JAKARTA - Pemerintah Indonesia terus mempercepat agenda transisi energi nasional melalui berbagai langkah strategis, mulai dari pengembangan energi baru terbarukan berskala besar hingga pemanfaatan teknologi rendah emisi di sektor transportasi dan industri.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pemerintah tengah menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus menurunkan ketergantungan pada energi fosil.
Salah satu program utama yang tengah didorong adalah pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan kapasitas hingga 100 gigawatt (GW). Proyek ini menjadi bagian dari upaya memperluas pemanfaatan energi bersih di seluruh Indonesia.
&ldquo;Transisi energi kita sedang melaju dengan kecepatan penuh. Kita tengah membangun PLTS 100 GW,&rdquo; ujar Bahlil, dalam keterangan tertulis di laman resmi esdm.go.id, Jumat (8/5).
Selain pengembangan energi surya, pemerintah juga mendorong pemanfaatan energi alternatif lain seperti hidrogen, amonia, dan nuklir sebagai bagian dari diversifikasi sumber energi masa depan.
Di sektor konsumsi energi, pemerintah memperluas elektrifikasi melalui kendaraan listrik (EV) serta penggunaan kompor induksi untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil di tingkat rumah tangga.
Langkah lain yang ditempuh adalah penerapan kebijakan efisiensi energi, moratorium pembangunan PLTU baru, serta pengembangan teknologi penangkapan karbon seperti CCS/CCUS untuk menekan emisi dari sektor industri dan pembangkit listrik.
Bahlil menegaskan bahwa seluruh program tersebut membutuhkan kolaborasi lintas sektor, baik pemerintah, swasta, maupun mitra internasional, agar target transisi energi dapat tercapai secara berkelanjutan.
&ldquo;Kita juga sedang mendorong pemanfaatan tenaga surya untuk menjadi PLTS 100 GW untuk mengurangi pemakaian fosil. Tentu ini memerlukan kolaborasi dari banyak pihak untuk menyelesaikan tugas tersebut,&rdquo; pungkasnya.
Di tengah meningkatnya kebutuhan energi dan tantangan perubahan iklim global, negara-negara ASEAN mulai menatap sumber energi bersih sebagai masa depan kawasan.
Bagi Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara, transisi menuju energi baru terbarukan bukan lagi sekadar wacana, melainkan langkah strategis untuk membangun ketahanan energi kawasan dan menghadirkan kesejahteraan yang lebih merata.
Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa subkawasan memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan energi baru terbarukan, mulai dari tenaga air, surya, angin, hingga lahan subur yang belum dimanfaatkan secara optimal.
Potensi tersebut, merupakan salah satu modal utama dalam mendukung transisi energi di subkawasan.
"Pertanyaannya adalah apakah kita siap untuk bertindak berdasarkan potensi tersebut. Bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan subregional kita, tetapi juga untuk berkontribusi pada transisi energi ASEAN," kata Presiden dalam pidatonya di di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Khusus Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) di Cebu, Filipina, Kamis (7/5) waktu setempat. (DK)
Di tengah meningkatnya kebutuhan energi dan tantangan perubahan iklim global, negara-negara ASEAN mulai menatap sumber energi bersih sebagai masa depan kawasan. 
Hamparan sinar matahari di wilayah tropis, aliran sungai-sungai besar, hingga potensi angin di kawasan pesisir menjadi kekuatan baru yang diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan. 
Bagi Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara, transisi menuju energi baru terbarukan bukan lagi sekadar wacana, melainkan langkah strategis untuk membangun ketahanan energi kawasan dan menghadirkan kesejahteraan yang lebih merata.
Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa subkawasan memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan energi baru terbarukan, mulai dari tenaga air, surya, angin, hingga lahan subur yang belum dimanfaatkan secara optimal.
Potensi tersebut, merupakan salah satu modal utama dalam mendukung transisi energi di subkawasan.
"Pertanyaannya adalah apakah kita siap untuk bertindak berdasarkan potensi tersebut. Bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan subregional kita, tetapi juga untuk berkontribusi pada transisi energi ASEAN," kata Presiden dalam pidatonya di di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Khusus Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) di Cebu, Filipina, Kamis (7/5) waktu setempat.

Pemerintah genjot transisi energi lewat PLTS 100 GW, EV, dan teknologi hidrogen.

Pemerintah percepat transisi energi, dari PLTS 100 GW hingga hydrogen

JAKARTA &ndash; Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menanggapi kabar mengenai industri panel surya nasional yang terdampak kebijakan tarif bea masuk tinggi dari Amerika Serikat (AS).
AS diketahui menetapkan tarif impor panel surya asal Indonesia di kisaran 85,99% hingga 143,30%, seperti dikutip dari Bisnis.
Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, mengatakan pemerintah akan mengantisipasi dampak kebijakan tersebut dengan memperkuat pasar dalam negeri.
Salah satu strateginya adalah program pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) yang akan tersebar di seluruh Indonesia.
Menurut Yuliot, industri panel surya nasional berpeluang besar untuk memasok kebutuhan proyek PLTS tersebut, sehingga dapat menggantikan ketergantungan pada pasar ekspor.
&ldquo;Jadi kita juga melihat itu volume yang diekspor ke Amerika itu berapa, dan yang dikenakan tarif itu kira-kira berapa banyak volumenya. Arahan Presiden bagaimana kita mempercepat PLTS 100 gigawatt untuk kebutuhan dalam negeri, jadi ini akan berimbang,&rdquo; ujarnya di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (24/4).
Ia menambahkan, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) saat ini tengah merinci rencana pembangunan PLTS 100 GW tersebut.
Tahap awal akan diprioritaskan sebesar 17 GW sebelum dilanjutkan secara bertahap hingga target penuh tercapai.
&ldquo;Prioritasnya 17 GW terlebih dahulu, kemudian secara bertahap dipenuhi sampai 100 GW,&rdquo; jelasnya.
Sebelumnya, pemerintah AS memutuskan pengenaan tarif impor setelah melakukan investigasi terhadap produk sel fotovoltaik silikon kristal dari beberapa negara, termasuk Indonesia, India, dan Laos.
Di Indonesia, beberapa produsen dikenakan tarif berbeda, dengan tarif tertinggi mencapai 143,30%, yang dikenakan kepada PT Blue Sky Solar Indonesia.
PT REC Energi Matahari Indonesia dikenakan tarif 85,99%, sementara produsen lainnya terkena tarif sekitar 104,38%.
Departemen Perdagangan AS mencatat, ekspor panel surya Indonesia ke pasar AS telah berlangsung sejak 2022.
Pada tahun tersebut, volume impor mencapai 499,11 watt senilai US$177,53 juta. Pada 2023 meningkat menjadi 521,85 watt senilai US$171,9 juta, dan melonjak hingga 1,8 miliar watt pada 2024 dengan nilai US$415 juta.
Tarif baru ini akan mulai diberlakukan pada 6 Juli 2026, bersamaan dengan hasil investigasi anti-dumping terhadap produk dari India, Indonesia, dan Laos.
Selain Indonesia, produsen dari India juga dikenakan tarif hingga 125,87%, sementara Laos dikenakan tarif lebih rendah yakni 80,67% untuk seluruh produsen di negara tersebut. (DK/ZH)

AS kenakan tarif panel surya hingga 143%, ESDM dorong pasar domestik PLTS 100 gigawatt.

AS naikkan tarif panel surya, ESDM dorong PLTS 100 gigawatt

JAKARTA - Indonesia diperkirakan memerlukan investasi sekitar US$31 miliar hingga 2030 dan US$92 miliar hingga 2050 untuk mendukung transisi energi bersih di sektor pembangkit listrik captive, menurut laporan terbaru Just Energy Transition Partnership (JETP).
Sektor pembangkit listrik captive, yakni pembangkit yang dibangun industri untuk kebutuhan listrik sendiri, tumbuh pesat dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan ini menyusul tingginya permintaan kawasan industri nikel di Indonesia.
Seperti dikutip Reuter, Jumat (19/12), Sekretariat JETP Indonesia mencatat kapasitas pembangkit captive telah mencapai 25,9 gigawatt (GW) pada 2024, namun lebih dari 75% berbahan bakar batu bara.
Selain itu, sekitar 11 GW kapasitas tambahan saat ini berada dalam berbagai tahap pengembangan, yang sebagian besar juga akan menggunakan batu bara.
Investasi hingga 2030 akan fokus pada pengembangan energi terbarukan dan sistem penyimpanan baterai, dengan&nbsp;Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan tenaga air sebagai kontributor utama.
Laporan tersebut juga merekomendasikan penggunaan gas sebagai bahan bakar transisi pada kondisi tertentu, peningkatan efisiensi sistem, serta penguatan integrasi energi terbarukan.
Dengan langkah-langkah tersebut, porsi energi terbarukan dalam pembangkit captive diproyeksikan meningkat dari 9% pada 2024 menjadi 34% pada 2030, lalu naik menjadi 55% pada 2040 dan lebih dari 80% pada 2050.
Implementasi ini diperkirakan mampu menurunkan emisi karbon hingga 75% pada 2030 dibandingkan skenario dasar.
Sektor captive sebelumnya tidak termasuk dalam rencana dekarbonisasi Indonesia tahun 2023 di bawah kerangka JETP, sebuah inisiatif pendanaan yang didukung negara-negara G7 untuk membantu negara berkembang menekan emisi karbon.
Pada awal tahun ini, Amerika Serikat (AS) menarik diri dari kesepakatan JETP dengan Indonesia, Afrika Selatan, dan Vietnam.
Laporan&nbsp;JETP Captive Scenario&nbsp;bersifat tidak mengikat, namun umumnya disusun melalui koordinasi dengan pejabat pemerintah. Meski Indonesia, sebagai salah satu produsen batu bara terbesar dunia, telah memperoleh komitmen pendanaan lebih dari US$20 miliar melalui skema JETP, realisasi penyalurannya masih berjalan lambat.
JETP menekankan bahwa dana yang tersedia saat ini hanya mencakup sebagian kecil dari kebutuhan investasi. Oleh karena itu, JETP menilai keberhasilan transisi energi akan bergantung pada kemampuan Indonesia, dalam menghimpun pembiayaan yang jauh lebih besar dari berbagai sumber. (DK/KR)

JETP juga menilai Indonesia perlu US$92 miliar untuk dekarbonisasi listrik captive hingga 2050.

JETP: RI butuh US$31 miliar untuk transisi energi hingga 2030

JAKARTA - PT Chandra Daya Investasi Tbk (CDIA) melalui anak usahanya yaitu PT Krakatau Chandra Energi (KCE), telah mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 4,7 Megawatt-peak (MWp) di Cilegon.
Fasilitas ini memulai Commercial Operation Date (COD) pada 17 November 2025, lebih cepat satu minggu dari target awal.
Presiden Direktur CDIA, Fransiskus Ruly Aryawan, menegaskan bahwa pengoperasian PLTS itu merupakan wujud komitmen perusahaan dalam menyediakan infrastruktur energi yang efisien, bersih, dan berkelanjutan bagi industri nasional.
&ldquo;Proyek ini juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang CDI Group dalam memperkuat pilar energi melalui transisi energi baru dan terbarukan (EBT),&rdquo; ujarnya, dalam keterangan tertulis, Senin (24/11).
Dengan beroperasinya PLTS baru ini, total kapasitas terpasang energi surya CDIA naik menjadi 11 MWp. Seluruh energi yang dihasilkan akan dialirkan untuk memenuhi kebutuhan listrik Kawasan Industri Krakatau di Cilegon, Banten, sekaligus memperkuat posisinya sebagai kawasan industri strategis nasional.
Proyek PLTS ground-mounted tersebut berada di atas lahan 5 hektare yang sebelumnya tidak produktif, kini dikonversi menjadi aset energi hijau.
Fasilitas ini diharapkan mampu mengurangi emisi karbon hingga 5.086,74 ton CO₂eq per tahun, setara dengan penyerapan lebih dari 243 ribu pohon.
PLTS ini dirancang dengan teknologi panel surya dan inverter berstandar internasional untuk memastikan ketahanan operasional dan efisiensi jangka panjang.
Dalam sebulan terakhir, harga saham CDIA turun tipis 0,54% ke level Rp1.855. Namun harga saham CDIA telah naik 1,92% dalam lima hari terakhir, serta naik 2,77% pada perdagangan hari ini hingga pukul 13.57 WIB. (DK/KR)

Anak usaha CDIA mengoperasikan PLTS di Cilegon, menambah total kapasitas terpasang jadi 11 MWp.