JAKARTA - Bank Indonesia menargetkan penguatan industri kopi nasional dengan potensi nilai ekonomi mencapai US$12,5 miliar atau sekitar Rp222,8 triliun (asumsi kurs Rp17.830 per dolar AS) melalui Program Transformasi Kewirausahaan UMKM Terpadu untuk Penciptaan Lapangan Kerja dan Ekonomi Kerakyatan 2026.
Gubernur BI, Perry Warjiyo, menegaskan sektor kopi dipilih sebagai salah satu fokus utama karena memiliki rantai nilai yang luas, mulai dari petani hingga industri hilir, serta peluang ekspor yang besar.
"Potensinya adalah US$12,5 miliar untuk pendapatannya," ujar Perry dalam acara Kick Off Program Transformasi kewirausahaan UMKM Terpadu Untuk Penciptaan lapangan Kerja dan Ekonomi Kerakyatan 2026 di Kantor BI, Jakarta, seperti dikutip dari CNNindonesia.
Perry mengungkapkan Indonesia memiliki sekitar 923 ribu barista, namun yang telah memiliki sertifikasi internasional masih sangat terbatas.
"Sekarang itu ada 923 ribu barista. Berapa yang sertifikasi internasional? Cuma sekitar 100," katanya.
Untuk meningkatkan kualitas SDM, BI menargetkan pencetakan 400 barista bersertifikat internasional setiap tahun melalui program unggulan Cangkir Barista.
"Melalui program ini, setiap tahun kita akan targetkan 400 barista yang tersertifikasi internasional. Empat kali lipat dari yang sudah ada," ujar Perry.
Para peserta akan mendapatkan pelatihan kewirausahaan sekaligus keterampilan teknis sebagai barista, sebelum terjun langsung ke industri kopi nasional.
Selain itu, BI juga mendorong penguatan kemitraan antara barista dan petani kopi untuk meningkatkan kualitas bahan baku dan memperkuat rantai pasok.
"Kami minta satu, carilah produksi kopi dari petani yang terbagus dan didiklah petani itu. Cara memilih buahnya, cara mengeringkannya, cara memilah kualitasnya," ujarnya.
Perry menegaskan peningkatan kapasitas petani menjadi kunci agar kopi Indonesia mampu memenuhi standar pasar global dan memberikan nilai tambah lebih besar di seluruh rantai industri.
Ia juga menilai sektor kopi berpotensi menjadi motor ekonomi kerakyatan di tengah ketidakpastian global.
"Kopi Indonesia luar biasa potensinya untuk menembus pasar global," katanya.
Program Cangkir Barista menjadi salah satu dari empat program unggulan BI dalam Transformasi Kewirausahaan UMKM Terpadu 2026.
Tiga program lainnya meliputi Citra Nusantara untuk wastra, Air Berkah Indonesia untuk usaha air minum dalam kemasan berbasis pesantren, serta Tani Berkah yang berfokus pada pengembangan pertanian berbasis green farming.(DH)

BI dorong industri kopi bernilai Rp222 triliun lewat program UMKM dan target 400 barista global 2026

Dorong sertifikasi barista, BI perkuat ekonomi kopi 

JAKARTA &ndash;Bank Indonesia mengungkapkan bahwa sudah ada tanda investasi asing masuk (membeli) instrumen obligasi negara seiring dengan peningkatan imbal hasil (yield) obligasi pemerintah.
&ldquo;Ya [sudah masuk],&ldquo; kata Perry Warjiyo, Gubernur Bank Indonesia dalam acara Investor Conference Call dengan investor Amerika dan Eropa pada Selasa (9/6/26) lalu.
Dia mengatakan hal itu menjawab pertanyaan seorang investor: dengan imbal hasil obligasi yang meningkat signifikan selama dua hari terakhir, apakah Bank Indonesia telah melihat tanda-tanda kembalinya aliran masuk dana asing yang substansial ke pasar?
[Baca selengkapnya transkrip dialog investor global dengan Gubernur Bank Indonesia terkait rupiah&nbsp;di sini&nbsp;]]
Perry melanjutkan,&nbsp;baik Bank Indonesia maupun Kementerian Keuangan sedang berupaya memberikan selisih imbal hasil yang lebih menarik di seluruh instrumen obligasi pemerintah, SBN, dan SRBI.
Bank Indonesia juga telah memperkenalkan biaya lindung nilai (hedding) swap valas yang lebih rendah melalui pengurangan biaya lindung nilai sebesar 10%, yang dimaksudkan untuk membantu mengompensasi kewajiban pajak investor dan biaya transaksi lainnya.
Dengan adanya langkah-langkah ini, Bank Indonesia mendorong investor asing untuk terus berinvestasi di Indonesia dan mengharapkan aliran masuk portofolio akan menguat.
Seperti dikutip dari Reuters, Juru Bicara Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso mengatakan bahwa kenaikan suku bunga dan imbal hasil (yield) instrumen keuangan domestik telah mendorong peningkatan aliran modal asing ke Indonesia dalam sepekan terakhir.
Ramdan menjelaskan, minat investor asing terlihat dari meningkatnya partisipasi dalam lelang Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) bertenor hingga satu tahun yang digelar pada 10 Juni 2026. BI berhasil menghimpun dana sebesar Rp 15 triliun.
"Arus masuk modal asing juga mulai kembali ke pasar obligasi pemerintah, terutama pada tenor jangka pendek dan menengah."
BI, lanjut Ramdan, &nbsp;akan terus mencermati perkembangan pasar keuangan global maupun domestik, sekaligus menjaga daya tarik instrumen keuangan dalam negeri guna mendukung keberlanjutan arus modal asing. (YS/MT)

Minat investor asing terlihat dari naiknya partisipasi dalam lelang Sekuritas Rupiah Bank Indonesia.

Yield SBN dan SRBI naik, arus masuk dana asing mulai naik?

Investor asing menyoroti rupiah, yield, dan BI Rate dalam dialog dengan Gubernur BI Perry Warjiyo.

Investor global 'cecar' Gubernur BI soal rupiah, simak jawabannya

JAKARTA &ndash; Gubernur Bank Indonesia , Rabu (10/6/26) pagi tadi mengadakan Investor Conference Call, untuk investor di pasar Asia, setelah sebelumnya, tadi malam, dengan investor dari Amerika dan Eropa.
Dalam acara tersebut ada 19 investor yang mengajukan pertanyaan dan dijawab langsung oleh Gubernur BI. Berikut petikan tanya jawab &nbsp;dua di antara investor tersebut:
*** 
Ang Yang Yang:&nbsp;&nbsp;Terima kasih Pak Perry. Apa yang menjadi prioritas utama Anda saat ini, memastikan kecukupan likuiditas IDR di dalam negeri (onshore) atau mendongkrak imbal hasil (yield) cukup tinggi untuk memikat investor luar negeri (offshore)?
Apa ukuran keberhasilan jangka pendek Anda? Apakah aliran modal masuk (inflows)? Pertumbuhan kredit domestik yang stabil atau obligasi asing?
Gubernur Bank Indonesia: Karena Bank Indonesia memiliki beberapa tujuan, kami juga menggunakan beberapa instrumen sekaligus.
Prioritas saat ini adalah untuk memulihkan kembali kekuatan nilai tukar rupiah dan memperkuat ketahanan eksternal.
Hal ini dilakukan melalui beberapa langkah, termasuk meningkatkan selisih imbal hasil (yield differential) dan menyediakan lindung nilai (hedging) berbiaya lebih rendah, sehingga aliran modal masuk portofolio (portfolio inflows) dapat kembali.
Dengan aliran masuk portofolio yang lebih kuat, Bank Indonesia mengharapkan rupiah akan menguat.
Rupiah yang lebih kuat juga berdampak positif bagi Indonesia.
Hal ini membantu menjaga inflasi tetap rendah, mendukung pertumbuhan ekonomi melalui harga impor yang lebih murah, serta berkontribusi pada sentimen positif di dalam perekonomian domestik dan sistem perbankan.
Pada saat yang sama, untuk mendukung penyaluran kredit, Bank Indonesia memastikan likuiditas yang memadai di pasar uang dan sistem perbankan.
Ini adalah bagian dari pemrograman moneter standar.
Bank Indonesia menargetkan pertumbuhan uang inti (base money) lebih dari 10%, yang berarti mempertahankan likuiditas yang cukup di dalam sistem.
Bank Indonesia menyesuaikan operasi moneternya dengan memperhitungkan dampak dari aset luar negeri bersih dan tagihan bersih kepada pemerintah.
Di masa lalu, suntikan likuiditas dilakukan melalui pembelian obligasi pemerintah.
Bank Indonesia kini menahan diri dari tindakan tersebut dan telah membuka kembali lelang repurchase agreement (repo) mingguan untuk memastikan bahwa target uang inti di atas 10% tetap dapat dicapai.
Oleh karena itu, bauran kebijakan (policy mix) dirancang untuk memenuhi kedua tujuan tersebut:
<ul>
<li>Menarik aliran masuk portofolio untuk mendukung stabilitas rupiah</li>
<li>Memastikan likuiditas domestik yang cukup untuk mendukung penyaluran kredit.</li>
</ul>
Pertumbuhan kredit saat ini berada di atas 10%, dan Bank Indonesia tetap optimistis bahwa pertumbuhan kredit akan tetap berada dalam kisaran perkiraan 8%&ndash;12%, bergerak menuju sekitar 10% atau lebih tinggi.
Perbankan tetap inovatif dalam mencari sektor-sektor prospektif dengan risiko yang dapat dikelola. Kredit bermasalah (NPL) tetap sangat rendah, kredit terus tumbuh, likuiditas melimpah, dan rasio kecukupan modal (CAR) juga kuat.
*** 
Michael Isprihanto - Terima kasih Pak Perry. Seiring dengan normalisasi kurva imbal hasil (yield curve), apakah BI masih melakukan operation twist atau hanya menjual obligasi jangka pendek saja?
Dan apakah Anda memiliki rencana untuk memperluas aktivitas tersebut ke tenor jangka panjang? Terima kasih.
Gubernur Bank Indonesia: Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan telah sepakat untuk memastikan kecukupan likuiditas sembari membiarkan selisih imbal hasil menyesuaikan diri. Terkait penyesuaian yield, Kementerian Keuangan menahan diri untuk tidak menjalankan dana stabilisasi obligasi (bond stabilization fund), sementara Bank Indonesia menahan diri dari membeli obligasi pemerintah, khususnya di tenor yang lebih panjang.
Bank Indonesia menegaskan kembali bahwa BI menahan diri dari membeli obligasi pemerintah jangka panjang, terutama obligasi dengan tenor 10 tahun ke atas.
Oleh karena itu, selisih imbal hasil untuk obligasi pemerintah dengan tenor 10 tahun ke atas akan menyesuaikan diri menurut mekanisme pasar.
Untuk tenor jangka pendek, Bank Indonesia akan terus menilai kondisi pasar. Mengingat kurva imbal hasil relatif datar (flat), beberapa penyesuaian di tenor jangka pendek mungkin juga diperlukan.
Pada saat yang sama, operasi moneter Bank Indonesia saat ini akan lebih bersandar pada suntikan likuiditas melalui repurchase agreement (repo).
Akibatnya, kebutuhan akan operasi obligasi pemerintah akan berkurang, sehingga memungkinkan penyesuaian yield berlangsung lebih lancar melalui mekanisme pasar. Bank Indonesia akan terus menilai langkah-langkah ini sejalan dengan dinamika pasar keuangan global dan kondisi pasar domestik. (MT)

BI serahkan yield SBN jangka panjang ke mekanisme pasar, likuiditas dijaga lewat repo?

Investor Asia tanya Perry Warjiyo: Likuiditas onshore atau yield SBN?

JAKARTA - Kenaikan suku bunga acuan Indonesia yang mengejutkan pada Selasa (9/6) lalu memang membantu rupiah bangkit dari rekor terendahnya.
Namun, para analis menilai langkah tersebut belum cukup untuk memulihkan kepercayaan jangka panjang investor terhadap pengelolaan ekonomi Presiden Prabowo Subianto.
Menurut analis dari Citigroup Inc. dan Australia &amp; New Zealand Banking Group Ltd. (ANZ), investor masih menunggu kejelasan mengenai rencana fiskal pemerintah serta langkah konkret untuk meningkatkan daya tarik pasar keuangan Indonesia.
Seperti dikutip Bloomberg, kurangnya kepercayaan ini membuat kenaikan suku bunga Bank Indonesia sebesar total 75 basis poin dalam beberapa pekan terakhir belum cukup untuk menjadikan obligasi Indonesia menarik bagi investor asing, menurut Robeco Group.
"Untuk memperbaiki sentimen secara berkelanjutan, dibutuhkan kejelasan kebijakan yang lebih besar serta jaminan bagi investor," kata Krystal Tan, Ekonom ANZ di Singapura.
Ia menambahkan bahwa pelemahan rupiah belakangan ini mencerminkan kombinasi antara meningkatnya volatilitas global dan kekhawatiran investor terhadap konsistensi kebijakan, keberlanjutan fiskal, serta tata kelola pemerintahan.
Dalam sepekan terakhir, otoritas Indonesia meningkatkan upaya untuk meyakinkan investor setelah rupiah terus mencetak rekor terendah baru.
Investor global telah menjual obligasi dan saham Indonesia karena khawatir terhadap rencana Prabowo untuk memperbesar kendali negara atas sumber daya alam dan penerimaan negara guna membiayai program-program publik berskala besar.
Menurut Citigroup dan Robeco, imbal hasil (yield) obligasi pemerintah tenor 10 tahun mungkin perlu naik hingga 8% untuk menarik kembali dana investor global.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada Selasa menegaskan kepada DPR bahwa pemerintah akan tetap mematuhi batas defisit anggaran sebesar 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) serta berupaya meningkatkan pendapatan dari sumber daya alam.
Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menggelar pertemuan virtual dengan investor dari Amerika Serikat dan Eropa untuk menjelaskan alasan kenaikan suku bunga serta rencana kebijakan selanjutnya.
Namun demikian, aset Indonesia masih tertekan akibat pelebaran defisit fiskal, ketidakpastian kebijakan ekspor komoditas, risiko penurunan peringkat utang negara, serta potensi reklasifikasi pasar saham Indonesia menjadi pasar frontier oleh MSCI Inc..
"Kami belum melihat banyak kebijakan struktural yang diumumkan untuk mengatasi persepsi memburuknya iklim investasi," tulis ekonom Citigroup Helmi Arman dalam catatannya setelah kenaikan suku bunga.
Bank Indonesia menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin dalam rapat di luar jadwal pada Selasa, setelah sebelumnya menaikkan 50 basis poin bulan lalu.
Para ekonom memperkirakan bank sentral masih berpotensi kembali menaikkan suku bunga pada rapat dewan gubernur pekan depan.
Meski rupiah menguat untuk hari kedua berturut-turut pada Rabu, mata uang tersebut masih melemah sekitar 7% terhadap dolar AS sepanjang tahun ini, menjadikannya mata uang dengan kinerja terburuk di Asia.
Yield obligasi pemerintah tenor 10 tahun telah melonjak sekitar 130 basis poin sejak awal 2026 dan sempat menyentuh 7,51% pada Selasa.
Sementara itu, indeks saham acuan Indonesia telah anjlok lebih dari 30%.
Permintaan terhadap obligasi pemerintah dalam lelang Selasa juga turun ke level terendah dalam satu tahun.
Kantor Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan hanya berhasil menjual obligasi dan surat utang senilai Rp26,35 triliun, lebih rendah dari target indikatif Rp36 triliun.
Sebagian tantangan berada di luar kendali pemerintah. Konflik di Iran telah mendorong kenaikan harga minyak dunia sehingga meningkatkan beban subsidi energi Indonesia.
Menurut Faisal Rachman, ekonom PT Bank Permata Tbk (BNLI), kondisi tersebut berisiko memperlebar defisit transaksi berjalan dan defisit fiskal, terutama jika pemerintah tetap menjalankan agenda pertumbuhan yang ekspansif sementara penerimaan negara masih lemah dan biaya utang terus meningkat.
Selain itu, investor memperkirakan Federal Reserve akan menaikkan suku bunga untuk meredam tekanan inflasi akibat perang Iran.
Langkah tersebut dapat memberi tekanan tambahan kepada pasar negara berkembang, termasuk Indonesia.
Strategis pasar Asia Pasifik BNY, Wee Khoon Chong, mengatakan jika kenaikan suku bunga berhasil menarik kembali investor, arus dana kemungkinan lebih banyak masuk ke obligasi jangka pendek karena ketidakpastian kebijakan masih membebani instrumen jangka panjang.
Citigroup mencatat bahwa pada periode pelemahan rupiah sebelumnya pada 2022 dan 2025, investor asing kembali masuk ketika selisih imbal hasil obligasi Indonesia terhadap US Treasury berada pada kisaran 250 hingga 350 basis poin.
Para analis Citigroup memperkirakan yield obligasi tenor lima tahun di kisaran 6,8%-7,5% dan tenor 10 tahun di kisaran 7,1%-8% mulai terlihat menarik bagi investor asing.
Yield obligasi 10 tahun Indonesia naik 13 basis poin menjadi 7,41% pada Selasa, sehingga spread terhadap obligasi pemerintah AS dengan tenor serupa mencapai sekitar 290 basis poin.
"Saya membayangkan jika yield mendekati 8%, pasar akan menjadi sangat menarik bagi investor untuk kembali masuk," kata Philip McNicholas, strategis obligasi negara Asia di Robeco.
Namun, yield yang lebih tinggi juga berarti biaya pinjaman jangka panjang yang lebih mahal bagi pemerintah dan dunia usaha, sehingga memunculkan kekhawatiran baru terhadap keberlanjutan fiskal.
"Kini pasar sedang memperdebatkan apakah kebijakan yang diambil mampu menjaga kepercayaan investor dan mengubah potensi ekonomi menjadi pertumbuhan yang benar-benar bisa dinikmati pemilik modal," kata Liza Camelia Suryanata, Kepala Riset PT Kiwoom Sekuritas Indonesia.
"Pasar masih menunggu bukti apakah obat yang diberikan benar-benar mampu menyembuhkan penyakitnya." (DK)
Terkait: Bank Indonesia beri diskon swap hedging 10%, mengapa?

Investor menilai kejelasan fiskal dan kebijakan lebih penting daripada kenaikan suku bunga.

Analis: Indonesia butuh lebih dari kenaikan bunga untuk pulihkan pasar

JAKARTA - Bank Indonesia memperluas skema penempatan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam dengan mengizinkan eksportir menyimpan devisa dalam mata uang selain dolar AS, termasuk yuan China, di bank-bank milik negara di dalam negeri.
Seperti dikutip ANTARA, melalui kebijakan baru ini, eksportir dapat menempatkan devisa non-dolar AS dalam deposito berjangka hingga 12 bulan di bank BUMN.&nbsp;
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk memperdalam pasar valuta asing domestik sekaligus memperluas penggunaan mata uang alternatif selain dolar AS.
Menurut Perry, yuan China kini sudah aktif diperdagangkan di pasar domestik sehingga pelaku usaha dapat lebih leluasa menggunakan mata uang tersebut dalam transaksi ekspor maupun penyimpanan devisa.
Kebijakan ini juga sejalan dengan penguatan transaksi mata uang lokal atau Local Currency Transaction (LCT), terutama dengan China yang merupakan mitra dagang terbesar Indonesia.
Bank Indonesia mencatat nilai transaksi bilateral menggunakan mata uang lokal dengan China mencapai lebih dari US$25 miliar sepanjang tahun lalu.&nbsp;
Sementara pada 2026, nilainya meningkat menjadi sekitar US$3,7 miliar per bulan.
Perry menjelaskan, setelah adanya kerja sama dengan bank-bank domestik dan People's Bank of China, pelaku usaha yang memiliki yuan kini dapat melakukan transaksi spot, swap, dan forward langsung di pasar domestik.
Perubahan aturan ini juga menjadi bentuk kesiapan menjelang penerapan regulasi baru pemerintah mulai 1 Juni 2026 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 dan Nomor 21 Tahun 2026.
Dalam aturan tersebut, eksportir sumber daya alam diwajibkan menempatkan 100% devisa hasil ekspor ke sistem perbankan nasional.&nbsp;
Dari dana tersebut, eksportir sektor minyak dan gas wajib menahan minimal 30% devisa di rekening khusus dalam negeri, sedangkan sektor nonmigas wajib menahan 100% dana.
Dana itu harus ditempatkan di dalam negeri minimal tiga bulan untuk sektor migas dan 12 bulan untuk sektor nonmigas.
Pemerintah juga melonggarkan aturan konversi devisa ke rupiah.&nbsp;
Perusahaan kini diperbolehkan mempertahankan hingga 50% dana ekspornya dalam mata uang asing, berbeda dari aturan sebelumnya yang mewajibkan seluruh devisa dikonversi ke rupiah. (DK)

Bank Indonesia perluas skema DHE SDA, eksportir kini bisa simpan yuan di bank RI.

BI izinkan eksportir simpan devisa hasil ekspor dalam yuan

JAKARTA - Pertumbuhan kredit perbankan pada April 2026 menguat menjadi 9,98% dibanding bulan sebelumnya sebesar 9,49%, didorong peningkatan penyaluran kredit investasi, modal kerja, dan konsumsi.
Gubernur BI, Perry Warjiyo, mengatakan kredit investasi menjadi penopang utama dengan pertumbuhan 19,48%, sementara kredit modal kerja tumbuh 6,04% dan kredit konsumsi 6,13%.
"Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan kredit 2026 tetap terjaga pada kisaran 8%-12%," ujar Perry dalam konferensi pers hasil rapat Dewan Gubernur BI, Rabu (20/5).
Menurut Perry, prospek penyaluran kredit masih ditopang besarnya fasilitas pinjaman yang belum ditarik atau undisbursed loan yang mencapai Rp2.551,42 triliun, setara 22,57% dari total plafon kredit tersedia.
Likuiditas perbankan juga dinilai masih kuat. Hal itu tercermin dari rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) sebesar 25,39%, disertai pertumbuhan dana pihak ketiga sebesar 11,39% pada April 2026.
Meski demikian, BI menilai perbankan masih perlu meningkatkan efisiensi suku bunga. Pada April 2026, suku bunga kredit tercatat sebesar 8,73%, sedangkan suku bunga deposito tenor satu bulan berada di level 4,16%.
"Ke depan, Bank Indonesia terus memperkuat implementasi kebijakan makroprudensial yang akomodatif antara lain melalui penguatan kebijakan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dan kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) untuk terus mendukung penyaluran kredit perbankan," kata Perry.
Dia menambahkan, koordinasi dengan pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) akan terus diperkuat guna memperbaiki struktur suku bunga dan menjaga pertumbuhan kredit tetap solid.(DH)

BI: Undisbursed loan capai Rp2.551,42 triliun atau 22,57% dari plafon kredit yang tersedia.

BI: Undisbursed loan capai Rp2.551,42 triliun

JAKARTA &ndash; Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menegaskan 7 langkah stabilitasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), bukan sekadar agenda rutin bank sentral.
Hal itu disampaikan oleh Perrry, dalam pemaparan hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), menanggapi pandangan ekonom yang menilai langkah tersebut hanya agenda rutin BI.
&ldquo;Itu bukan business as usual. Dari tujuh langkah, itu adalah langkah-langkah yang all-out,&rdquo; kata Perry, yang pada April lalu memutuskan suku bunga acuan kredit tetap di level 4,75% demi menstabilkan rupiah.
Dari pendanaan, Perry mengaku bank sentral juga memiliki dana yang mencukupi untuk menjalankan sejumlah langkah itu, termasuk intervensi di pasar valuta asing Non-Deliverable Forward (NDF) domestik maupun offshore.
&ldquo;US$148,2 miliar itu lebih dari cukup,&rdquo; ungkap Perry menunjukkan posisi cadangan devisa Indonesia, yang sebagian dipakai untuk operasi intervensi rupiah.
Perry menambahkan cadangan devisa itu biasanya memang dihimpun saat Indonesia mendapatkan inflow besar. &ldquo;Kita kumpulkan pada saat panen inflow besar. Makanya kita gunakan pada saat paceklik, pada saat outflow jumlahnya besar,&rdquo; imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, Perry mengungkapkan alasan mengapa rupiah tetap melemah terhadap dolar AS, meskipun upaya intervensi telah berjalan.
Pertama, nilai tukar mata uang negara lain memang tengah menghadapi tekanan terhadap dolar AS, menyusul ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang belum mereda.
Kedua, kata Perry, faktor musiman memang menyebabkan permintaan dolar AS tinggi. Beberapa di antaranya termasuk faktor permintaan dolar dari aktivitas ibadah umrah dan haji, serta repatriasi dividen dan pembayaran utang luar negeri.
&ldquo;Bank Indonesia terus all-out jaga rupiah, berkoordinasi dengan pemerintah dan terus mendapat dukungan penuh dari presiden,&rdquo; imbuh Perry.
Dalam laporan IDNFinancials.com sebelumnya, Ekonom Harvard Kenneth Rogoff, menilai dominasi dolar saat ini kemungkinan sudah mencapai puncaknya.
Namun transisi menuju sistem multipolar yang menyusul dedolarisasi, belum diikuti oleh instrumen keuangan baru di negara-negara berkembang.
Menurut data Bloomberg, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS kembali melemah 0,31% dan mencapai Rp17.387 hingga pukul 11.20 WIB, Jumat (8/5). Sementara sejak awal tahun, rupiah telah melemah 4,24%. (KR)

BI menepis anggapan ekonom yang menilai 7 langkah stabilisasi rupiah hanya ‘business as usual’.

Jurus stabilisasi rupiah dinilai tak mempan, bos BI buka suara

JAKARTA &ndash; Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuan atau BI Rate di level 4,75% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) periode April 2026.
Keputusan ini memperpanjang posisi suku bunga yang sama selama tujuh bulan berturut-turut sejak September 2025.
Gubernur BI, Perry Warjiyo, mengatakan keputusan itu sejalan dengan upaya bank sentral untuk meningkatkan strategi suku bunga dan instrumen operasi moneter, dalam memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah memburuknya kondisi ekonomi global akibat perang di Timur Tengah.
&ldquo;Bank Indonesia siap menempuh penguatan lebih lanjut kebijakan moneter yang diperlukan&nbsp;untuk tetap mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah, serta menjaga inflasi 2026-2027 dalam sasaran 2,5 plus minus 1%,&rdquo; jelas Perry.
Selain itu, BI juga menahan suku bunga Deposit Facility di level 3,75% dan Lending Facility sebesar 5,50%. Dengan demikian, tidak ada perubahan pada seluruh koridor suku bunga kebijakan dalam RDG April 2026.
Ke depan, kata Perry, BI akan terus memperkuat kebijakan makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Beberapa langkah yang diambil termasuk peningkatan kredit pembiayaan ke sejumlah sektor strategis, namun tetap mempertahankan stabilitas sistem keuangan.
&ldquo;Kebijakan sistem pembayaran terus diarahkan untuk turut menopang kegiatan ekonomi melalui&nbsp;perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan struktur industri sistem pembayaran, serta peningkatan keandalan dan ketahanan infrastruktur,&rdquo; ungkap Perry.
Seperti disampaikan IDNFinancials.com sebelumnya, nilai tukar rupiah sempat turun ke level terendah sepanjang masa di Rp17.194 per dolar Amerika Serikat (AS), pada Jumat (17/4) pekan lalu.
Rupiah sempat menguat sejak awal pekan, namun kembali berbalik melemah hingga siang hari ini di level Rp17.178 per dolar AS, menurut data Bloomberg. (KR)

Keputusan ini sejalan dengan ekspektasi puluhan ekonom di tengah pelemahan nilai tukar rupiah.

BI Rate bertahan di 4,75% saat rupiah capai rekor terendah

JAKARTA &mdash; Bank Indonesia (BI) menurunkan batas maksimum pembelian valuta asing (valas) terhadap rupiah dari US$100 ribu menjadi US$50 ribu per pelaku per bulan. Kebijakan ini mulai berlaku pada 1 April 2026 sebagai upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
Gubernur BI, Perry Warjiyo, mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari penguatan kebijakan transaksi pasar valas. &ldquo;Penyesuaian threshold tunai beli valas terhadap rupiah dari US$100 ribu menjadi US$50 ribu per pelaku per bulan dilakukan untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah,&rdquo; ujarnya dalam konferensi pers virtual, Selasa (17/3).
Selain itu, BI menaikkan batas transaksi Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) dari US$5 juta menjadi US$10 juta per transaksi. Batas transaksi swap, baik beli maupun jual, juga ditingkatkan menjadi US$10 juta per transaksi.
Di sisi lain, BI memperketat ketentuan pelaporan Lalu Lintas Devisa (LLD) dengan menurunkan ambang batas kewajiban dokumen pendukung untuk transfer valas ke luar negeri dari US$100 ribu menjadi US$50 ribu. Ketentuan ini juga mulai berlaku pada April 2026.
Kebijakan tersebut diambil sebagai respons terhadap tekanan global, termasuk konflik di Timur Tengah, yang memengaruhi pergerakan rupiah. Per 16 Maret 2026, nilai tukar rupiah tercatat di Rp16.985 per dolar AS, melemah 1,29% dibandingkan akhir Februari 2026.
&ldquo;BI akan terus memperkuat berbagai kebijakan untuk menjaga stabilitas rupiah di tengah ketidakpastian global,&rdquo; kata Perry. (DK)
Menurut pengamat pasar uang, BI pada dasarnya melakukan tiga kebijakan utama.
Pertama, menurunkan batas pembelian valas dari US$100 ribu menjadi US$50 ribu per bulan. Ini berarti masyarakat dibatasi dalam melakukan pembelian dolar AS. "Ini normal saja, di beberapa begara juga diberlakukan hal yang mirip.'
Kedua, menaikkan batas transaksi DNDF dan swap hingga US$10 juta per transaksi. Ini berarti pelaku pasar memiliki ruang lebih besar untuk melakukan lindung nilai terhadap risiko nilai tukar.
"Dengan aturan baru perusahaan atau importir atau investor sekarang bisa melakukan indungi risiko kurs dalam jumlah yang lebih besar. Tidak perlu pecah transaksi jadi kecil-kecil."
Contoh sederhana, jelas dia, misalnya sebuah perusahaan harus membayar impor US$8 juta bulan depan, karena khawatir dolar naik maka perusahaan tersebut bisa membeli pakai DNDF/swap untuk &ldquo;kunci&rdquo; kurs dari sekarang.
"Dulu karena limit cuma US$5 juta maka harus dibagi 2 transaksi. Sekarang bisa langsung 1 transaksi penuh, lebih simpel dan fleksibel.
Ketiga, memperketat ketentuan transfer valas ke luar negeri dengan menurunkan ambang batas dokumen pendukung menjadi US$50 ribu. "Maksudnya transaksi di atas nilai tersebut harus disertai dokumen pendukung." (DK/MT)

BI turunkan batas beli valas dan menjaga stabilitas rupiah di tengah gejolak global.

Demi jaga rupiah, BI pangkas batas beli valas jadi US$50 ribu

JAKARTA &ndash; Bank Indonesia (BI) dan Bank of Korea (BoK) melanjutkan pertukaran mata uang lokal untuk perdagangan hingga Rp115 triliun atau setara KRW10,7 triliun usai perpanjangan bilateral currency swap arrangement (BCSA).
Mengutip siaran pers Depatemen Komunikasi BI, Jumat (6/2), Parry Warjiyo, Gubernur BI dan RHEE Chang Yong, Gubernur Bank of Korea telah menandatangani perpanjangan perjanjian BCSA, kemarin (5/2).
Dengan memperpanjang perjanjian itu, maka perdagangan bilateral dan kerja sama keuangan antara Indonesia dan Korea Selatan (Korsel) diharapkan semakin kuat. Selain itu, kesepakatan BCSA mendukung penyelesaian transaksi dagangan menggunakan mata uang lokal masing-masing negara.
Perjanjian BCSA perdana antara Indonesia dan Korsel ditandatangani pada 2014, lalu diperpanjang pada Maret 2017 dan Maret 2020. Untuk kesepakatan BCSA yang diteken kemarin akan berlaku mulai 6 Maret 2026 hingga 5 Maret 2031.
Nantinya usai periode itu berakhir, maka perjanjian ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan dua bank sentral itu. (LK)

BCSA antara BI dan BoK dimulai pada tahun 2014.

BCSA diteken, pertukaran uang RI dan Korsel maksimum Rp115 triliun

JAKARTA -&nbsp;Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo&nbsp;menyatakan bahwa penurunan outlook Indonesia dari lembaga rating Moody's pada Kamis (5/2)&nbsp;tidak mencerminkan adanya pelemahan fundamental ekonomi Indonesia.
Menurut dia, di tengah tingginya ketidakpastian global, perekonomian domestik tetap resilien. Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,39% pada triwulan IV 2025, sehingga pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2025 tercatat sebesar 5,1%. Inflasi tetap terjaga sebesar 2,92% pada 2025, berada dalam kisaran sasaran, sementara stabilitas nilai tukar rupiah terus diperkuat.
Stabilitas sistem keuangan juga tetap terjaga dengan baik, didukung oleh likuiditas yang memadai, permodalan perbankan yang kuat, serta risiko kredit yang rendah. Selain itu, terus berkembangnya sistem pembayaran digital&mdash;yang ditopang oleh infrastruktur yang andal dan struktur industri yang sehat&mdash;semakin memperkuat stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi.&rdquo;
Ke depan, kata Perry, Bank Indonesia memprakirakan bahwa prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka menengah akan tetap solid dengan&nbsp;tren meningkat, didukung oleh inflasi yang tetap terjaga.
Pertumbuhan ekonomi pada&nbsp;2026&nbsp;diproyeksikan meningkat pada kisaran&nbsp;4,9&ndash;5,7%, ditopang oleh penguatan permintaan domestik sejalan dengan berbagai kebijakan pemerintah serta berlanjutnya dampak positif bauran kebijakan Bank Indonesia.
Kinerja positif ini, lanjut Gubernur BI,&nbsp; diperkirakan akan terus meningkat pada&nbsp;2027, dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi pada kisaran&nbsp;5,1&ndash;5,9%, serta inflasi yang tetap terjaga.
Ketahanan eksternal perekonomian Indonesia juga tetap kuat di tengah ketidakpastian global.&nbsp;
Neraca Pembayaran Indonesia (NPI)&nbsp;tetap solid, didorong oleh surplus neraca perdagangan. Neraca perdagangan pada&nbsp;Desember 2025&nbsp;mencatat surplus sebesar&nbsp;2,51 miliar dolar AS, didukung oleh ekspor nonmigas berbasis sumber daya alam dan manufaktur.
Posisi&nbsp;cadangan devisa Indonesia&nbsp;pada akhir Desember 2025 meningkat menjadi US$156,5 miliar, setara dengan pembiayaan&nbsp;6,4 bulan impor&nbsp;atau&nbsp;6,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar&nbsp;3 bulan impor.&nbsp;
"Nilai tukar rupiah diproyeksikan tetap stabil dengan kecenderungan menguat, didukung oleh imbal hasil yang menarik, inflasi yang rendah, serta prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang solid."
Seperti diketahui Moody&rsquo;s mengubah outlook Indonesia menjadi negatif namun menegaskan (tidak mengubah) peringkat Baa2.
Menurut seorang analis Moody's melakukan penurunan outlook antara lain dengan alasan berikut:
<ul>
<li>Risiko strategi fiskal. Belanja yang didorong oleh pertumbuhan di tengah basis penerimaan yang lemah meningkatkan risiko defisit.</li>
<li>Keterbatasan fleksibilitas fiskal. Perluasan program sosial dapat menekan ruang fiskal yang sudah terbatas.</li>
<li>Ketidakpastian Danantara. Tata kelola dan sumber pendanaan yang belum jelas menciptakan risiko kewajiban kontinjensi.</li>
<li>Potensi perubahan rezim kebijakan. Kemungkinan perubahan kerangka fiskal dan moneter meningkatkan ketidakpastian.</li>
<li>Menurunnya daya tarik investasi. Ketidakpastian kebijakan berpotensi menahan investasi dan meningkatkan biaya pinjaman.</li>
<li>Meningkatnya volatilitas pasar. Fluktuasi pasar saham dan nilai tukar mencerminkan sensitivitas terhadap kredibilitas kebijakan.</li>
</ul>
Meningkatnya tekanan sosial-politik dan ketidakpuasan publik menimbulkan risiko terhadap stabilitas domestik. Peringkat tersebut tetap dipertahankan berdasarkan ketahanan ekonomi Indonesia, yaitu pertumbuhan sekitar 5%, defisit fiskal di bawah 3% dari PDB, serta rasio utang yang masih lebih rendah dibandingkan negara sekelas Baa, dengan asumsi disiplin kebijakan tetap terjaga.
Menurut analis tersebut, penyesuaian peringkat&nbsp; sebuah negara akan dilakukan oleh Moodys beberapa bulan setelah pengumuman penyesuaian outlook.
Dia menilai ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan Moody's menurunkan peringkat Indonesia dari posisi saat ini&nbsp;Baa2.&nbsp;
- Pertama, ekspansi fiskal tanpa pendanaan yang memadai. "Peningkatan belanja tanpa reformasi penerimaan akan melemahkan kredibilitas."
- Kedua, memburuknya kondisi eksternal. "Pelemahan nilai tukar yang berkelanjutan atau arus keluar modal dapat menekan indikator utang.
- Ketiga, risiko terkait BUMN. "Pelemahan kondisi keuangan BUMN yang terkait dengan tata kelola Danantara akan menekan profil kredit negara."
Sebaliknya, mengenai apakah memungkinkan peringkat Indonesia dinaikkan Moody's dari posisi saat ini&nbsp;Baa2, analis itu mengatakan:&nbsp;
"Kenaikan peringkat kecil kemungkinannya pada kondisi Moody's memberi Indonesia outlook negatif saat ini."
Namun, Moodys bisa menaikkan peringkat, meskipun peluangnya kecil, dengan faktor-faktor berikut:&nbsp;
<ul>
<li>Pemulihan kredibilitas kebijakan yang lebih jelas dan konsisten dapat mengembalikan outlook menjadi stabil.</li>
<li>Penguatan basis penerimaan negara yang berkelanjutan akan memperbaiki fleksibilitas fiskal.</li>
<li>Pertumbuhan struktural yang lebih tinggi. Daya saing yang berkelanjutan dan pendalaman sektor keuangan dapat mendukung kenaikan peringkat. (YS/MT)</li>
</ul>
&nbsp;

BI tegaskan penurunan outlook Moody’s tak cerminkan pelemahan fundamental ekonomi.

BI tegaskan ekonomi RI solid, peringkat Moody’s Baa2 tetap aman?

JAKARTA - Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 diperkirakan tetap mencapai target pemerintah sebesar 5,2% meskipun terdampak kerusakan akibat banjir besar pada akhir tahun lalu. Kinerja ekonomi bahkan dinilai menguat pada kuartal IV, seiring perbaikan aktivitas domestik.
Dikutip reuters, target pertumbuhan 2026 sebesar 5,4% juga dipertahankan untuk ekonomi nasional yang bernilai sekitar US$1,4 triliun. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan proyeksi tersebut dalam pertemuan dewan stabilitas sistem keuangan, menegaskan optimisme pemerintah terhadap pemulihan serta momentum ekspansi ekonomi.
Dari sisi moneter, Bank Indonesia membuka peluang pelonggaran suku bunga guna menopang pertumbuhan. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan bank sentral masih mencermati ruang penurunan suku bunga setelah sebelumnya menahan suku bunga demi menjaga stabilitas rupiah yang sempat melemah. &ldquo;Dalam merumuskan kebijakan moneter, kami akan selalu memperhatikan data inflasi, nilai tukar, dan pertumbuhan ekonomi,&rdquo; ujar Warjiyo.
Saat ini BI mempertahankan suku bunga acuan 7-day reverse repo rate di level 4,75%, tidak berubah sejak September, setelah memangkas total 150 basis poin dalam setahun terakhir. Bank sentral juga menegaskan komitmennya menjaga kestabilan rupiah melalui intervensi pasar, dengan proyeksi nilai tukar akan stabil dan cenderung menguat.(DH)

Target pertumbuhan 2026 sebesar 5,4% dipertahankan untuk ekonomi nasional yang US$1,4 triliun.

Gubernur BI Perry Warjiyo: Bunga masih berpeluang turun

JAKATA - Pertumbuhan kredit perbankan nasional melambat ke satu digit pada 2025, meskipun likuiditas di sistem keuangan masih longgar dan kebijakan moneter berada pada fase akomodatif.
Bank Indonesia (BI) mencatat penyaluran kredit tumbuh 9,69% secara tahunan pada Desember 2025, meningkat dibanding bulan sebelumnya, namun menegaskan tren perlambatan dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, mengatakan secara kumulatif sepanjang 2025, kredit perbankan tumbuh 9,96%, masih berada dalam kisaran target BI sebesar 8&ndash;11%.
Ia juga memproyeksikan pertumbuhan kredit pada 2026 akan bergerak dalam rentang 8&ndash;12%, dengan potensi peningkatan yang terbatas.
Perlambatan kredit dipengaruhi oleh kinerja yang tidak merata antarsegmen. Kredit investasi menjadi penopang utama dengan pertumbuhan kuat sebesar 21,06% tahunan, sejalan dengan berlanjutnya belanja proyek dan ekspansi modal. Sebaliknya, pertumbuhan kredit modal kerja dan konsumsi relatif tertahan, masing-masing hanya mencapai 4,52% dan 6,58%.
&ldquo;Perkembangan ini sejalan dengan upaya Bank Indonesia menurunkan suku bunga dan memperkuat insentif likuiditas makroprudensial, serta pelaksanaan program prioritas pemerintah di tengah kondisi makroekonomi dan sistem keuangan yang stabil,&rdquo; ujar Perry dalam konferensi pers virtual usai rapat kebijakan Januari.
Dari sisi permintaan, dunia usaha masih menunjukkan sikap hati-hati dalam menarik kredit. Hal ini tercermin dari tingginya kredit yang belum dicairkan (undisbursed loans) yang mencapai Rp2.439,2 triliun, atau setara 22,12% dari total plafon kredit.
Di sisi lain, kapasitas penyaluran perbankan tetap kuat, ditopang rasio likuiditas yang tinggi serta pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) dua digit. Namun demikian, standar penyaluran kredit untuk sektor konsumsi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih relatif ketat, seiring risiko kredit yang dinilai lebih tinggi.(DH)

Pertumbuhan kredit 2025 melambat ke 9,96% meski likuiditas longgar, pelaku usaha masih berhati-hati.

BI ungkap permintaan kredit masih lemah sepanjang 2025

JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dipanggil ke Istana Negara beberapa jam sebelum rapat penentuan suku bunga acuan pada&nbsp;Rabu (21/1), di tengah tekanan nilai tukar rupiah yang jatuh ke level terendah sepanjang sejarah.
Diberitakan bloomberg.com, langkah ini dinilai tidak lazim dan mencerminkan meningkatnya kekhawatiran pemerintah terhadap stabilitas ekonomi dan pasar keuangan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang bertemu Perry Warjiyo bersama dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, memberikan klarifikasi bahwa pertemuan tersebut bertujuan menyinkronkan kebijakan fiskal dan moneter.
&ldquo;Gubernur Bank Indonesia akan memastikan langkah-langkah yang diperlukan diambil untuk menjaga nilai tukar,&rdquo; ujar Purbaya. &ldquo;Saya pikir beliau akan menanganinya dengan baik. Tidak akan ada masalah lanjutan.&rdquo;
Berdasarkan Rapat Dewan Gubernur BI kemarin, Rabu (21/1), Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan di level 4,75%, sesuai dengan estimasi pasar.
Namun, sebagian analis mulai mempertimbangkan risiko pemangkasan suku bunga sebesar 25 basis poin, seiring pencalonan keponakan&nbsp;Presiden Prabowo Subianto,&nbsp;Thomas Djiwandono, sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia.
Langkah ini dipandang sebagai tekanan bagi pembuat kebijkan untuk terus menggenjot pertumbuhan ekonomi.
Di sisi lain, pencalonan anggota keluarga presiden sebagai pejabat BI memperkuat kekhawatiran publik akan independensi bank sentral.
Sebagai catatan, pemerintahan Prabowo memang telah menghadapi berbagai sorotan atas kebijakan ekonominya, mulai dari ekspansi defisit APBN yang agresif demi program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga pencopotan Sri Mulyani Indrawati dari posisi Menteri Keuangan yang telah ia pegang sejak tahun 2005. (DH/ZH)

Rupiah terlemah dalam sejarah, Perry Warjiyo dipanggil Istana jelang rapat suku bunga.

Rupiah tertekan, Gubernur BI Perry Warjiyo menghadap Istana

JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyoroti pesatnya peredaran uang kripto dan stablecoin swasta yang dinilai belum memiliki kerangka pengaturan maupun pengawasan.
Ia menempatkan fenomena tersebut sebagai salah satu dari lima risiko utama yang berpotensi memperburuk ekonomi global pada 2026&ndash;2027. Karena itu, BI kembali menegaskan dorongan penggunaan central bank digital currency (CBDC) sebagai alat pembayaran digital yang lebih aman.
Perry menyampaikan pandangannya dalam sambutan di Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) di Jakarta, 28 November 2026.&nbsp;
&ldquo;Maraknya uang kripto dan stablecoin pihak swasta, belum ada pengaturan dan pengawasan yang jelas. Di sinilah perlunya central bank digital currency," ujar Perry.
Dalam pemaparannya, Perry merinci lima faktor pelemahan ekonomi global: kelanjutan kebijakan tarif Amerika Serikat, perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, tingginya utang dan suku bunga negara maju yang menambah beban fiskal negara berkembang, meningkatnya risiko sistem keuangan akibat transaksi derivatif, serta menjamurnya aset kripto swasta.
Buku PTBI 2025 mendefinisikan cryptocurrency sebagai mata uang digital yang diterbitkan swasta tanpa bergantung pada otoritas pusat.
Bitcoin menjadi pelopor sejak 2009, dengan kapitalisasi pasar kripto global mencapai sekitar US$2,7 triliun pada April 2025. Sementara stablecoin yang muncul sejak 2014 dan nilainya dipatok pada aset seperti mata uang fiat atau emas telah menembus kapitalisasi lebih dari US$255 miliar hingga Juni 2025, mayoritas terkait dolar AS via USDC maupun USDT.
BI menilai penerbitan kripto, stablecoin, dan tokenisasi oleh pemain swasta di platform digital terus berkembang, namun meningkatkan kerentanan dan risiko terhadap stabilitas pasar keuangan global. (DH)

BI melihat kripto dan stablecoin swasta tanpa regulasi sebagai risiko besar bagi ekonomi global.

Bank Indonesia lebih condong CBDC dibanding stablecoin swasta

JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menegaskan bahwa gelombang kebijakan proteksionis Amerika Serikat (AS) terus mengguncang dinamika ekonomi global.
Dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia di Jakarta, Jumat (28/11), ia menyebut ketegangan geopolitik yang belum menunjukkan tanda mereda akan membuat prospek ekonomi dunia tetap suram hingga 2026&ndash;2027.
&ldquo;Ketegangan politik berlanjut dan kita belum tahu kapan akan berakhir. Penting untuk waspada, seperti nasihat Ronggowarsito. Prospek ekonomi global masih meredup pada tahun 2026 dan 2027,&rdquo; ujar Perry dalam pertemuan tahunan Bank Indonesia dikantor BI, Jakarta Pusat, Jumat (28/11).
Perry menjabarkan lima karakter utama yang membentuk lanskap ekonomi global ke depan. Pertama, kebijakan tarif AS yang tidak kunjung reda dinilai akan menekan perdagangan internasional, memperlemah multilateralisme, dan mendorong lahirnya blok-blok kerja sama baru.
&ldquo;Kedua, pertumbuhan ekonomi dunia melambat, terutama Amerika Serikat dan Tiongkok. Sementara Uni Eropa, India, Indonesia cukup baik. Penurunan inflasi lebih lambat mempersulit kebijakan moneter Bank Sentral,&rdquo; ungkapnya.
Ia melanjutkan, karakteristik ketiga adalah meningkatnya tekanan fiskal akibat tingginya utang pemerintah dan suku bunga di negara maju, yang menurutnya &ldquo;pada akhirnya menciptakan beban tambahan bagi negara-negara berkembang.&rdquo;
Perry juga menyoroti risiko baru dalam sistem keuangan global, yang ia sebut sebagai karakteristik keempat. Lonjakan transaksi produk derivatif berisiko tinggi yang melibatkan hedge fund berpotensi memicu arus keluar modal dan menekan pasar negara berkembang.
Sementara itu, maraknya penggunaan uang kripto dan stablecoin menjadi karakteristik kelima. &ldquo;Kelima, maraknya uang kripto dan stable coin tidak selesai. Belum ada pengaturan dan pengawasan yang jelas. Sinilah perlunya Central Bank Digital Currency,&rdquo; kata Perry.
Ia menegaskan Indonesia perlu merespons seluruh dinamika tersebut dengan kebijakan yang konsisten menjaga stabilitas, memperkuat pertumbuhan, dan membangun ketahanan ekonomi yang semakin mandiri. &ldquo;Indonesia tidak terkecuali perlu respons kebijakan yang tepat, menjaga stabilitas, mendorong pertumbuhan lebih tinggi dan berdaya tahan tangguh dan mandiri,&rdquo; ujar Perry.(DH)

Ketegangan geopolitik yang belum mereda akan membuat prospek ekonomi dunia tetap redup hingga 2027. 

Gubernur BI Perry Warjiyo: Ekonomi dunia 2026 masih suram

JAKARTA &ndash; Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuan atau BI Rate di 4,75% setelah menggelar Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 18-19 November 2025, sejalan dengan ekspektasi konsensus ekonom.
Gubernur BI, Perry Warjiyo, mengatakan dewan gubernur juga menahan suku bunga Deposit Facility di 3,75% dan Lending Facility di 5,50%.
Dalam konferensi pers yang digelar hari ini, Perry menyatakan bahwa stabilisasi nilai tukar rupiah saat ini tetap menjadi prioritas utama bagi BI.
&ldquo;Keputusan ini konsisten dengan fokus kebijakan jangka pendek pada stabilisasi nilai tukar rupiah dan menarik aliran masuk investasi portofolio asing, dari dampak meningkatnya ketidakpastian global,&rdquo; kata Perry.
Meskipun demikian, kata Perry, BI masih melihat peluang penurunan suku bunga acuan pada rapat dewan gubernur berikutnya.
&ldquo;Ke depan BI akan terus mencermati ruang penurunan suku bunga (BI Rate) lebih lanjut, dengan perkiraan inflasi 2025-2026 yang terkendali dalam sasaran 2,5 plus minus 1% serta perlunya untuk turut mendorong ekonomi yang lebih tinggi,&rdquo; jelas Perry.
Seperti disampaikan IDNFinancials.com sebelumnya, 28 dari 33 ekonom memperkirakan BI akan menahan suku bunga di 4,75% alias tidak berubah dari bulan sebelumnya. Konsensus menilai pelemahan rupiah membuat BI lebih berhati-hati dalam memutuskan kebijakan moneter.
IHSG bergerak positif setelah pengumuman suku bunga acuan tersebut, dengan kenaikan menguat 0,42% atau 35,37 poin ke 8.397,30 hingga pukul 14.46 WIB.
Sementara itu nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menguat 0,27% atau 45 poin ke Rp16.706.
Indonesia sebelumnya telah merilis data inflasi yang berada di level 2,86% per Oktober 2025, sementara pertumbuhan ekonomi mencapai 5,04% secara tahunan pada kuartal ketiga 2025.
Dari data historis BI, suku bunga acuan kini telah bertahan dua bulan berturut-turut dan berada di level terendah dalam lebih dari tiga tahun atau sejak 2022. (KR)

Bank Indonesia menahan suku bunga acuan di level terendah sejak 2022, IHSG dan rupiah menguat tipis.