JAKARTA &ndash; Purbaya Yudha Sadewa, Menteri Keuangan mengatakan akan mengambilalih kepemilikan pabrik yang meneruskan praktik menyogok petugas pajak dan bea cukai agar menghindari setoran pajak ke negara. Hal itu disampaikan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan saat inspeksi mendadak (sidak) di salah satu pabrik baja yang disiarkan Youtube Metro TV, Kamis (5/1).
Hal itu disampaikan Purbaya merespon informasi yang diterima bahwa ada pemilik pabrik yang menyampaikan, &ldquo;lebih baik saya bayar petugas pajak atau bea cukai karena lebih murah disbanding kalau saya bayar pajak penuh. Dan, Indonesia tidak mungkin berubah, pejabat Indonesia bisa dibayar."
Menurut dia, adanya celah menyuap petugas pajak dan bea cukai akan menguntungkan bagi pemilik bisnis.&nbsp;
&ldquo;Untuk saya itu menghina negara, jadi saya harus datang dan memberikan pesan yang clear bahwa itu tidak benar. Kalau mereka melakukan itu terus, kita ambil alih pabriknya dengan segala cara,&rdquo; katanya.
Purbaya mengatakan masyarakat mesti waspada bila ada tawaran penjualan cash base tanpa PPN karena itu merugikan negara. &ldquo;Ke depan produsen yang sudah saya tangani, saya akan lihat konsumen mana yang membeli tanpa membayar PPN. Saya akan kejar juga nanti. Ini untuk perbaikan bangsa kita bersama,&rdquo; katanya.
Menurut Menkeu, kedatangannya melakukan sidak merespon informasi bahwa ada praktik penjualan baja langsung yang cash base tanpa membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Praktik itu, katanya, merugikan Kementerian Keuangan karena pendapatan pajak juga turun. &ldquo;Ini mengganggu pasar sehingga orang yang bermain fair dirugikan,&rdquo; ujarnya.
Dia manyampaikan bahwa praktik pengemplangan pajak tidak akan ada lagi hingga dua tahun ke depan. Potensi kerugian negara dengan praktik semacam itu mencapai Rp4 triliun per tahun. (LK)

Potensi kehilangan pajak dari praktik pengemplangan pajak mencapai Rp4 triliun setiap tahun.