JAKARTA - Meta Platforms Inc. menguji integrasi pembayaran stablecoin ke dalam aplikasi-aplikasinya, seiring meningkatnya penggunaan mata uang digital dalam transaksi daring. Pengujian dilakukan melalui sistem pembayaran Meta yang sudah berjalan.
Dikutip dari Bloomberg (25/02), uji coba tersebut berskala kecil dan terfokus. Meta menggunakan stablecoin yang sudah beredar di pasar, menurut sumber yang mengetahui rencana tersebut dan menolak disebutkan namanya karena membahas produk yang belum diumumkan secara resmi.
Sumber tersebut juga tidak mengungkap stablecoin apa saja yang digunakan dalam pengujian. Meta memilih tidak merinci detail teknis maupun cakupan pengguna dalam fase awal ini.
Meta menegaskan tidak memiliki rencana untuk menerbitkan stablecoin sendiri. Juru bicara Meta, Andy Stone, menyampaikan dalam unggahan di X,&nbsp;&ldquo;Ini tentang memungkinkan individu dan bisnis untuk melakukan pembayaran di platform kami menggunakan metode pilihan mereka.&rdquo;
Juru bicara Meta lainnya menolak memberikan komentar tambahan dan merujuk pada pernyataan Stone tersebut. Media kripto Coindesk sebelumnya melaporkan upaya Meta terkait pemanfaatan stablecoin.
Sebelumnya, Meta sempat mengembangkan stablecoin sendiri bernama Libra, yang kemudian berganti nama menjadi Diem. Proyek tersebut dihentikan pada 2022 setelah menghadapi penolakan dari regulator dan pembuat kebijakan di berbagai negara.
Penolakan itu didorong oleh kekhawatiran atas isu privasi Meta serta potensi risiko jika perusahaan teknologi besar menerbitkan mata uang sendiri yang dapat menyaingi peran bank sentral.
Langkah terbaru Meta berlangsung di tengah pesatnya pertumbuhan pasar stablecoin global. Nilai stablecoin yang beredar telah melampaui US$300 miliar, didukung oleh regulasi baru di Amerika Serikat setelah Presiden Donald Trump menandatangani kerangka federal pertama untuk penerbit stablecoin pada Juli.(DH)

Meta menguji sistem pembayaran berbasis stablecoin tanpa mengembangkan koin digital sendiri.

Meta uji sistem pembayaran di apikasi memakai stablecoin 

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) dan Bank of Korea (BoK) melanjutkan kerja sama pengembangan layanan pembayaran QR lintas negara yang ditargetkan mulai beroperasi pada April 2026.
Berdasarkan keterbukaan informasi Bank Indonesia, kedua bank sentral telah meninjau kemajuan interkoneksi sistem pembayaran berbasis QR dan sepakat mempererat kolaborasi untuk memastikan implementasi berjalan lancar. Proyek ini merupakan kelanjutan kerja sama bilateral yang dimulai sejak 2023 dan diperkuat melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pada Juli 2024.
Layanan tersebut memungkinkan masyarakat Indonesia dan Korea Selatan melakukan pembayaran langsung di merchant masing-masing negara menggunakan aplikasi pembayaran domestik, tanpa perlu penukaran mata uang tunai.
Skema ini juga terintegrasi dengan kerangka Local Currency Transaction (LCT) yang telah berlaku sejak September 2024, sehingga diharapkan dapat menekan biaya konversi valuta asing serta biaya transaksi.
BI menilai kemudahan pembayaran lintas batas ini akan mendukung aktivitas ekonomi riil, termasuk perdagangan, pariwisata, dan konsumsi antara kedua negara. Ke depan, kedua bank sentral akan membahas pengembangan fitur tambahan serta perluasan penggunaan QR lintas negara di lebih banyak kanal pembayaran.(DH)

Layanan itu membuat masyarakat Indonesia dan Korea Selatan bisa membayar pakai aplikasi domestik.

Indonesia dan Korsel sediakan pembayaran lintas negara berbasis QR

JAKARTA- Manajemen PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) batal memberikan penjelasan terkait kewajiban pembayaran sukuk dan rasio keuangan tahun 2023 dan 2024 karena tidak mencapai kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Sukuk (RUPSU).&nbsp;Mengutip keterbukaan informasi pada Sabtu (13/12), Ngatemin, Sekretaris Perusahaan WIKA menyampaikan bahwa pemungutan suara dalam RUPSU tidak memenuhi ketentuan kuorum pengambilan keputusan. &ldquo;Keputusan yang sah dan mengikat harus disetujui 75% dari jumlah sukuk yang hadir dalam RUPSU,&rdquo; katanya.
RUPSU yang berlangsung kemarin (11/12) tadinya menjadwalkan tiga agenda antara lain, penjelasan atas kelalaian tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran kembali Sukuk Mudharabah Keberlanjutan III Tahap I 2022 seri A dan kewajiban keuangan dalam laporan keuangan tahun 2023 dan 2024, serta penentuan sikap pemegang sukuk mudharabah terkait kelalaian kewajiban pembayaran kembali sukuk.
Pemegang sukuk mudharabah yang hadir mewakili 253,20 miliar yang bernilai Rp253,20 miliar atau 89,846% dari total keseluruhan nilai sukuk Rp281,81 miliar. Dari jumlah itu, pemegang sukuk yang mewakili 106 miliar atau sebanyak 41,846% tidak setuju dengan tiga agenda RUPSU dan jumlah pemegang sukuk yang mewakili 147,2 miliar atau 58,136% setuju atas usulan agenda RUPSU. (LK)

RUPSU gagal meraih dukungan suara atas tiga usulan agenda pertemuan.