JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan mencatat lonjakan utang pinjaman online (pinjol) masyarakat Indonesia telah tembus Rp101 triliun pada Maret 2026.
Kepala Eksekutif Pengawas PVML OJK, Agusman, menyatakan outstanding kredit industri P2P Lending pada Maret meningkat lebih pesat dari tingkat pertumbuhan 25,75% pada Februari 2026.
&ldquo;Pada industri pinjaman daring atau pindar, outstanding pembiayaan pada Maret 2026 tumbuh 26,25% secara tahunan,&rdquo; ujarnya dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner OJK periode Mei 2026, pada Selasa (5/5).
Di sisi risiko, tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90) industri pinjol tercatat 4,52% pada Maret, lebih rendah dari 4,54% di bulan sebelunya.
Sementara itu, industri pergadaian mencatat ekspansi signifikan. Penyaluran pembiayaan melonjak 60,27% menjadi Rp153,49 triliun, dengan porsi terbesar berasal dari produk gadai sebesar Rp127,90 triliun atau 83,33% dari total pembiayaan.
Di sisi lain, pembiayaan modal ventura justru mengalami turun 0,95% menjadi Rp16,57 triliun.
Secara keseluruhan, sektor PVML menunjukkan pertumbuhan terbatas. Piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan naik 0,61% menjadi Rp514,09 triliun, didorong meningkatnya &nbsp;pembiayaan modal kerja sebesar 6,15%.
Dari sisi kualitas aset, OJK menilai profil risiko industri PVML tetap terjaga. Hal ini ditunjukkan dengan rasio Non-Performing Financing (NPF) gross di level 2,83% dan NPF net 0,8%.
Sementara gearing ratio industri PVML berada di level 2,17 kali, jauh di bawah batas maksimum 10 kali yang ditetapkan oleh OJK. (DH/KR)

OJK laporkan utang pinjol tembus Rp101,03 triliun hingga Maret, meningkat 26,25% pada Maret 2026.

OJK catat utang pinjol Rp101 triliun, melesat 26% pada Maret

JAKARTA &ndash; Isu penegakan persaingan usaha di sektor pinjaman online (pinjol) dan eskalasi konflik Amerika Serikat (AS) dan Iran, menjadi sorotan utama dalam sepekan terakhir (29 Maret &ndash; 5 April 2026).
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan denda Rp755 miliar kepada 97 perusahaan pinjol, setelah mereka terbukti bersekongkol menetapkan suku bunga yang membebani konsumen.
Di sisi global, eskalasi konflik Iran meningkat setelah AS mengerahkan dua kapal induk ke kawasan Teluk, disusul pengiriman jet tempur yang berbasis di kapal induk tersebut, sementara Iran meningkatkan respons militer di wilayah tersebut.
Pasar juga mencermati perkembangan di Selat Hormuz sebagai jalur energi global. Iran sempat membatasi lalu lintas sebelum mengizinkan sejumlah kapal, termasuk kapal dari Indonesia.
Dari kawasan Asia Pasifik, dampak konflik mulai meluas. ASEAN mempertimbangkan pengembangan energi nuklir, sementara pergerakan militer Rusia di Indonesia menambah dinamika keamanan regional.
Daftar berita populer sepekan:
<ol>
<li>Iran akhirnya izinkan 2 kapal Pertamina lewati Selat Hormuz</li>
<li>Kepala Angkatan Laut Prancis: China harus gabung amankan Selat Hormuz</li>
<li>KPPU denda kartel bunga pinjol Rp755 miliar, AdaKami terbesar</li>
<li>Kapal perang dan selam milik Rusia masuk Indonesia</li>
<li>Dua kapal induk nuklir bergerak, Amerika kerahkan menuju Iran</li>
<li>Setelah tembak F-15E, Iran jatuhkan A-10 Warthog dan buru pilot ketiga</li>
<li>Sukanto Tanoto jual properti komersial di Singapura seharga US$91 juta</li>
<li>AS kirim F-35C yang beroperasi khusus dari kapal induk, mengapa?</li>
<li>Perang Iran picu ASEAN pertimbangkan proyek nuklir</li>
<li>Tiga tanker Oman, 2 kapal Jepang dan Prancis lolos lewati Selat Hormuz</li>
</ol>
(KR)

Isu persaingan usaha dan ketegangan geopolitik di Timur Tengah jadi sorotan pasar dalam sepekan.

Top sepekan: KPPU denda kartel pinjol, AS kirim 2 kapal induk

JAKARTA &ndash; Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) berencana menempuh jalur banding atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yang memperkarakan batas maksimum manfaat ekonomi pada industri pinjaman online (pinjol).
Seperti disampaikan IDNFinancials.com sebelumnya, KPPU melalui putusan Nomor 05/KPPU-I/2025 menyatakan sebanyak 97 perusahaan pinjol bersalah, karena terbukti dalam persekongkolan untuk menetapkan suku bunga kredit kepada konsumen.
Seluruh perusahaan itu kemudian dikenai denda dengan nilai total Rp755 miliar, dengan porsi denda paling besar kepada PT Pembiayaan Digital Indonesia (AdaKami) yang mencapai Rp102,3 miliar.
&ldquo;Putusan ini menandai berakhirnya salah satu perkara persaingan usaha terbesar yang pernah ditangani KPPU, baik dari sisi jumlah Terlapor maupun cakupan industri yang berdampak langsung pada masyarakat luas,&rdquo; ungkap Deswin Nur, Kepala Biro Humas dan Kerja Sama KPPU, dalam keterangan resminya pekan lalu.
Menanggapi hal tersebut, mengatakan AFPI kecewa dengan putusan KPPU, karena batas maksimum manfaat ekonomi yang ditetapkan sesuai arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk melindungi konsumen dari praktik predatory lending dan pinjol ilegal.
&ldquo;Maka dari itu, mayoritas anggota asosiasi akan mengajukan banding terhadap putusan KPPU tersebut,&rdquo; jelas Ketua Umum AFPI, Entjik S. Djafar, dalam keterangan yang disampaikan kepada media massa.
Kendati demikian, Entjik menyatakan bahwa AFPI tetap menghormati segala proses hukum yang berjalan dan akan terus berkoordinasi dengan seluruh anggotanya, perihal langkah hukum yang akan ditempuh.
&ldquo;Sebab, batas atas manfaat ekonomi itu bertujuan untuk perlindungan konsumen dan tidak ada niat jahat yang terbukti sepanjang sidang pemeriksaan,&rdquo; imbuhnya.
Selain itu, AFPI memastikan bahwa kegiatan masing-masing platform pinjol akan tetap beroperasi seperti biasa, di tengah proses hukum yang sedang berjalan.
&ldquo;Kami percaya para pelaku industri pinjaman online berada dalam posisi yang benar dengan mengikuti arahan OJK saat itu,&rdquo; jelas Entjik. (KR)

Rencana pengajuan banding atas keputusan KPPU itu disebut sesuai keberatan mayoritas anggota AFPI.

AFPI akan banding putusan KPPU, 97 pinjol tetap beroperasi

JAKARTA &ndash; Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah memutuskan sebanyak 97 pelaku usaha di bidang fintech pembiayaan Peer-to-Peer (P2P) Lending atau pinjol, terbukti terlibat dalam persekongkolan untuk menetapkan suku bunga kredit kepada konsumen mereka.
Atas pelanggaran Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 itu, KPPU menjatuhkan sanksi berupa denda dengan nilai total Rp755 miliar.
Deswin Nur, Kepala Biro Humas dan Kerja Sama KPPU, mengatakan putusan itu dibacakan dalam sidang Majelis Komisi di Jakarta, Kamis, 26 Maret 2026, setelah melalui proses penegakan hukum sejak 2023.
&ldquo;Putusan ini menandai berakhirnya salah satu perkara persaingan usaha terbesar yang pernah ditangani KPPU, baik dari sisi jumlah Terlapor maupun cakupan industri yang berdampak langsung pada masyarakat luas,&rdquo; ungkap Deswin, dalam keterangan pers pekan lalu.
Berdasarkan pemeriksaan alat bukti dan fakta di persidangan, Majelis Komisi menemukan adanya perjanjian penetapan suku bunga dari 97 perusahaan pinjol ini, jauh di atas tingkat keseimbangan pasar.
Tak hanya menetapkan denda bagi puluhan perusahaan pinjol, Majelis Komisi juga menilai KPPU perlu memberikan rekomendasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan industri pinjol.
Berikut ini 5 di antara 97 perusahaan pinjol yang terkena denda terbesar:
<ol>
<li>PT Pembiayaan Digital Indonesia (AdaKami): Rp102.300.000.000</li>
<li>PT Pintar Inovasi Digital (AsetKu): Rp100.900.000.000</li>
<li>PT Kredit Pintar Indonesia (Kredit Pintar): Rp93.600.000.000</li>
<li>PT Indonesia Fintopia Technology (Easycash): Rp49.100.000.000</li>
<li>PT Amartha Mikro Fintek (Amartha): Rp48.800.000.000</li>
</ol>
Penetapan denda kepada 97 perusahaan tersebut, kata Deswin, telah mempertimbangkan berbagai faktor yang memberatkan dan meringankan. Salah satu di antaranya termasuk sikap kooperatif dari perusahaan terlapor, serta kepengurusan asosiasi fintech pembiayaan yang tergabung dalam AFPI periode 2019. (KR)

KPPU diminta membuat rekomendasi kepada OJK, agar pengawasan bisnis pinjol lebih optimal.

KPPU denda kartel bunga pinjol Rp755 miliar, AdaKami terbesar

JAKARTA &ndash; Angka penyaluran kredit pinjaman daring atau yang dikenal dengan istilah pinjaman online (pinjol) telah mencapai Rp94,85 triliun pada November 2025, menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan OJK, Agusman, menyampaikan angka penyaluran kredit pinjol meningkat 25,45% secara tahunan atau dari bulan yang sama tahun 2024.
Selain itu, Agusman juga mengatakan risiko kredit bermasalah untuk pinjaman daring juga meningkat hampir dua kali lipat.
&ldquo;Tingkat risiko kredit secara agregat atau TWP 90 berada di posisi 4,33% pada November 2025,&rdquo; kata Agusman, dalam paparan hasil Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK periode Desember 2025, yang digelar hari ini.
Sebelumnya rasio TWP 90 hanya berada di kisaran 2,76% pada Oktober 2025 dan 2,52% pada November 2024.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan di OJK, Dian Ediana Rae, mengatakan kinerja intermediasi perbankan relatif terjaga.
Hal ini terlihat dari rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) Gross dan Net yang semakin membaik, masing-masing ke level 2,21% dan 0,86% sepanjang November 2025. Sedangkan di bulan sebelumnya, NPL Gross berada di level 2,25% dan NPL Net 0,90%.
&ldquo;Loan at Risk (LAR) juga ikut turun menjadi 9,22% pada November 2025, dari sebelumnya 9,41% pada Oktober 2025,&rdquo; jelas Dian, dalam pemaparannya. (KR)

Penyaluran kredit pinjol naik lebih tinggi dari kredit bank, namun risiko gagal bayar makin besar.