JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons protes kamar dagang China terkait iklim investasi di Indonesia. Pemerintah menegaskan kebijakan yang dipersoalkan investor China tetap mengutamakan kepentingan nasional tanpa mengorbankan stabilitas investasi.
Sorotan utama investor China tertuju pada rencana kebijakan retensi Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA). Aturan baru itu mewajibkan eksportir menempatkan 50% dana hasil ekspor di bank milik negara Indonesia selama minimal satu tahun.
Pelaku usaha China menilai kebijakan tersebut dapat mengganggu likuiditas perusahaan dan meningkatkan ketidakpastian bisnis di sektor sumber daya alam. Namun, Purbaya menegaskan pemerintah telah menyiapkan sejumlah pengecualian agar dunia usaha tetap memiliki ruang likuiditas yang memadai.
"Kalau perusahaan nanti yang tidak pinjam uang di Indonesia terbebas dari DHE SDA ada pengecualin seperti itu. Jadi harusnya China tidak ada masalah," kata Purbaya di Kementerian Keuangan, seperti dikutip Bloombergtechnoz, Selasa (13/5).
Purbaya menjelaskan aturan DHE SDA dirancang fleksibel dan mempertimbangkan kebutuhan pelaku usaha. Kebijakan baru itu dijadwalkan berlaku mulai 1 Juni 2026, meski detail regulasinya hingga kini belum dipublikasikan pemerintah. Selain DHE SDA, investor China juga memprotes kenaikan pajak dan pungutan, termasuk tarif royalti mineral dan bea keluar yang dinilai terus meningkat.
Menanggapi hal tersebut, Purbaya menegaskan pemerintah tetap akan memprioritaskan kepentingan nasional karena sumber daya mineral merupakan aset strategis negara. "Belum dikenakan karena baru rencana. Biar saja tapi kami akan mementingkan kepentingan negara kita," tegasnya.
Purbaya juga menyatakan hubungan investasi Indonesia dan China berjalan dua arah. Menurut dia, pemerintah Indonesia pun telah menyampaikan keluhan terkait praktik bisnis sejumlah perusahaan China yang dinilai tidak sesuai aturan.
"Saya udah komplain ke mereka banyak pengusaha China di sini yang juga melakukan bisnis enggak legal, saya minta dia perbaiki waktu itu, dia janji akan memperingati mereka. Jadi itu dua arah sebetulnya, tidak ada masalah," ujar Purbaya.
Dalam surat yang dikirim kepada Presiden Prabowo Subianto, Kadin China mengungkap sejumlah keberatan terhadap berbagai kebijakan pemerintah Indonesia.
Mereka menyoroti kenaikan royalti mineral, inspeksi pajak yang dinilai makin agresif, hingga denda bernilai puluhan juta dolar AS yang disebut memicu kepanikan di kalangan perusahaan.
&ldquo;Pajak dan biaya, termasuk royalti sumber daya mineral, telah dinaikkan berulang kali, disertai dengan peningkatan inspeksi pajak dan bahkan denda besar yang mencapai puluhan juta dolar AS, menciptakan kepanikan di kalangan perusahaan,&rdquo; tulis Kadin China.
Kadin China juga memprotes pemangkasan kuota bijih nikel dalam RKAB yang disebut mencapai lebih dari 70% atau sekitar 30 juta ton produksi. Kondisi itu dinilai mengganggu pengembangan industri hilirisasi, termasuk kendaraan listrik dan baja tahan karat.
Tak hanya itu, investor China menilai penegakan hukum kehutanan di Indonesia terlalu ketat setelah Satgas Penertiban Kawasan Hutan menjatuhkan denda hingga US$180 juta kepada perusahaan investasi China terkait izin kawasan hutan.
&ldquo;Mereka [pihak berwenang Indonesia] menuduh proyek-proyek pembangkit listrik tenaga air besar yang diinvestasikan dan dibangun oleh perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh China, merusak lahan hutan dan memperburuk banjir, memerintahkan penangguhan pekerjaan dan menjatuhkan sanksi,&rdquo; ungkap Kadin China.
Keluhan lain mencakup pengawasan visa kerja yang dinilai semakin ketat, rencana pengenaan bea ekspor baru, hingga pengurangan insentif kendaraan listrik dan fasilitas pajak kawasan ekonomi khusus.
Investor China juga menyoroti perubahan formula Harga Patokan Mineral (HPM) bijih nikel yang kini memasukkan unsur kobalt, besi, dan mineral lain dalam perhitungan harga.
&ldquo;Pemberlakuan kebijakan-kebijakan ini secara tiba-tiba telah menyebabkan lonjakan 200% dalam biaya bijih nikel secara komprehensif,&rdquo; tulis Kadin China. Mereka menilai kebijakan tersebut meningkatkan biaya produksi, memperbesar kerugian operasional, dan mengganggu rantai industri nikel nasional.
&ldquo;Hal ini tidak hanya akan sangat merusak proyek-proyek yang ada tetapi juga akan memengaruhi investasi masa depan, ekspor, dan lapangan kerja lebih dari 400.000 orang di sepanjang rantai industri, yang secara serius melemahkan kepercayaan investor global terhadap sektor nikel Indonesia,&rdquo; papar Kadin China.(DH)

Pemerintah tetap prioritaskan kepentingan nasional di tengah protes investor China.

China protes soal repriatiasi devisa, apa kata Purbaya?

JAKARTA &ndash; Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan Republik Indonesia, menyampaikan rencana pemerintah dalam upaya stabilisasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), yang telah turun 5,09% sejak awal 2026.
&ldquo;Kita coba membantu nilai tukar, kita membantu Bank Indonesia sedikit-sedikit kalau bisa,&rdquo; kata Purbaya di kantor Kementerian Keuangan pada Selasa (12/5) kemarin.
Adapun langkah yang akan ditempuh pemerintah dalam stabilisasi nilai tukar rupiah, kata Purbaya, yaitu melalui pasar obligasi.
&ldquo;Kita bisa akan mulai membantu besok mungkin dengan masuk ke bond market ... itu ada Bond Stabilization Fund kan,&rdquo; imbuh Purbaya, merujuk pada rencana penggunaan dana stabilisasi obligasi.
Menteri keuangan pengganti Sri Mulyani Indrawati ini, mengaku pemerintah masih memiliki cukup dana yang belum diaktifkan.
Dalam kesempatan yang sama, Purbaya mengakui rupiah memang telah berada di atas asumsi APBN 2026, yang disepakati pada kisaran Rp16.500-16.900 per dolar AS. Namun menegaskan posisi APBN masih cukup aman.
&ldquo;Masih relatif aman, tapi kita akan kendalikan,&rdquo; ungkap Purbaya.
Pada perdagangan Selasa (13/5) kemarin, rupiah melemah 0,66% dan bertahan di Rp17.528,5 per dolar AS. Pelemahan ini menambah tingkat penurunan rupiah sejak awal tahun menjadi lebih dari 5%.
Dengan bantuan stabilisasi nilai tukar rupiah di pasar obligasi, Purbaya menilai kekhawatiran investor asing akan berkurang karena yield tidak naik terlalu tinggi.
&ldquo;Kalau yield-nya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar,&rdquo; tandas Purbaya. (KR)

Purbaya menyebut pemerintah akan ikut membantu bank sentral menstabilkan nilai tukar rupiah.

Rupiah tembus Rp17.528/US$, Purbaya turun tangan bantu BI

JAKARTA - Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah naik mendekati Rp10.000 triliun pada akhir Maret 2026. Meski bertambah hampir Rp300 triliun sejak awal tahun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kondisi fiskal Indonesia tetap terkendali.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), posisi utang pemerintah mencapai Rp9.920,42 triliun per 31 Maret 2026, meningkat dari Rp9.637,9 triliun pada akhir 2025.
Rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) tercatat sebesar 40,75%, masih di bawah ambang batas 60% yang diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara. &ldquo;Masih aman, masih sekitar 40% lebih sedikit. Jadi aman,&rdquo; ujar Purbaya di Jakarta, Senin (11/5).
Purbaya menilai Indonesia masih lebih disiplin dibanding sejumlah negara di kawasan dalam mengelola rasio utang.
Ia mencontohkan Singapura, Malaysia, dan Thailand yang memiliki rasio utang lebih tinggi.
&ldquo;Singapura berapa? 180%. Malaysia 60% lebih, Thailand juga berapa? Tinggi semua. Kita termasuk paling hati-hati dibanding negara-negara sekeliling kita,&rdquo; katanya.
Ia menegaskan kenaikan utang perlu dilihat dari kemampuan ekonomi negara, bukan hanya dari nilai nominal semata.
Menurutnya, negara dengan kapasitas ekonomi besar tetap mampu menjaga keberlanjutan fiskal meski memiliki utang tinggi.
&ldquo;Perusahaan yang kecil dan perusahaan yang besar beda kemampuannya. Kalau satu perusahaan untungnya cuma Rp1 juta, dia utang Rp1 juta, sudah kesusahan. Tapi kalau perusahaan yang untungnya 100 juta, utang Rp1 juta, enggak apa-apa,&rdquo; ujar Purbaya.
Karena itu, pemerintah menggunakan rasio debt to GDP sebagai indikator utama dalam mengukur kesehatan fiskal nasional.
&ldquo;Makanya dibagi rasio debt to GDP, seperti itu kira-kira,&rdquo; kata dia.
Dari total utang pemerintah, sebesar Rp8.652,89 triliun atau 87,22% berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), yang masih menjadi sumber pembiayaan utama APBN.
Mampukah 180% dari PDB?
Seorang analis setuju bahwa menilai utang sebuah negara jangan hanya nominalnya saja.
"Saya sangat sepakat itu, namun selain rasio terhadap PDB perlu juga dilihat parameter kedalaman pasar utang atau market depth negara tersebut."
Market depth itu maksudnya adalah mampukah pasar utang atau pembeli SBN (asuransi, dana pensiun, perbankan dsb) membeli atau menyerap utang pemerintah?
Singapura bisa berutang 180% dari PDB-nya karena pasar obligasinya sangat dalam, investor institusional besar, dana pensiun raksasa (CPF), bank-bank regional, semua siap serap surat utang pemerintah Singapura. Likuiditas tinggi, kepercayaan tinggi, instrumen beragam.
Jika katakanlah Indonesia akan utang seperti Singapura sebesar 180% dari PDB, maka pemerintah Indonesia akan berutang sekitar Rp43.200 triliun.
Pertanyaannya adalah mampukah pasar utang dalam negeri membeli utang dalam jumlah sebesar itu?
Menurut dia, rasio utang Indonesia di angka 40% PDB bukan 'sangat hati-hati', tapi udah&nbsp;mendekati batas realistis kemampuan serap pasarnya sendiri yang&nbsp;ditandai dengan tingginya kepemilikan asing di SBN (sempat di atas 30-40%) yang justru menambah kerentanan, bukan kekuatan. Sebab, investor asing dengan mudah jual SBN.
Pemerintah dan swasta ibaratnya berebut di kolam yang sama, kolam dana investasi domestik. "Kalau kolamnya dangkal (pasar utang belum dalam) dan pemerintah masuk dengan ember besar, maka utang yang tersisa untuk swasta makin sedikit."
Di sisi lain karena utang pemerintah punya keunggulan risk-free, yield yang lebih menarik dari deposito dan bisa dipegang perbankan sebagai aset likuid (HQLA), akibatnya perbankan lebih suka pegang SBN daripada beri kredit ke korporasi atau UMKM. "Ini namanya crowding out effect dan faktanya ini sudah terjadi."
Perbankan Indonesia adalah pemegang terbesar SBN domestik. Artinya, sebagian besar dana pihak ketiga yang seharusnya bisa jadi kredit produktif, justru malah 'parkir' di surat utang negara. Rasio loan-to-deposit&nbsp; perbankan Indonesia memang tidak rendah, tapi kredit yang mengalir ke sektor produktif riil, terutama manufaktur dan infrastruktur swasta, terbatas. (DH/MT)&nbsp;
Utang Singapura 180% PDB:
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">

<tr>
<td valign="top" width="160">&nbsp;</td>
<td valign="top" width="255">
Angka
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="160">
&nbsp;PDB Singapura
</td>
<td valign="top" width="255">
&nbsp;~US$547 miliar / ~Rp8.900 triliun
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="160">
&nbsp;Utang 180% PDB
</td>
<td valign="top" width="255">
&nbsp;~US$985 miliar / ~Rp16.000 triliun
</td>
</tr>

</table>
&nbsp;Utang Indonesia Jika 180% PDB
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">

<tr>
<td valign="top" width="208">&nbsp;</td>
<td valign="top" width="208">
Angka
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="208">
&nbsp;PDB Indonesia
</td>
<td valign="top" width="208">
&nbsp;~Rp24.000 triliun
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="208">
&nbsp;Utang saat ini (40%)
</td>
<td valign="top" width="208">
&nbsp;~Rp9.920 triliun
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="208">
[Jika] 180% seperti Singapura
</td>
<td valign="top" width="208">
&nbsp;~Rp43.200 triliun
</td>
</tr>

</table>
&nbsp;

 Rasio utang RI dekati batas realistis kemampuan serap pasar yang ditandai porsi asing yang tinggi.

Utang jumbo negara masih aman, mampukah seperti Singapura 180% PDB? 

JAKARTA &ndash; Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengambil alih seluruh wewenang untuk mengumumkan kebijakan terkait pajak, setelah menilai sejumlah pernyataan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kerap memicu keresahan di kalangan dunia usaha.
Purbaya mengatakan ke depan hanya ia yang boleh mengumumkan kebijakan terkait pajak kepada publik.
&ldquo;Sudah berkali-kali ini DJP mengeluarkan beberapa pengumuman yang agak meresahkan. Ada pajak tol, pajak ini, pajak itu,&rdquo; kata Purbaya, dalam konferensi pers di kantornya pada Senin (11/5).
Setelah pengambilalihan wewenang ini, DJP hanya akan bertugas sebagai pelaksana kebijakan pemerintah. &ldquo;Jadi nanti ke depan yang bisa mengumumkan kebijakan pajak hanya saya, bukan Dirjen pajak lagi,&rdquo; imbuhnya.
Menurut Purbaya, langkah ini sekaligus bertujuan menghilangkan simpang siur informasi yang kerap muncul, setelah wacana perpajakan dilempar kepada publik dan mengganggu iklim dunia usaha.
Purbaya menegaskan pemerintah tidak ingin kebijakan perpajakan justru mengganggu iklim usaha di dalam negeri, sehingga DJP menjaga kepastian hukum bagi wajib pajak agar reformasi pajak tetap berjalan.
Selain itu, jelas Purbaya, seluruh publikasi kebijakan terkait pajak nantinya akan lebih dulu diperiksa oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF) sebelum diumumkan ke publik.
Dalam kesempatan yang sama, Purbaya juga memastikan pemerintah tidak akan lagi mengadakan program Tax Amnesty, seperti yang pernah digelar pada era pemerintahan Joko Widodo.
Keputusan ini, kata Purbaya sebagaimana disampaikan IDNFinancials.com sebelumnya, karena program Tax Amnesty menimbulkan kerentanan bagi Kemenkeu dan utamanya pegawai pajak. (KR)

Purbaya akan menegur DJP karena sering meresahkan publik terkait pengumuman pajak.

DJP kerap meresahkan, Purbaya ambil alih wewenang umumkan pajak

JAKARTA &ndash; Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan tidak akan ada lagi program Tax Amnesty, yang memberikan ampunan bagi pengemplang pajak.
Program yang sempat digelar 2 kali pada era pemerintahan Joko Widodo itu, menurut Purbaya justru membahayakan Kementerian Keuangan, terutama pegawai pajak.
&ldquo;Nanti ada pemeriksaan betul tidak ini, betul tidak itu. Sehingga orang-orang kami diperiksa terus oleh kejaksaan, sampai sekarang ada yang diperiksa gara-gara Tax Amnesty sebelumnya,&rdquo; ungkap Purbaya, dalam konferensi pers di kantornya Senin (11/5).
Selain itu, Purbaya mengaku program Tax Amnesty justru menimbulkan kerentanan untuk pegawai pajak. Salah satunya membuat pegawai pajak rentan disogok, hingga dituntut lewat jalur hukum.
&ldquo;Sehingga saya melihat kasihan orang-orang itu. Daripada begitu, ya sudah jalankan saja prosedur pajak yang betul,&rdquo; jelas Purbaya.
&ldquo;Selama saya jadi Menteri Keuangan, saya tidak akan melakukan Tax Amnesty,&rdquo; imbuhnya.
Oleh karena itu, Purbaya meminta para pengemplang pajak yang menempatkan dananya di luar negeri, demi menghindari pajak di Indonesia. Ia juga memberi tenggat bagi mereka sekitar 6 bulan mendatang, sebelum terlambat membawa pulang kekayaan mereka di luar negeri.
&ldquo;Jadi yang punya modal di luar cepat-cepat masuk ke sini. Kalau enggak, enggak bisa masuk,&rdquo; tegasnya.
Menurut data yang dihimpun IDNFinancials.com, pemerintah Indonesia pernah menggelar program Tax Amnesty 2016-2017 (Jilid I) dan 1 Januari - 30 Juni 2022 (Jilid II). Saat itu posisi Menkeu dipimpin oleh Sri Mulyani Indrawati. (KR)

Menkeu Purbaya mendesak pengemplang pajak segera membawa pulang dana mereka dari luar negeri.

Purbaya pastikan tak ada Tax Amnesty lagi di Indonesia

JAKARTA - Pemerintah berencana menghidupkan kembali dana stabilisasi obligasi untuk meredam tekanan terhadap rupiah dan menjaga pasar surat utang negara di tengah gejolak pasar keuangan.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan pemerintah tengah menyiapkan kembali bond stabilization fund yang sebelumnya sudah dimiliki, namun tidak pernah diaktifkan.
&ldquo;Di pemerintahan, kita memiliki dana stabilisasi obligasi, yang dimiliki oleh beberapa pihak,&rdquo;kata Purbaya kepada wartawan di Jakarta,&nbsp;seperti dikutip Antaranews.
Dana tersebut akan digunakan untuk menyerap Surat Berharga Negara (SBN) yang dilepas investor di pasar sekunder guna menjaga stabilitas imbal hasil obligasi pemerintah.
Langkah itu ditempuh agar investor asing pemegang SBN tidak mengalami capital loss akibat lonjakan yield yang dalam beberapa bulan terakhir terus meningkat.
Purbaya menegaskan skema dana stabilisasi yang disiapkan berbeda dengan kerangka stabilisasi milik Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). &ldquo;Ini bukan sesuatu yang baru, tetapi belum pernah diimplementasikan. Dengan kata lain, itu ada, tetapi tidak aktif. Saya ingin menghidupkannya kembali,&rdquo;.
Menurut dia, dana stabilisasi obligasi tersebut mulai diaktifkan pada Kamis (7/5), meski yield obligasi pemerintah masih berada di bawah asumsi makro APBN 2026 sebesar 6,7%.
Purbaya mengungkapkan yield SBN terus bergerak naik sejak awal tahun. &ldquo;Dalam beberapa bulan terakhir, sejak Januari, imbal hasil telah meningkat tajam. Ketika saya menyuntikkan uang ke bank, imbal hasilnya berada di 5,9%. Kemudian meningkat dari 6,1% menjadi 6,7%,&rdquo; katanya.
Meski belum merinci nilai dana maupun sumber pembiayaannya, pemerintah membuka kemungkinan pendanaan berasal dari berbagai pos anggaran.
Kementerian Keuangan juga masih menyusun skema buyback obligasi yang akan dijalankan bersama Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas rupiah. &ldquo;Saya akan mencoba membantu menstabilkan rupiah dengan cara saya sendiri,&rdquo;kata Purbaya.

Pemerintah aktifkan kembali bond stabilization fund untuk tahan gejolak pasar.

Rupiah tertekan, Purbaya turunkan dana stabilisasi obligasi

JAKARTA &ndash; Pemerintah Indonesia akan memberikan subsidi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk kendaraan listrik atau Electric Vehicle (EV), demi memperkuat hilirisasi dalam negeri.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan besaran subsidi yang disiapkan akan berbeda. &ldquo;Ada yang 100% ada yang 40%, masih disesuaikan skemanya,&rdquo; kata Purbaya, dalam konferensi pers APBN Kita Mei 2026.
Purbaya menegaskan insentif ini akan mengecualikan kendaraan hybrid, serta porsinya akan dibedakan untuk kendaraan dengan baterai berbahan nikel dan non-nikel.
&ldquo;Nanti yang nikel (diatur) menteri perindustrian,&rdquo; jelas Purbaya.
Pembedaan alokasi subsidi itu, kata Purbaya, demi memperkuat industri hilir nikel di Indonesia. Pasalnya negara produsen EV seperti China, telah meluncurkan kendaraan dengan tak bergantung pada nikel sebagai bahan baku baterai.
&ldquo;Kita balik sekarang nikelnya kita pakai, biar kita hilirisasi teknologi baterai berjalan,&rdquo; imbuh Purbaya.
Selain itu, Purbaya mengaku telah berkonsultasi dengan Danantara mengenai prospek EV berbasis baterai nikel.
&ldquo;Bagusnya yang nikel itu third generation, kalau LT (Lithium Titanate) itu second generation,&rdquo; tambah Purbaya.
Meskipun demikian, Purbaya belum merinci kapan insentif pajak pembelian EV ini akan mulai berlaku di Indonesia.
Sebagai catatan, Indonesia pernah memberikan insentif PPN untuk pembelian kendaraan listrik. Namun insentif ini telah berakhir 31 Desember 2025, membuat setiap pembelian kendaraan listrik baru terkena PPN 11%. (KR)

Menkeu Purbaya menyebut subsidi pajak EV akan mengecualikan kendaraan hybrid.

Perkuat hilirisasi, RI akan subsidi pajak EV berbasis nikel

JAKARTA &ndash; Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai hitungan Bank Dunia atau World Bank, yang baru saja menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia ke 4,7% pada 2026, sebagai kesalahan besar.
Menurut menteri yang memperoleh gelar Doktor dari Purdue University ini, langkah Bank Dunia seolah menghitung Indonesia mendekati fase resesi.
&ldquo;Tapi yang penting untuk kita adalah memastikan program-program berjalan dengan baik, sistem keuangan siap untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi yang membaik,&rdquo; jelas Purbaya, saat memberi keterangan pers usai Sidang Debottlenecking ke-6 di Jakarta, pada Kamis (9/4).
Purbaya mengatakan hitungan Bank Dunia tentu berdasarkan faktor lonjakan harga minyak dalam beberapa bulan terakhir. Padahal menurut Purbaya, harga minyak mentah dunia telah berangsur pulih dalam beberapa hari terakhir.
&ldquo;Kalau sebulan dari sini harga banyak turun ke level normal lagi, World Bank pasti akan ubah prediksinya,&rdquo; ungkap Purbaya.
Tak hanya itu, Purbaya juga menilai pemangkasan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dilakukan Bank Dunia sebagai &ldquo;dosa besar&rdquo;, karena menimbulkan sentimen negatif di dalam negeri.
&ldquo;Nanti saya tunggu permintaan maaf dari mereka, ketika harga minyak sudah balik lagi ke level yang normal,&rdquo; imbuh Purbaya.
Seperti disampaikan IDNFinancials.com sebelumnya, Bank Dunia merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 4,8% menjadi 4,7% untuk 2026.
Dalam laporan Bank Dunia bertajuk East Asia and Pacific (EAP) Economic Update April 2026,&nbsp;yang disampaikan pada Kamis, lembaga keuangan internasional dengan 189 negara anggota ini menyoroti sejumlah risiko penghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Mulai dari sensitivitas ekonomi Indonesia terhadap harga komoditas global, hingga risiko kebijakan fiskal dan moneter dalam negeri di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. (KR)

Purbaya nilai langkah Bank Dunia merevisi pertumbuhan RI tak akurat sebab harga minyak telah pulih.

Purbaya: Bank Dunia salah hitung, dosa besar ke RI

JAKARTA &ndash; Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meningkatkan jajaran pegawai pajak dan bea cukai agar bekerja sesuai regulasi, demi meningkatkan penerimaan negara.
Purbaya menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR, yang berlangsung pada Senin (6/4).
&ldquo;Kita memberikan pengertian kepada para pegawai pajak dan bea cukai, bahwa kalau mereka melakukan tindakan yang tidak baik, mereka tidak kebal hukum,&rdquo; kata Purbaya, usai memaparkan realisasi APBN kuartal pertama 2026.
Selama ini, kata Purbaya, citra yang terbangun di masyarakat terhadap pegawai pajak dan bea cukai seolah berada dalam perlindungan dan mendapat imunitas.
&ldquo;Ini perubahan yang signifikan dari approach kami sekarang ke pajak dan biaya cukai, supaya mereka bisa betul-betul memperbaiki dirinya. Jadi di kita sekarang tidak ada yang imun atau kebal terhadap hukum,&rdquo; jelas Purbaya.
Pada kuartal pertama 2026, pendapatan negara tumbuh 10,5% secara tahunan menjadi Rp574,9 triliun hingga akhir Maret. Angka pendapatan ini setara 18,2% terhadap hingga akhir tahun.
Pertumbuhan itu didukung penerimaan pajak yang meningkat 20,7% secara tahunan menjadi Rp394,8 triliun, serta kepabeanan dan cukai yang mencapai Rp67,9 triliun. Namun tak seperti kinerja penerimaan pajak, penerimaan dari bea cukai turun 12,6% secara tahunan di kuartal pertama 2026.
Dari sisi perpajakan, Purbaya mengaku pemerintah terus memperkuat regulasi yang lebih adil dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Selain itu, penagihan piutang pajak juga dilakukan dengan mekanisme yang lebih efektif dan tata kelola yang lebih akuntabel.
&ldquo;Seluruh langkah tersebut diarahkan untuk memastikan bahwa pemerintah penerimaan yang diperoleh mencerminkan potensi ekonomi yang sesungguhnya,&rdquo; kata Purbaya.
Sementara dari sisi kepabeanan dan cukai, Purbaya mengatakan pemerintah telah menggunakan bantuan kecerdasan buatan (AI) untuk mendeteksi praktik under-invoicing, hingga peredaran cukai ilegal. Dalam penindakan, pihaknya juga telah bekerja sama dengan instansi terkait dan aparat penegak hukum.
Seperti disampaikan IDNFinancials.com sebelumnya, realisasi APBN pada kuartal pertama 2026 mengalami defisit Rp240,1 triliun. Hal ini disebabkan realisasi belanja negara yang melonjak 31,4% secara tahunan, menjadi Rp815 triliun. (KR)

Upaya ini sejalan dengan reformasi sektor perpajakan dan bea cukai, demi menambah penerimaan negara.

Purbaya ingatkan pegawai pajak dan bea cukai tak kebal hukum

JAKARTA &ndash; Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan meminta tanggung jawab dari penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), yang dinilai menghina negara Republik Indonesia.
Hal itu disampaikan Purbaya, setelah muncul pernyataan dari Sastyaningtyas, salah satu penerima beasiswa LPDP yang melontarkan satire terhadap kewarganegaraan Indonesia lewat media sosial.
&ldquo;Tadi sudah bicara dengan suami terkait [Sastyaningtyas] dan dia sudah setuju untuk membayar, mengembalikan uang yang dipakai dari LPDP. Bunganya juga dihitung,&rdquo; jelas Purbaya, usai pemaparan realisasi APBN Januari 2026.
Purbaya menambahkan setiap warga negara memang boleh menyampaikan kekecewaan terhadap negara, asalkan tidak mengarah pada penghinaan. Karena seluruh pembiayaan LPDP berasal dari pembayar pajak.
&ldquo;Sebagian dari utang yang kita sisihkan untuk memastikan SDM kita tumbuh. Tapi kalau dipakai untuk penghinaan negara, ya kita minta uangnya dengan bunganya,&rdquo; imbuh Purbaya.
Tak hanya meminta pengembalian dana beasiswa LPDP, Purbaya juga akan mem-blacklist Sastyaningtyas di seluruh lembaga pemerintahan.
Menurut data Kementerian Keuangan, pemerintah telah menyalurkan beasiswa kepada lebih dari 58 ribu penerima sejak 2013 hingga 30 November 2025. Sekitar 31 ribu di antaranya telah menjadi alumni dan 19 ribu lainnya sedang menempuh studi.
Sekitar 67,54% alumni penerima beasiswa LPDP telah bekerja di sektor publik dan sisanya 33,46% bekerja di sektor privat.
Adapun realisasi pembiayaan investasi pemerintah yang disalurkan untuk LPDP, mencapai Rp26,7 triliun sepanjang 2025. (KR)

Purbaya meminta penerima beasiswa LPDP tak menghina negara, karena mereka didanai anggaran negara.

Menkeu Purbaya minta alumni LPDP kembalikan dana beasiswa

JAKARTA &ndash; Kementerian Keuangan mencatat jumlah penindakan rokok ilegal pada Januari 2026 meningkat jadi 1.243 kali, meningkat 53,8% dari 808 kali penindakan pada Januari 2025.
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, mengatakan peningkatan frekuensi penindakan itu juga turut menambah jumlah batang rokok ilegal yang disita oleh Bea Cukai.
&ldquo;Januari 2025 hanya sekitar 63 juta batang [rokok ilegal] yang ditangkap. Di Januari ini meningkat menjadi 249 juta batang rokok ilegal yang ditangkap,&rdquo; jelas Suahasil, dalam konferensi pers hari ini.
Lonjakan volume rokok yang disita pada Januari 2026, kata Suahasil, disebabkan penangkapan gudang rokok ilegal di Pekanbaru yang dilakukan oleh Bea Cukai bersama aparat penegak hukum.
Namun penindakan untuk kasus narkotika pada Januari 2026 turun 2,1% menjadi 95 kali penindakan saja, dari 97 penindakan pada Januari 2025.
Meskipun demikian, kata Suahasil, Bea Cukai mencatat barang bukti narkotika yang disita pada Januari 2026 meningkat 111,7% menjadi 0,21 ton.
Namun berdasarkan pemaparan Suahasil, penerimaan kepabeanan dan cukai pada Januari 2026 hanya mencapai Rp22,6 triliun, lebih rendah 14% secara tahunan.
Komponen utama bagi penerimaan kepabeanan dan cukai berasal dari pembelian pita cukai Rp17,5 triliun, melambat 12,4% karena tren penurunan produksi di akhir 2025.
Sementara pendapatan dari bea keluar hanya Rp1,4 triliun, serta bea masuk Rp3,7 triliun.
Sebagai catatan, laporan IDNFinancials.com sebelumnya mencatat kinerja APBN Januari 2026 mengalami defisit Rp54,6 triliun, akibat lonjakan belanja pemerintah yang mencapai 26%. (KR)

Volume rokok ilegal yang disita meningkat jadi 249 juta batang sepanjang Januari 2026.

Di bawah Menteri Purbaya, penindakan rokok ilegal melesat 53%

JAKARTA &ndash; Menteri keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menangkis proyeksi Citigroup, terkait laporan yang menyebut risiko pelebaran defisit APBN, berpotensi melebihi ambang batas 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada 2026.
Dalam wawancara bersama Bloomberg TV di acara Indonesia Economic Summit 2026, Purbaya mengakui bahwa defisit APBN 2025 memang mendekati ambang batas 3%.
Namun ia menilai pemerintah memang harus meningkatkan belanja fiskal dan paket stimulus, yang berdampak pada pelebaran defisit APBN, akibat situasi ekonomi melambat.
&ldquo;Saat ekonomi turun, pemerintah perlu kebijakan kontra-siklus agar tidak masuk resesi,&rdquo; ungkap Purbaya.
Ia menambahkan bahwa langkah tersebut berhasil membalikkan pertumbuhan ekonomi, dari September 2025 hingga saat ini.
&ldquo;Ke depan, saya tidak ingin melampaui 3% karena disiplin fiskal harus dijaga,&rdquo; kata Purbaya.
Di samping itu, Purbaya menyatakan bahwa proyeksi pelebaran defisit APBN itu dibuat oleh seorang ekonom yang hanya memiliki gelar master.
&ldquo;Anda harusnya menanyakan proyeksi ini pada seorang yang bergelar PhD,&rdquo; kelakar Purbaya menunjuk dirinya sendiri, yang meraih gelar tertinggi di bidang pendidikan dari Purdue University Indiana, Amerika Serikat.
Tak hanya menanggapi isu risiko pelebaran defisit APBN 2026, Purbaya juga merespons proposal dari pengelola indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI), yang pada pekan lalu menyatakan keberatan dengan transparansi dan minimnya aturan free float di pasar saham Indonesia.
Menurut Purbaya, saat ini pemerintah dan regulator pasar modal telah mengambil langkah tepat. Proposal dari MSCI juga tengah dipenuhi secara bertahap, untuk meningkatkan kepercayaan investor global dan menghindari risiko penurunan peringkat Indonesia dari emerging ke frontier market.
&ldquo;Sebelum Mei tahun ini, kami akan memenuhi semua yang diminta MSCI. Jadi seharusnya aman. Indonesia akan mengikuti praktik terbaik global,&rdquo; jelas Purbaya. (KR)

Menkeu Purbaya jamin defisit APBN tak lebihi batas dan pasar saham ikuti standar global.

Purbaya tepis proyeksi Citi hingga risiko MSCI downgrade saham RI

JAKARTA &ndash; Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjawab aspirasi pedagang barang bekas yang diimpor dari luar negeri atau dikenal dengan thrifting, yang cukup marak dalam beberapa tahun di Indonesia.
Purbaya&mdash;yang dilantik jadi Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani pada September kemarin, telah menerima aspirasi dari kelompok pedagang, yang berkomitmen untuk membayar pajak atas perdagangan produk thrifting.
Namun Purbaya menyebut regulasi di Indonesia saat ini sebagai produk ilegal, yang harus dibersihkan dari Indonesia.
&ldquo;Tidak ada hubungannya bayar pajak apa enggak, itu barang ilegal,&rdquo; kata Purbaya, dalam konferensi pers APBN Kita pada Kamis kemarin.
Namun di sisi lain, Purbaya mengakui bahwa saat ini banyak juga importir ilegal untuk barang dari China, yang nilainya bahkan melebihi perdagangan barang thrifting.
&ldquo;Ya nanti kita cegat di pelabuhan dan kita periksa lebih teliti lagi. Kita akan investigasi lebih dalam dari kasus yang ada,&rdquo; jelas Purbaya.
Menanggapi isu perdagangan thrifting, Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR, Adian Napitupulu, menyebut tujuan pemerintah Indonesia cukup baik dalam menjaga kinerja perdagangan di pasar domestik.
Namun Adian&mdash;yang juga merupakan pejabat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), menilai upaya baik pemerintah tidak didukung dengan data-data di lapangan.
&ldquo;Tidak mungkin ada teman-teman yang berjualan thrifting ketika negara mampu melaksanakan amanat konstitusi, memberikan lapangan pekerjaan yang layak,&rdquo; ungkap Adian.
Adian juga mengklaim bahwa tren saat ini menunjukkan 67% dari Gen-Z dan millenial cenderung lebih memilih produk thrifting, demi menjaga lingkungan dari dampak negatif industri tekstil.
&ldquo;Thrifting itu bagian dari upaya mereka untuk menyelamatkan air bersih. Ini datanya satu kaos katun butuh 2.700 liter air,&rdquo; ungkap Adian, tanpa merinci lembaga riset mana yang mengungkap data tersebut, dalam pemaparannya di BAM DPR.
Adian mengaku pihaknya akan membuka komunikasi dan diskusi dengan Menteri Keuangan, untuk mencari titik temu dalam menangani perdagangan barang thrifting di Indonesia.
Dalam tiga tahun terakhir, pemerintah Indonesia mencatat volume impor baju bekas&mdash;yang merupakan produk utama perdagangan barang thrifting, mencapai 7 ton pada 2021. Volume impor ini terus menunjukkan lonjakan hingga mencapai 3.600 ton pada 2024. (KR)

Sikap Purbaya yang enggan memungut pajak thrifting, menuai kritik dari politisi PDIP Adian Napitupulu.