JAKARTA &ndash; PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) mengusulkan penerapan skema feed-in tariff bagi listrik panas bumi (geothermal) sebagai bagian dari revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2022 untuk mempercepat pengembangan proyek geothermal.
Sebagai catatan, tarif listrik geothermal kini hanya menggunakan acuan ceiling price, atau harga batas atas.
&ldquo;Jadi mau dibeli di 25-30% [harga atas], juga masih sesuai,&rdquo; ujar Andi Joko Nugroho, Direktur Operasi PGEO.
Dengan kata lain, harga jual ditetapkan hanya berdasarkan negosiasi dengan PLN sebagai offtaker utama, sehingga Perseroan sebagai penyedia listrik tidak dapat mendapat kepastian harga jual sejak awal proyek.
&ldquo;Kalau kita, sebetulnya, itu yang menjadi problem utamanya,&rdquo; tegas Direktur Eksplorasi dan Pengembangan PGEO, Edwil Suzandi, dalam acara Media Briefing PGEO, Selasa (4/8).
PGEO memandang produksi listrik panas bumi sebagai sebuah proses yang panjang, dengan modal yang besar dan risiko yang tinggi.
&ldquo;Jadi mirip-mirip dengan industri upstream, ya, dengan bagaimana mencari minyak, mencari gas &hellip; Jadi yang kita usulkan ke pemerintah adalah bagaimana pemerintah membuat tarif itu menjadi ekonomis,&rdquo; imbuhnya.
Ia mengusulkan skema tarif feed-in, atau tarif yang flat, yang diberlakukan sampai proyek tersebut mencapai nilai ekonomi yang layak. &ldquo;Setelah itu mungkin baru disesuaikan,&rdquo; jelas Edwil lebih lanjut.
Andi juga menambahkan alternatif pemberlakuan floor tariff, atau harga batas bawah, untuk menjamin kepastian keekonomian proyek geothermal.
Pasalnya, ketiadaan ketetapan tarif ini juga mengurangi kepastian bagi investor dan berisiko menekan aktivitas investasi secara umum.
&ldquo;Investor itu menunggu, ketika mau masuk, ini harganya mau dijual berapa. Kalau dengan sekarang, yang hanya tarif atas, ya tidak bisa,&rdquo; imbuh Andi.
Menurut manajemen PGEO, pendanaan umumnya baru bisa didapatkan ketika sebuah proyek geothermal dinyatakan memiliki cadangan yang terbukti.
Dengan demikian, tahapan eksplorasi serta risiko dalam proses pengeboran kini masih dibiayai dan ditanggung sendiri oleh para penyedia tenaga listrik geothermal.
&ldquo;Jadi, di fase eksplorasi itu, kami sepenuhnya menggunakan equity&mdash;murni uang dari PGEO untuk melakukan itu,&rdquo; ungkap Edwil.
Perbedaan pada penetapan skema tarif jual ini juga terasa di dalam industri energi terbarukan.
Edwil membandingkan tarif listrik geothermal dengan tarif listrik produksi fasilitas Waste-to-Energy kelolaan Danantara &ndash; yang mencapai US$0,2 per kWh.
&ldquo;PLTS, dengan baterai, tarifnya juga sangat tinggi,&rdquo; tambahnya.
Selain itu, bisnis listrik geothermal juga tidak mendapat kemudahan atau dukungan pemerintah sebagaimana kebijakan DMO (domestic market obligation) yang dapat mendorong kinerja industri energi berbahan bakar fosil.
&ldquo;Energi fosil itu bisa menjadi ekonomis karena ada semacam &lsquo;insentif&rsquo; dari pemerintah. Insentif itu berupa DMO &hellip; Geothermal itu tidak ada,&rdquo; tambahnya.
Di sisi lain, Andi juga menegaskan bahwa penyesuaian tarif listrik geothermal ini bukan semata-mata mengejar margin keuntungan yang lebih besar, melainkan masalah keberlanjutan pengembangan proyek.
Menurut Andi, peran pemerintah dan kebijakannya dalam menciptakan iklim yang kondusif sangat penting untuk mempercepat pengembangan proyek energi panas bumi, seperti yang terjadi di Turki.
&ldquo;Di Turki&mdash;dengan adanya feed-in tariff dan kebijakan dari pemerintah&mdash;dalam 5 tahun, mereka bisa menambah 1000 MW,&rdquo; ungkap Andi. (ZH)

Tarif listrik WtE bisa mencapai US$0,2 per kWh, namun geothermal hanya diatur dengan ceiling tariff.

PGEO dorong revisi Perpres tarif geothermal, usulkan feed-in tariff

JAKARTA &ndash; PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) tengah menyiapkan operasional pilot project untuk green hydrogen, yang ditargetkan beroperasi pada kuartal IV 2026. Toyota menjadi salah satu calon pembeli awal produksi hidrogen hijau tersebut.
Menurut Ahmad Yani, Presiden Direktur PGEO, pilot project green hydrogen tersebut akan dimulai di Wilayah Kerja Ulubelu di Lampung, dengan target beroperasi komersial (COD) pada November 2026.
Kini, proyek memasuki tahapan fabrikasi, dilanjutkan instalasi alat pada Oktober.
Dalam sesi pemaparannya di acara Media Briefing PGEO 2026, Selasa (4/8), Perseroan juga menargetkan proyek tersebut akan menghasilkan 100 kilogram (kg) hidrogen per hari.
&ldquo;Kami mulai dari skala lab, small scale,&rdquo; imbuh Andi Joko Nugroho, Direktur Operasi PGEO, pada kesempatan yang sama.
Salah satu pembeli pertama pada tahap awal produksi green hydrogen ini, ungkap Andi, adalah Toyota.
Toyota diketahui telah meneken nota kesepahaman (MoU) untuk membeli sekitar 20 kg hidrogen dari PGEO untuk keperluan internalnya.
Sementara itu, hasil produksi lainnya akan dialihkan untuk pemakaian internal Pertamina, seperti Kilang Plaju dan Terminal LPG Tanjung Sekong.
Menurut Ahmad Yani, pengembangan green hydrogen ini merupakan bagian dari upaya PGEO untuk mencari potensi aliran pendapatan baru atau new revenue stream, dari segmen lain di luar inti bisnis panas bumi atau geothermal.
Ahmad Yani menilai bahwa alih-alih hanya mengejar target RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik) yang ditetapkan pemerintah, PGEO memandang perlu untuk mengakselerasi potensi dari hilirisasi dan industrialisasi geothermal.
&ldquo;Jadi, masa depan geothermal itu bukan hanya diukur melalui bagaimana menghasilkan energi bersih dalam bentuk listrik, tetapi juga ada produk lain yang bisa kita kembangkan. Nah, dalam hal ini seperti green hydrogen,&rdquo; jelasnya.
Di sisi lain, manajemen mengakui bahwa keberlanjutan dari proyek green hydrogen tersebut akan tergantung pada tren permintaan atau demand dari pasar. Oleh karena itu, Perseroan juga mempertimbangkan kesiapan ekosistem hidrogen.
&ldquo;Dalam 2&ndash;3 tahun ke depan, kita akan coba bagaimana menjadi suatu bisnis yang real,&rdquo; tambah Ahmad Yani.
Perseroan juga meyakini bahwa pasar hidrogen global memiliki prospek yang menjanjikan pada periode 2030&ndash;2034 mendatang.
Direktur Eksplorasi dan Pengembangan PGEO, Edwil Suzandi, bahkan menyebutkan bahwa terdapat potensi green hydrogen diproses lebih lanjut menjadi green ammonia. &ldquo;Itu kajiannya sudah berlangsung,&rdquo; katanya. (ZH)

Dengan target produksi hingga 100 kilogram per hari, Toyota akan jadi pembeli perdana.