JAKARTA &ndash; Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merevisi sejumlah aturan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), untuk mendukung kebijakan prioritas pemerintah di bidang perumahan.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, mengatakan revisi aturan SLIK ini sebagai respons atas masukan dari berbagai pihak, untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah.
Pertama, kata Friderica, OJK hanya akan menampilkan data debitur dengan nilai utang di atas Rp1 juta dalam sistem SLIK. Langkah ini menyusul banyaknya catatan kredit dengan nominal kecil, yang menghambat proses pengajuan Kredit Perumahan Rakyat (KPR) bersubsidi.
Selain itu, OJK akan mempercepat update data pelunasan kredit dalam SLIK. Alasannya, selama ini sistem lama membutuhkan waktu lebih dari satu bulan setelah debitur melunasi utangnya, hingga status kredit berubah.
&ldquo;Kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat proses kredit, khususnya bagi pengembang,&rdquo; jelas Friderica, dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta pada Senin (13/4) kemarin.
Ketiga, lanjut Friderica, OJK akan memberikan akses kepada Badan Pengelola (BP) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) untuk mengakses data SLIK. Langkah ini diyakini akan mempercepat penyaluran fasilitas pembiayaan perumahan rakyat.
Di samping itu, Friderica mengatakan OJK akan menerbitkan penegasan kepada industri asuransi bahwa KPR bersubsidi adalah bagian dari program prioritas pemerintah, sehingga pihak asuransi memiliki landasan kuat dalam memberikan penjaminan.
&ldquo;Kelima, OJK bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan membentuk satuan tugas (satgas) percepatan program 3 juta rumah,&rdquo; ungkap Friderica, dengan menegaskan satgas ini akan dipimpin Menteri PKP bersama OJK.
Terakhir, Friderica menegaskan bahwa data SLIK tidak menjadi penentu dalam persetujuan kredit oleh lembaga jasa keuangan. &ldquo;Melainkan hanya sebagai catatan informasi,&rdquo; imbuhnya. (KR)

OJK juga menekankan data SLIK tidak lagi jadi penentu persetujuan kredit dari lembaga keuangan.

OJK rombak aturan SLIK demi permudah akses KPR bersubsidi

JAKARTA &ndash; PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) mengusulkan subsidi perumahan naik menjadi Rp750 juta dari sebelumnya Rp200 juta. Hal itu disampaikan Nixon LP. Napitupulu, Direktur Utama BBTN dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR di Jakarta, Senin (26/1).
&ldquo;Kami sedang mengusulkan ke pemerintah agar subsidi itu jangan dibatasi sampai Rp200 juta, karena itu terlalu jauh sekali,&rdquo; katanya.
Dia menyampaikan bahwa saat ini masyarakat yang bekerja di kota sangat membutuhkan subsidi perumahan.&ldquo;Tidak ada lagi rumah di bawah Rp200 juta, ini bukan kelas menengah sebenarnya, cuma kelas bawah cuma terlalu jauh ke daerah Purwakarta sana, misalnya, kerjanya di Jabodetabek,&rdquo; katanya.
Menurut dia, pemberian subsidi itu akan bisa diserap apabila mencapai Rp750 juta dibandingkan Rp200 juta seperti saat ini.
Selain itu, Dia menyampaikan agar pemberian subsidi diperluas untuk bangunan yang bukan dari developer, tapi rumah milik sendiri untuk kegiatan renovasi . &ldquo;Subsidi untuk bangun sendiri atau renovasi. Jadi, fasilitasnya subsidi perumahannya diperluas,&rdquo; katanya.(LK)

Program subsidi diusulkan merambah untuk kegiatan renovasi rumah.

Dirut BBTN usulkan subsidi rumah hingga Rp750 juta

JAKARTA &ndash; PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI berpartisipasi dalam serah terima 600 Hunian Danantara (huntara) tahap pertama di Kabupaten Aceh Tamiang. Penyerahan ini merupakan bagian dari percepatan penanganan pascabencana yang dikoordinasikan oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia bersama BUMN, guna menyediakan hunian layak bagi masyarakat terdampak.
Program Hunian Danantara ditujukan untuk memenuhi target pemerintah menyediakan 15.000 unit hunian bagi korban bencana di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara. Inisiatif ini menjadi wujud kehadiran negara dalam pemulihan pascabencana melalui hunian yang aman, layak, dan bermartabat.
Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo menyampaikan, BNI mengambil peran aktif dalam pembangunan huntara di Aceh Tamiang. "BNI turut berkontribusi dalam pembangunan Hunian Danantara di Aceh Tamiang. Dari total 600 unit huntara tahap pertama, BNI berpartisipasi sekitar 20 persen atau 120 unit hunian, sebagai bagian dari sinergi BUMN di bawah koordinasi Danantara Indonesia," ujar Okki dalam keterangan tertulis.
Serah terima huntara turut dihadiri Managing Director Stakeholder Management Danantara Indonesia Rohan Hafas menandai kesiapan hunian untuk segera ditempati warga yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana. Hadir pula perwakilan BUMN yang terlibat, termasuk Area Head BNI Aceh dan sekitarnya.
Sebelumnya, kesiapan Hunian Danantara di Aceh Tamiang telah ditinjau langsung oleh Prabowo Subianto bersama jajaran pimpinan Danantara Indonesia, antara lain CEO Danantara Rosan Roeslani, COO Danantara Dony Oskaria, serta Managing Director Stakeholder Management Rohan Hafas, pada Kamis (1/1/2026). Peninjauan tersebut juga dihadiri pimpinan BUMN terkait, termasuk Direktur Information Technology BNI Toto Prasetio.
Hunian Danantara ini dilengkapi fasilitas pendukung seperti taman bermain, jaringan WiFi, musala, fasilitas umum, serta sarana sanitasi yang memadai untuk menunjang kebutuhan dasar dan kenyamanan penghuni. Pembangunan dilakukan melalui kolaborasi BUMN karya dengan koordinasi PT Hutama Karya (Persero) sebagai koordinator pelaksana, berlokasi di Jalan Banda Aceh&ndash;Medan, Kebun Tanjung Seumantoh, Kecamatan Karang Baru, Aceh Tamiang.
Ke depan, BNI menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pendampingan seiring tahapan pembangunan dan pemulihan pascabencana, guna memastikan rehabilitasi berjalan terintegrasi, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat terdampak. (YS/KR)
&nbsp;

BNI ambil bagian dalam penyerahan 600 hunian sementara Danantara bagi warga Aceh Tamiang.