JAKARTA - Harga pangan global meningkat pada Maret seiring kenaikan biaya energi dan logistik akibat konflik di Timur Tengah, berdasarkan laporan Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO).
Indeks harga komoditas pangan naik 2,4% secara bulanan, melanjutkan kenaikan pada Februari yang menjadi yang pertama dalam lima bulan. Indeks ini mencakup harga sereal, gula, daging, produk susu, dan minyak nabati.
Dikutip&nbsp;theguardian, kenaikan terbesar terjadi pada minyak nabati dan gula, masing-masing naik 5% dan 7%. Tekanan harga dipicu lonjakan biaya bahan bakar, pupuk, dan listrik yang meningkatkan ongkos distribusi dan produksi pangan.
Gangguan pada jalur logistik turut memperburuk kondisi. Sekitar sepertiga pasokan pupuk global melewati Selat Hormuz yang kini terganggu akibat konflik. PBB memperkirakan harga pangan global dapat naik rata-rata 15% hingga 20% pada paruh pertama 2026 jika krisis berlanjut.
Laporan tersebut menyatakan, &ldquo;Indeks harga di seluruh kelompok komoditas sereal, daging, produk susu, minyak nabati, dan gula naik pada tingkat yang berbeda-beda, yang mencerminkan tidak hanya fundamental pasar yang mendasarinya tetapi juga respons terhadap harga energi yang lebih tinggi yang terkait dengan eskalasi konflik di Timur Dekat.&rdquo;
Harga gandum global naik 4,3% pada Maret, dipicu kondisi tanaman yang melemah di Amerika Serikat dan penurunan penanaman di Australia akibat mahalnya pupuk. Kenaikan ini tertahan oleh kondisi panen yang lebih baik di Eropa serta persaingan ekspor.
Di Inggris, tekanan harga mulai terasa di tingkat produsen. Food and Drink Federation memperkirakan harga pangan naik setidaknya 9% hingga akhir 2026, naik tajam dari proyeksi sebelumnya 3,2%.
Proyeksi tersebut bergantung pada asumsi pemulihan distribusi energi dan pembukaan kembali jalur pelayaran dalam waktu dekat, yang hingga kini belum pasti.
Produsen pangan di Inggris mulai menghadapi kenaikan biaya, terutama pada sektor hortikultura dan produk susu. Kenaikan harga energi mendorong biaya operasional, termasuk pemanasan rumah kaca.
Pemerintah Inggris mulai merespons. Menteri Keuangan Rachel Reeves bertemu dengan sejumlah peritel besar untuk membahas langkah menekan biaya hidup dan menjaga stabilitas rantai pasok.
Survei Bank of England menunjukkan perusahaan memperkirakan kenaikan harga sebesar 3,7% dalam 12 bulan ke depan, naik dari 3,4% pada Februari. Ekspektasi inflasi juga meningkat dari 3% menjadi 3,5%, menandakan tekanan harga masih berlanjut.(DH)

Konflik Timur Tengah dorong biaya energi naik dan picu lonjakan harga pangan global.

Krisis Timur Tengah angkat harga pangan dan tekan konsumen

JAKARTA - Arab Saudi memberlakukan larangan impor unggas dan telur konsumsi dari 40 negara serta pembatasan parsial terhadap wilayah tertentu di 16 negara lainnya. Kebijakan ini diterapkan sebagai langkah pencegahan untuk melindungi kesehatan masyarakat dan menjaga keamanan pangan domestik.
Dikutip gulfnews (24/02), otoritas pangan Arab Saudi menyatakan kebijakan tersebut akan ditinjau secara berkala sesuai perkembangan kesehatan global dan pembaruan epidemiologi. Sejumlah larangan telah berlaku sejak 2004, sementara lainnya diterapkan bertahap berdasarkan penilaian risiko dan laporan internasional terkait penyakit hewan, khususnya wabah flu burung patogenik tinggi.
Negara yang dikenai larangan penuh impor unggas dan telur meliputi:
<ul>
<li>Afghanistan</li>
<li>Azerbaijan</li>
<li>Jerman</li>
<li>Indonesia</li>
<li>Iran</li>
<li>Bosnia dan Herzegovina</li>
<li>Bulgaria</li>
<li>Bangladesh,</li>
<li>Taiwan</li>
<li>Djibout,</li>
<li>Afrika Selatan</li>
<li>China</li>
<li>Irak</li>
<li>Ghana</li>
<li>Palestina</li>
<li>Vietnam</li>
<li>Kamboja</li>
<li>Kazakhstan</li>
<li>Kamerun</li>
<li>Korea Selatan</li>
<li>Korea Utara</li>
<li>Laos</li>
<li>Libya</li>
<li>Myanmar</li>
<li>Inggris</li>
<li>Mesir</li>
<li>Meksiko</li>
<li>Mongolia</li>
<li>Nepal</li>
<li>Niger</li>
<li>Nigeria</li>
<li>India</li>
<li>Hong Kong</li>
<li>Jepang</li>
<li>Burkina Faso</li>
<li>Sudan</li>
<li>Serbia</li>
<li>Slovenia</li>
<li>Pantai Gading</li>
<li>Montenegro.</li>
</ul>
Sementara itu, pembatasan parsial diberlakukan terhadap wilayah tertentu di Australia, Amerika Serikat, Italia, Belgia, Bhutan, Polandia, Togo, Denmark, Rumania, Zimbabwe, Prancis, Filipina, Kanada, Malaysia, Austria, serta Republik Demokratik Kongo.
Otoritas menegaskan larangan sementara tidak berlaku bagi produk unggas yang telah melalui proses pemanasan (heat-treated), selama memenuhi standar kesehatan dan keselamatan yang ditetapkan.
Produk tersebut wajib disertai sertifikat resmi yang memastikan proses pengolahan mampu menonaktifkan virus flu burung dan Newcastle disease, serta berasal dari fasilitas yang telah disetujui di negara pengekspor.(DH)

Larangan impor unggas dan telur diberlakukan Saudi untuk cegah flu burung dan jaga keamanan pangan.

Arab Saudi larang impor unggas dari Indonesia dan 39 negara lain

JAKARTA &ndash; Presiden Prabowo Subianto menugaskan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) membangun kemitraan strategis dengan tiga BUMN guna peningkatan produksi pangan nasional.
&ldquo;Presiden Prabowo memberikan arahan khusus mengenai kemitraan strategis antara BRIN dan PT Agrinas,&rdquo; kata Arif Satria, Kepala BRIN dalam konferensi pers di Istana Negara dikutip Selasa (25/11).
Arif Satria menyampaikan bahwa PT Agrinas harus menjadi mitra dalam hilirisasi, inovasi maupun riset nasional. &ldquo;Sehingga PT Agrinas Palma Nusantara, PT Agrinas Pangan Nusantara, PT Agrinas Jaladri Nusantara mendapatkan teknologi terkini untuk meningkatkan produksi pangan,&rdquo; katanya.
Presiden Prabowo Subianto, katanya, menekankan agar swasembada pangan dapat terealisasi dan komoditi yang diproduksi diperluas tidak hanya pada komoditi padi dan jagung. Tindak lanjut dari rencana itu, maka BRIN akan membentuk pusat penelitian baru guna memperkuat produksi protein nasional.
&ldquo;Kami akan segera membentuk pusat penelitian perikanan tangkap untuk bisa menunjang target peningkatan produksi untuk protein ini,&rdquo; kata Arif Satria. (LK)

BRIN akan gandeng tiga BUMN pangan guna peningkatan produksi pangan nasional.