JAKARTA &ndash; Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan akan menyerahkan sekitar 270 hingga 300 perusahaan kelapa sawit kepada aparat kepolisian, lantaran belum mengembalikan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) ke level normal.
Langkah itu disebut sesuai keputusan dalam rapat yang dihadiri asosiasi pelaku usaha, perwakilan petani, Satgas Pangan Polri, serta Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polri pada Senin (8/6) hari ini.
Menurut Amran, seluruh peserta rapat telah sepakat harga TBS harus kembali seperti semula.
&ldquo;Ada kurang lebih 270 sampai 300 perusahaan yang belum menaikkan harga dan kami akan kirim langsung ke Polda, tembusan ke Kapolri, Kapolda dan kepada Dirkrimsus Polri untuk ditindaklanjuti,&rdquo; kata Amran, dalam konferensi pers.
Amran menambahkan bahwa penurunan harga TBS dalam beberapa hari terakhir merupakan anomali. Menurutnya, pelemahan rupiah terhadap dolar AS harusnya menjadi faktor pendorong kenaikan harga jual TBS, bukan sebaliknya.
Oleh karena itu, Amran mengimbau perusahaan pembeli TBS agar mengikuti aturan daerah masing-masing, yang sebelumnya berada di kisaran Rp3.200-3.600 per kilogram.
Sementara itu sekitar 70% perusahaan, kata Amran, telah menyesuaikan harga TBS. Sisanya sekitar 30% akan dilaporkan dan diperiksa oleh aparat penegak hukum.
&ldquo;Ini langsung diperiksa. Sanksi harus melalui pemeriksaan dulu,&rdquo; ujarnya. (KR)

Sekitar 300 perusahaan sawit akan diperiksa setelah membeli TBS di bawah harga normal dari petani.

Mentan seret 300 perusahaan sawit ke polisi akibat beli TBS murah

JAKARTA &ndash; Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pemerintah Indonesia akan menghapus utang Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi korban banjir di Aceh dan Sebagian wilayah Sumatra.
Rencana itu disampaikan usai Prabowo tiba di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, pada Minggu (7/12) hari ini.
&ldquo;Hutang-hutang KUR karena ini keadaan alam, ya kita akan hapus,&rdquo; kata Prabowo, usai meninjau kerusakan dan proses rehabilitasi jembatan Bailey Teupin Mane, yang rusak akibat bencana banjir.
&ldquo;Jadi petani tidak usah khawatir tidak bisa kembalikan utang ini, karena bukan kelalaian, tapi keadaan terpaksa atau force majeure,&rdquo; ungkap Prabowo.
Selain itu, Prabowo juga mengatakan bahwa pemerintah akan membantu petani yang terdampak bencana banjir, melalui rehabilitasi pertanian, demi menjaga ketahanan pangan.
Namun untuk sementara ini, pasokan beras dan kebutuhan pangan ke wilayah terdampak bencana, akan dikirim dari daerah lain.
&ldquo;Pangan akan kita kirim dari tempat lain. Cadangan pangan nasional cukup,&rdquo; jelas Prabowo.
Seperti diberitakan IDNFinancials.com sebelumnya, bencana banjir dan tanah longsor di sejumlah daerah di Aceh dan Sumatra telah menewaskan lebih dari 900 warga hingga Sabtu (6/12) malam.
Sejumlah menteri mengaku telah mencabut izin penggunaan lahan di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru, yang diduga ikut memperparah bencana banjir dan longsor di Aceh dan sebagian Sumatra. (KR)
&nbsp;
&nbsp;

Bencana yang menewaskan lebih dari 900 orang ini membuat akses infrastruktur vital lumpuh. 