JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mendorong pemerintah memperketat aturan dan memperberat sanksi bagi pihak yang terlibat dalam praktik pembukaan lahan dengan metode tebang dan bakar. Ia juga meminta korporasi yang melanggar aturan pencegahan kebakaran diproses secara pidana.Dikutip dari Reuters, Indonesia tengah menghadapi kebakaran hutan terparah dalam 11 tahun terakhir.Kondisi cuaca akibat fenomena super El Niño membuat hutan dan lahan di sejumlah wilayah mengering.Kalimantan dan Sumatra menjadi wilayah yang paling terdampak, sementara kabut asap berbahaya menjadi pemicu meningkatnya kasus gangguan pernapasan.Polusi lintas batas juga menyebabkan kualitas udara yang tidak sehat di negara tetangga, termasuk Singapura dan Malaysia.Dalam rapat bersama kabinet, Prabowo menegaskan tidak akan memberikan toleransi bagi individu maupun korporasi yang terbukti bertanggung jawab atas kebakaran hutan.“Saya sudah meminta Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Hukum untuk menindaklanjuti permasalahan ini, khususnya terkait sanksi hukum,” kata Prabowo.“Mungkin kita juga perlu meminta DPR untuk memperketat undang-undang dan mengategorikan tindakan ini sebagai terorisme ekologi. Ini masalah yang sangat serius,” lanjutnya, menurut pernyataan Istana yang dirilis pada Rabu malam (16/9).Prabowo juga menginstruksikan pemerintah daerah untuk segera menghapus pengecualian yang memungkinkan petani kecil membuka lahan dalam skala terbatas dengan menggunakan api.Ia turut meminta kepolisian melakukan penyidikan pidana terhadap korporasi yang terbukti melanggar ketentuan pencegahan kebakaran.Indonesia telah mengerahkan lebih dari 50 pesawat untuk melakukan operasi pengeboman air dan penyemaian awan guna membantu memadamkan kebakaran.Jepang turut bergabung dalam operasi pengeboman air Indonesia pada Rabu (16/9). Jepang telah mengirim lebih dari tiga helikopter CH-47 Chinook pada pekan lalu, tetapi kondisi penerbangan yang buruk menunda keterlibatan mereka dalam operasi.Data pemerintah menunjukkan kebakaran telah melanda lahan seluas 202.000 hektare atau hampir 500.000 acre sepanjang Januari hingga Juli tahun ini.Sementara itu, kelompok lingkungan YKAN memperkirakan kebakaran kembali merusak 600.000 hektare atau 1,4 juta acre lahan pada Agustus.Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, memperingatkan kebakaran hutan dapat berlangsung hingga awal November karena musim hujan diperkirakan tiba lebih lambat dari perkiraan sebelumnya. (ARF)

Pemerintah diminta menindak tegas korporasi yang terbukti melanggar aturan karhutla

Prabowo dorong sanksi lebih berat bagi pelaku kebakaran hutan

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Tanah Air pada Jumat (4/9) dini hari setelah menyelesaikan kunjungan kerja ke Rusia.Prabowo mengunjungi Vladivostok untuk memenuhi undangan Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai tamu kehormatan utama pada Eastern Economic Forum (EEF) ke-11 di Far Eastern Federal University (FEFU).Dalam forum tersebut, Prabowo mendorong penguatan kerja sama Indonesia-Rusia di tengah fragmentasi global. Ia menekankan pentingnya kerja sama di sektor pangan, energi, sains, logistik, dan perdagangan.Prabowo juga mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung, optimalisasi Free Trade Agreement (FTA), peningkatan perdagangan, serta penguatan kerja sama produksi antara Indonesia dan Rusia.“Salah satu tindak lanjut kerja sama tersebut adalah penjajakan investasi PT Pupuk Indonesia untuk mengembangkan pabrik pupuk urea di Vladivostok,” ungkap Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan P. Roeslani seperti dikutip IG @kemensetneg.riMenurut Rosan, posisi Vladivostok yang menghadap kawasan Pasifik strategis karena kawasan tersebut menjadi salah satu pasar utama Pupuk Indonesia.Selain sektor pupuk, kedua negara juga menjajaki kerja sama perkapalan. Dalam pertemuan bilateral, Putin menawarkan kapal berteknologi mutakhir dengan panjang lebih dari 102 meter yang dapat mendukung pengolahan hasil perikanan secara langsung.Prabowo akan mengirim tim untuk mempelajari teknologi dan potensi pemanfaatan kapal tersebut bagi Indonesia. (DH)

Indonesia jajaki investasi PT Pupuk Indonesia untuk mengembangkan pabrik pupuk urea di Vladivostok.

Prabowo tiba dari Rusia, bawa oleh-oleh investasi pabrik pupuk urea

JAKARTA - BYD Indonesia telah menyelesaikan pembangunan pabrik perakitan kendaraan energi baru di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan fasilitas tersebut pada Kamis (9/8).Informasi tersebut tercantum dalam undangan BYD Indonesia kepada media yang dikutip pada Senin (31/8)."Menandai momentum tersebut, kami mengundang rekan media untuk menghadiri Peresmian Pabrik BYD Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto," tulis BYD Indonesia,Pabrik yang berlokasi di Subang Smartpolitan Industrial Park tersebut menelan investasi Rp11,7 triliun dan berdiri di atas lahan seluas 126 hektare.BYD menyebut fasilitas ini sebagai bagian dari komitmen jangka panjang perusahaan di Indonesia sekaligus langkah untuk memperkuat basis manufaktur kendaraan energi baru di dalam negeri."Sebagai bagian dari komitmen jangka panjang BYD di Indonesia, kami telah menyelesaikan pembangunan fasilitas perakitan kendaraan energi baru di Kabupaten Subang, Jawa Barat, di area seluas 126 hektare," tulis BYD.Perusahaan asal China tersebut menilai pabrik Subang akan memperkuat ekosistem manufaktur otomotif nasional. Selain itu, fasilitas tersebut berpotensi menciptakan lapangan kerja dan membuka peluang bagi pelaku industri lokal."Kehadiran fasilitas ini menjadi tonggak bersejarah dalam perjalanan BYD mendukung pengembangan industri kendaraan elektrifikasi, memperkuat ekosistem manufaktur otomotif nasional, membuka peluang bagi penyerapan tenaga kerja baru, serta mengembangkan kesempatan bagi pertumbuhan industri lokal," tulis BYD. (DH)

BYD merampungkan pabrik kendaraan energi baru senilai Rp11,7 triliun di Subang, Jawa Barat.

Prabowo segera resmikan pabrik BYD senilai Rp11,7 triliun

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melantik Dr. Sudaryono, Eng., M.M., M.B.A., atau yang akrab disapa Mas Dar, sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (22/7).
Sudaryono menggantikan Nanik Sudaryati Deyang, yang mengundurkan diri karena alasan kesehatan.
Sudaryono sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Penunjukannya sebagai Kepala BGN dinilai memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengatakan Nanik telah menyampaikan surat pengunduran diri kepada Presiden agar dapat fokus menjalani pemulihan kesehatan.
&ldquo;Ibu Nanik mengajukan permohonan pengunduran diri dalam kapasitas beliau selaku Kepala BGN kepada Bapak Presiden oleh karena alasan kesehatan yang saat ini beliau ingin memohon untuk fokus terlebih dahulu mengatasi masalah kesehatan beliau. Nah secara resmi beliau juga sudah mengirimkan surat pengunduran diri,&rdquo; kata Prasetyo.
Menurut Prasetyo, Presiden bergerak cepat menunjuk pengganti karena BGN mengemban tugas strategis yang tidak dapat ditunda, sehingga kesinambungan pelaksanaan program MBG tetap terjaga.
&ldquo;BGN adalah sebuah institusi yang jenis pekerjaannya tidak bisa ditunda, maka dalam waktu sesingkat-singkatnya Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari beliau. Kemudian sesegera mungkin untuk beliau memutuskan menunjuk penggantinya yang akan direncanakan untuk dilantik hari ini juga agar supaya proses atau tugas yang diemban BGN tidak terjadi kevakuman,&rdquo; ujarnya.
Prasetyo menjelaskan, Sudaryono dipilih karena telah terlibat sejak awal dalam perumusan konsep hingga skema implementasi program MBG.
Pengalamannya sebagai Wakil Menteri Pertanian juga dinilai menjadi modal penting dalam memperkuat rantai pasok pangan untuk mendukung program tersebut.
&ldquo;Beliau juga sejak awal mengikuti dan bersama-sama dengan kami semua berdiskusi, menggagas, dan mengkonsep bagaimana teknis pelaksanaan makan bergisi gratis ini," ungkap Prasetyo.
Ia menambahkan, Kementerian Pertanian selama ini menjadi bagian penting dalam ekosistem penyediaan bahan baku pangan bagi program MBG.
&ldquo;Bagaimana pun juga sumber-sumber bahan baku, sumber-sumber bahan pangan yang itu menjadi dalam bentuk makanan bergizi gratis untuk para penerima manfaat ini, selama ini memang juga di-support dan ditopang menjadi satu ekosistem oleh Kementerian Pertanian di mana Pak Sudaryono bertugas sebagai Wamentan,&rdquo; ucapnya. (DH)

Kementerian Pertanian selama ini jadi bagian penting dalam ekosistem penyediaan bahan baku pangan.

Prabowo angkat Sudaryono sebagai Kepala BGN, apa pertimbangannya?

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan merampingkan jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi sekitar 250 perusahaan guna meningkatkan efisiensi dan mengurangi pemborosan anggaran.
Pernyataan tersebut disampaikan saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Minggu (28/6).
Prabowo mengatakan jumlah BUMN yang terlalu banyak menyebabkan tingginya biaya operasional, terutama untuk membiayai jajaran direksi dan komisaris pada perusahaan yang tidak menghasilkan keuntungan.
"Bayangkan, lebih dari 750 kita tutup, 750 dirut, 750 direksi kali 4 atau kali 5, 750 komisaris kali 10. Overhead-nya kayak apa? Gajinya kayak apa? Ini uang rakyat semua, perusahaan tidak untung hanya bayar overhead," ujar Prabowo, dalam keterangan resmi di laman Kementrian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Minggu (28/6).
Menurutnya, dari lebih dari 1.000 entitas BUMN yang ada, pemerintah telah menutup lebih dari 200 perusahaan.&nbsp;
Ke depan, jumlah tersebut akan terus dikurangi hingga tersisa sekitar 250 BUMN yang dinilai sehat, efisien, dan memiliki kinerja baik.
"Dari seribu lebih BUMN, sekarang kita sudah tutup lebih dari 200. Nantinya kita akan bikin tinggal 300 lah. Bagaimana Pak Dony, ujungnya kita bisa berapa BUMN? Ujungnya nanti 250," katanya.
Prabowo menegaskan proses penataan BUMN harus segera diselesaikan.
Ia meminta seluruh tahapan restrukturisasi dapat dirampungkan pada tahun ini agar dalam dua tahun mendatang BUMN memiliki tata kelola yang lebih efisien, transparan, dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat.
"Kita mau sekarang rasional, efisien. Dan ini kita buktikan, dan ini kita lakukan, saya minta dalam tahun ini harus selesai. Jadi dalam dua tahun kita akan bikin BUMN-BUMN lebih efisien, lebih transparan, lebih bekerja untuk rakyat," tegasnya.
Meski demikian, Presiden mengapresiasi kinerja BUMN yang menurutnya mulai menunjukkan perbaikan dalam satu tahun terakhir.
"Terima kasih, satu tahun ini sudah mulai ada laba," ucapnya.
Prabowo juga mendukung usulan agar sebagian laba BUMN dialokasikan untuk pendanaan riset, inovasi, serta penguatan kolaborasi dengan perguruan tinggi di berbagai daerah.
"Tadi juga usul, biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset. Dan untuk riset, inovasi, ini bagus, usul. Kemudian usul-usul lain tentang kerja sama dengan institusi luar negeri yang melibatkan kampus-kampus universitas di semua bidang dan di semua daerah saya kira ini benar. Nanti kita akan ke arah situ semua," pungkas Prabowo. (DK)

"Bayangkan, 750 dirut, 750 direksi kali 4 atau kali 5, 750 komisaris kali 10. Overhead kayak apa?" 

Prabowo akan potong 3.000 direktur dan 7.500 komisaris BUMN, mengapa?

JAKARTA &mdash; Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan proyek gas Abadi Masela di Maluku yang berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN) ditargetkan mulai memasuki tahap konstruksi pada 2027.
Bahlil mengatakan proyek yang telah tertunda selama puluhan tahun itu kini memasuki babak baru setelah berbagai keputusan strategis dan kajian teknis diselesaikan.&nbsp;
Pemerintah pun terus mendorong percepatan pengembangannya agar kendala investasi di masa lalu tidak kembali terjadi.
"Sekarang alhamdulillah sudah jalan. Tahun 2027 konstruksi. Tahun 2029 hingga 2030 sudah bisa berproduksi, dan itu salah satu giant terbesar di Indonesia," kata Bahlil, dalam keterangan resmi, Kamis (25/6).
Menurutnya, sejumlah tahapan penting, termasuk proses Front End Engineering and Design (FEED), telah menunjukkan perkembangan positif.&nbsp;
Pemerintah juga telah meminta operator proyek, Inpex Corporation, untuk segera mempercepat pelaksanaan proyek.
Blok Abadi Masela merupakan salah satu cadangan gas bumi terbesar di Indonesia. Pemerintah menargetkan proyek yang dikembangkan Inpex bersama mitranya itu mulai berproduksi pada 2029&ndash;2030 guna memperkuat ketahanan energi nasional.
Sebelumnya, saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kenegaraan ke Jepang pada Maret 2026, Bahlil mendapat arahan untuk mempercepat investasi transisi energi serta penyelesaian proyek strategis Blok Masela.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Bahlil menggelar pertemuan dengan CEO Inpex Corporation Takayuki Ueda guna membahas percepatan pengembangan proyek senilai sekitar 20 miliar dolar AS atau setara Rp339 triliun itu.
Dalam pertemuan tersebut, Takayuki Ueda menegaskan komitmen Inpex untuk mempercepat penyelesaian Proyek Abadi Masela sesuai target yang ditetapkan pemerintah. (DK)

Proyek gas Abadi Masela ditargetkan mulai konstruksi pada 2027 dan berproduksi pada 2029–2030.

Bahlil pastikan proyek gas abadi Masela mulai konstruksi pada 2027

JAKARTA - Grab Indonesia mengumumkan penerapan skema bagi hasil sebesar 8% untuk mitra ojek daring (ojol) roda dua yang akan mulai berlaku efektif pada 1 Juli 2026.
"Langkah ini merupakan bentuk kepatuhan Grab Indonesia terhadap arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, serta sejalan dengan semangat ekonomi kerakyatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi digital agar memberikan manfaat yang lebih luas dan nyata bagi masyarakat," kata CEO Grab Indonesia Neneng Goenadi dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (24/6).
Seperti dikutip Antara, Neneng mengatakan perusahaan akan mengimplementasikan kebijakan tersebut dengan tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan mitra pengemudi, keterjangkauan layanan bagi konsumen, serta keberlanjutan ekosistem transportasi daring.
"Grab Indonesia perlu menegaskan bahwa implementasi kebijakan ini tidak mudah, sehingga akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dengan penuh pertimbangan untuk memastikan layanan tetap terjangkau bagi masyarakat, keberlanjutan ekosistem, serta peluang pendapatan Mitra Pengemudi tetap terjaga," katanya.
Selain menerapkan skema bagi hasil 8%, Grab menyebut telah berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia selama lebih dari satu dekade beroperasi di Tanah Air.&nbsp;
Di antaranya melalui kontribusi sekitar 50% terhadap industri ride-hailing dan layanan pengantaran daring, serta menciptakan 4,6 juta peluang kerja melalui digitalisasi UMKM.
Perusahaan juga telah merealisasikan berbagai program bagi mitra pengemudi dengan nilai lebih dari Rp100 miliar.
"Ke depan, Grab akan senantiasa memperkuat komitmennya untuk Indonesia dan terus berkontribusi dalam membangun layanan transportasi online nasional yang inklusif, andal, serta bermanfaat bagi masyarakat luas," ujar Neneng.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 yang memangkas potongan pendapatan perusahaan aplikator dari pengemudi ojek daring menjadi 8 persen.
"Saya katakan di sini, saya tidak setuju 10%, harus di bawah 10%," kata Presiden Prabowo dalam pidatonya pada peringatan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional, Jakarta, Jumat (1/5).
Presiden menegaskan kebijakan tersebut diambil untuk melindungi hak para pengemudi ojek daring yang setiap hari bekerja keras di jalan. Menurutnya, skema pembagian hasil yang berlaku selama ini belum memberikan keadilan bagi para pengemudi.
Prabowo menjelaskan bahwa sebelumnya perusahaan aplikator memotong hingga 20% dari pendapatan pengemudi. Melalui aturan baru ini, pemerintah menetapkan batas potongan yang lebih rendah guna meningkatkan pendapatan bersih para pekerja transportasi online.
"Enak aje, lo yang keringat dia yang dapat duit, sorry aje. Kalau enggak mau ikut kita, enggak usah usaha di Indonesia," tegas Presiden Prabowo di hadapan ribuan buruh. (DK)

Grab menerapkan bagi hasil 8% bagi mitra ojol mulai 1 Juli 2026 sesuai Perpres Nomor 27 Tahun 2026

Grab terapkan skema bagi hasil 8% untuk mitra ojol mulai 1 Juli 2026

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerima laporan perkembangan hilirisasi industri, ketahanan energi nasional, dan stabilitas pasokan listrik dalam pertemuan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia serta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Senin (22/6).
Dalam keterangannya usai pertemuan, Bahlil mengatakan salah satu pembahasan utama adalah evaluasi program hilirisasi, termasuk perkembangan proyek ekosistem baterai kendaraan listrik hasil kerja sama CATL dan Antam.
&ldquo;Program hilirisasi kita untuk ekosistem baterai mobil yang kerja sama antara CATL dan Antam itu sudah selesai dan insyaallah akan diresmikan pada akhir Juli,&rdquo; ujar Bahlil.
Selain hilirisasi, rapat juga membahas kondisi ketahanan energi nasional. Bahlil mengatakan pemerintah memastikan cadangan energi nasional masih berada dalam kondisi aman.
&ldquo;Ketahanan energi kita rata-rata di atas 20 hari minimum,&rdquo; kata Bahlil.
Dalam pertemuan itu, pemerintah juga melaporkan kondisi pasokan listrik nasional, termasuk evaluasi terhadap pasokan batu bara untuk kebutuhan pembangkit PT PLN (Persero).
Bahlil mengatakan konsumsi batu bara PLN mencapai sekitar 154 juta ton per tahun.
Sementara itu, penugasan pasokan batu bara dari Kementerian ESDM kepada perusahaan-perusahaan untuk kebutuhan PLN disebut berada di kisaran 180 juta hingga 190 juta ton, dengan kontrak yang telah diteken PLN sebesar 134 juta ton.
Menurut dia, secara volume kontrak, pasokan batu bara seharusnya tidak menjadi masalah. Namun, PLN disebut menghadapi kendala pada aspek kualitas batu bara, khususnya kebutuhan batu bara dengan kalori menengah untuk keperluan blending.
Bahlil mengatakan pemerintah telah mengambil langkah untuk membantu PLN memastikan layanan listrik kepada masyarakat tetap berjalan. Pemerintah juga meminta PLN segera melakukan pemeliharaan agar gangguan layanan tidak berulang.
&ldquo;Sudah kita pastikan bahwa tidak ada masalah, dan pemerintah sudah membantu PLN agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Tetapi yang lebih penting, kami meminta PLN segera melakukan maintenance agar betul-betul bisa memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat,&rdquo; ujarnya.
Untuk mengawasi persoalan tersebut, Bahlil mengatakan pemerintah membentuk tim pengadaan batu bara yang melibatkan PLN, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Inspektorat Jenderal.
Menurut Bahlil, langkah itu diambil agar persoalan serupa tidak terus berulang dan pengawasan terhadap pasokan batu bara untuk pembangkit listrik dapat diperketat.
Bahlil menambahkan Prabowo meminta kementerian terkait segera mengambil langkah terukur agar persoalan yang berpotensi mengganggu pelayanan listrik tidak kembali terjadi.
&ldquo;Arahan Bapak Presiden Prabowo kepada kami adalah segera memastikan langkah-langkah yang terukur dalam rangka percepatan agar tidak lagi terjadi hal seperti ini,&rdquo; kata Bahlil. (ARF)

Prabowo meminta langkah konkrit agar gangguan layanan listrik tak terulang

Bahlil: Prabowo minta pastikan pemadaman listrik tidak terjadi lagi

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (14/6). Pertemuan tersebut membahas perkembangan investasi nasional serta hasil kunjungan kerja pemerintah ke sejumlah negara mitra.
Rapat dihadiri Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya.
Dalam pertemuan tersebut, Rosan menyampaikan laporan hasil kunjungan kerja ke Amerika Serikat, Eropa, dan sejumlah negara di Asia. Laporan itu menunjukkan kepercayaan investor global terhadap Indonesia tetap kuat di tengah ketidakpastian ekonomi dunia.
Pemerintah mencatat tingginya minat investasi pada berbagai sektor strategis, sejalan dengan peningkatan realisasi investasi dan sejumlah penjajakan kerja sama yang dilakukan selama kunjungan tersebut.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan Presiden Prabowo memberikan arahan khusus agar perkembangan terbaru terkait investasi dan kondisi ekonomi nasional disampaikan secara terbuka kepada publik.
"Presiden juga memerintahkan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani agar data positif tersebut disampaikan kepada publik secara terbuka pada besok siang, Senin, 15 Juni 2026, di Istana Merdeka," ujar Teddy, dalam unggahannya di akun Instagram @sekretariat.kabinet.
Menurut pemerintah, penyampaian informasi tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga transparansi dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kondisi perekonomian nasional.
"Sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk menghadirkan informasi yang utuh dan berbasis fakta kepada masyarakat," kata Teddy.(DH)

Presiden Prabowo Subianto ingin publik mendapat gambaran utuh soal investasi nasional.

Prabowo soroti investasi, Rosan siap buka data ke publik?

JAKARTA - Unit dari dana kekayaan negara (sovereign wealth fund) Indonesia, Danantara, berhasil menghimpun dana sebesar US$1,5 miliar melalui penjualan obligasi berdenominasi dolar AS perdana, berdasarkan dokumen term sheet yang dilihat Reuters pada Jumat pagi.
Seperti dikutip Reuters, tingginya minat investor memungkinkan perusahaan meningkatkan ukuran penerbitan sekaligus menurunkan tingkat imbal hasil (yield) akhir.
Penerbitan obligasi ini menjadi ujian penting terhadap minat investor asing terhadap aset Indonesia, di tengah kekhawatiran pasar terkait pelemahan tajam rupiah, kebijakan populis Presiden Prabowo Subianto, serta semakin luasnya peran Danantara dalam perekonomian nasional.
Danantara Investment Management menjual obligasi senilai US$750 juta dengan tenor lima tahun dan US$750 juta dengan tenor 10 tahun, menurut dokumen tersebut.
Reuters sebelumnya melaporkan pada Kamis, mengutip tiga sumber yang mengetahui transaksi tersebut, bahwa perusahaan awalnya menargetkan penghimpunan dana sekitar US$1 miliar, yang dibagi rata untuk kedua tenor tersebut.
Obligasi tenor lima tahun ditetapkan dengan yield 5,35%, sementara obligasi tenor 10 tahun menawarkan yield 5,95%.
Penawaran ini menarik pesanan lebih dari US$4,6 miliar hingga Kamis malam waktu Asia, berdasarkan pembaruan buku pesanan yang dilihat Reuters.
Tingginya permintaan tersebut memungkinkan perusahaan memangkas yield akhir sebesar 35 basis poin dari panduan harga awal.&nbsp;
Satu basis poin setara dengan seper seratus poin persentase.
Sebelumnya, panduan harga awal berada di kisaran 5,70% untuk obligasi lima tahun dan sekitar 6,30% untuk obligasi 10 tahun.
Pada Selasa, Bank Indonesia secara tidak biasa menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,50% di luar jadwal rapat reguler guna membantu menstabilkan rupiah setelah mata uang tersebut mencetak serangkaian rekor terendah.
Danantara diluncurkan oleh Presiden Prabowo pada Februari 2025 dan bertanggung jawab langsung kepada presiden.
Dana hasil penerbitan obligasi akan digunakan oleh Danantara Investment Management untuk kebutuhan korporasi umum, termasuk investasi dan pembiayaan kembali (refinancing) utang yang sudah ada.
Obligasi tersebut dijadwalkan diterbitkan pada 18 Juni dalam kerangka program global medium-term note senilai US$5 miliar.
Sejumlah bank yang bertindak sebagai joint bookrunner dan joint lead manager dalam transaksi ini antara lain Citigroup, DBS, HSBC, Mandiri Sekuritas, dan Standard Chartered. (DK)

Permintaan tembus US$4,6 miliar, Danantara naikkan nilai emisi dan pangkas yield obligasi.

Danantara raup US$1,5 miliar dari obligasi perdana dolar AS

JAKARTA - Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, membahas investasi sebesar Rp60-70 triliun untuk pengembangan energi hijau.
Ia mengaku berdiskusi cukup panjang dengan Presiden Prabowo yang difokuskan pada peningkatan kapasitas energi nasional sebagai bagian dari agenda mewujudkan swasembada energi.
"Kita bicara investasi kira-kira Rp60-Rp70 triliun," ujar JK memberikan keterangan media seusai bertemu dengan Presiden Prabowo.
Seperti dikutip ANTARA, saat ini Kalla Group telah membangun pembangkit listrik tenaga air (PLTA) berkapasitas sekitar 1.500 megawatt (MW) dan siap melanjutkan pembangunan tambahan sebesar 2.000 MW, termasuk pengembangan pembangkit listrik tenaga gas (PLTG).
JK mengatakan bahwa pihaknya siap untuk mendukung pengembangan proyek energi bersih.&nbsp;
Ia menyebut telah memiliki lokasi dan desain apabila pemerintah ingin membangun PLTA dan PLTG.
Lebih lanjut, ia menyampaikan kebutuhan energi akan terus meningkat seiring target pertumbuhan ekonomi nasional yang dicanangkan pemerintah.&nbsp;
Karena itu, pembangunan infrastruktur energi dinilai menjadi faktor kunci dalam mendukung aktivitas industri dan ekonomi.
"Jadi karena kita melihat bahwa untuk pertumbuhan ke negara 5-6 persen, bahkan sampai 8 persen, itu butuh energi luar biasa banyaknya. Karena itu, tanpa energi itu, kita akan sulit untuk meningkatkan itu," jelasnya.
Ia menambahkan, Presiden Prabowo menyetujui langkah percepatan pembangunan energi nasional, terutama energi hijau atau green energy, sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan sekaligus menopang target pertumbuhan ekonomi 8%. (DK)

JK-Prabowo bahas investasi Rp60–70 triliun energi hijau, dukung target 8% ekonomi.

JK bertemu Prabowo bahas investasi Rp60–70 triliun untuk energi hijau

BANDAR LAMPUNG &mdash; Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi maupun LPG subsidi.&nbsp;
Kepastian tersebut, menurut Bahlil merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah berbagai tantangan ekonomi.
"BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan. Itu perintah Bapak Presiden," ujar Bahlil saat memberikan sambutan dalam pembukaan Munas XVIII HIPMI di Bandar Lampung, Rabu (10/6).
Dalam kesempatan yang sama, Bahlil menegaskan pemerintah tengah mengarahkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam (SDA) agar lebih berpihak pada kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat.&nbsp;
Menurutnya, kebijakan tersebut sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menempatkan kekayaan alam sebagai instrumen untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Sebagai Menteri ESDM, Bahlil mengaku mendapat mandat langsung dari Presiden Prabowo untuk memastikan pengelolaan sektor energi dan pertambangan berorientasi pada kepentingan negara serta rakyat.
"Pengelolaan ekonomi yang berbasis sumber daya alam harus berorientasi pada kepentingan negara dan kepentingan rakyat yang merujuk pada semangat Pasal 33 UUD 1945," katanya.
Bahlil menilai arah kebijakan tersebut juga sejalan dengan semangat perjuangan HIPMI yang mendorong kemandirian ekonomi nasional dan lahirnya pengusaha-pengusaha pribumi yang kuat.
Lebih lanjut, Bahlil mengatakan pemerintah ingin memastikan manfaat pengelolaan SDA tidak hanya dinikmati kelompok usaha besar, tetapi juga dapat menjadi peluang bagi pengusaha kecil dan menengah untuk berkembang.
Menurut dia, pemerintah tetap menjaga keberlangsungan investasi dan pelaku usaha besar, namun pada saat yang sama membuka ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha menengah dan kecil untuk ikut tumbuh.
"Kita ingin yang kaya tetap kita jaga, tetapi juga harus menarik yang menengah dan kecil. Kalau HIPMI pengusaha kecil terus, kapan besarnya?" ujar Bahlil.
Ia menjelaskan kebijakan pemerintah diarahkan untuk menciptakan rantai pertumbuhan usaha yang berkelanjutan, yakni mendorong usaha kecil menjadi menengah, usaha menengah menjadi besar, serta memperkuat kolaborasi dengan pelaku usaha besar.
"Mendorong yang kecil menjadi menengah, yang menengah menjadi besar, dan yang besar saling memperkuat. Di situlah esensi kolaborasi," katanya. (DK)

Bahlil menegaskan BBM dan LPG subsidi tidak naik demi menjaga daya beli masyarakat.

Bahlil pastikan harga BBM dan LPG subsidi tidak naik

JAKARTA - Chatib Basri dipanggil oleh Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/6), di tengah isu yang menyebut namanya masuk bursa calon Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa.
Chatib, yang pernah menjabat Menteri Keuangan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tiba di kompleks Istana sekitar pukul 15.30 WIB.
Seperti dikutip CNN Indonesia, Kehadirannya menjadi sorotan karena namanya belakangan santer dikaitkan dengan isu perombakan kabinet, termasuk posisi Menteri Keuangan.
Saat dikonfirmasi mengenai agenda pertemuan, Chatib membenarkan dirinya akan bertemu langsung dengan Presiden.
"Iya," kata Chatib.
Namun, ia enggan menjelaskan lebih lanjut isi pembahasan yang akan dibicarakan dalam pertemuan tersebut.
"Tanya Pak Luhut. Tuh ada, rame-rame kok," ujarnya.
Chatib juga tidak memberikan jawaban tegas terkait spekulasi dirinya masuk kabinet dan mengaku tidak mengetahui kabar yang beredar.
"Saya enggak tahu," katanya.
Ketika kembali ditanya soal isu kepulangannya ke Indonesia yang dikaitkan dengan perombakan kabinet, Chatib membantahnya.
"Enggak, baru diurus sekarang," ujarnya.
Ia juga menyebut bahwa pertemuan dengan Kepala Negara tidak dilakukan secara empat mata. Chatib mengatakan dirinya hadir bersama Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan.
"Sama Pak Luhut, bareng," katanya.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa tidak ada rencana pergantian Menteri Keuangan maupun Gubernur Bank Indonesia (BI).
Ia menyampaikan hal tersebut untuk merespons isu yang berkembang di publik.
"Lho siapa yang mau mengganti? Enggak ada yang mau mengganti," kata Prasetyo di Gedung Nusantara III DPR RI, Jakarta, Sabtu (6/6).
Ia menambahkan bahwa pemerintah sudah berulang kali membantah rumor tersebut.
"Berkali-kali kami sampaikan bahwa rumor itu tidak benar, rumor itu tidak ada, rencana itu tidak ada," ujarnya. (DK)

Chatib Basri dipanggil Prabowo ke Istana di tengah isu jadi Menkeu, ia didampingi Luhut. 

Di tengah isu jadi Menkeu, Chatib Basri hadiri panggilan Prabowo

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dilaporkan telah menginstruksikan kenaikan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit sebesar 10%, seiring meningkatnya harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di pasar global.
&ldquo;Presiden membela 15 juta petani, beliau mengatakan harga TBS harus kembali ke tingkat semula, bahkan naik 10%&rdquo; ujar Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada Senin (8/6/26).
Seperti dikutip Antara, menurutnya, arahan tersebut menegaskan pentingnya melindungi kesejahteraan sekitar 15 juta petani sawit dengan memulihkan harga TBS dan mendorong kenaikan lebih lanjut.
Ia mengatakan penyesuaian harga tersebut wajar dilakukan karena didukung oleh tren kenaikan harga CPO global serta penguatan dolar AS terhadap rupiah.
Sulaiman menyebut sekitar 70% harga TBS di berbagai daerah telah berangsur pulih. Pemerintah bersama Satgas Pangan dan kepolisian akan memastikan normalisasi harga berlangsung sepenuhnya.
Ia menambahkan, penurunan harga TBS di tingkat petani belakangan ini merupakan anomali, karena komoditas tersebut seharusnya mengalami kenaikan sekitar 10% sejalan dengan kondisi pasar global.
Menurutnya, meski harga CPO global telah naik 47% dan dolar AS menguat lebih dari 10% terhadap rupiah, harga TBS di tingkat petani justru turun sekitar 17%.
&ldquo;Kami memiliki datanya. Harga CPO global naik 47%, dolar menguat lebih dari 10%, tetapi harga TBS justru turun,&rdquo; katanya.
Ia mendesak perusahaan-perusahaan sawit yang belum menyesuaikan harga TBS agar segera mematuhi ketentuan yang berlaku. Pemerintah bersama Satgas Pangan Polri akan menyelidiki sekitar 270&ndash;300 perusahaan yang belum menyesuaikan harga TBS dengan regulasi daerah, meskipun harga CPO global dan nilai tukar menunjukkan tren kenaikan.
Sulaiman menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi praktik yang merugikan petani sawit, mengingat sekitar 15 juta masyarakat Indonesia menggantungkan mata pencaharian mereka pada sektor tersebut.
&ldquo;Kita harus melindungi petani. Ada 15 juta petani sawit di Indonesia. Jika harga global naik dan nilai tukar menguat, tetapi harga di tingkat petani justru turun, itu tidak masuk akal,&rdquo; ujarnya. (DK)

Prabowo dorong harga TBS sawit naik 10% seiring lonjakan CPO global dan penguatan dolar.

Prabowo minta harga TBS sawit naik 10%, lindungi 15 juta petani

JAKARTA - Pemerintah Indonesia menerbitkan regulasi yang telah lama dinantikan untuk menempatkan ekspor komoditas strategis di bawah kendali pemerintah pusat. Kebijakan tersebut ditujukan untuk meningkatkan penerimaan negara sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
Dikutip dari Reuters, Presiden Prabowo Subianto pada 20 Mei 2026 mengumumkan bahwa Indonesia akan menempatkan ekspor seluruh komoditas strategis di bawah kendali perusahaan pelat merah baru. Langkah tersebut sempat memicu kekhawatiran di kalangan investor.
Regulasi setebal 11 halaman yang mengatur tahapan implementasi kebijakan tersebut telah dipublikasikan melalui situs Kementerian Sekretariat Negara. Aturan itu ditandatangani Presiden Prabowo pada 20 Mei 2026.
Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa minyak sawit, batu bara, dan feroaloi hanya dapat diekspor oleh badan usaha milik negara (BUMN), baik sebagai pemilik maupun perantara tunggal.
Dalam regulasi tersebut juga disebutkan bahwa harga penjualan komoditas sumber daya alam strategis ditetapkan oleh BUMN eksportir. Regulasi tersebut juga memberikan kewenangan kepada BUMN untuk menetapkan margin.
Di sisi lain, pemerintah juga membuka kemungkinan perluasan kebijakan tersebut ke komoditas strategis lainnya yang akan ditentukan kemudian oleh kementerian terkait.
Pengecualian terhadap aturan ekspor terpusat dapat diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki kontrak atau perjanjian dengan pemerintah Indonesia yang memuat ketentuan terkait investasi, divestasi, serta pengolahan dan/atau pemurnian di dalam negeri.
Regulasi tersebut menyebutkan bahwa pemberian pengecualian akan diputuskan melalui rapat koordinasi yang melibatkan para menteri terkait.
Meski tidak secara eksplisit menyebut nama BUMN yang akan bertindak sebagai eksportir tunggal nasional, dalam lembar fakta yang diterbitkan pemerintah pada Jumat disebutkan bahwa pemerintah telah menunjuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai BUMN eksportir yang ditetapkan untuk menjalankan kebijakan tersebut.
"Menjaga kepercayaan mitra dagang internasional dan investor merupakan prioritas. Setiap langkah yang diambil DSI dirancang untuk memperkuat kepercayaan tersebut," demikian pernyataan Danantara Indonesia selaku induk usaha DSI.
Danantara juga menegaskan bahwa kontrak ekspor yang telah ditandatangani sebelumnya tetap dapat dijalankan.
Setelah regulasi mulai berlaku pada 1 Juni 2026, eksportir komoditas akan mulai menyalurkan ekspornya melalui DSI.
Dalam pernyataannya, Danantara menyebut DSI akan berperan sebagai perantara yang mengawasi kegiatan ekspor sambil tetap memungkinkan hubungan komersial antara produsen dan mitra dagang mereka berjalan seperti biasa.
Namun, setelah 31 Desember 2026, ekspor komoditas hanya dapat dilakukan oleh entitas negara tersebut sesuai dengan ketentuan dalam regulasi.
Kementerian Perdagangan akan menerbitkan aturan teknis lebih lanjut untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut. (ARF)

Pemerintah juga membuka kemungkinan perluasan kebijakan tersebut ke komoditas strategis lainnya,

Pemerintah terbitkan aturan sentralisasi eskpor

JAKARTA - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), M. Qodari memaparkan sejumlah hasil kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis yang menghasilkan kesepakatan bisnis dan investasi senilai US$3,5 miliar atau sekitar Rp61,25 triliun.
Menurut Qodari, kunjungan tersebut sejak awal diarahkan untuk memperkuat kemitraan strategis Indonesia-Prancis melalui kerja sama konkret di sektor pertahanan, pendidikan, energi, dan pengembangan mineral kritis.
"Jadwal resmi memang hanya ke Prancis," kata Qodari dalam konferensi pers PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), Jakarta, seperti dikutip CNNIndonesia.
Ia menjelaskan lawatan itu merupakan kunjungan balasan atas kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron ke Indonesia pada 2025.
Qodari mengatakan pemerintah sebelumnya telah menetapkan sejumlah target kerja sama yang ingin dicapai selama kunjungan tersebut, termasuk penguatan sektor pertahanan melalui transfer teknologi.
"Yang pertama adalah di bidang ketahanan, karena kita semua tahu bahwa pemerintah Indonesia telah memperoleh sejumlah alat utama sistem persenjataan atau alutsista dari Prancis. Karena itu diperlukan transfer teknologi untuk penguasaan alutsista tersebut," ujarnya.
Selain pertahanan, pemerintah juga mendorong penguatan kerja sama pendidikan, khususnya di bidang science, technology, engineering, and mathematics (STEM).
"Jadi tidak sebatas membeli saja, tapi juga melakukan transfer teknologi," kata Qodari. Dari rangkaian pertemuan tersebut, Indonesia dan Prancis menyepakati sejumlah kerja sama strategis.
&nbsp;Berikut rinciannya,
&nbsp;1.Kadin dan MEDEF Bentuk Dewan Bisnis
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama MEDEF International meluncurkan France-Indonesia High-Level Business Council (FI-HLBC). Forum tersebut akan menjadi wadah dialog tingkat tinggi antara pelaku usaha kedua negara untuk memperkuat investasi dan perdagangan bilateral. Melalui FI-HLBC, kedua negara menargetkan peningkatan nilai perdagangan hingga tiga kali lipat pada 2035 dari posisi saat ini sebesar US$2,6 miliar.
&nbsp;2.Pertamina Gandeng Schlumberger.
&nbsp;PT Pertamina menandatangani kerja sama dengan SLB/PT Schlumberger Geophysics Nusantara untuk pengembangan teknologi migas dan energi bersih. Kolaborasi tersebut mencakup penerapan enhanced oil recovery (EOR), pengembangan migas nonkonvensional, digitalisasi berbasis kecerdasan buatan (AI), serta program penurunan emisi melalui carbon capture and storage (CCS), efisiensi energi, dan pengembangan panas bumi.
&nbsp;3.Perluas Kemitraan dengan TotalEnergies.
&nbsp;Pertamina juga memperluas kerja sama dengan perusahaan energi Prancis, TotalEnergies. Kesepakatan tersebut mencakup sektor hulu migas, LNG, perdagangan energi, biofuel, energi terbarukan, hingga pengembangan bisnis rendah karbon. Kedua perusahaan juga akan menjajaki proyek kilang hijau, CCS/CCUS, dan berbagai pengembangan energi masa depan.
&nbsp;4.Danantara-Thales Bangun Pabrik Radar.
&nbsp;Di sektor pertahanan, Danantara melalui PT Len Industri memvalidasi Letter of Intent (LoI) dengan perusahaan pertahanan Prancis, Thales. Kesepakatan itu mencakup rencana pembangunan pabrik radar "Made in Indonesia", pengembangan tactical data link, sistem komando dan kendali, fasilitas pemeliharaan, serta program pelatihan radar.(DH)

Prabowo bawa pulang kesepakatan Rp61 triliun dari Prancis, dorong investasi, energi, dan alutsista.

Prabowo bawa kesepakatan Rp61 triliun dari Prancis, berikut rinciannya

JAKARTA &ndash; Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron sepakat mempercepat penyelesaian serta implementasi perjanjian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).
Kesepakatan tersebut menjadi salah satu agenda utama dalam pertemuan bilateral kedua pemimpin negara di Istana Elysee, Paris, Prancis, Kamis (28/5) waktu setempat.
Prabowo mengatakan percepatan penyelesaian IEU-CEPA merupakan langkah penting untuk memperkuat kemitraan strategis komprehensif antara Indonesia dan Prancis, termasuk di sektor pertahanan, pendidikan, hingga penelitian.
&ldquo;Hari ini kami membahas sejumlah isu penting, mulai dari kerja sama pertahanan, pendidikan, research, hingga pelaksanaan perjanjian Indonesia-European CEPA. Kami berterima kasih atas dukungan Presiden Macron untuk mempercepat perkembangan ini,&rdquo; ujar Prabowo, dalam siaran pers di laman resmi Kementrian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kamis (28/5).
Selain itu, Prabowo menegaskan Indonesia terbuka terhadap peningkatan investasi dan ekspansi bisnis perusahaan-perusahaan Prancis di Tanah Air.
Menurut dia, pembentukan France-Indonesia High Level Business Consult menjadi langkah strategis untuk mempererat hubungan ekonomi kedua negara.
&ldquo;Kita ingin meningkatkan kerja sama ini dan memperbesar investasi di kedua negara. Saya sangat menyambut baik pembentukan France-Indonesia High Level Business Consult dan kehadiran perusahaan-perusahaan Prancis di ekonomi Indonesia,&rdquo; katanya.
Sebagai informasi, IEU-CEPA menjadi salah satu prioritas diplomasi ekonomi Indonesia guna memperluas akses pasar ke kawasan Eropa.
Hingga 2026, Prancis tercatat sebagai salah satu mitra dagang dan investor terbesar dari Eropa di Indonesia, terutama pada sektor infrastruktur, energi terbarukan, transportasi, dan industri pertahanan. (DK)

Indonesia membuka peluang lebih luas bagi investasi dan ekspansi bisnis Prancis.

Prabowo dan Macron kerja sama pertahanan hingga percepatan IEU-CEPA

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan mendukung penuh program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan Presiden RI Prabowo Subianto.
Dukungan tersebut muncul berdasarkan hasil kajian KPK terhadap program yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional (BGN), dengan fokus untuk menutup potensi celah korupsi, bukan untuk menghambat atau mencampuri kebijakan pemerintah.
Seperti dikutip CNN, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin, menegaskan bahwa KPK berhati-hati dalam menyikapi program yang disebutnya sebagai &ldquo;mahkota presiden&rdquo;.
Ia menekankan bahwa KPK tidak ingin dianggap mengganggu kebijakan pemerintah, melainkan memastikan program berjalan sesuai aturan.
&ldquo;Kita sama-sama hidup di NKRI. Apa pun program unggulan presiden pasti kita dukung 100 persen,&rdquo; ujarnya di Anyer, Banten, Rabu (20/5).
Meski demikian, KPK menegaskan tugasnya tetap memastikan seluruh program pemerintah berjalan tepat sasaran, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
Aminudin menyebut tujuan MBG secara umum dinilai baik, termasuk untuk mendorong ekonomi kerakyatan di tingkat desa hingga kabupaten, meski dampak tersebut belum sepenuhnya terlihat.
Ia juga menyoroti kompleksitas pelaksanaan program yang melibatkan banyak pihak, termasuk BGN, Bappenas, Kementerian Keuangan, serta unit layanan daerah seperti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Selain itu, sumber pendanaan MBG juga menjadi perhatian dalam kajian KPK, karena berasal dari berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
Menurutnya, hal ini sempat menimbulkan pertanyaan dari sejumlah pemangku kepentingan di sektor terkait mengenai relevansi penggunaan anggaran.
Namun, ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan keputusan pemerintah yang harus dijalankan dengan catatan pelaksanaan yang benar.
Aminudin juga menyoroti tantangan besar yang dihadapi BGN sebagai lembaga baru yang dibentuk pada 2024 namun sudah mengelola anggaran sangat besar, sementara infrastruktur, organisasi, dan regulasinya belum sepenuhnya siap.
Ia menyebut kondisi ini berpotensi menimbulkan masalah tata kelola.
Anggaran MBG disebut mencapai sekitar Rp85 triliun pada 2025, meski realisasi serapannya lebih rendah dari proyeksi.
Untuk 2026, anggaran yang direncanakan bahkan meningkat hingga sekitar Rp268 triliun.&nbsp;
Ia menambahkan bahwa besarnya anggaran tersebut menuntut pengawasan ketat agar tidak disalahgunakan, terutama di tengah sorotan publik terkait transparansi dan kapasitas pengelolaan BGN.
KPK juga menyoroti bahwa regulasi pelaksanaan MBG baru diterbitkan setelah program berjalan sekitar satu tahun, sehingga sempat muncul pertanyaan mengenai dasar hukum pelaksanaannya sejak awal.
Kajian KPK sendiri disebut telah selesai sejak akhir tahun lalu, namun publikasinya baru dilakukan setelah proses verifikasi data agar informasi yang disampaikan akurat dan tidak menimbulkan kekeliruan. (DK)

KPK dukung MBG tapi ingatkan risiko tata kelola, regulasi, dan anggaran besar.

Meski anggaran capai Rp268 triliun, KPK dukung penuh MBG

JAKARTA - Rencana pemerintah Indonesia memusatkan ekspor minyak sawit melalui lembaga negara memicu kekhawatiran pelaku industri global terhadap potensi gangguan pasokan dan lonjakan volatilitas harga minyak nabati dunia.
Seperti dikutip Reuters, Presiden Prabowo Subianto, sebelumnya mengumumkan pemerintah akan mewajibkan ekspor sawit, batu bara, dan feronikel dilakukan melalui badan khusus negara. Kebijakan itu menjadi bagian dari strategi memperketat kontrol sumber daya alam sekaligus meningkatkan penerimaan negara.
Indonesia saat ini menyumbang lebih dari separuh ekspor minyak sawit global. Setiap kebijakan pembatasan ekspor dari Indonesia selama ini terbukti mampu mengerek harga minyak sawit dunia, termasuk minyak kedelai dan minyak bunga matahari sebagai produk substitusi.
Pasar sawit global sendiri tengah menghadapi tekanan akibat meningkatnya permintaan biodiesel dan dampak cuaca kering El Nino terhadap produksi. Setelah pengumuman pemerintah Indonesia, kontrak berjangka minyak sawit Malaysia sempat melonjak sekitar 2% sebelum kembali melemah tipis.
"Pasar minyak sawit sedang berupaya menyesuaikan diri dengan kenaikan harga energi yang dipicu oleh konflik di Timur Tengah," kata Wakil Presiden Patanjali Foods, Aashish Acharya. "Langkah Indonesia kemungkinan akan menambah lapisan ketidakpastian dan meningkatkan volatilitas di pasar."
Pelaku industri menilai sentralisasi ekspor berpotensi mengubah struktur perdagangan sawit Indonesia dengan memusatkan kekuatan penentuan harga pada entitas yang terafiliasi negara.
&ldquo;Mekanisme ekspor terpusat dapat melemahkan ekosistem perdagangan berbasis pasar saat ini dengan memusatkan kekuatan penetapan harga dalam entitas yang terkait dengan negara,&rdquo; ujar mantan Kepala Asosiasi Minyak Sawit Malaysia, M.R. Chandran.
&nbsp;&ldquo;Hal ini dapat meningkatkan ketidakpastian pasar, mengurangi transparansi, dan memperkenalkan pengaruh politik yang lebih besar ke dalam arus perdagangan komersial.&rdquo;
Menurut Chandran, kondisi tersebut justru dapat menguntungkan Malaysia sebagai produsen sawit terbesar kedua dunia karena pembeli global kemungkinan mencari pasokan dari negara dengan kebijakan yang lebih stabil.
Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono juga mengingatkan hubungan dagang yang selama ini terjalin dengan pembeli internasional bisa terganggu apabila sentralisasi ekspor dilakukan tanpa pengelolaan matang.
Kekhawatiran serupa datang dari kelompok petani sawit. Perwakilan Serikat Petani Kelapa Sawit (POPSI) Mansuetus Darto menilai jutaan petani kecil berpotensi kehilangan daya tawar jika akses pasar dikendalikan satu pintu.
"Ketika jumlah pembeli menyusut dan akses pasar dikendalikan oleh satu pihak, daya tawar petani secara otomatis menurun," kata Darto. "Dalam situasi seperti itu, petani akan semakin menjadi penerima harga."
Di tengah rencana tersebut, pemerintah juga terus memperketat pengawasan perkebunan sawit ilegal dan telah menyerahkan 4,12 juta hektare lahan kepada perusahaan pelat merah Agrinas Palma Nusantara.(DH)

Malaysia, produsen sawit terbesar kedua dunia, diuntungkan karena jadi alternatif pembeli global.

Rencana Indonesia kontrol ekspor CPO akan untungkan Malaysia?

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menetapkan target defisit fiskal Indonesia tahun 2027 di kisaran 1,8% hingga 2,4% terhadap produk domestik bruto (PDB), seiring ambisinya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga mencapai 6,5%.
Dalam pidato kenegaraan di parlemen pada Rabu (20/5/2026), Prabowo menegaskan pengelolaan sumber daya alam harus memberikan manfaat langsung bagi seluruh rakyat Indonesia.
&ldquo;Saya yakin setiap patriot akan mendukung ini bumi, air, dan semua sumber daya di dalamnya harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia,&rdquo; kata Prabowo, seperti dikutip Channelnewsasia.
Target defisit tersebut jauh lebih rendah dibanding proyeksi Kementerian Keuangan untuk 2026 sebesar 2,9% terhadap PDB yang telah memperhitungkan dampak konflik Timur Tengah terhadap ekonomi global.
Selain itu, pemerintah menargetkan inflasi 2027 berada di rentang 1,5%-3,5%, dengan pertumbuhan ekonomi dipatok antara 5,8% hingga 6,5%.
Pernyataan Prabowo mengenai pengelolaan sumber daya alam muncul di tengah persiapan pemerintah membentuk lembaga khusus pengelola komoditas strategis nasional. Indonesia, sebagai produsen utama nikel, batu bara, timah, dan minyak sawit dunia, ingin meningkatkan penerimaan negara melalui pengendalian ekspor komoditas utama.
Rencana tersebut memicu kekhawatiran pelaku pasar. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok 3,5% pada perdagangan Selasa setelah kabar pembentukan badan pengelola komoditas mencuat.
Sorotan terhadap perekonomian Indonesia juga meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Lembaga pemeringkat Moody&rsquo;s dan Fitch sebelumnya memangkas outlook peringkat kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif karena menilai kredibilitas dan prediktabilitas kebijakan pemerintah melemah.
Tekanan terhadap pasar semakin besar setelah MSCI pada Januari lalu menyoroti persoalan transparansi pasar modal Indonesia dan memperingatkan potensi penurunan status Indonesia menjadi pasar frontier. Peringatan itu sempat memicu aksi jual besar-besaran senilai lebih dari US$120 miliar.
Sementara itu, dipasar valuta asing, rupiah terus mencetak rekor terendah baru meski Bank Indonesia telah melakukan intervensi berulang kali.
Prabowo menargetkan nilai tukar rupiah pada 2027 berada di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS. Dalam pidatonya, Prabowo juga menetapkan target belanja negara sebesar 13,62%-14,80% terhadap PDB, sementara penerimaan negara diproyeksikan berada di level 11,82%-12,40% terhadap PDB.(DH)

Prabowo targetkan pertumbuhan tinggi saat pasar cemas soal kebijakan baru.

Prabowo kejar ekonomi tumbuh 6,5% dengan defisit lebih rendah

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memutuskan memangkas bunga kredit super mikro program Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar menjadi 8% dari sebelumnya mencapai 24%.
Keputusan tersebut diumumkan Prabowo saat menghadiri acara Penyerahan Denda Administratif dan Lahan Kawasan Hutan pada Selasa (13/5).
&ldquo;Saya kumpul dengan Menteri Keuangan, Menteri Ekonomi, Danantara saya instruksikan ini keputusan politik saya sudah ambil bahwa bunga untuk Permodalan Nasional Madani, untuk kredit keluarga pra-sejahtera dari 24% kita turunkan harus di bawah 10%, harus di bawah 9%, Danantara bisa? bisa berapa persen? 8%,&rdquo; kata Prabowo, seperti dikutip Bloombergtechnoz.
Prabowo menilai tidak adil jika masyarakat kecil yang meminjam dana Rp2 juta hingga Rp10 juta justru dibebani bunga jauh lebih tinggi dibanding kredit korporasi. &ldquo;Bayangkan orang kaya dikasih 9%, orang miskin 24%, ini negara pancasila, apa ngga, saya ngga paham,&rdquo; ujarnya.
Menurut Prabowo, pemerintah akan terus mengevaluasi kebijakan yang dinilai membebani masyarakat kecil, termasuk memperbaiki sistem pembiayaan ultra mikro agar lebih berpihak pada kelompok pra-sejahtera.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan skema penurunan bunga tersebut nantinya akan dihitung lebih lanjut oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
&ldquo;Subsidi, cuma digeser sebagian dari KUR ke sana. Mungkin juga bisa tambah, tapi langkah pertama adalah memastikan yang super mikro tadi bisa dapat bunga yang rendah di bawah 9%,&rdquo; kata Purbaya.
Berdasarkan informasi di situs resmi PNM Mekaar, produk pembiayaan seperti Mekaar dan Mekaar Syariah saat ini masih mengenakan bunga sekitar 25% dengan tenor 25 hingga 50 minggu. Nilai pinjaman yang diberikan berkisar Rp2 juta hingga Rp3 juta.
Di sisi lain, pemerintah juga tengah menyiapkan pengalihan kepemilikan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ke bawah Kementerian Keuangan.
Purbaya memastikan langkah tersebut telah mendapat persetujuan dari Danantara. Dalam proses transisi, pemerintah akan melakukan tukar guling antara PT PNM dan PT Geo Dipa Energi yang saat ini berada di bawah Kementerian Keuangan.
Setelah proses selesai, Geo Dipa Energi akan dialihkan ke Danantara, sementara PNM masuk ke bawah kendali Kementerian Keuangan. Pemerintah menilai langkah tersebut dapat mengurangi beban subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang selama ini mencapai sekitar Rp40 triliun per tahun.
Dengan pengalihan PNM ke Kementerian Keuangan, pemerintah memperkirakan dana subsidi tersebut dapat dialihkan untuk memperluas pembiayaan murah bagi pelaku UMKM dan sektor ultra mikro.
Berdasarkan perhitungan pemerintah, skema baru itu berpotensi menghasilkan dana pembiayaan hingga Rp160 triliun dalam empat tahun ke depan.(DH)
&nbsp;

Prabowo nilai bunga kredit ultra mikro selama ini terlalu membebani rakyat kecil.

Prabowo pangkas bunga PNM Mekaar dari 24% jadi 8%

JAKARTA - Pemerintah Indonesia terus mempercepat agenda transisi energi nasional melalui berbagai langkah strategis, mulai dari pengembangan energi baru terbarukan berskala besar hingga pemanfaatan teknologi rendah emisi di sektor transportasi dan industri.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pemerintah tengah menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus menurunkan ketergantungan pada energi fosil.
Salah satu program utama yang tengah didorong adalah pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan kapasitas hingga 100 gigawatt (GW). Proyek ini menjadi bagian dari upaya memperluas pemanfaatan energi bersih di seluruh Indonesia.
&ldquo;Transisi energi kita sedang melaju dengan kecepatan penuh. Kita tengah membangun PLTS 100 GW,&rdquo; ujar Bahlil, dalam keterangan tertulis di laman resmi esdm.go.id, Jumat (8/5).
Selain pengembangan energi surya, pemerintah juga mendorong pemanfaatan energi alternatif lain seperti hidrogen, amonia, dan nuklir sebagai bagian dari diversifikasi sumber energi masa depan.
Di sektor konsumsi energi, pemerintah memperluas elektrifikasi melalui kendaraan listrik (EV) serta penggunaan kompor induksi untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil di tingkat rumah tangga.
Langkah lain yang ditempuh adalah penerapan kebijakan efisiensi energi, moratorium pembangunan PLTU baru, serta pengembangan teknologi penangkapan karbon seperti CCS/CCUS untuk menekan emisi dari sektor industri dan pembangkit listrik.
Bahlil menegaskan bahwa seluruh program tersebut membutuhkan kolaborasi lintas sektor, baik pemerintah, swasta, maupun mitra internasional, agar target transisi energi dapat tercapai secara berkelanjutan.
&ldquo;Kita juga sedang mendorong pemanfaatan tenaga surya untuk menjadi PLTS 100 GW untuk mengurangi pemakaian fosil. Tentu ini memerlukan kolaborasi dari banyak pihak untuk menyelesaikan tugas tersebut,&rdquo; pungkasnya.
Di tengah meningkatnya kebutuhan energi dan tantangan perubahan iklim global, negara-negara ASEAN mulai menatap sumber energi bersih sebagai masa depan kawasan.
Bagi Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara, transisi menuju energi baru terbarukan bukan lagi sekadar wacana, melainkan langkah strategis untuk membangun ketahanan energi kawasan dan menghadirkan kesejahteraan yang lebih merata.
Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa subkawasan memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan energi baru terbarukan, mulai dari tenaga air, surya, angin, hingga lahan subur yang belum dimanfaatkan secara optimal.
Potensi tersebut, merupakan salah satu modal utama dalam mendukung transisi energi di subkawasan.
"Pertanyaannya adalah apakah kita siap untuk bertindak berdasarkan potensi tersebut. Bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan subregional kita, tetapi juga untuk berkontribusi pada transisi energi ASEAN," kata Presiden dalam pidatonya di di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Khusus Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) di Cebu, Filipina, Kamis (7/5) waktu setempat. (DK)
Di tengah meningkatnya kebutuhan energi dan tantangan perubahan iklim global, negara-negara ASEAN mulai menatap sumber energi bersih sebagai masa depan kawasan. 
Hamparan sinar matahari di wilayah tropis, aliran sungai-sungai besar, hingga potensi angin di kawasan pesisir menjadi kekuatan baru yang diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan. 
Bagi Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara, transisi menuju energi baru terbarukan bukan lagi sekadar wacana, melainkan langkah strategis untuk membangun ketahanan energi kawasan dan menghadirkan kesejahteraan yang lebih merata.
Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa subkawasan memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan energi baru terbarukan, mulai dari tenaga air, surya, angin, hingga lahan subur yang belum dimanfaatkan secara optimal.
Potensi tersebut, merupakan salah satu modal utama dalam mendukung transisi energi di subkawasan.
"Pertanyaannya adalah apakah kita siap untuk bertindak berdasarkan potensi tersebut. Bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan subregional kita, tetapi juga untuk berkontribusi pada transisi energi ASEAN," kata Presiden dalam pidatonya di di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Khusus Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) di Cebu, Filipina, Kamis (7/5) waktu setempat.

Pemerintah genjot transisi energi lewat PLTS 100 GW, EV, dan teknologi hidrogen.

Pemerintah percepat transisi energi, dari PLTS 100 GW hingga hydrogen

JAKARTA - Kebijakan suku bunga tinggi yang dipertahankan oleh bank sentral Amerika Serikat, Federal Reserve, atau The Fed, menjadi salah satu sorotan utama dalam rapat terbatas Presiden Prabowo Subianto bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/5).
Pemerintah menilai kebijakan &ldquo;higher for longer&rdquo; tersebut turut memicu arus keluar modal (outflow) dari pasar keuangan Indonesia di tengah tekanan geopolitik dan geoekonomi global.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (Otoritas Jasa Keuangan) Friderica Widyasari Dewi menyebutkan bahwa kondisi outflow yang terjadi saat ini sangat dipengaruhi dinamika global, terutama sikap The Fed yang mempertahankan suku bunga tinggi.
&ldquo;Dapat kami sampaikan kalau teman-teman lihat terjadi outflow ya, karena memang saat ini kondisi dari faktor geopolitik dan geoekonomi secara global, dimana tentu kalau dari The Fed higher for longer, makanya pada outflow. Namun selama kita yakini fundamental kita baik, kita harapkan ini akan bisa berbalik,&rdquo; ujarnya, dalam Biro Pers, Media dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden, Selasa (5/5).
Meski demikian, OJK menegaskan berbagai langkah penguatan terus dilakukan untuk menjaga kepercayaan investor, termasuk peningkatan transparansi data kepemilikan saham dan pendalaman informasi pasar modal.
Upaya ini disebut sebagai bagian dari penguatan fundamental agar pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) semakin mencerminkan kondisi perusahaan secara riil.
OJK juga mencatat peningkatan signifikan jumlah investor domestik, yang bertambah sekitar 5 juta Single Investor Identification (SID) dalam setahun terakhir.
Hal ini dinilai menjadi penopang penting stabilitas pasar di tengah volatilitas global.
Rapat tersebut menegaskan sinergi pemerintah dan otoritas keuangan dalam merespons tekanan eksternal, sekaligus memperkuat fondasi pasar keuangan Indonesia agar lebih dalam, transparan, dan tahan terhadap gejolak global. (DK)

The Fed tekan pasar global, pemerintah soroti outflow di pasar modal Indonesia.

Kebijakan The Fed picu outflow, pemerintah fokus jaga stabilitas pasar

JAKARTA &ndash; Presiden Prabowo Subianto mendorong penurunan potongan aplikasi terhadap pengemudi ojek online (ojol) yang saat ini berada di kisaran 20%. Ia menilai besaran tersebut tidak sebanding dengan beban kerja dan risiko yang ditanggung pengemudi di lapangan.
&ldquo;Ojol mempertaruhkan jiwanya tiap hari. Ojol, aplikator perusahaan minta di setor 20%. Gimana ojol? Setuju 20%? Bagaimana 15%? Berapa? 10? Kalian minta 10%? Iya. Saya katakan di sini saya tidak setuju 10%. Harus di bawah 10%,&rdquo; kata Prabowo dalam peringatan May Day 2026 di Monas, Jakarta Pusat pada Jumat (1/5).
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online.
Perpres tersebut mencakup kewajiban pemberian BPJS Kesehatan serta asuransi bagi pengemudi ojol. Selain itu, regulasi ini juga mengatur skema pembagian pendapatan antara aplikator dan pengemudi.
&ldquo;Yang tadi saya bicara, harus diberi jaminan kecelakaan kerja. Akan diberikan BPJS kesehatan, asuransi kesehatan. Juga tadi pembagian pendapatan dari 80% untuk pengemudi sekarang menjadi minimal 92% untuk pengemudi,&rdquo; kata Prabowo.(DH)

Prabowo minta potongan ojol di bawah 10%, Perpres baru atur perlindungan dan porsi pengemudi 92%.

Prabowo tekan aplikator, komisi ojol tak lagi 20%

JAKARTA - Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Lingkungan Hashim Djojohadikusumo menyebut Indonesia mengantongi komitmen pasokan minyak mentah hingga 150 juta barel dari Rusia usai pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Vladimir Putin di Moskwa.
Rusia siap mengirim 100 juta barel dengan harga khusus dalam waktu dekat, serta tambahan 50 juta barel jika diperlukan. &ldquo;Dia (Prabowo) ke Moskwa ketemu Presiden Putin selama 3 jam dan dapat komitmen dari Presiden Putin 100 juta barel minyak itu akan segera dikirim ke Indonesia, 100 juta dengan harga khusus,&rdquo; kata Hashim, seperti dikutip&nbsp;Bloombergtechnoz.
&ldquo;Dan apabila Indonesia perlu lagi tambahan, sudah ditambah 50 juta maka Indonesia sekarang sudah ada komitmen dari Pemerintah Rusia 150 juta barel kita bisa simpen di Indonesia untuk menghadapi masalah-masalah gejolak ekonomi,&rdquo; ujarnya.
PT Pertamina (Persero) menyatakan masih berkoordinasi dengan pemerintah terkait rencana impor tersebut. Skema yang dibahas mencakup government to government (G2G) dan business to business (B2B). Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, mengatakan prosesnya masih dalam tahap penjajakan.
&ldquo;Terkait dengan rencana impor minyak mentah dari Rusia, saat ini Pertamina masih terus berkoordinasi dan komunikasi dengan pemerintah,&rdquo; kata Baron.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut pengiriman crude berpotensi dimulai dalam waktu dekat, meski belum merinci volume. Ia menegaskan impor BBM tidak berasal dari Rusia, sementara pembelian LPG masih difinalisasi.
&ldquo;Kalau untuk crude mungkin bulan-bulan ini bisa. Insyaallah [bulan ini minyak Rusia mulai dikirim ke Indonesia],&rdquo; kata Bahlil.
Kerja sama energi ini dibahas di tengah tekanan pasar global akibat konflik geopolitik yang mengganggu pasokan, termasuk di Selat Hormuz. Menteri Energi Rusia Sergey Tsivilev menyatakan kedua negara tengah merundingkan kontrak jangka panjang untuk pasokan energi dengan harga yang saling menguntungkan.(DH)

Indonesia amankan 150 juta barel minyak Rusia, pasokan energi diperkuat di tengah gejolak global.