JAKARTA - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan bahwa pemerintah tidak menaikkan tarif pajak bagi pelaku UMKM.
Penegasan tersebut disampaikan untuk merespons kekhawatiran masyarakat terkait perubahan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026.
Menurut Maman, pemerintah tetap mempertahankan berbagai insentif perpajakan bagi UMKM guna menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung keberlangsungan usaha kecil di seluruh Indonesia.
&ldquo;Tidak ada perubahan maupun kenaikan pajak UMKM. Insentif perpajakan bagi UMKM tetap sama seperti sebelumnya,&rdquo; ujar Maman dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (3/6).
Ia menjelaskan bahwa skema perpajakan yang berlaku saat ini tidak mengalami perubahan. Pelaku usaha dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun tetap dibebaskan dari pajak.
Sementara itu, UMKM dengan omzet hingga Rp4,8 miliar per tahun masih dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5% dari total omzet.
Perubahan utama dalam PP Nomor 20 Tahun 2026 justru memberikan kepastian hukum yang lebih besar bagi pelaku usaha.
Jika sebelumnya fasilitas tarif PPh Final 0,5% harus diperpanjang secara berkala, kini kebijakan tersebut ditetapkan berlaku secara permanen.
&ldquo;Dulu fasilitas ini diperpanjang setiap tahun. Sekarang tidak lagi dibatasi, sehingga pelaku UMKM dapat lebih fokus mengembangkan usaha tanpa khawatir terhadap perubahan regulasi tahunan,&rdquo; kata Maman.
Meski demikian, pemerintah tetap memperketat pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan fasilitas perpajakan.
Berdasarkan hasil evaluasi, ditemukan praktik pemecahan badan usaha menjadi beberapa entitas kecil untuk memperoleh tarif PPh Final 0,5%.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah menetapkan aturan yang lebih tegas. Usaha perseorangan dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar tetap dapat menikmati tarif PPh Final 0,5%.
Sementara itu, badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan Commanditaire Vennootschap (CV) akan dikenakan pajak berdasarkan laba bersih.
Khusus bagi PT dan CV dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun, pemerintah memberikan insentif berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif pajak normal badan usaha yang saat ini sebesar 22%.
&ldquo;Insentif ini ditujukan bagi pelaku usaha yang benar-benar masuk kategori UMKM. Sedangkan usaha dengan omzet di atas Rp4,8 miliar harus mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku secara proporsional,&rdquo; tegasnya.
Pemerintah berharap kebijakan permanen tarif PPh Final 0,5% dapat memperkuat iklim usaha dan investasi UMKM nasional.
Selain itu, kepastian regulasi ini diharapkan membantu pelaku usaha dalam menyusun strategi dan rencana bisnis jangka panjang secara lebih optimal. (DK)

Pemerintah menegaskan pajak UMKM tidak naik, PPh final 0,5% tetap dan kini berlaku permanen hari ini

Pemerintah tegaskan pajak UMKM tidak naik, PPh 0,5% permanen

JAKARTA &ndash; Pemerintah memastikan harga beras dalam program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tetap tidak berubah meskipun nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mengalami pelemahan.
Seperti dikutip dari ANTARA pada hari Kamis (28/5), kebijakan tersebut ditegaskan sebagai bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi global.
Direktur SPHP Badan Pangan Nasional (Bapanas), Maino Dwi Hartono, mengatakan fluktuasi kurs dolar AS tidak akan memengaruhi harga beras SPHP yang saat ini disubsidi pemerintah.
&ldquo;Pemerintah memastikan pergerakan nilai tukar dolar AS tidak berdampak pada harga beras SPHP,&rdquo; ujar Maino.
Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, sebagaimana keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Selain menjaga harga tetap stabil, pemerintah melalui Perum Bulog juga memastikan kualitas beras SPHP tetap terjaga.
Meski pelemahan rupiah berpotensi memengaruhi berbagai sektor, termasuk pangan, harga beras SPHP tetap dipertahankan karena merupakan bagian dari program intervensi pemerintah.
Saat ini, harga beras SPHP dipatok sebesar Rp12.500 per kilogram untuk wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi.
Sementara itu, harga di wilayah Sumatera lainnya, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan ditetapkan Rp13.100 per kilogram. Adapun harga di Maluku dan Papua mencapai Rp13.500 per kilogram.
Untuk mendukung program tersebut, Bapanas mengalokasikan anggaran sebesar Rp4,97 triliun pada 2026. Dana tersebut diperkirakan cukup untuk memberikan subsidi terhadap sekitar 828 ribu ton beras.
Pemerintah juga menetapkan aturan baru terkait pembelian beras SPHP. Konsumen diperbolehkan membeli maksimal lima kemasan berukuran 5 kilogram, sedangkan untuk kemasan 2 kilogram dibatasi hingga dua kemasan.
Beras SPHP yang telah dibeli juga tidak diperkenankan untuk dijual kembali.
Menurut Maino, kebijakan pembatasan pembelian tersebut dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan pelaku usaha kecil, seperti pedagang nasi goreng dan warung makan, yang bergantung pada pasokan beras SPHP.
Di sisi lain, pemerintah meningkatkan batas pembelian bagi mitra Bulog dari sebelumnya 2 ton menjadi 5 ton pada 2026.
Kebijakan ini diharapkan dapat memperlancar distribusi, menjaga ketersediaan pasokan di pasar, serta mempermudah pelaku usaha memperoleh stok beras.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan Indonesia telah mencapai swasembada beras dan mengingatkan pelaku pasar agar tidak melakukan praktik manipulasi yang dapat mengganggu stabilitas harga.
Saat ini, cadangan beras pemerintah yang dikelola oleh Perum Bulog tercatat mencapai 5,3 juta ton, menjadi yang tertinggi dalam sejarah Indonesia dan menjadi modal penting untuk menjaga stabilitas pasokan serta harga beras nasional. (BS)

Pemerintah mempertahankan harga beras SPHP meski rupiah melemah terhadap dolar AS

Pemerintah jaga harga beras tetap stabil meski rupiah melemah

JAKARTA &ndash; Pemerintah Indonesia menawarkan 118 wilayah kerja (WK) minyak dan gas bumi (migas) potensial sebagai bagian dari upaya meningkatkan produksi energi nasional.
Seperti dikutip dari The Star pada hari Jumat (29/5), langkah ini dilakukan melalui percepatan kegiatan eksplorasi skala besar serta optimalisasi sumur dan infrastruktur migas yang belum dimanfaatkan secara maksimal.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan inisiatif tersebut pada Jumat (29/5).
Program ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus meningkatkan investasi di sektor hulu migas.
Berdasarkan data per 20 Mei 2026, sebanyak 25 dari total 118 wilayah kerja potensial tersebut telah menarik minat investor atau telah memasuki tahap penandatanganan kontrak.
Sementara itu, 43 wilayah lainnya masih berada dalam proses studi bersama (joint study) antara pemerintah dan calon investor.
Adapun wilayah kerja yang tersisa masih memiliki peluang untuk ditawarkan dalam skema studi bersama maupun penunjukan langsung sebagai wilayah kerja migas baru di masa mendatang.
Kementerian ESDM menilai masih terdapat potensi besar yang dapat dikembangkan dari sejumlah cekungan migas di Indonesia.
Karena itu, pemerintah terus mendorong percepatan eksplorasi guna menemukan cadangan baru yang dapat menopang target produksi jangka panjang.
Selain membuka wilayah kerja baru, pemerintah juga memprioritaskan optimalisasi struktur dan sumur migas yang saat ini tidak aktif (idle).
Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan produksi tanpa harus sepenuhnya bergantung pada penemuan lapangan baru.
Langkah ini sejalan dengan target pemerintah untuk meningkatkan produksi migas nasional di tengah kebutuhan energi domestik yang terus bertumbuh dan tantangan penurunan produksi dari lapangan-lapangan migas yang telah matang. (BS)

Pemerintah membuka 118 wilayah kerja migas baru guna meningkatkan produksi nasional

Indonesia tawarkan 118 wilayah kerja migas untuk genjot produksi

JAKARTA &ndash; Bank Indonesia mengungkapkan jumlah uang beredar dalam arti luas (M2) pada Maret 2026 tumbuh mencapai Rp10.355,1 triliun.
Jumlah itu meningkat 9,7% secara tahunan, serta lebih tinggi dari pertumbuhan Februari 2026 yang mencapai 8,7%.
Direktur Departemen Komunikasi BI, Anton Pitono, menyebut kenaikan itu ditopang pertumbuhan uang beredar sempit (M1) sebesar 14,4% secara tahunan. Sementara itu, uang kuasi yang mencakup tabungan dan deposito tumbuh 5,2%.
&ldquo;Perkembangan M2 pada Maret 2026 terutama dipengaruhi oleh tagihan bersih kepada Pemerintah Pusat (Pempus) dan penyaluran kredit,&rdquo; jelas Anton, dalam keterangan yang disampaikan pada Kamis (23/4) kemarin.
Data BI menyebut tagihan bersih ke pemerintah pusat melonjak 39,2% secara tahunan, lebih tinggi dari pertumbuhan Februari 2026 yang mencapai 25,6%.
Di sisi lain, angka penyaluran kredit tumbuh 8,9% secara tahunan pada Maret, menjadi Rp8.516 triliun. Pertumbuhan relatif stabil dari pada bulan sebelumnya.
&ldquo;Tetap positifnya penyaluran kredit terutama didorong oleh penyaluran kredit kepada debitur korporasi dan perorangan, yang tumbuh masing-masing 14% dan 3%,&rdquo; tulis BI dalam laporannya.
Sejalan dengan kinerja pertumbuhan kredit, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Maret 2026 tumbuh 10,7% secara tahunan, menjadi Rp9.685,5 triliun.
Pertumbuhan ini melampaui periode Februari 2026, di mana penghimpunan DPK hanya tumbuh 9,2% menjadi Rp9.447 triliun. (KR)
Apa Artinya?
Menurut seorang analis, data uang beredar ini dalam konteks siklus ekonomi bisa dibaca dalam beberapa segi.
Pertama. Growth M1 yang lebih tinggi dari M2 mencerminkan percepatan uang di rekening giro dan kas dibanding deposito. &ldquo;Ini dapat mengindikasikan aktivitas transaksi yang masih berlangsung, atau meningkatnya preferensi likuiditas di tengah ketidakpastian.&rdquo;
Kedua. Kenaikan &ldquo;government operations&rdquo; yang tercermin dari lonjakan tagihan bersih ke pemerintah pusat kemugkinan berkaitan dengan siklus fiskal, termasuk periode pembayaran pajak serta tingginya penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) pada kuartal berjalan.
Ketiga. Pelemahan kredit individu terutama berkaitan dengan moderasi permintaan di sektor otomotif dan properti. "Saya duga pelemahan kredit terutama didorong oleh dua sektor tersebu, yang tidak serta-merta dapat diartikan sebagai penurunan konsumsi agregat secara keseluruhan."
Keempat. Pertumbuhan DPK yang lebih tinggi dibanding kredit mencerminkan kondisi likuiditas perbankan yang masih longgar, namun disertai melambatnya permintaan kredit baik dari korporasi maupun rumah tangga. (KR/MT)

Likuiditas meningkat didorong kenaikan tagihan ke pemerintah pusat dan pertumbuhan kredit.

Uang beredar naik 9,7% jadi Rp10.355 triliun, apa artinya?

JAKARTA - Departemen Keuangan utang lagi dengan cara melelang sembilan seri Surat Utang Negara (SUN) yang digelar pemerintah pada 31 Maret 2026 dengan mayoritas bid-to-cover ratio (BCR) di bawah 2.
Dengan myoritas BCR di bawah 2, artinya permintaan investor tidak terlalu kuat dibanding jumlah yang ditawarkan, sehingga pemerintah harus mengakomodasi permintaan yield yang lebih tinggi dari investor.Berdasarkan siaran pers Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Selasa (31/3), hal ini mencerminkan minat investor yang masih moderat cenderung hati-hati, di tengah kondisi pasar yang belum sepenuhnya kondusif.Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan menyerap dana sebesar Rp40 triliun dari total penawaran masuk Rp58,22 triliun.Sebagai informasi, BCR menunjukkan perbandingan antara jumlah penawaran dengan dana yang dimenangkan, semakin tinggi angkanya, semakin kuat permintaan investor.Dari hasil lelang, terlihat bahwa minat investor tidak merata di semua tenor.Seri jangka pendek justru banyak diminati, sementara obligasi tenor panjang menunjukkan permintaan yang relatif tipis.Seri dengan permintaan paling kuat adalah SPN01260502 (penerbitan baru) yang mencatat BCR sekitar 4,75.Tingginya rasio ini menunjukkan besarnya minat investor terhadap instrumen jangka pendek, dengan pemerintah menyerap Rp1 triliun dari total penawaran Rp4,75 triliun, pada yield 4,90% dan jatuh tempo 2 Mei 2026.Selain itu, seri FR0106 (pembukaan kembali) juga mencatat minat cukup kuat dengan BCR sekitar 2,89.Pemerintah menyerap Rp1,7 triliun dari penawaran Rp4,91 triliun, dengan yield rata-rata 6,93934% dan jatuh tempo 15 Agustus 2040.Sementara itu, Seri FR0108 misalnya mencatat BCR sekitar 1,65 dengan penyerapan Rp7,4 triliun dari penawaran Rp12,22 triliun (yield 6,86968%, jatuh tempo 15 April 2036).Namun demikian, sebagian besar seri SUN lainnya menunjukkan permintaan yang relatif tipis dengan BCR di kisaran 1,1 hingga 1,3. Rinciannya sebagai berikut:
&nbsp; &nbsp; &bull; FR0109: BCR 1,19 (Rp16,7 triliun dari Rp19,93 triliun)&nbsp; &nbsp; &bull; FR0107: BCR 1,32 (Rp2,4 triliun dari Rp3,16 triliun)&nbsp; &nbsp; &bull; FR0102: BCR 1,27 (Rp1,5 triliun dari Rp1,91 triliun)&nbsp; &nbsp; &bull; FR0105: BCR 1,14 (Rp3,15 triliun dari Rp3,59 triliun)&nbsp; &nbsp; &bull; SPN12270401: BCR 1,32 (Rp5 triliun dari Rp6,6 triliun)
Bahkan, seri tenor pendek SPN12260702 hanya mencatat BCR sekitar 1,00, yang berarti hampir tidak mengalami kelebihan permintaan (oversubscription), meski tetap terserap penuh sebesar Rp1,15 triliun. (DK)

Pemerintah serap Rp40 triliun dari lelang SUN, FR0106 beri yield tertinggi 6,94%.

Pemerintah utang lagi, bid-to-cover ratio lelang obligasi di bawah 2

JAKARTA &ndash; Pemerintah memastikan fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global dan volatilitas pasar keuangan dunia.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, mengatakan pemerintah terus mencermati dinamika global sekaligus menjaga ketahanan ekonomi domestik melalui koordinasi kebijakan yang solid.
Ia menegaskan bahwa pemerintah juga terbuka terhadap berbagai pandangan dari masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan.
&ldquo;Kami menghormati berbagai pandangan dari masyarakat, perlu kami tambahkan bahwa pemerintah memastikan kondisi fundamental ekonomi Indonesia saat ini tetap kuat dan resilien, ditopang oleh beberapa faktor utama,&rdquo; ujar Haryo, dalam siaran pers, Kamis (26/3).
Menurutnya, stabilitas makroekonomi nasional masih terjaga dengan baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 tercatat sebesar 5,11% (year-on-year), relatif tinggi dibandingkan negara selevel, sementara inflasi tetap berada dalam kisaran target 2,5&plusmn;1%.
&ldquo;Pemerintah terus menjaga stabilitas tersebut melalui pengendalian inflasi dan kebijakan stabilisasi harga,&rdquo; katanya.
Dari sisi domestik, konsumsi masyarakat masih menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi, yang didukung oleh stimulus fiskal dan program bantuan sosial.
Di sisi lain, sektor manufaktur menunjukkan kinerja positif dengan Purchasing Managers Index (PMI) sebesar 53,8, yang berada di zona ekspansi dan menjadi yang tertinggi dalam dua tahun terakhir.
Ketahanan fiskal juga tetap solid. Hingga Februari 2026, penerimaan pajak tumbuh 30,4% (year-on-year), didorong oleh reformasi perpajakan serta digitalisasi melalui sistem coretax yang memperkuat basis penerimaan negara dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Selain itu, ketahanan pangan dan energi nasional terus menguat. Indonesia telah mencapai swasembada pada sejumlah komoditas utama serta mencatat surplus energi melalui program biodiesel, yang menjadi bantalan penting dalam menghadapi gejolak global.
Pemerintah juga terus mendorong transformasi ekonomi melalui hilirisasi industri, penguatan investasi, serta percepatan digitalisasi.
Pengembangan kendaraan listrik dan energi baru terbarukan menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menciptakan sumber pertumbuhan baru yang berkelanjutan.
Ke depan, pemerintah optimistis ekonomi Indonesia dapat tumbuh sekitar 5,4% pada 2026 dengan stabilitas yang tetap terjaga.
&ldquo;Kami akan terus menjaga stabilitas dan memastikan kebijakan yang diambil adaptif terhadap perkembangan global, sehingga perekonomian nasional tetap tumbuh positif dan berkelanjutan,&rdquo; ujar Haryo. (DK)

Pemerintah pastikan ekonomi RI tetap kuat dan stabil meski tekanan global meningkat.

Pemerintah: Ekonomi RI tetap kuat di tengah dinamika global

JAKARTA &ndash; Pemerintah Norwegia terpantau memiliki saham 24 perusahaan tercatat di Indonesia, setelah Bursa Efek Indonesia (BEI) mengungkap daftar pemegang saham di atas 1%.
Sebanyak 24 emiten yang masuk dalam portofolio pemerintah Norwegia, terbagi sembilan sektor. Mulai dari saham kesehatan hingga properti.
Berdasarkan data yang dihimpun IDNFinancials.com, terdapat 5 dari 24 saham properti di dalam portofolio pemerintah Norwegia. Kemudian 4 saham berasal dari sektor konsumer cyclical, 3 saham konsumer non-cyclical, dan 3 saham barang baku.
Selain itu terdapat 2 saham dari sektor kesehatan, 2 saham keuangan, 2 saham teknologi, 1 saham energi, 1 saham perindustrian, dan 1 saham transportasi.
Kepemilikan pemerintah Norwegia di 24 saham tersebut masing-masing tidak lebih dari 5%, sehingga tidak muncul dalam daftar pemegang saham yang disampaikan secara reguler oleh bursa.
Berikut daftar saham koleksi pemerintah Norwegia di BEI, beserta porsi kepemilikan sahamnya hingga akhir Februari 2026:
Properti
&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; PT Ciputra Development Tbk (CTRA)&nbsp;2,47%
&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; PT Summarecon Agung Tbk (SMRA)&nbsp;1,93%
&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE)&nbsp;1,58%
&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJA)&nbsp;1,24%
&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; PT Sentul City Tbk (BKSL)&nbsp;1,16%
Konsumer Siklikal
&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; PT Erajaya Swasembada Tbk (ERAA)&nbsp;2,31%
&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk (ACES)&nbsp;1,38%
&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI)&nbsp;1,06%
&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (MPMX)&nbsp;1,03%
Konsumer Non-siklikal
&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; PT Mayora Indah Tbk (MYOR)&nbsp;1,56%
&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; PT Midi Utama Indonesia Tbk (MIDI)&nbsp;1,20%
&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; PT Widodo Makmur Perkasa Tbk (WMPP)&nbsp;1,14%
Barang baku
&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; PT Vale Indonesia Tbk (INCO)&nbsp;1,23%
&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; PT Timah Tbk (TINS)&nbsp;1,11%
&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; PT ESSA Industries Indonesia Tbk (ESSA)&nbsp;1,14%
Kesehatan
&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk (MIKA)&nbsp;2,43%
&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; PT Kalbe Farma Tbk (KLBF)&nbsp;1,30%
Keuangan
&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; PT Bank BTPN Syariah Tbk (BTPS)&nbsp;2,68%
&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; PT Panin Financial Tbk (PNLF)&nbsp;1,48%
Teknologi
&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI)&nbsp;1,54%
&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; PT Mastersystem Infotama Tbk (MSTI)&nbsp;1,45%
Energi
&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; PT AKR Corporindo Tbk (AKRA)&nbsp;3,03%
Perindustrian
&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; PT Arwana Citramulia Tbk (ARNA)&nbsp;1,49%
Transportasi
&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; PT Adi Sarana Armada Tbk (ASSA)&nbsp;1,67%
Satu-satunya sektor yang tidak dimiliki oleh pemerintah Norwegia adalah infrastruktur.
Seperti disampaikan IDNFinancials.con awal pekan ini, BEI merilis data pemegang saham di atas 1% dalam rangka meningkatkan transparansi di pasar modal, sesuai proposal pengelola indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI) pada akhir Januari 2026 lalu. (KR)

Kepemilikan pemerintah Norwegia di seluruh saham ini masing-masing tak lebih dari 5%.

Pemerintah Norwegia koleksi 24 saham RI, dari tambang hingga properti

JAKARTA &ndash; Pemerintah berhasil menghimpun dana sebesar Rp20 triliun melalui lelang delapan seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk yang digelar pada 24 Februari 2026.
Berdasarkan keterangan Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR), total penawaran yang masuk dalam lelang tersebut mencapai Rp35,61 triliun. Penyerapan terbesar berasal dari seri SPNS23112026 dengan nominal Rp6,25 triliun dari penawaran Rp6,35 triliun dan imbal hasil rata-rata tertimbang 4,80000%.
Sementara itu, seri tenor panjang PBS038 diserap sebesar Rp3,45 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 6,70000% dan jatuh tempo pada 15 Desember 2049, diikuti PBS030 sebesar Rp3,25 triliun dengan yield 5,20974%.
Menurut seorang pengamat, di balik keberhasilan teknis lelang, data menunjukkan adanya pergeseran dinamika pasar yang signifikan.
Perbandingan dengan hasil lelang SBSN 3 Februari 2026 mengindikasikan melemahnya posisi tawar pemerintah di hadapan investor.
Pada awal Februari, pasar masih sangat agresif, tercermin dari seri PBSG002 yang mencatat bid-to-cover ratio ekstrem sebesar 17,45 dengan yield 6,15%.
Namun, 2 minggu kemudian pada lelang 24 Februari, seri tersebut tidak lagi muncul, dan penyerapan justru bergeser ke instrumen jangka pendek seperti SPNS23112026 dengan rasio permintaan turun ke level kritis 1,02.
Fenomena penting terlihat pada PBS030, di mana lonjakan minat dari bid-to-cover 1,86 menjadi 3,35 tidak diikuti penurunan yield yang berarti, yang hanya terkoreksi tipis dari 5,24% menjadi 5,20%, menandakan investor telah menetapkan batas bawah harga yang lebih tinggi.
Tekanan harga semakin jelas pada seri tenor panjang, di mana yield mulai mendekati level psikologis 7%. Seri PBS038 dimenangkan pada imbal hasil 6,70000%, sementara PBS005 mencatat yield 6,62115% dan PBS034 naik menjadi 6,43218%.
"Kenaikan yield ini terjadi bersamaan dengan mengecilnya bid-to-cover ratio, mengindikasikan bahwa investor menuntut premi risiko yang lebih besar untuk menahan surat utang jangka panjang."
Kondisi tersebut mengonfirmasi terjadinya proses penetapan ulang harga risiko (risk repricing) yang bersifat struktural, bukan sekadar fluktuasi jangka pendek.
&ldquo;Pemerintah tetap mampu menjaga target pembiayaan, namun harus menerima biaya berutang yang lebih mahal, seiring meningkatnya&nbsp; selektivitas investor di pasar SBSN.&rdquo; (DK/MT)
Tabel Hasil Lelang SBSN
&gt;&gt; Lelang 24 Februari 2026
Seri SPNS06042026&nbsp; &nbsp;SPNS10082026&nbsp; &nbsp;SPNS23112026&nbsp; &nbsp;PBS030&nbsp; &nbsp;PBS040&nbsp; PBS034&nbsp; &nbsp;PBS005&nbsp; &nbsp;PBS038
Yield&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;4,45%&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;4,6%&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 4,8%&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;5,20%&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;5,6%&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;6,4%&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;6,62%&nbsp; &nbsp; &nbsp; 6,7%
BTC&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1,33&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1,02&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1,02&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 3,35&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;2,48&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1,39&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1,34&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2,62
&gt;&gt; Lelang 10 Februari 2026
Seri SPNS09032026&nbsp; &nbsp;SPNS10082026&nbsp; &nbsp;SPNS12102026&nbsp; &nbsp; PBS030&nbsp; &nbsp;PBS040&nbsp; PBSG02&nbsp; &nbsp;PBS034&nbsp; PBS038
Yield&nbsp; &nbsp; &nbsp; 4,4%&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 4,5%&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 5,24%&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 5,64%&nbsp; &nbsp; 6,15%&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;6,37%&nbsp; &nbsp; 6,72%
BTC&nbsp; &nbsp; &nbsp; 3,09&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1,55&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;-&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1,86&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 6,38&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;17,45&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 4,18&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;2,50
*) BTC atau bid-to-cover ratio &nbsp;adalah perbandingan antara total penawaran investor dengan jumlah surat berharga yang dimenangkan pemerintah dalam satu lelang.&nbsp;
&nbsp;
Terkait:&nbsp;&nbsp;Permintaan lelang SUN melemah, yield naik dekati 7%

Meski lelang terserap Rp20 triliun, investor menuntut premi risiko (yield) lebih mahal (tinggi).

Yield dekati 7%, lelang SBSN tunjukkan posisi tawar pemerintah turun?

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan kembali melelang delapan seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara pada Selasa, 9 Desember 2025, dengan target indikatif sebesar Rp 7 triliun.Lelang dibuka pukul 09.00 WIB dan ditutup pada 11.00 WIB, sementara hasilnya akan diumumkan di hari yang sama.&ldquo;Seri SBSN yang akan dilelang adalah SPN-S (Surat Perbendaharaan Negara Syariah) dan PBS (Project Based Sukuk),&rdquo; demikian dikutip dari laman Kementerian Keuangan, Minggu, 7 Desember 2025.Lelang ini bertujuan memenuhi sebagian kebutuhan pembiayaan dalam APBN 2025. Dengan target indikatif Rp 7 triliun, jumlah maksimal yang dapat dimenangkan mencapai hingga 200 persen.Pelaksanaan lelang menggunakan sistem yang diselenggarakan Bank Indonesia selaku Agen Lelang SBSN, bersifat terbuka (open auction) dan menggunakan metode harga beragam (multiple price).Seluruh investor, baik individu maupun institusi, dapat mengajukan penawaran, namun penyampaiannya harus melalui Dealer Utama yang telah disetujui Kemenkeu.Pada lelang sebelumnya, 25 November 2025, pemerintah menerima penawaran sebesar Rp 34,4 triliun, namun hanya memenangkan Rp 10 triliun.Berikut ini daftar delapan seri SBSN yang dilelang pada 9 Desember 2025:&nbsp; &nbsp; &bull; SPNS12012026 (reopening), jatuh tempo 12 Januari 2026, imbalan diskonto
&nbsp; &nbsp; &bull; SPNS01062026 (reopening), jatuh tempo 1 Juni 2026, imbalan diskonto
&nbsp; &nbsp; &bull; SPNS10082026 (reopening), jatuh tempo 10 Agustus 2026, imbalan diskonto
&nbsp; &nbsp; &bull; PBS030 (reopening), jatuh tempo 15 Juli 2028, imbalan 5,875%
&nbsp; &nbsp; &bull; PBS040 (reopening), jatuh tempo 15 November 2030, imbalan 5%
&nbsp; &nbsp; &bull; PBS034 (reopening), jatuh tempo 15 Juni 2039, imbalan 6,5%
&nbsp; &nbsp; &bull; PBS039 (reopening), jatuh tempo 15 Juli 2041, imbalan 6,625%
&nbsp; &nbsp; &bull; PBS038 (reopening), jatuh tempo 15 Desember 2049, imbalan 6,875%
&nbsp;(DK)

Lelang delapan seri SBSN 9 Desember bidik dana Rp7 triliun untuk pembiayaan APBN.