yang juga melibatkan koordinasi bersama Bank Indonesia.
&ldquo;Di samping itu ada tambahan Rp100 triliun, sebagai jaga-jaga in-case diperlukan,&rdquo; ungkap Juda, saat memberi keterangan usai menghadiri rapat undangan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco, pada Senin (29/6)
Menurut Juda, tambahan dana tersebut disiapkan karena perbankan masih membutuhkan likuiditas untuk mendukung penyaluran kredit.
Berdasarkan informasi dari perbankan, kata Juda, permintaan kredit masih cukup tinggi sehingga likuiditas perlu tetap dijaga.
Ia mengatakan pertumbuhan kredit pada Mei diperkirakan mencapai 11,5%. Dengan tambahan penempatan dana itu, pemerintah berharap penyaluran kredit tetap tumbuh double digit dalam beberapa bulan mendatang.
&ldquo;Oleh sebab itu, likuiditas memang benar-benar harus tetap terjaga di perbankan,&rdquo; imbuh Juda.
Dalam kesempatan yang sama, Juda mengatakan kondisi fiskal pemerintah masih terjaga.
Defisit APBN hingga Mei mencapai 0,7% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan diperkirakan tetap berada di bawah 3% hingga akhir 2026.
Sementara itu, penerimaan pajak tumbuh 19,1% dan realisasi belanja negara disebut telah melampaui 30%.
&ldquo;Penerimaan pajak juga tumbuh dengan baik 19,1% dan juga dari sisi belanja juga masih di atas 30%,&rdquo; tambah Juda. (KR)

Pemerintah juga siap menambah Rp100 triliun penempatan dana di bank untuk menjaga likuiditas.

Pemerintah parkir dana Rp281 triliun di bank hingga akhir 2026

JAKARTA &ndash; Pemerintah memberikan perlindungan hukum dan perpajakan bagi investor yang membeli Patriot Bond dan Merah Putih Bond, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026.
Beleid yang merevisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) itu, menyisipkan Pasal 50A. Pasal sisipan ini mengatur penerbitan surat utang khusus oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara&mdash;sovereign wealth fund bentukan Presiden Prabowo Subianto.
Aturan itu memasukkan Patriot Bond dan Merah Putih Bond dalam kategori surat utang khusus di bawah Danantara.
Namun dalam proses penerbitan, Danantara wajib menetapkan strategi pengelolaan dan pengendalian risiko secara profesional, akuntabel, dan berdasar pada pertimbangan bisnis yang benar.
Dalam Pasal 50A ayat 5 disebutkan secara eksplisit bahwa negara menjamin dan melindungi pembelian surat utang khusus. &ldquo;Sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dari penuntutan secara pidana umum, pidana khusus termasuk di dalamnya pidana perpajakan, dan dari gugatan secara perdata,&rdquo; tulis beleid tersebut.
Selain itu, ayat 6 dalam beleid tersebut juga mengatur bahwa data dan informasi pembelian surat utang khusus, tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak maupun alat bukti di pengadilan. Namun ketentuan pada ayat 5 dan 6 ini hanya berlaku untuk transaksi di pasar primer.
Meskipun demikian, investor diperbolehkan menjual maupun menjaminkan surat utang khusus tersebut.
Beleid baru ini juga menyebut bahwa definisi investor termasuk pada wajib pajak, yang mengikuti program tax amnesty dan pengungkapan sukarela.
Menurut catatan IDNFinancials.com, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah meresmikan UU Nomor 4 Tahun 2026 pada 4 Juni 2026. Namun dokumen lengkap baru dapat diakses oleh publik beberapa hari terakhir. (KR)

Aturan baru ini memberi perlindungan ke investor surat utang khusus yang diterbitkan BPI Danantara.

Investor Patriot Bond dapat tameng hukum dan pajak dari pemerintah

JAKARTA - Partai berkuasa Jepang terus mengarahkan pembahasan pada rencana penghapusan pajak penjualan untuk produk makanan menjadi 0%, meski muncul usulan pemangkasan yang lebih kecil menjadi 1% yang dinilai lebih mudah diterapkan pelaku usaha.
&ldquo;Sejauh diskusi yang saya dengar, semuanya masih berpusat pada nol,&rdquo; kata Ketua Subkomite Kebijakan Pajak Partai Liberal Demokrat (LDP), Daishiro Yamagiwa, kepada wartawan usai rapat pada Senin.
&ldquo;Tidak ada pembicaraan tentang 1%,&rdquo; seperti dikutip Bloomberg.
Partai penguasa sebelumnya berkomitmen mempercepat pembahasan terkait penghentian sementara pajak makanan selama dua tahun dengan tujuan merealisasikan kebijakan tersebut.
&ldquo;Banyak peserta menekankan pentingnya menghormati komitmen tersebut,&rdquo; ujar Yamagiwa.
Meski demikian, rencana tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan. Kalangan ritel menyoroti kebutuhan pembaruan sistem kasir dan akuntansi yang memerlukan waktu serta biaya tambahan jika tarif pajak diubah.
Kekhawatiran tersebut memicu perdebatan dalam kelompok lintas partai, yang mendorong opsi tarif 1% sebagai solusi yang lebih praktis karena membutuhkan penyesuaian sistem yang lebih terbatas.
Di sisi lain, penghapusan pajak makanan berpotensi kembali memunculkan kekhawatiran investor terhadap disiplin fiskal pemerintah Jepang. Kementerian Keuangan Jepang memperkirakan kebijakan tarif 0% untuk makanan dapat mengurangi penerimaan negara sekitar &yen;5 triliun atau setara US$31 miliar per tahun.
Takaichi sebelumnya kembali menegaskan dukungannya terhadap proposal tersebut. Saat menjawab pertanyaan di parlemen awal bulan ini, ia menyatakan tetap berkomitmen menjalankan janji kampanye terkait tarif pajak 0% untuk makanan.
Yamagiwa mengatakan rapat terbaru juga memperlihatkan perbedaan pandangan mengenai mekanisme pelaksanaan kebijakan tersebut.
Menurut dia, sejumlah anggota parlemen mendorong percepatan penerapan skema kredit pajak yang dapat dikembalikan kepada masyarakat. Sementara itu, sebagian lainnya meminta pemerintah menyiapkan dukungan bagi sektor pertanian, perikanan, dan restoran yang berpotensi terdampak jika pajak makanan dihentikan sementara.(DH)

Partai pemerintah Jepang mempercepat rencana pajak makanan 0% meski memicu risiko fiskal.

Jepang bidik pajak makanan 0%, tekanan fiskal kembali menguat

JAKARTA - Pemerintah India menilai kebutuhan untuk mengubah skema pajak capital gain pada investasi saham saat ini tidak sebesar kebutuhan reformasi pada instrumen obligasi.
Seperti dikutip Reuters, Chief Economic Adviser India, V. Anantha Nageswaran, mengatakan alasan untuk meninjau kembali kebijakan pajak capital gain di pasar saham relatif lebih lemah dibandingkan pasar obligasi. P
ernyataan tersebut mengindikasikan pemerintah belum melihat urgensi untuk melakukan perubahan lebih lanjut terhadap rezim perpajakan saham.
"Argumen untuk perubahan pajak keuntungan modal atas saham lebih lemah dibandingkan dengan obligasi."
Pernyataan itu disampaikan setelah pemerintah India membebaskan investor institusi asing (foreign institutional investors/FII) dari pajak capital gain atas investasi di surat utang pemerintah.
Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya menarik arus modal asing di tengah tekanan yang berasal dari keluarnya dana investor asing dari pasar saham, kenaikan harga minyak dunia, dan pelemahan nilai tukar rupee.
India menjadi salah satu negara yang paling rentan terhadap gangguan pasokan energi global akibat konflik geopolitik. Sebagai importir dan konsumen minyak terbesar ketiga di dunia, negara itu mengimpor sekitar 90% kebutuhan minyaknya dari luar negeri.
Sejumlah ekonom menilai kenaikan harga minyak yang bertahan dalam jangka panjang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi, memperbesar tekanan inflasi, dan memperburuk kondisi fiskal pemerintah. Risiko tersebut muncul ketika India juga bersiap menghadapi fenomena cuaca El Nino yang berpotensi memicu kekeringan.
Di tengah berbagai tekanan tersebut, Nageswaran menilai proyeksi pertumbuhan ekonomi yang disampaikan bank sentral India masih realistis.
"Proyeksi pertumbuhan ekonomi Bank Sentral India sebesar 6,6% untuk tahun fiskal 2027 yang sedang berjalan, dengan risiko penurunan sebesar 20-30 basis poin, adalah realistis."
Sebelumnya, pada Februari, Nageswaran memperkirakan ekonomi India dapat tumbuh 7,0%-7,4% pada tahun fiskal 2027. Namun, proyeksi tersebut dibuat sebelum meningkatnya konflik di Timur Tengah yang memicu ketidakpastian di pasar energi global.
Meski harga minyak mengalami kenaikan, Nageswaran menilai perusahaan distribusi bahan bakar milik negara kemungkinan tidak perlu meneruskan seluruh kenaikan biaya kepada konsumen apabila harga minyak global bergerak sesuai ekspektasi pasar dan kembali melemah dalam sisa tahun ini.
"Para pengecer bahan bakar di negara ini mungkin tidak perlu meneruskan kenaikan harga minyak yang lebih besar kepada konsumen, asalkan harga global sesuai dengan perkiraan pasar keuangan yang menunjukkan penurunan harga sepanjang tahun."
Indonesia Diskon Swap Hegding
Seperti halnya India yang mata uangnya tertekan akibat keluarnya dana asing, juga mengeluarkan serangkaian kebijakan untuk menarik arus modal asing yang akhirnya untuk memperkuat rupiah.&nbsp;
Namun, seoerang investor global pada acara Investor Conference Call ( 9/6/26), Mark Ledger-Evans, mengajukan beberapa pertanyaan diantaranya&nbsp;soal penghapusan pajak obligasi.
Pertanyaanya adalah sebagai berikut:
Pertama, mengapa Bank Indonesia tidak menghapus saja pajak atas investasi pada obligasi pemerintah, alih-alih memberikan potongan (rebate) sebesar 10% terhadap biaya lindung nilai (FX hedging)?
Kedua, apakah insentif (rebate) tersebut hanya berlaku untuk transaksi yang akan dilakukan ke depan?
Ketiga, apakah Anda menyesuaikan proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2026?
Gubernur Bank Indonesia menjawab pertanyaan Evans sebagai berikut:&nbsp;
Pertama, Bank Indonesia memahami bahwa para investor telah mengusulkan pengurangan atau bahkan penghapusan pajak atas investasi portofolio untuk meningkatkan daya tarik aset-aset Indonesia. Namun, kebijakan semacam itu memerlukan proses kebijakan dan administrasi tambahan yang lebih kompleks.
Insentif untuk lindung nilai valuta asing (FX hedging) merupakan cara yang lebih cepat dan lebih praktis untuk mengimbangi biaya tersebut.
Dengan menurunkan biaya lindung nilai melalui transaksi FX swap sebesar 10%, Bank Indonesia pada dasarnya memberikan kompensasi kepada investor atas beban pajak dan biaya transaksi lainnya yang terkait dengan investasi pada aset keuangan Indonesia.
Kedua, meskipun fasilitas ini pada dasarnya ditujukan untuk mendukung investasi baru, fasilitas tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk kepemilikan aset yang sudah ada dan memenuhi persyaratan.
Investor yang memiliki SRBI, obligasi pemerintah, atau saham dapat memanfaatkan fasilitas ini melalui bank-bank yang berpartisipasi, dengan syarat mereka dapat menunjukkan bukti kepemilikan atas aset yang mendasarinya (underlying assets).
Fasilitas ini berlaku untuk transaksi FX swap dengan jangka waktu (tenor) hingga 12 bulan. Untuk aset dengan jatuh tempo yang lebih panjang, seperti obligasi pemerintah tenor 5 tahun atau 10 tahun, investor tetap dapat menggunakan fasilitas ini selama sisa jatuh tempo aset yang mendasari lebih panjang daripada tenor transaksi FX swap yang dilakukan.
Ketiga, Bank Indonesia tetap mempertahankan prospek pertumbuhan ekonominya, yang didukung oleh koordinasi kebijakan yang kuat antara otoritas moneter dan fiskal. Kebijakan fiskal tetap difokuskan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, sementara Bank Indonesia berkonsentrasi pada upaya menjaga stabilitas makroekonomi dan stabilitas nilai tukar. (DH/MT)
Terkait: Bank Indonesia beri diskon swap hedging 10%, mengapa?

Otoritas melihat kebutuhan perubahan pajak lebih kuat di pasar obligasi dibanding pasar saham.

Gaet arus modal asing, India lebih pilih hapus pajak obligasi 

JAKARTA - Ekonom senior sekaligus mantan Menteri Keuangan, Chatib Basri, menilai pemerintah hanya memiliki tiga pilihan utama untuk menjaga kesehatan fiskal negara, yakni meningkatkan penerimaan, memangkas belanja, atau menambah utang.
Menurut Chatib, ruang fiskal Indonesia saat ini semakin terbatas di tengah perlambatan ekonomi global, tekanan terhadap nilai tukar rupiah, serta risiko kenaikan harga energi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah.
"Sebetulnya tugas dari Menteri Keuangan itu sangat gampang. Dia hanya punya opsi tiga hal, naikkan, potong, pinjam. Itu, hanya tiga itu," kata Chatib dalam Grab Business Forum 2026 di Jakarta, seperti dikutip CnnIndonesia.
Ia menjelaskan pemerintah pada dasarnya hanya dapat meningkatkan pendapatan negara, mengurangi pengeluaran, atau menutup kebutuhan pembiayaan melalui utang.
"Kalau Anda tidak bisa naikkan, maka Anda harus potong. Kalau Anda tidak bisa potong, Anda harus pinjam (utang). Sesederhana itu," ujarnya.
Namun, Chatib menilai kenaikan pajak sulit dilakukan dalam kondisi ekonomi saat ini karena berisiko menekan aktivitas dunia usaha dan daya beli masyarakat.
"Masa di dalam situasi ini pendapatan pajak, pajaknya mesti dinaikkan? Nggak mungkin juga," katanya.
Di sisi lain, opsi menambah utang juga menghadapi tantangan karena biaya pinjaman masih tinggi seiring level suku bunga global yang belum turun signifikan.
"Siapa yang mau pinjam uang sekarang? Cost-nya akan jadi sangat mahal," ucapnya.
Karena itu, ia menilai langkah yang paling realistis adalah melakukan efisiensi dan rasionalisasi belanja negara secara selektif guna menjaga kredibilitas fiskal pemerintah.
"Maka opsi yang paling mungkin itu adalah opsi tiga.Kurangi pengeluaran secara selektif," katanya.
Chatib menambahkan perhatian investor saat ini lebih banyak tertuju pada keberlanjutan fiskal pemerintah dibandingkan kondisi fundamental ekonomi Indonesia secara keseluruhan.
Ia menyoroti kenaikan premi risiko Indonesia yang tercermin dalam credit default swap (CDS) sejak awal tahun, bahkan sebelum meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah.
Menurutnya, sekitar 23% pelemahan rupiah dapat dijelaskan oleh meningkatnya risiko fiskal yang tercermin dalam CDS. "Artinya saya bisa bilang bahwa soal kita itu adalah soal risiko kepercayaan diri. Jadi kalau isu ini di-address, sebetulnya ada harapan ini bisa diperbaiki," ujarnya.
Chatib juga mengingatkan kapasitas pemerintah untuk menambah utang tidak hanya bergantung pada rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB), tetapi juga ditentukan oleh kemampuan penerimaan negara dalam membayar bunga dan pokok utang. Dengan rasio pajak yang masih rendah, pemerintah dinilai perlu menjaga disiplin belanja dan pembiayaan agar ruang fiskal tetap terjaga.(DH)

Sekitar 23% pelemahan rupiah dapat dijelaskan oleh naiknya risiko fiskal yang tercermin dalam CDS.

Hadapi tekanan fiskal, Chatib Basri: Tugas Menkeu Gampang

JAKARTA - Pemerintah India berencana menghapus pajak capital gain atas investasi portofolio asing di obligasi pemerintah sebagai upaya menarik lebih banyak aliran modal asing dan memperkuat nilai tukar rupee yang tengah tertekan.
Seperti dikutip Reuters, sumber yang mengetahui pembahasan tersebut mengatakan langkah itu telah memperoleh persetujuan kabinet. Kebijakan ini muncul ketika rupee melemah lebih dari 5% sejak awal tahun akibat kenaikan harga minyak dan arus keluar dana asing dari pasar saham.
Laporan mengenai persetujuan kabinet pertama kali disampaikan oleh The Economic Times. Kementerian Keuangan India belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar Reuters.
Di pasar obligasi, imbal hasil surat utang acuan India turun satu basis poin menjadi 7,01% pada awal perdagangan. Namun, pemerintah belum mengumumkan kapan kebijakan tersebut mulai berlaku.
Ekonom Kepala Emkay Global Financial Services, Madhavi Arora, menilai pelonggaran pajak dapat memberikan dorongan tambahan terhadap arus modal asing meski dampaknya tidak akan langsung signifikan. "Ini bukan solusi ajaib dalam konteks saat ini," kata Arora.
Meski demikian, ia menilai kebijakan tersebut berpotensi memberikan dampak positif dalam jangka menengah.
Saat ini, investor asing dikenakan pajak capital gain jangka panjang sebesar 12,5% atas kepemilikan saham dan obligasi yang dipegang lebih dari 12 bulan. Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan penghapusan withholding tax sebesar 20% atas pendapatan bunga dari obligasi pemerintah.
Menurut sumber tersebut, India relatif sejalan dengan praktik global dalam perpajakan saham, tetapi masih menjadi salah satu negara yang mengenakan pajak atas aliran investasi non-residen ke instrumen utang.
Sepanjang tahun ini, investor asing masih membukukan pembelian bersih sekitar US$1,4 miliar di pasar obligasi pemerintah India. Sebaliknya, pasar saham mencatat arus keluar dana asing hampir US$28 miliar.
Dalam beberapa tahun terakhir, India aktif meningkatkan daya tarik pasar obligasinya dengan menghapus berbagai pembatasan investasi pada sejumlah surat utang yang masuk skema Fully Accessible Route (FAR).
Langkah tersebut membantu India masuk ke sejumlah indeks obligasi global utama, termasuk J.P. Morgan Emerging Market Bond Index dan Bloomberg Emerging Market Local Currency Bond Index.
Pada Januari lalu, Bloomberg menunda keputusan terkait kemungkinan memasukkan obligasi India ke dalam Global Aggregate Index. Tinjauan ulang atas keputusan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Juni tahun ini.(DH)

New Delhi siapkan insentif pajak guna memperkuat arus modal asing dan menopang anjloknya rupee.

Rupee anjlok, India hapus pajak obligasi untuk tarik modal asing

JAKARTA - Pemerintah menawarkan insentif pajak hingga 0% bagi eksportir yang mematuhi kewajiban menempatkan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) di dalam negeri.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sekaligus Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan insentif tersebut diberikan untuk mendorong eksportir menempatkan dana hasil ekspor di sistem keuangan domestik sesuai ketentuan pemerintah.
"Pemerintah memberikan insentif pajak bagi eksportir yang mematuhi ketentuan penempatan DHE SDA mereka di dalam negeri. Ini termasuk tarif Pajak Penghasilan (PPh) yang lebih rendah dibandingkan dengan instrumen (investasi) reguler," kata Purbaya di Jakarta, seperti dikutip Antaranews.
Menurut dia, besaran insentif akan disesuaikan dengan jangka waktu penempatan dana DHE SDA di dalam negeri.
Purbaya menjelaskan, imbal hasil dari instrumen yang bersumber dari penempatan DHE SDA dapat menikmati tarif pajak penghasilan sebesar 0%, jauh lebih rendah dibandingkan instrumen investasi umum yang dikenakan pajak hingga 20%.
"Biasanya, jika berupa obligasi, imbal hasilnya dikenakan pajak sebesar 20%. Jika sumbernya adalah DHE SDA, pajak atas instrumen tersebut adalah 0%,"katanya.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan pasokan devisa di dalam negeri sekaligus memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Berdasarkan aturan yang berlaku, eksportir sektor minyak dan gas wajib menempatkan sedikitnya 30% dari DHE SDA selama minimal tiga bulan.
Sementara itu, eksportir sektor nonmigas diwajibkan menempatkan 100% devisa hasil ekspornya pada rekening khusus di perbankan domestik selama minimal 12 bulan.
Dana DHE SDA harus ditempatkan melalui bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Pemerintah juga membatasi konversi DHE SDA dari valuta asing ke rupiah maksimal 50% dari total dana yang ditempatkan.
Meski demikian, pemerintah memberikan fleksibilitas bagi eksportir migas maupun pertambangan nonmigas yang memiliki transaksi dengan negara mitra dagang Indonesia berdasarkan perjanjian bilateral atau kerja sama perdagangan tertentu.
"Eksportir yang terikat perjanjian bilateral diperbolehkan menempatkan sebagian DHE SDA di bank-bank non-Himbara. Porsi penempatan maksimum di bank-bank non-Himbara adalah 30%, dengan jangka waktu penempatan maksimum tiga bulan," ujar Purbaya.
Pemerintah berharap kombinasi kewajiban penempatan DHE SDA dan insentif pajak dapat meningkatkan kepatuhan eksportir sekaligus memperbesar likuiditas devisa di pasar keuangan domestik.(DH)

Pemerintah memberi insentif pajak 0% bagi eksportir yang menempatkan DHE SDA di dalam negeri.

Perusahan simpan devisa di dalam negeri dapat insentif pajak 0%

JAKARTA &ndash; Pemerintah Hong Kong tengah mempertimbangkan penghapusan pajak atas bonus berbasis kinerja (carried interest) bagi manajer investasi sebagai bagian dari strategi menarik talenta terbaik di industri pengelolaan dana global.
Seperti dikutip dari Reuters pada hari Jumat (29/5), jika diterapkan, kebijakan tersebut akan menjadikan Hong Kong sebagai pusat keuangan utama pertama di Asia yang memberikan insentif pajak kepada individu atas bonus berbasis performa investasi.
Langkah ini dinilai berpotensi menarik manajer aset, pengelola kekayaan, hingga investor papan atas untuk membangun basis operasional di kota tersebut.
Industri keuangan menyambut positif rencana tersebut. Partner M&amp;A Tax Services di Deloitte, Eric Lam, mengatakan banyak pelaku industri mulai mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan implementasi kebijakan baru tersebut.
Saat ini, Hong Kong mengenakan pajak hingga 17% terhadap bonus yang dikaitkan dengan kinerja investasi.
Kebijakan tersebut memengaruhi skema kompensasi di industri hedge fund, terutama bagi manajer portofolio yang mencatatkan kinerja tinggi.
Menurut sumber industri, lonjakan pasar keuangan pada tahun lalu membuat sejumlah manajer investasi di Asia menerima bonus berbasis kinerja lebih dari US$1 juta. Bahkan, beberapa manajer investasi teratas dilaporkan memperoleh bonus di atas US$50 juta.
Dengan nilai kompensasi sebesar itu, penghapusan pajak dapat menghasilkan penghematan yang sangat besar bagi para profesional investasi.
Eric Lam menilai kebijakan tersebut akan memberikan keunggulan kompetitif bagi Hong Kong dibandingkan pusat keuangan regional lain seperti Singapore dalam hal kepastian perlakuan pajak terhadap carried interest. Kebijakan itu juga dinilai mendekatkan posisi Hong Kong dengan Dubai yang tidak mengenakan pajak penghasilan individu.
Pemerintah Hong Kong diperkirakan akan mengajukan rancangan undang-undang terkait insentif pajak tersebut kepada Dewan Legislatif dalam waktu dekat.
Selain itu, kebijakan tersebut berpotensi berlaku surut hingga 1 April 2025, menurut sejumlah sumber yang mengetahui proses pembahasan regulasi tersebut.
Juru bicara Hong Kong Financial Services and Treasury Bureau menyatakan kebijakan tersebut bertujuan memperkuat daya saing Hong Kong sebagai pusat pengelolaan aset dan kekayaan terbesar di kawasan.
Pemerintah berharap insentif tersebut dapat menarik lebih banyak dana investasi dan family office untuk mendirikan maupun memperluas operasinya di Hong Kong.
Upaya tersebut sejalan dengan strategi Hong Kong untuk menarik tenaga profesional sektor keuangan dari berbagai bidang.
Berdasarkan laporan terbaru dari Boston Consulting Group, Hong Kong baru saja melampaui Switzerland sebagai pusat pengelolaan kekayaan lintas batas terbesar di dunia.
Menurut Co-Head Asia Pacific di Alternative Investment Management Association (AIMA), Kher Sheng Lee, kepastian perlakuan pajak menjadi faktor penting bagi para manajer investasi senior yang memiliki mobilitas tinggi.
&ldquo;Talenta investasi senior dapat dengan mudah berpindah lokasi. Karena itu, kepastian pajak menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan tempat mereka membangun tim dan bisnis,&rdquo; ujarnya.
Meski demikian, tidak semua bentuk bonus akan memperoleh fasilitas tersebut.
Pemerintah Hong Kong menegaskan hanya genuine carried interest atau bonus yang benar-benar terkait dengan kinerja investasi yang memenuhi syarat mendapatkan pembebasan pajak.
Sementara itu, gaji tetap dan bonus diskresioner tetap akan dikenakan pajak sebagaimana aturan yang berlaku saat ini.
Untuk memenuhi kriteria tersebut, bonus harus memiliki unsur risiko investasi dan dikaitkan langsung dengan performa dana yang dikelola, termasuk mempertimbangkan volatilitas investasi yang menjadi dasar pengukurannya. (BS)

Hong Kong menghapus pajak bonus kinerja demi menarik manajer investasi  terbaik global.

Gaet talenta investasi global terbaik, Hong Kong hapus pajak bonus 

JAKARTA - Pendiri Amazon, Jeff Bezos, melontarkan usulan kontroversial soal pajak di Amerika Serikat. Orang terkaya keempat dunia itu meminta pemerintah membebaskan separuh masyarakat berpenghasilan rendah dari kewajiban membayar pajak penghasilan federal.
Dalam wawancara dengan CNBC, Bezos, menilai kontribusi pajak dari kelompok berpendapatan bawah terlalu kecil untuk memberi dampak signifikan terhadap penerimaan negara, namun justru memberatkan masyarakat yang sedang menghadapi tekanan biaya hidup tinggi.
&ldquo;Saya kira tidak harus 3%,&rdquo; kata Bezos Merujuk pada porsi pajak yang dibayar kelompok 50% terbawah wajib pajak AS. &ldquo;Saya pikir seharusnya nol.&rdquo;ujar Bezos seperti dikutip CNBC.
Menurut data Tax Foundation berdasarkan statistik Internal Revenue Service (IRS), kelompok separuh terbawah wajib pajak di AS memiliki pendapatan bruto rata-rata sekitar US$54 ribu pada 2023. Sementara kelompok 1% terkaya mencatat pendapatan minimal US$676 ribu per tahun.
Bezos bahkan mencontohkan pekerja sektor kesehatan dengan penghasilan US$75 ribu per tahun yang menurutnya tidak seharusnya ikut menanggung beban pajak federal.
&ldquo;Kita seharusnya tidak meminta perawat di Queens ini untuk mengirim uang ke Washington,&rdquo; ujar Bezos. &ldquo;Mereka seharusnya mengirimkan permintaan maaf kepadanya. Ini benar-benar tidak masuk akal.&rdquo;
Pernyataan Bezos muncul di tengah meningkatnya perdebatan soal ketimpangan ekonomi dan tekanan biaya hidup di AS.
Sejumlah negara bagian yang dipimpin Partai Demokrat tengah mempertimbangkan pajak lebih tinggi bagi kelompok kaya, sementara legislator federal mulai mendorong pemotongan pajak untuk pekerja berpenghasilan rendah dan menengah.
Salah satu proposal datang dari Senator Cory Booker melalui rancangan &ldquo;Keep Your Pay Act&rdquo; yang mengusulkan pembebasan pajak atas pendapatan hingga US$75 ribu bagi keluarga.
Di sisi lain, perdebatan mengenai keadilan sistem perpajakan AS kembali mengemuka. Data Tax Foundation menunjukkan kelompok 1% terkaya menyumbang sekitar 38% dari total pajak penghasilan federal pada 2023, meski hanya menguasai sekitar 21% total pendapatan nasional.
Namun sejumlah kelompok progresif menilai sistem pajak AS belum benar-benar progresif. Mereka menyoroti celah aturan perpajakan yang memungkinkan kelompok kaya membayar tarif efektif jauh lebih rendah melalui optimalisasi aset dan investasi.
Bezos mengakui kesenjangan ekonomi di AS semakin nyata.
Ia menggambarkan kondisi tersebut sebagai &ldquo;kisah dua ekonomi,&rdquo; ketika sebagian masyarakat menikmati lonjakan aset dan pendapatan, sementara kelompok lain justru kesulitan menghadapi inflasi dan kenaikan biaya hidup.
&ldquo;Saya rasa yang terjadi adalah semacam kisah dua ekonomi, jadi ada banyak orang di negara ini yang benar-benar sejahtera, tetapi ada juga banyak orang di negara ini yang sedang berjuang,&rdquo; kata Bezos.(DH)

Pendiri Amazon minta pemerintah AS hapus pajak bagi kelompok berpenghasilan rendah.

Bezos minta AS bebaskan pajak untuk kelompok berpenghasilan rendah

JAKARTA &ndash; Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengambil alih seluruh wewenang untuk mengumumkan kebijakan terkait pajak, setelah menilai sejumlah pernyataan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kerap memicu keresahan di kalangan dunia usaha.
Purbaya mengatakan ke depan hanya ia yang boleh mengumumkan kebijakan terkait pajak kepada publik.
&ldquo;Sudah berkali-kali ini DJP mengeluarkan beberapa pengumuman yang agak meresahkan. Ada pajak tol, pajak ini, pajak itu,&rdquo; kata Purbaya, dalam konferensi pers di kantornya pada Senin (11/5).
Setelah pengambilalihan wewenang ini, DJP hanya akan bertugas sebagai pelaksana kebijakan pemerintah. &ldquo;Jadi nanti ke depan yang bisa mengumumkan kebijakan pajak hanya saya, bukan Dirjen pajak lagi,&rdquo; imbuhnya.
Menurut Purbaya, langkah ini sekaligus bertujuan menghilangkan simpang siur informasi yang kerap muncul, setelah wacana perpajakan dilempar kepada publik dan mengganggu iklim dunia usaha.
Purbaya menegaskan pemerintah tidak ingin kebijakan perpajakan justru mengganggu iklim usaha di dalam negeri, sehingga DJP menjaga kepastian hukum bagi wajib pajak agar reformasi pajak tetap berjalan.
Selain itu, jelas Purbaya, seluruh publikasi kebijakan terkait pajak nantinya akan lebih dulu diperiksa oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF) sebelum diumumkan ke publik.
Dalam kesempatan yang sama, Purbaya juga memastikan pemerintah tidak akan lagi mengadakan program Tax Amnesty, seperti yang pernah digelar pada era pemerintahan Joko Widodo.
Keputusan ini, kata Purbaya sebagaimana disampaikan IDNFinancials.com sebelumnya, karena program Tax Amnesty menimbulkan kerentanan bagi Kemenkeu dan utamanya pegawai pajak. (KR)

Purbaya akan menegur DJP karena sering meresahkan publik terkait pengumuman pajak.

DJP kerap meresahkan, Purbaya ambil alih wewenang umumkan pajak

JAKARTA &ndash; Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan tidak akan ada lagi program Tax Amnesty, yang memberikan ampunan bagi pengemplang pajak.
Program yang sempat digelar 2 kali pada era pemerintahan Joko Widodo itu, menurut Purbaya justru membahayakan Kementerian Keuangan, terutama pegawai pajak.
&ldquo;Nanti ada pemeriksaan betul tidak ini, betul tidak itu. Sehingga orang-orang kami diperiksa terus oleh kejaksaan, sampai sekarang ada yang diperiksa gara-gara Tax Amnesty sebelumnya,&rdquo; ungkap Purbaya, dalam konferensi pers di kantornya Senin (11/5).
Selain itu, Purbaya mengaku program Tax Amnesty justru menimbulkan kerentanan untuk pegawai pajak. Salah satunya membuat pegawai pajak rentan disogok, hingga dituntut lewat jalur hukum.
&ldquo;Sehingga saya melihat kasihan orang-orang itu. Daripada begitu, ya sudah jalankan saja prosedur pajak yang betul,&rdquo; jelas Purbaya.
&ldquo;Selama saya jadi Menteri Keuangan, saya tidak akan melakukan Tax Amnesty,&rdquo; imbuhnya.
Oleh karena itu, Purbaya meminta para pengemplang pajak yang menempatkan dananya di luar negeri, demi menghindari pajak di Indonesia. Ia juga memberi tenggat bagi mereka sekitar 6 bulan mendatang, sebelum terlambat membawa pulang kekayaan mereka di luar negeri.
&ldquo;Jadi yang punya modal di luar cepat-cepat masuk ke sini. Kalau enggak, enggak bisa masuk,&rdquo; tegasnya.
Menurut data yang dihimpun IDNFinancials.com, pemerintah Indonesia pernah menggelar program Tax Amnesty 2016-2017 (Jilid I) dan 1 Januari - 30 Juni 2022 (Jilid II). Saat itu posisi Menkeu dipimpin oleh Sri Mulyani Indrawati. (KR)

Menkeu Purbaya mendesak pengemplang pajak segera membawa pulang dana mereka dari luar negeri.

Purbaya pastikan tak ada Tax Amnesty lagi di Indonesia

JAKARTA &ndash; Pemerintah Indonesia akan memberikan subsidi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk kendaraan listrik atau Electric Vehicle (EV), demi memperkuat hilirisasi dalam negeri.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan besaran subsidi yang disiapkan akan berbeda. &ldquo;Ada yang 100% ada yang 40%, masih disesuaikan skemanya,&rdquo; kata Purbaya, dalam konferensi pers APBN Kita Mei 2026.
Purbaya menegaskan insentif ini akan mengecualikan kendaraan hybrid, serta porsinya akan dibedakan untuk kendaraan dengan baterai berbahan nikel dan non-nikel.
&ldquo;Nanti yang nikel (diatur) menteri perindustrian,&rdquo; jelas Purbaya.
Pembedaan alokasi subsidi itu, kata Purbaya, demi memperkuat industri hilir nikel di Indonesia. Pasalnya negara produsen EV seperti China, telah meluncurkan kendaraan dengan tak bergantung pada nikel sebagai bahan baku baterai.
&ldquo;Kita balik sekarang nikelnya kita pakai, biar kita hilirisasi teknologi baterai berjalan,&rdquo; imbuh Purbaya.
Selain itu, Purbaya mengaku telah berkonsultasi dengan Danantara mengenai prospek EV berbasis baterai nikel.
&ldquo;Bagusnya yang nikel itu third generation, kalau LT (Lithium Titanate) itu second generation,&rdquo; tambah Purbaya.
Meskipun demikian, Purbaya belum merinci kapan insentif pajak pembelian EV ini akan mulai berlaku di Indonesia.
Sebagai catatan, Indonesia pernah memberikan insentif PPN untuk pembelian kendaraan listrik. Namun insentif ini telah berakhir 31 Desember 2025, membuat setiap pembelian kendaraan listrik baru terkena PPN 11%. (KR)

Menkeu Purbaya menyebut subsidi pajak EV akan mengecualikan kendaraan hybrid.

Perkuat hilirisasi, RI akan subsidi pajak EV berbasis nikel

LONDON - Kepala organisasi bisnis terbesar Inggris, Confederation of British Industry, mendesak pemerintah untuk segera menyetujui eksploitasi dua ladang minyak besar di Laut Utara.
Selain itu, Confederation of British Industry juga mendesak Pemerintah untuk memangkas pajak windfall pada produksi minyak domestik guna menghidupkan kembali industri migas yang tengah melemah.
Direktur jenderal CBI, Rain Newton-Smith, menyebut Laut Utara sebagai bagian krusial dari transisi energi Inggris, mengutip dari Oilprice.
Ia menilai penghapusan pajak tambahan atas keuntungan produsen domestik serta percepatan proyek Jackdaw dan Rosebank akan mendorong investasi dan aktivitas ekonomi.
Menurutnya, pajak keuntungan energi saat ini justru menekan investasi di Laut Utara dan perlu segera direformasi.&nbsp;
Ia juga meminta Menteri Energi Ed Miliband untuk memberikan lampu hijau terhadap dua proyek minyak dan gas di lepas pantai barat laut Skotlandia.
Proyek Rosebank dan Jackdaw sebelumnya tertunda setelah pengadilan tinggi memutuskan bahwa izin yang diberikan tidak sah.&nbsp;
Meski demikian, Newton-Smith menegaskan bahwa persetujuan proyek tersebut penting untuk mendukung produksi energi domestik, menjaga lapangan kerja, serta meningkatkan investasi dan penerimaan pajak.
Tekanan terhadap pemerintah semakin meningkat di tengah konflik Timur Tengah, yang memicu kekhawatiran terhadap keamanan energi.&nbsp;
Seruan ini juga sejalan dengan pandangan lembaga pemikir yang terkait dengan mantan Perdana Menteri Tony Blair, yang mendorong percepatan pasokan energi domestik guna mengurangi ketergantungan pada impor yang fluktuatif.
Ladang Rosebank, yang mayoritas dimiliki oleh Equinor, diperkirakan menyimpan 300 hingga 500 juta barel minyak, menjadikannya salah satu yang terbesar di perairan Inggris.&nbsp;
Sementara itu, proyek Jackdaw milik Shell diyakini memiliki cadangan signifikan dan berpotensi mulai beroperasi pada 2027 jika mendapat persetujuan.
Meski kedua proyek telah memiliki lisensi pemerintah, para menteri masih menahan keputusan final.&nbsp;
Pejabat Kementerian Keuangan Inggris menyatakan bahwa keputusan tersebut berada di tangan kementerian energi, sementara pemerintah tetap menegaskan komitmennya pada kebijakan energi yang lebih luas. (DK)

CBI minta pajak dipangkas dan proyek migas disetujui demi dorong investasi.

Konfederasi Industri Inggris minta pajak minyak dipangkas

JAKARTA &ndash; Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meningkatkan jajaran pegawai pajak dan bea cukai agar bekerja sesuai regulasi, demi meningkatkan penerimaan negara.
Purbaya menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR, yang berlangsung pada Senin (6/4).
&ldquo;Kita memberikan pengertian kepada para pegawai pajak dan bea cukai, bahwa kalau mereka melakukan tindakan yang tidak baik, mereka tidak kebal hukum,&rdquo; kata Purbaya, usai memaparkan realisasi APBN kuartal pertama 2026.
Selama ini, kata Purbaya, citra yang terbangun di masyarakat terhadap pegawai pajak dan bea cukai seolah berada dalam perlindungan dan mendapat imunitas.
&ldquo;Ini perubahan yang signifikan dari approach kami sekarang ke pajak dan biaya cukai, supaya mereka bisa betul-betul memperbaiki dirinya. Jadi di kita sekarang tidak ada yang imun atau kebal terhadap hukum,&rdquo; jelas Purbaya.
Pada kuartal pertama 2026, pendapatan negara tumbuh 10,5% secara tahunan menjadi Rp574,9 triliun hingga akhir Maret. Angka pendapatan ini setara 18,2% terhadap hingga akhir tahun.
Pertumbuhan itu didukung penerimaan pajak yang meningkat 20,7% secara tahunan menjadi Rp394,8 triliun, serta kepabeanan dan cukai yang mencapai Rp67,9 triliun. Namun tak seperti kinerja penerimaan pajak, penerimaan dari bea cukai turun 12,6% secara tahunan di kuartal pertama 2026.
Dari sisi perpajakan, Purbaya mengaku pemerintah terus memperkuat regulasi yang lebih adil dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Selain itu, penagihan piutang pajak juga dilakukan dengan mekanisme yang lebih efektif dan tata kelola yang lebih akuntabel.
&ldquo;Seluruh langkah tersebut diarahkan untuk memastikan bahwa pemerintah penerimaan yang diperoleh mencerminkan potensi ekonomi yang sesungguhnya,&rdquo; kata Purbaya.
Sementara dari sisi kepabeanan dan cukai, Purbaya mengatakan pemerintah telah menggunakan bantuan kecerdasan buatan (AI) untuk mendeteksi praktik under-invoicing, hingga peredaran cukai ilegal. Dalam penindakan, pihaknya juga telah bekerja sama dengan instansi terkait dan aparat penegak hukum.
Seperti disampaikan IDNFinancials.com sebelumnya, realisasi APBN pada kuartal pertama 2026 mengalami defisit Rp240,1 triliun. Hal ini disebabkan realisasi belanja negara yang melonjak 31,4% secara tahunan, menjadi Rp815 triliun. (KR)

Upaya ini sejalan dengan reformasi sektor perpajakan dan bea cukai, demi menambah penerimaan negara.

Purbaya ingatkan pegawai pajak dan bea cukai tak kebal hukum

JAKARTA &ndash; Pemerintah Indonesia mencatat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sejak awal tahun hingga 28 Februari 2026 telah mencapai Rp135,7 triliun.
Angka itu berasal dari realisasi penerimaan negara yang hanya mencapai Rp358 triliun, namun total belanja negara mencapai Rp493,8 triliun.
Pada periode yang sama tahun lalu, defisit APBN Indonesia untuk dua bulan pertama hanya mencapai Rp30,7 triliun.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan defisit telah mencapai 0,53% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sebagai catatan, pemerintah telah menetapkan agar APBN sampai akhir tahun ini tak lebih dari 2,68% terhadap PDB.
Purbaya menambahkan bahwa peningkatan signifikan terjadi pada belanja negara hingga Februari 2026, yang mencapai Rp493,8 triliun. Jumlah ini meningkat 41,9% secara tahunan atau dari periode yang sama tahun lalu.
Namun lonjakan itu, kata Purbaya, diimbangi oleh penerimaan pajak yang meningkat signifikan.
&ldquo;Sebagai indikasi awal, pengumpulan pajak di dua bulan pertama tahun 2026 ini tumbuh sebesar 30% di Januari maupun Februari, artinya stabil di sana.&rdquo; ungkap Purbaya, di kantornya pada Jumat (6/3) pekan lalu.
Pada bulan berikutnya, Purbaya memastikan penerimaan negara akan ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
&ldquo;Kita akan pastikan itu akan stabil terus ke depan,&rdquo; jelas Purbaya.
Perlu diketahui, Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,4% hingga 5,6% pada 2026. Sedangkan untuk jangka panjang, Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% hingga 2029 mendatang. (KR)

Defisit APBN per Februari 2026 lebih tinggi dari tahun lalu, yang mencapai Rp30,7 triliun.

APBN tekor Rp135,7 triliun per Februari 2026, setara 0,53% PDB

JAKARTA &ndash; Purbaya Yudha Sadewa, Menteri Keuangan mengatakan akan mengambilalih kepemilikan pabrik yang meneruskan praktik menyogok petugas pajak dan bea cukai agar menghindari setoran pajak ke negara. Hal itu disampaikan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan saat inspeksi mendadak (sidak) di salah satu pabrik baja yang disiarkan Youtube Metro TV, Kamis (5/1).
Hal itu disampaikan Purbaya merespon informasi yang diterima bahwa ada pemilik pabrik yang menyampaikan, &ldquo;lebih baik saya bayar petugas pajak atau bea cukai karena lebih murah disbanding kalau saya bayar pajak penuh. Dan, Indonesia tidak mungkin berubah, pejabat Indonesia bisa dibayar."
Menurut dia, adanya celah menyuap petugas pajak dan bea cukai akan menguntungkan bagi pemilik bisnis.&nbsp;
&ldquo;Untuk saya itu menghina negara, jadi saya harus datang dan memberikan pesan yang clear bahwa itu tidak benar. Kalau mereka melakukan itu terus, kita ambil alih pabriknya dengan segala cara,&rdquo; katanya.
Purbaya mengatakan masyarakat mesti waspada bila ada tawaran penjualan cash base tanpa PPN karena itu merugikan negara. &ldquo;Ke depan produsen yang sudah saya tangani, saya akan lihat konsumen mana yang membeli tanpa membayar PPN. Saya akan kejar juga nanti. Ini untuk perbaikan bangsa kita bersama,&rdquo; katanya.
Menurut Menkeu, kedatangannya melakukan sidak merespon informasi bahwa ada praktik penjualan baja langsung yang cash base tanpa membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Praktik itu, katanya, merugikan Kementerian Keuangan karena pendapatan pajak juga turun. &ldquo;Ini mengganggu pasar sehingga orang yang bermain fair dirugikan,&rdquo; ujarnya.
Dia manyampaikan bahwa praktik pengemplangan pajak tidak akan ada lagi hingga dua tahun ke depan. Potensi kerugian negara dengan praktik semacam itu mencapai Rp4 triliun per tahun. (LK)

Potensi kehilangan pajak dari praktik pengemplangan pajak mencapai Rp4 triliun setiap tahun.

Purbaya: Kita ambil alih pabriknya dengan segala cara

JAKARTA &ndash; Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjawab aspirasi pedagang barang bekas yang diimpor dari luar negeri atau dikenal dengan thrifting, yang cukup marak dalam beberapa tahun di Indonesia.
Purbaya&mdash;yang dilantik jadi Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani pada September kemarin, telah menerima aspirasi dari kelompok pedagang, yang berkomitmen untuk membayar pajak atas perdagangan produk thrifting.
Namun Purbaya menyebut regulasi di Indonesia saat ini sebagai produk ilegal, yang harus dibersihkan dari Indonesia.
&ldquo;Tidak ada hubungannya bayar pajak apa enggak, itu barang ilegal,&rdquo; kata Purbaya, dalam konferensi pers APBN Kita pada Kamis kemarin.
Namun di sisi lain, Purbaya mengakui bahwa saat ini banyak juga importir ilegal untuk barang dari China, yang nilainya bahkan melebihi perdagangan barang thrifting.
&ldquo;Ya nanti kita cegat di pelabuhan dan kita periksa lebih teliti lagi. Kita akan investigasi lebih dalam dari kasus yang ada,&rdquo; jelas Purbaya.
Menanggapi isu perdagangan thrifting, Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR, Adian Napitupulu, menyebut tujuan pemerintah Indonesia cukup baik dalam menjaga kinerja perdagangan di pasar domestik.
Namun Adian&mdash;yang juga merupakan pejabat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), menilai upaya baik pemerintah tidak didukung dengan data-data di lapangan.
&ldquo;Tidak mungkin ada teman-teman yang berjualan thrifting ketika negara mampu melaksanakan amanat konstitusi, memberikan lapangan pekerjaan yang layak,&rdquo; ungkap Adian.
Adian juga mengklaim bahwa tren saat ini menunjukkan 67% dari Gen-Z dan millenial cenderung lebih memilih produk thrifting, demi menjaga lingkungan dari dampak negatif industri tekstil.
&ldquo;Thrifting itu bagian dari upaya mereka untuk menyelamatkan air bersih. Ini datanya satu kaos katun butuh 2.700 liter air,&rdquo; ungkap Adian, tanpa merinci lembaga riset mana yang mengungkap data tersebut, dalam pemaparannya di BAM DPR.
Adian mengaku pihaknya akan membuka komunikasi dan diskusi dengan Menteri Keuangan, untuk mencari titik temu dalam menangani perdagangan barang thrifting di Indonesia.
Dalam tiga tahun terakhir, pemerintah Indonesia mencatat volume impor baju bekas&mdash;yang merupakan produk utama perdagangan barang thrifting, mencapai 7 ton pada 2021. Volume impor ini terus menunjukkan lonjakan hingga mencapai 3.600 ton pada 2024. (KR)

Sikap Purbaya yang enggan memungut pajak thrifting, menuai kritik dari politisi PDIP Adian Napitupulu.

Purbaya tolak pajak thrifting, politisi PDIP salahkan pemerintah

JAKARTA &ndash; Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali mencatatkan defisit sebesar Rp479,7 triliun sampai dengan Oktober 2025.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan pendapatan negara hingga Oktober telah mencapai Rp2.113,3 triliun. Capaian ini setara 73,7% terhadap outlook 2025.
&ldquo;Kinerja ini didorong oleh penerimaan pajak sebesar Rp1.708,3 triliun atau 71,6% dari outlook dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sebesar Rp402,4 triliun atau 84,3% dari outlook,&rdquo; kata Purbaya, dalam konferensi pers APBN Kita pada Kamis kemarin.
Namun dibandingkan dengan realisasi 2024 lalu, kinerja pendapatan negara menunjukkan penurunan. Pendapatan negara sepanjang Januari-Oktober 2024 mencapai 80,2% dari outlook APBN.
Dari sisi pengeluaran, belanja negara telah mencapai Rp2.593 triliun hingga Oktober. Realisasi ini setara 73,5% dari outlook APBN sampai dengan akhir tahun.
&ldquo;Belanja ini dimanfaatkan secara optimal untuk program prioritas, yang meliputi belanja pemerintah pusat Rp1.879,6 triliun dan transfer ke daerah Rp713,4 triliun,&rdquo; ungkap Purbaya.
Dengan realisasi tersebut, Purbaya menjelaskan posisi defisit APBN Indonesia hingga Oktober 2025 setara 2,02% terhadap PDB (Produk Domestik Bruto).
Namun Purbaya menilai posisi defisit ini masih dalam batas aman karena di bawah outlook APBN sebesar 2,78%.
&ldquo;PDB saat ini mencerminkan komitmen disiplin fiskal yang kuat,&rdquo; jelas Purbaya. (KR)

Penerimaan pajak sejak awal tahun hingga Oktober masih mencapai 70,2% dari outlook APBN 2025.

Penerimaan pajak seret, APBN tekor Rp479,7 triliun

JAKARTA &ndash; Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengenakan pajak atau cukai tambahan, sebelum ekonomi tumbuh 6% atau lebih.
Dalam konferensi pers yang digelar Jumat (14/11) kemarin, Purbaya menyatakan penambahan objek cukai belum menjadi prioritas pemerintah.
&ldquo;Sepertinya sekarang belum kita akan terapkan dalam waktu dekat,&rdquo; ujar Purbaya, menanggapi kabar rencana pungutan cukai untuk popok dan tisu basah sekali pakai.
Adapun prioritas pemerintah Indonesia saat ini, kata Purbaya, yaitu fokus pada stabilitas kebijakan fiskal. &ldquo;Sebelum ekonominya stabil saya enggak akan tambah pajak tambahan dulu. Ketika ekonomi sudah tumbuh 6% atau lebih baru kita pikir pajak-pajak tambahan,&rdquo; katanya.
Sebelumnya, rencana pungutan cukai untuk produk popok dan tisu basah menjadi sorotan publik, usai munculnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025, tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029.
PMK tersebut membahas potensi penerimaan, dengan memperluas basis pajak, kepabeanan, dan cukai. Di dalamnya juga disebut secara implisit mengenai potensi pengenaan cukai untuk produk popok serta alat makan dan minum sekali pakai.
Namun Purbaya menekankan sejauh ini pandangan pemerintah masih fokus pada stabilitas fiskal. &ldquo;Pandangan seperti itu enggak berubah,&rdquo; jelas Purbaya. (KR)

Menkeu Purbaya tegaskan fokus pemerintah saat ini menjaga stabilitas fiskal dan pertumbuhan ekonomi.