JAKARTA &ndash; Gelombang demonstrasi mahasiswa mulai meluas di berbagai daerah dengan membawa tuntutan perubahan kebijakan ekonomi pemerintah, hingga penolakan praktik militerisme di ranah sipil.
Aksi mahasiswa di Jakarta mengusung tagar #MenujuIndonesiaBangkrut pada Jumat dan Sabtu pekan lalu, yang diinisiasi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia.
Namun dalam pelaksanaannya, massa aksi sempat dicegat oleh aparat kepolisian dan TNI karena alasan keamanan kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), yang dinilai sebagai jantung bisnis Indonesia.
Berdasarkan materi tuntutan yang disampaikan, mahasiswa menyampaikan lima tuntutan utama kepada pemerintah. Beberapa di antaranya termasuk tuntutan agar pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok dan Bahan Bakar Minyak (BBM), menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan menghapus dwifungsi militer di ranah sipil.
Rangkaian aksi serupa berlanjut pada Senin (15/6) di sejumlah daerah seperti Yogyakarta, Surabaya, Solo, Bandung, Pekanbaru, hingga Makassar dengan membawa tuntutan serupa.
Menanggapi protes mahasiswa, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurrachman menegaskan posisi pemerintah tetap membuka ruang bagi publik, untuk menyampaikan kritik maupun pendapat.
Namun sosok yang dikenal sebagai jenderal purnawirawan TNI itu, mengingatkan agar massa tak menyampaikan kritik dan pendapat secara tepat.
&ldquo;Jangan samakan kritik dengan provokasi, fitnah, dan adu domba yang dapat merusak persaudaraan kita sebagai bangsa,&rdquo; ujarnya, dalam keterangan yang disampaikan pada Jumat.
Sementara Koalisi Masyarakat Sipil untuk reformasi sektor keamanan, mengkritik pemerintah karena telah mengerahkan aparat TNI dalam mengawal aksi di Jakarta pada Jumat.
Koalisi yang terdiri atas sejumlah organisasi masyarakat seperti Imparsial dan Amnesty International ini, dalam pernyataan bersama yang disampaikan, menilai pengerahan TNI harusnya jadi opsi terakhir. Terutama jika aparat sipil tidak bisa mengontrol situasi yang ada. (KR)

Mahasiswa menuntut pemerintah agar menurunkan harga BBM hingga menghentikan program yang membebani APBN.