JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan I 2026 sebesar 5,61% terutama ditopang oleh kuatnya konsumsi rumah tangga, seiring terjaganya daya beli masyarakat dan meningkatnya aktivitas ekonomi domestik.
Dalam keterangannya saat wawancara dengan tvOne pada Kamis (14/5), Menkeu menyampaikan, &ldquo;Kontributor terbesar pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat tetap kuat dan tumbuh signifikan.&rdquo;
Ia menjelaskan bahwa konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi sebesar 2,94% terhadap pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, investasi berkontribusi sebesar 1,79%, sementara belanja pemerintah menyumbang 1,26%.
Menkeu juga menekankan bahwa struktur pertumbuhan ekonomi perlu dipahami dari kontribusi masing-masing komponen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
&ldquo;Kontribusi pertumbuhan dihitung dari pertumbuhan masing-masing komponen dikalikan dengan pangsanya terhadap perekonomian. Dari perhitungan tersebut, konsumsi rumah tangga menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional,&rdquo; jelasnya, dalam siaran pers di laman resmi kemenkeu.go.id.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa peningkatan belanja pemerintah pada awal tahun merupakan bagian dari strategi percepatan realisasi anggaran agar dampak ekonomi dapat dirasakan lebih merata sepanjang tahun.
Menurutnya, pola belanja yang sebelumnya cenderung menumpuk di akhir tahun kini diarahkan untuk terealisasi lebih awal sehingga dapat mendukung aktivitas ekonomi secara lebih optimal.
Pemerintah juga terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi serta memperkuat daya beli masyarakat, antara lain melalui percepatan belanja Kementerian/Lembaga dan pelaksanaan program-program prioritas nasional sejak awal tahun. (DK)

Ekonomi RI tumbuh 5,61% ditopang konsumsi rumah tangga, investasi, dan belanja negara.

Purbaya: Daya beli masyarakat tetap kuat, dorong pertumbuhan ekonomi

JAKARTA - Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan rencana penerbitan&nbsp;Panda Bonds&nbsp;di China sebagai bagian dari upaya memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah melalui diversifikasi sumber pembiayaan internasional.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dalam keterangan resmi dari Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden di Jakarta, Rabu (6/5), menyampaikan bahwa penerbitan obligasi tersebut diharapkan dapat membantu penguatan rupiah.
Ia menjelaskan bahwa&nbsp;Panda Bonds&nbsp;akan diterbitkan di pasar China dengan tingkat bunga yang lebih rendah, sehingga Indonesia tidak terlalu bergantung pada dolar Amerika Serikat, mengutip dari ANTARA.
&ldquo;Untuk memperkuat nilai tukar, kami juga akan menerbitkan 'Panda Bonds' di China dengan bunga yang lebih rendah sehingga kita tidak tergantung terlalu banyak ke dolar lagi. Jadi, diversifikasi kita akan lebih baik ke depan,&rdquo; ujarnya.
Menurut Purbaya, langkah ini merupakan bagian dari strategi diversifikasi pembiayaan agar ketergantungan terhadap dolar AS dapat dikurangi. Selain itu, instrumen utang di pasar China dinilai lebih menguntungkan karena menawarkan bunga yang lebih kompetitif bagi pemerintah.
Kebijakan penguatan nilai tukar ini merupakan hasil pembahasan dalam rapat terbatas antara Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih serta Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Pertemuan tersebut juga menitikberatkan pada upaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang sedang meningkat.
Pemerintah turut mencatat capaian pertumbuhan ekonomi nasional yang naik menjadi 5,61 persen, lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya sebesar 5,39 persen.
&ldquo;Angka pertumbuhan ekonomi tadi yang keluar hari ini 5,61, itu kita diskusikan dengan Bapak Presiden bahwa kita memang sudah bisa membalik arah ekonomi. Jadi, ekonomi kita sedang mengalami akselerasi,&rdquo; kata Purbaya.
Ia menilai kenaikan tersebut menjadi sinyal positif bahwa ekonomi nasional mulai bergerak menuju fase ekspansi yang lebih kuat, seiring efektivitas kebijakan pemerintah dalam mendukung pemulihan dan percepatan pertumbuhan.
Untuk menjaga tren tersebut pada triwulan kedua 2026, pemerintah juga berencana menyiapkan stimulus tambahan yang akan diumumkan dalam waktu dekat.
Stimulus ini ditargetkan mulai berlaku sekitar awal Juni guna mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.
&ldquo;Akan kita jaga untuk triwulan kedua dengan berbagai kebijakan, koordinasi dengan Bank Sentral juga menjaga kondisi likuiditas dan juga kita akan memberikan stimulus tambahan ke perekonomian yang tidak lama lagi akan diumumkan, mungkin satu Juni akan mulai jalan,&rdquo; pungkasnya. (DK)

Indonesia terbitkan panda bonds di China untuk diversifikasi pembiayaan stabilkan rupiah.

Stabilkan rupiah, Indonesia siap terbitkan panda bonds

JAKARTA - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 31 Maret 2026 mencatat defisit Rp240,1 triliun atau 0,93% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), meningkat dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp99,8 triliun atau 0,41% PDB.
Keseimbangan primer turut mencatat defisit Rp95,8 triliun, melampaui batas maksimal APBN 2026 sebesar Rp89,7 triliun meski baru memasuki triwulan I.
Posisi ini berbalik dari surplus Rp21,9 triliun pada Maret 2025 dan mencerminkan pendapatan negara belum mampu menutup belanja di luar bunga utang, sehingga kebutuhan pembiayaan melalui penarikan utang meningkat.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tetap menjaga defisit dalam batas aman.&nbsp;
"Hal yang jelas, sepanjang tahun akan kami kendalikan di bawah 3% sesuai dengan desain APBN. Belanja selalu bisa kita kendalikan, penerimaan juga bisa kami tingkatkan. Ke depan, akan lebih tinggi laju penerimaan perpajakan," ujarnya dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta,&nbsp;seperti dikutip Bloombergtechnoz, Selasa (5/5).
Dari sisi operasional, defisit dipicu ketimpangan antara pendapatan dan belanja.
Realisasi pendapatan negara mencapai Rp574,9 triliun atau 18,2% dari target tahunan Rp3.153 triliun, tumbuh 10,5% secara tahunan. Sementara itu, belanja negara mencapai Rp815 triliun atau 21,2% dari pagu Rp3.842 triliun, naik 31,4% dibanding periode yang sama tahun lalu.
Kenaikan belanja tersebut mendorong kebutuhan pembiayaan anggaran menjadi Rp257,4 triliun atau 37,3% dari target tahunan Rp689,1 triliun, meningkat tipis 1,9% secara tahunan.
Pemerintah menargetkan belanja yang lebih merata sepanjang tahun guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Namun, kinerja fiskal pada kuartal pertama menjadi sinyal tekanan yang perlu diantisipasi hingga akhir tahun. (DH)

Defisit APBN Rp240,1 triliun di kuartal pertama, keseimbangan primer minus, beban fiskal kian berat.

Defisit APBN capai Rp240 triliun, keseimbangan primer lewati target

JAKARTA - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, membenarkan telah mencopot Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Febrio Nathan Kacaribu serta Direktur Jenderal Anggaran Luky Alfirman dan telah mengisi posisi mereka dengan pejabat pelaksana harian (Plh).
&ldquo;Iya. Udah dikasih Plh (Pelaksana Harian) sekarang,&rdquo; ujar Purbaya saat dikonfirmasi di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (22/4/26).
Ia menyebut penunjukan berlaku sejak Selasa (21/4/2026) sore. &ldquo;Jadi dikasih Plh sekarang, kemarin (Selasa sore) sudah aktif,&rdquo; lanjutnya,&nbsp;seperti dari dikutip Kompas.
Purbaya belum mengungkap posisi baru Febrio dan Luky. Pemerintah masih memproses penetapan pejabat definitif. Selain dua posisi tersebut, jabatan Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan juga belum terisi definitif dan kini dijabat Pelaksana Tugas Herman Saheruddin.
Pemerintah menyiapkan tiga nama calon pejabat untuk diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto pada awal hingga pertengahan Mei. &ldquo;Nanti akan sekalian diajuin ke Presiden. Jadi sekaligus di awal Mei atau pertengahan Mei,&rdquo; kata Purbaya.
Informasi dari kalangan internal pemerintahan menyebut pergantian dilakukan cepat. &ldquo;Dirjen Anggaran kemarin dipanggil Sekjen Kementerian Keuangan, kemudian hanya diberitahu nama penggantinya,&rdquo; ujar seorang sumber pemerintahan IDNFinancials, Rabu pagi (2/4)
Sumber tersebut tidak mengetahui alasan detail pergantian ini. &ldquo;Mungkin ini soal beda mazab, di tengah suasana tekanan fiskal dan strategi subsidi BBM,&rdquo; ujarnya.
Seperti diberitakan&nbsp;IDNFinancials.com&nbsp;sebelumnya,&nbsp;di tengah perubahan internal, Purbaya menegaskan pemerintah belum berencana merevisi APBN 2026 meski ketidakpastian global meningkat akibat konflik Amerika Serikat dan Iran.
&ldquo;Banyak pertanyaan dari media, apakah pemerintah akan segera mengubah APBN? Belum. Dari sisi penerimaan negara, kondisinya masih cukup baik,&rdquo; ujarnya dalam konferensi pers APBN KITA edisi Maret 2026.
Ia menyatakan APBN sejak awal dirancang defisit untuk mendorong aktivitas ekonomi dan mempercepat belanja negara. Namun, analis menilai revisi perlu dipertimbangkan setelah lembaga pemeringkat seperti Moody's dan Fitch Ratings menurunkan outlook Indonesia dari stabil menjadi negatif.
&ldquo;Investor melihat APBN sebagai &lsquo;kompas ekonomi&rsquo;. Kalau tidak disesuaikan dengan realitas maka kepercayaan pasar bisa turun dan bisa berdampak ke nilai tukar dan investasi,&rdquo; ujar analis. (DH)
Terkait:&nbsp;Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan diganti, mengapa?

Tiga nama calon Dirjen pengganti diajukan ke Presiden Prabowo pada awal hingga pertengahan Mei.

Menkeu Purbaya benarkan telah mencopot dua Dirjen

JAKARTA &ndash; Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dikabarkan mengganti jabatan Direktur Jenderal Anggaran Luky Alfirman dan Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Febrio Kacaribu.
&ldquo;Dirjen Anggaran kemarin dipanggil Sekjen Departemen Keuangan, kemudian diberitahu nama penggantinya,&rdquo; ujar seorang sumber di pemerintahan kepada IDNFinancials.
Sumber tersebut tidak mengetahui alasan detail pergantian ini. &ldquo;Mungkin ini soal beda mazab, di tengah suasana tekanan fiskal dan strategi subsidi BBM,&rdquo; ujarnya.
Selain Dirjen Anggaran, seperti dikutip Bloomberg Technoz, Menteri Keuangan juga mengganti Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Febrio Kacaribu juga diganti.
Namun, hingga kini belum ada kejelasan mengenai siapa yang akan menggantikan kedua posisi tersebut.
Saat dikonfirmasi, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (BKLI) Kemenkeu, Deni Surjantoro, menyatakan pihaknya belum mengetahui adanya pergantian tersebut.
&ldquo;Sampai saat ini tidak ada info hal tersebut,&rdquo; ujar Deni saat dihubungi Bloomberg Technoz, Selasa (21/4).
Di sisi lain, Kemenkeu juga telah menunjuk Plt. Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, yakni Herman Saheruddin, untuk menggantikan Masyita Crystallin.
Informasi ini diperoleh melalui laman resmi&nbsp;djspsk.kemenkeu.go.id.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga telah merotasi lima pejabat eselon II di lingkungan kementerian.
Bahkan, bulan lalu sebanyak 1.585 pejabat Kemenkeu, termasuk 44 pejabat pimpinan pratama eselon II, turut mengalami rotasi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2026 tentang Pengukuhan dalam Jabatan pada Lembaga National Single Window.
Belum Revisi Anggaran
Terkait dengan anggaran negara, Menteri Keuangan, sebelumnya menegaskan pemerintah belum berencana merevisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 meski perekonomian global saat ini diwarnai ketidakpastian imbas perang AS dan Iran.
Pemerintah belum melihat adanya kebutuhan mendesak untuk merombak APBN karena kondisi fiskal dinilai masih cukup kuat, ditopang oleh kinerja penerimaan negara yang kian membaik.
&ldquo;Banyak pertanyaan dari media, apakah pemerintah akan segera mengubah APBN? Belum. Dari sisi penerimaan negara, kondisinya masih cukup baik,&rdquo; ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KITA edisi Maret 2026 di Jakarta, Rabu.
Ia menjelaskan sejak awal APBN 2026 memang dirancang dalam posisi defisit guna memberikan ruang bagi pemerintah mendorong aktivitas ekonomi.
Selain itu, pemerintah juga berupaya mempercepat penyerapan belanja sejak awal tahun agar dampaknya terhadap masyarakat dan dunia usaha bisa dirasakan lebih cepat.
Namun, menurut seorang analis, revisi itu diperlukan juga untuk merespons 2 lembaga rating Moodys (Februari 2026) dan Fitch (Maet 2026) yang baru baru ini telah menurunkan outlook dari stabil menjadi negatif.
"Investor melihat APBN sebagai 'kompas ekonomi'. Kalau tidak disesuaikan dengan realitas maka kepercayaan pasar bisa turun dan bisa berdampak ke nilai tukar dan investasi." (DK/MT)

Purbaya Yudhi Sadewa rombak pejabat Kemenkeu di tengah tekanan fiskal.

Menkeu copot Dirjen Anggaran, mengapa?

JAKARTA - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan Indonesia tidak membutuhkan bantuan dari International Monetary Fund (IMF) untuk menghadapi ketidakpastian global. Pernyataan itu disampaikan di Washington DC, Rabu (15/4/2026).
Purbaya menjelaskan IMF memang menyiapkan fasilitas pendanaan bagi negara terdampak gejolak global, termasuk akibat perang. Namun, menurutnya, kondisi fiskal Indonesia masih kuat karena didukung bantalan berupa Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp420 triliun.
"Tentu saja Indonesia tidak membutuhkan karena anggaran kami cukup baik dan kami masih punya bantalan yang cukup besar yaitu Rp420 triliun yang saya bilang sebelumnya," ujarnya, dikutip&nbsp;bisnis.com.
Ia juga menyebut IMF belum memiliki kebijakan khusus untuk meredam ketidakpastian global. Lembaga tersebut, lanjutnya, memperkirakan ketidakpastian masih tinggi dalam waktu ke depan seiring konflik global yang belum menunjukkan tanda mereda.
Dalam pertemuan itu, Purbaya dan delegasi Indonesia turut memaparkan arah kebijakan fiskal terbaru kepada IMF. Ia menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan penyesuaian kebijakan ekonomi sejak akhir 2025.(DH)
&nbsp;

Purbaya sebut fiskal kuat, RI tak perlu IMF, SAL Rp420 triliun jadi bantalan ekonomi nasional.

Purbaya tegaskan ke IMF, RI tak butuh pinjaman lembaga donor

JAKARTA &ndash; Purbaya Yudhi Sadewa underlined the strength of Indonesia&rsquo;s macroeconomic fundamentals and fiscal policy direction in meetings with global investors in New York and Washington, DC.
At the meetings, major investors including HSBC Global Asset Management, Lazard Asset Management, BlackRock, Lord Abbett and TD Asset Management expressed interest in investing in Indonesia.
According to him, investors primarily sought assurance that Indonesia&rsquo;s fiscal condition remains sound amid various circulating concerns.
However, they also want to ensure stability and a conducive investment climate before committing capital.
Purbaya dismissed concerns related to negative narratives surrounding Indonesia&rsquo;s fiscal position.
He stressed that such reports do not reflect actual conditions, and that the government continues to maintain strong economic fundamentals.
As cited by Antara News Agency, he said the government is keeping fiscal policy on track, thereby supporting market confidence.
He also received feedback urging the government to enhance communication with investors, particularly from the United States, given that Indonesia&rsquo;s economic fundamentals are already considered solid.
According to Purbaya, global investors view Indonesia&rsquo;s fiscal policy direction as appropriate.
They also consider that some negative outlooks issued by international rating agencies may have been premature, as they were not yet supported by comprehensive economic data.
To further attract investment, the government is targeting sustained economic growth.
In the first quarter of 2026, growth is projected at around 5.5%. If this positive trend continues in subsequent quarters, investor confidence is expected to strengthen further.
The government remains committed to ensuring that all policies are implemented as planned, in order to support sustainable economic growth while enhancing Indonesia&rsquo;s investment appeal.
As previously reported by IDNFinancials.com, Indonesia&rsquo;s realised investment reached IDR 497 trillion by the end of March 2026, up 7% year on year. (DK/ZH)

Purbaya reassures global investors on Indonesia’s fiscal outlook, investment interest still high.

Purbaya: Domestic fiscal solid, global investors confidence rising

JAKARTA - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan dana rampasan senilai Rp11,4 triliun yang diserahkan Kejaksaan Agung akan digunakan untuk mendukung program prioritas pemerintah. Alokasi mencakup pembangunan sekolah hingga pendanaan pendidikan melalui LPDP.
"Kita bisa pakai untuk mungkin sebagian besar untuk program pembangunan yang kemarin kepotong mungkin. Termasuk untuk kejaksaan, termasuk sekolah, nanti sebagian juga untuk LPDP mungkin sebagian, tapi nggak banyak," kata Purbaya di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (10/4) dikutip&nbsp;bloombergtechnoz.
Selain itu, pemerintah membuka opsi penggunaan dana tersebut untuk membantu menutup defisit anggaran.&nbsp;"Bisa (buat nutup deficit)," jelas Purbaya. "Kita makin kaya, itu dapat 11,4 triliun lagi."
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyebut penyerahan dana ini sebagai bentuk transparansi penegakan hukum.&nbsp;"Penyerahan uang sebagai wujud transparansi penanganan hukum di Kejaksaan, kami menyerahkan uang Rp11.4 triliun ke kas negara," ujarnya.
Dana tersebut berasal dari berbagai sumber. Sebesar Rp7,23 triliun merupakan denda administrasi dari Satgas Penertiban Kawasan Hutan terhadap perusahaan sawit dan tambang ilegal yang menggunakan kawasan hutan tanpa izin. Selain itu, penyitaan aset dari perkara korupsi sepanjang Januari-Maret 2026 mencapai Rp1,96 triliun. Kejaksaan juga menyetor penerimaan pajak sebesar Rp967,7 miliar.
Kontribusi lainnya berasal dari setoran pajak PT Agrinas Palma Nusantara sebesar Rp108,5 miliar terkait kasus Duta Palma Group, serta PNBP dari denda lingkungan hidup senilai Rp1,14 triliun. Pemerintah menilai tambahan dana ini memperkuat ruang fiskal, meski pemanfaatannya tetap menyesuaikan kebutuhan prioritas dan kondisi anggaran.(DH)

Negara terima Rp11,4 triliun, pemerintah arahkan ke program prioritas dan pendidikan.

Purbaya arahkan Rp11,4 triliun dana rampasan ke program dan defisit

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyerap dana sebesar Rp15 triliun dari hasil lelang delapan seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk yang digelar pada Selasa (7/4).
Dikutip dari keterangan Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan di Jakarta, Selasa (7/4), total penawaran yang masuk pada lelang kali ini mencapai Rp30,57 triliun.
Serapan terbesar berasal dari seri PBS038 (reopening) dengan nominal dimenangkan Rp3,65 triliun dari total penawaran Rp4,84 triliun.
Imbal hasil rata-rata tertimbang (weighted average yield) tercatat sebesar 6,79740% dengan jatuh tempo 15 Desember 2049.
Selanjutnya, seri SPNS03022027 (new issuance) menyumbang penyerapan Rp3,55 triliun dari penawaran Rp5,31 triliun, dengan yield rata-rata tertimbang 5,30000% dan jatuh tempo 3 Februari 2027.
Pemerintah juga memenangkan Rp2,75 triliun dari seri PBS005 (reopening) dengan total penawaran Rp3,61 triliun. Seri ini memiliki yield rata-rata tertimbang 6,70712% dan jatuh tempo 15 April 2043.
Dari seri PBS030 (reopening), pemerintah menyerap Rp2,35 triliun dari penawaran Rp4,08 triliun dengan yield rata-rata tertimbang 6,15925% dan jatuh tempo 15 Juli 2028.
Sementara itu, seri PBS040 (reopening) mencatat nilai dimenangkan Rp1,2 triliun dari penawaran Rp2,56 triliun, dengan yield rata-rata tertimbang 6,19598% dan jatuh tempo 15 November 2030.
Adapun tiga seri lainnya masing-masing menyerap Rp500 miliar, yaitu SPNS04052026 (reopening), SPNS12102026 (reopening), dan PBS034 (reopening).
Seri SPNS04052026 mencatat penawaran Rp5,31 triliun dengan yield rata-rata tertimbang 4,85000% dan jatuh tempo 4 Mei 2026.&nbsp;
Seri SPNS12102026 menerima penawaran Rp3,07 triliun dengan yield rata-rata tertimbang 5,22500% dan jatuh tempo 12 Oktober 2026.
Sementara seri PBS034 memperoleh penawaran Rp1,8 triliun dengan yield rata-rata tertimbang 6,53386% dan jatuh tempo 15 Juni 2039.
Lelang SBSN ini merupakan bagian dari strategi pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.&nbsp;
Pemerintah memiliki fleksibilitas untuk memenangkan jumlah lebih besar atau lebih kecil dari target indikatif, menyesuaikan dengan kondisi pasar dan kebutuhan pembiayaan anggaran.
Instrumen sukuk menjadi salah satu sumber pembiayaan utama untuk menjaga kesinambungan fiskal sekaligus mendukung pembiayaan defisit APBN 2026. (DK)
&nbsp;

Pemerintah raih Rp15 triliun dari lelang sukuk, penawaran masuk Rp30,57 triliun, yield hingga 6,79%.

Kemenkeu utang lagi, serap Rp15 triliun dari SBSN dengan yield 6,79%

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus level Rp17.100 per dolar AS.&nbsp;
Ia menyatakan pergerakan tersebut telah masuk dalam simulasi pemerintah guna mengantisipasi gejolak pasar keuangan global.
Purbaya menegaskan lonjakan nilai tukar tidak serta-merta mengganggu postur belanja maupun penerimaan negara.&nbsp;
Pemerintah disebut telah menyiapkan berbagai skenario cadangan dalam penyusunan anggaran, sehingga perubahan nilai tukar masih berada dalam koridor perhitungan kebijakan fiskal.
"Angka simulasi nilai tukar yang digunakan pemerintah telah disesuaikan ke level tertentu untuk mengantisipasi volatilitas pasar," ujar Purbaya dalam diskusi bersama media di kantor Kementrian Keuangan, Selasa (7/4).
Dengan demikian, pergerakan rupiah saat ini masih termasuk dalam skenario yang telah diperhitungkan sebelumnya.
Meski mengakui adanya tekanan terhadap rupiah, Purbaya tidak merinci angka pasti asumsi nilai tukar dalam simulasi terbaru pemerintah guna menghindari spekulasi pasar.
Ia menegaskan kebijakan stabilisasi nilai tukar tetap menjadi kewenangan otoritas moneter.
&ldquo;Kami menyerahkan terkait nilai tukar kepada bank sentral. Kami percaya otoritas moneter mampu menjaga stabilitas,&rdquo; ujarnya.
Sementara itu, pengamat pasar uang Ibrahim Assuaibi menilai tren pelemahan rupiah masih berpotensi berlanjut dalam jangka pendek.
Berdasarkan pantauan pasar, nilai tukar rupiah sempat menyentuh Rp17.106 per dolar AS dan berpeluang bergerak ke kisaran Rp17.120 pada perdagangan berikutnya. (DK)
Terkait:&nbsp;&nbsp;Melemah ke Rp17.090/US$, BI intervensi di pasar spot dan NDF

Rupiah tembus Rp17.100 per dolar AS, pemerintah siapkan skenario jaga stabilitas

Rupiah tembus Rp17.100, pemerintah siapkan skenario tertentu?

JAKARTA - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menanggapi wacana pengambilalihan operator Kereta Cepat Whoosh oleh Kementerian Keuangan. Ia belum memastikan kebenaran rencana tersebut, namun mengakui telah membahas penyelesaian proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung bersama Danantara.
"Anda kata dari siapa? Rapatnya sudah putus," kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (7/4), dikutip&nbsp;cnnindonesia.
Sementara itu, Menteri BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, menyatakan Kementerian Keuangan hanya akan mengambil alih saham di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Operasional kereta cepat tetap dijalankan oleh KCIC dan PT Kereta Api Indonesia (KAI). "Operasional tetap di KAI, karena memang kereta api Indonesia kan memang bidangnya itu," kata Dony.
Dony mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Purbaya terkait langkah tersebut, meski belum merinci skema yang disiapkan. Ia menyebut pemerintah akan segera menyelesaikan proses pengambilalihan saham sekaligus penataan utang KCIC.
"Buat teman-teman sekalian penyelesaiannya sudah segera akan kita tandatangani dan kita bereskan," ujarnya. Ia memastikan layanan kereta cepat tidak akan terganggu. Menurutnya, perbaikan struktur pendanaan justru akan memperkuat operasional dan meningkatkan kualitas layanan.
"Saya tidak membicarakan lagi kenapa dulu misalkan impairment (penurunan nilai aset) yang gede, terjadi di karya, kenapa harus impairment banyak perusahaan itu kan kita tidak membicarakan itu," kata Dony.(DH)

Kemenkeu siapkan ambil saham KCIC, KAI tetap jalankan operasional kereta cepat.

Kemenkeu bidik saham KCIC, operasional Whoosh tetap di KAI

JAKARTA - Purbaya Yudhi Sadewa, Indonesia&rsquo;s finance minister, said the state budget (APBN) deficit reached IDR 240.1 trillion in the first quarter of 2026.
This represents 0.93% of gross domestic product (GDP), higher than the 0.41% deficit ratio recorded in the same period last year.
The deficit reflects a gap between state spending of IDR 815 trillion and revenue collection of IDR 574.9 trillion in the first quarter.
State spending rose 31.4% year on year during the period, while state revenue increased 10.5%.
&ldquo;When there is a deficit, the public should not be surprised, as our budget is designed to run a deficit,&rdquo; Purbaya said during a working meeting with Commission XI of the House of Representatives on Monday (6/4).
More specifically, state revenue was supported by tax receipts, which rose 20.7% to IDR 394.8 trillion.
Meanwhile, revenue from customs and excise fell 12.6% to IDR 67.9 trillion, while non-tax state revenue (PNBP) declined 3% to IDR 112.1 trillion.
On the expenditure side, central government spending accounted for the largest share, rising 47.7% to IDR 610.3 trillion. Transfers to regions, however, edged down 1.1% to IDR 204.8 trillion.
&ldquo;If people ask why spending is now faster, it is because that is exactly our intention. We want spending to be distributed more evenly throughout the year so that its economic impact can be felt more consistently,&rdquo; Purbaya said.
&ldquo;This strategy is starting to show results, and the impact on the economy should also improve,&rdquo; he added. (DK/KR/ZH)

State budget saw deficit of IDR 240.1 trillion by March 2026 driven by 31.4% rise in gov't spending.

State spending surges, deficit widens to IDR 240.1 trillion in Q1 2026

&nbsp;
JAKARTA - Purbaya Yudhi Sadewa, Indonesia&rsquo;s finance minister, has reaffirmed that subsidised fuel prices will remain stable until the end of the year, despite rising global oil prices driven by escalating conflict involving the United States and Israel against Iran.
However, he said he could not predict or guarantee prices for non-subsidised fuel, as these are not subject to government price support.
&ldquo;We are prepared to maintain subsidised fuel prices through to the end of the year, assuming an average oil price of USD 100 per barrel,&rdquo; Purbaya said during a working meeting with Commission XI of the House of Representatives (DPR RI) in Jakarta on Monday (6/4).
He added that the government has prepared mitigation measures and assessed the resilience of the state budget (APBN) under scenarios where oil prices rise to USD 80 or USD 100 per barrel.
&ldquo;Subsidised fuel is secure until the end of the year. The public need not worry, the subsidy budget remains sufficient,&rdquo; he said.
In addition to the APBN, the government has other funding sources to address oil price pressures, including surplus budget funds (SAL) amounting to IDR 420 trillion, of which IDR 200 trillion is held in the banking system, as well as various revenue streams such as non-tax state revenue (PNBP) from the energy and mineral resources sector.
Purbaya stressed that &ldquo;the key point is that the funds are available &mdash; our fiscal cushion remains intact. The energy minister has also pledged additional revenue from rising global oil and coal prices.&rdquo;
The government is also cutting spending in less efficient ministries and agencies. This is crucial, as every USD 1 per barrel increase in oil prices adds IDR 6.8 trillion to the subsidy burden.
&ldquo;These efficiency measures will also help maintain the fiscal deficit at 2.92% without having to draw on SAL. We will control expenditure and boost revenues from several sectors, including commodities,&rdquo; Purbaya said. (DK/ZH)

USD 1 rise in oil prices adds IDR 6.8 trillion in subsidies. Purbaya says budget remains ample.

Purbaya: Subsidised fuel prices to remain unchanged through end-2026

JAKARTA &mdash; Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mendekati 6% pada 2026. Target ini disampaikan saat melantik Robert Leonard Marbun sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, menggantikan Heru Pambudi.Dalam sambutannya, Purbaya menegaskan waktu untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tersebut sangat terbatas.&ldquo;Waktu kita, Pak Robert, enggak banyak. Saya janji ke orang-orang, ke masyarakat pertumbuhan ekonomi tahun ini mendekati 6%,&rdquo; ujar Purbaya.Ia mengakui target tersebut memiliki konsekuensi besar terhadap posisinya sebagai Menteri Keuangan.&ldquo;Kalau akhir tahun enggak tercapai saya dimarahin sama masyarakat, mungkin disuruh mundur,&rdquo; katanya.Namun demikian, ia juga menyinggung langkah evaluasi internal jika target tidak tercapai. Pernyataan itu disampaikan dengan nada bercanda.&ldquo;Tapi kalau saya sebelum saya mundur saya akan pecat Febrio dulu. Bapak juga, baru saya terakhir,&rdquo; ujarnya sambil tertawa, merujuk pada Febrio Kacaribu dan jajaran terkait.Lebih lanjut, Purbaya menugaskan Robert Leonard Marbun untuk memperkuat komunikasi publik Kementerian Keuangan. Ia menilai informasi mengenai kondisi ekonomi Indonesia belum sepenuhnya terserap utuh oleh masyarakat.Menurutnya, di tengah tekanan ekonomi global akibat perang dan tensi geopolitik, ekonomi Indonesia masih mampu menjaga stabilitas. Salah satunya terlihat dari kebijakan pemerintah yang belum perlu memangkas subsidi bahan bakar minyak (BBM), berbeda dengan sejumlah negara lain.Purbaya menilai kondisi tersebut menjadi kelebihan ekonomi Indonesia, namun belum sepenuhnya diapresiasi publik karena keterbatasan penyampaian informasi.Selain itu, ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai masih cukup kuat dalam meredam dampak gejolak global.&ldquo;Itu belum terpublikasikan dengan baik media kayaknya. Nanti tugas Pak Marbun untuk memastikan itu lebih dipahami masyarakat,&rdquo; kata Purbaya.Dengan target pertumbuhan ekonomi Indonesia mendekati 6% pada 2026, pemerintah menghadapi tantangan menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat kinerja fiskal, dan memastikan komunikasi kebijakan berjalan efektif agar kepercayaan publik tetap terjaga. (SA)

Menkeu Purbaya targetkan ekonomi RI tumbuh dekati 6% pada 2026, siap mundur jika target gagal.


Purbaya targetkan ekonomi 2026 dekati 6%, siap mundur jika gagal

JAKARTA - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan pemerintah belum berencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, meskipun harga minyak mentah dunia sempat melonjak akibat konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel.
"Enggak, kita enggak akan naikkan harga BBM," kata Purbaya seusai menghadiri rapat koordinasi terbatas yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, dikutip&nbsp;cnbc, Senin (16/3).
Ia menjelaskan pemerintah memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai peredam tekanan dari lonjakan harga minyak mentah global. Langkah itu diputuskan dalam rapat koordinasi terbatas yang membahas dampak konflik geopolitik terhadap perekonomian.
Harga minyak mentah dunia sebelumnya sempat menembus lebih dari US$100 per barel, jauh di atas asumsi makro APBN 2026 yang berada di kisaran US$70 per barel. Namun, Purbaya menilai kondisi fiskal pemerintah masih cukup kuat untuk menyerap tekanan tersebut.
"Jadi ketika harga minyak dunia naik kan kalau kita naikkan langsung, di pass through ke harga BBM, itu kan memperlambat ekonomi apa enggak? mempengaruhi daya balik apa enggak? pasti mempengaruhi kan. Jadi diabsorb dulu oleh APBN dan pemerintah," tegas Purbaya.
Menurutnya, kebijakan tersebut membuat harga BBM domestik tetap relatif stabil meski pasar energi global bergejolak, terutama setelah jalur perdagangan minyak utama dunia di Selat Hormuz terdampak konflik kawasan.
"Jadi di luar enggak ada gejolak berarti kan sekarang? Ya karena pemerintah mengabsorb kenaikan biayanya," ucapnya.
Purbaya, menambahkan APBN masih memiliki daya tahan untuk merespons lonjakan harga minyak dunia, meski ia tidak merinci berapa lama pemerintah dapat mempertahankan kebijakan tersebut.
"Kalau saya mah tahan terus," tegas Purbaya sambil menunjukkan gestur kuat dengan mengepalkan kedua tangannya.(DH)

Purbaya pastikan pemerintah belum naikkan BBM subsidi dan gunakan APBN redam lonjakan harga minyak.

Harga minyak global naik, Menkeu pastikan BBM subsidi tidak berubah

JAKARTA - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengaku tidak mengetahui penyebab pelemahan nilai tukar rupiah yang belakangan mendekati level psikologis Rp17.000 per dolar Amerika Serikat (AS). Ia menegaskan bahwa penjelasan mengenai pergerakan mata uang merupakan kewenangan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter.
&ldquo;Saya enggak tahu itu kenapa melemah. Anda harus tanyakan ke bank sentral kalau (soal) rupiah. Anda tanya yang betul ke bank sentral apa yang terjadi. Kenapa Anda tanya ke saya?&rdquo; ujar Purbaya di Kantor Kemenko Perekonomian, dikutip&nbsp;bisnis.com&nbsp;senin (16/3).
Berdasarkan data Bloomberg L.P., pada penutupan perdagangan Senin (16/3/) pukul 15.00 WIB rupiah melemah 0,23% ke posisi Rp16.997 per dolar AS. Pada saat yang sama, indeks dolar AS tercatat turun 0,11% ke level 100,25.
Purbaya menegaskan bahwa kebijakan terkait stabilitas nilai tukar merupakan tanggung jawab bank sentral. Karena itu, ia memilih tidak memberikan komentar lebih jauh agar tidak mencampuri kewenangan otoritas moneter.
"Karena tanggung jawab bank sentral hanya satu, menjaga stabilitas nilai tukar. Kalau saya ngomong kan nanti bahaya. Nanti kebijakan bank sentral. Saya enggak ngerti itu. Jadi harus tanya ke Bank Sentral," tegasnya.
Ia juga menolak anggapan bahwa pelemahan rupiah mencerminkan fundamental ekonomi domestik yang melemah. Menurutnya, aktivitas ekonomi Indonesia saat ini justru menunjukkan kinerja yang kuat.
"Kalau ekonominya lagi lari, lagi lari kencang, makin kencang, harusnya fundamentalnya baik. Kalau normal, rupiah harusnya menguat. Jadi Anda tanya ke bank sentral kenapa melemah," tutup Purbaya.(DH)

“Saya enggak tahu itu kenapa melemah. Anda harus tanyakan ke bank sentral kalau (soal) rupiah."

Rupiah tertekan dekati Rp17.000/US$, Purbaya: Tanyakan ke BI saja

JAKARTA - Inpex (Jepang) berencana membuka tender proyek&nbsp;liquefied natural gas (LNG) Abadi di Indonesia pada pertengahan 2026, seiring komitmen pemerintah untuk mempercepat proses perizinan dan mengatasi hambatan birokrasi dalam pengembangan proyek senilai US$21 miliar tersebut.Seperti dikutip Channelnewsasia, proyek LNG Abadi di Blok Masela telah mengalami penundaan selama bertahun-tahun setelah pemerintah sebelumnya meminta perubahan desain dari fasilitas lepas pantai menjadi darat.
Selain itu, perusahaan juga merevisi rencana pengembangan dengan menambahkan fasilitas penyimpanan karbon.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memimpin rapat &ldquo;debottlenecking&rdquo; bersama Inpex dan mitra proyeknya, yakni Pertamina dan Petronas, serta sejumlah pejabat terkait untuk membahas kendala yang dihadapi proyek tersebut.Direktur Proyek Abadi Inpex, Jarrad Blinco, menyatakan perusahaan telah mencatat kemajuan signifikan, termasuk memperoleh persetujuan studi analisis dampak lingkungan dan izin penggunaan kawasan hutan.
Inpex menargetkan proses tender untuk pekerjaan engineering, procurement and construction (EPC) dimulai pada pertengahan tahun depan.Purbaya menegaskan pemerintah akan membantu mempercepat proses perizinan, termasuk dengan melonggarkan sejumlah persyaratan seperti ketentuan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN).Sementara itu, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengatakan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan akan dimulai pada awal April.
Proyek Abadi diperkirakan membutuhkan investasi sekitar US$21 miliar, termasuk pembangunan fasilitas LNG berkapasitas 9,5 juta metrik ton per tahun.Inpex juga telah melakukan pembicaraan awal dengan calon pembeli, namun belum memutuskan porsi penjualan untuk pasar domestik dan ekspor.
SKK Migas memperkirakan sekitar 40% produksi LNG akan dialokasikan untuk kebutuhan dalam negeri. (DK)

Pemerintah percepat izin, 40% produksi LNG Abadi ditargetkan untuk pasar domestik.

Inpex buka tender proyek LNG Abadi US$21 miliar pada 2026

JAKARTA - Indonesia mencatat defisit anggaran belanja negara pada Januari, seiring langkah pemerintah mempercepat pengeluaran demi mendukung pertumbuhan ekonomi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan dalam konferensi pers pada Senin (23/2), bahwa defisit fiskal Indonesia mencapai Rp54,6 triliun atau sekitar US$3,25 miliar dolar AS. Hal ini setara dengan 0,21% dari produk domestik bruto (PDB).
Seperti dikutip Bloomberg.com, pasca-pandemi, Indonesia secara historis berhasil mencatat surplus pada awal tahun karena tingginya penerimaan pajak, sementara proyek baru mulai berjalan. &ldquo;Pemerintah akan terus memantau risiko global ini untuk memastikan momentum pertumbuhan domestik tetap terjaga di tahun 2026,&rdquo; ujar Purbaya, dalam konferensi pers yang digelar. Pasar saham, rupiah, dan obligasi pemerintah acuan 10 tahun mempertahankan kenaikan awal, karena ancaman tarif baru dari Presiden AS Donald Trump&nbsp;membuat dolar AS melemah. Belanja negara pada Januari melonjak 25,7% secara tahunan menjadi Rp227,3 triliun, jauh lebih tinggi dibanding realisasi pendapatan negara yang hanya mencapai Rp172,7 triliun.
Ini merupakan pengeluaran tertinggi pemerintah pada Januari sejak 2019, menurut data Bloomberg. Belanja kementerian dan lembaga mencatat lonjakan belanja 129% karena pemerintah mendanai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto, serta untuk alokasi bantuan sosial lainnya.
Belanja modal juga meningkat hampir tujuh kali lipat, dengan sebagian investasi disalurkan untuk proyek irigasi, konektivitas, dan inisiatif ketahanan pangan. Purbaya mengaku laju belanja pemerintah akan tetap dipertahankan, dengan target alokasi belanja Rp809 triliun untuk kuartal pertama. Percepatan belanja pemerintah ini diyakini akan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang tumbuh melampaui ekspektasi mencapai 5,39% pada kuartal empat 2025.
Purbaya memperkirakan pertumbuhan bisa meningkat menjadi 5,5%-6% pada kuartal pertama 2026.
Pasar akan memantau ketat jalur fiskal Indonesia tahun ini, karena menteri keuangan berjanji menjaga defisit di bawah batas hukum 3% dari PDB, meski belanja meningkat cepat. Sebelumnya, Moody&rsquo;s Ratings&nbsp;menurunkan outlook kredit Indonesia menjadi negatif karena risiko stabilitas fiskal.
Sementara itu, tim dari Fitch Ratings&nbsp;tengah melakukan kunjungan dan bertemu pembuat kebijakan untuk penilaian minggu ini, kata Febrio Kacaribu, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan. (DK/KR)

Indonesia mengalami defisit Rp54,6 triliun pada Januari 2026, karena belanja negara naik 26%.

Belanja negara naik 26% di Januari, APBN defisit Rp54,6 triliun

JAKARTA &ndash; Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan agar penghentian jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan (JK) tidak naik secara drastis. Hal itu disampaikan Menteri Purbaya dalam Rapat Konsultasi Terkait Perbaikan Ekosistem Tata Kelola Jaminan Sosial Kesehatan Terintegrasi di DPR, Senin (9/2).
&ldquo;Saya di Kementerian Keuangan mencoba menganalisa kenapa sebelum-sebelumnya tidak ada keributan, terus akhir-akhir ini tiba-tiba ada keributan,&rdquo; katanya.
Menurut dia, dari tabulasi data yang dipakai Kementerian Sosial (Kemensos) terlihat jumlah penghapusan dan penggantian PBI JK di Februari 2026 mencapai 11 juta orang. Jumlah itu sekira 10% dari total penerima PBI JK sebanyak 96,8 juta penerima.
Sebelumnya, katanya, penghapusan jumlah PBI JK itu di bawah 1 juta penerima. &ldquo;Jadi, ini yang menimbulkan kejutan kenapa tiba-tiba ramai di Februari 2026 menurut dugaan kami ya, karena sedemikian besar orang yang terpengaruh. Dan, mereka tidak tahu bahwa mereka tidak masuk dalam daftar lagi,&rdquo; katanya.
Menurut Menteri, penghentian program tersebut berdampak terhadap banyak penerima sehingga menimbulkan keributan. Hampir semuanya yang 10% penerima itu diduga terdampak dari penghentian PBI.
&ldquo;Jadi, ini yang mesti dikendalikan ke depan, kalau ada angkanya seperti ini ya di smoothing sedikitlah, di average tiga bulan atau empat bulan atau lima bulan terserah, tapi jangan menibulkan kejutan seperti itu,&rdquo; kata Purbaya. (LK)

Penghapusan PBI JK mencapai 11 juta penerima atau lebih 10% dari total penerima PBI JK 96,8 juta. 

Purbaya: Jangan menimbulkan kejutan seperti itu

JAKARTA &ndash; Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis keraguan lembaga pemeringkat Moody&rsquo;s Investors Service terhadap Indonesia akan memudar seiring membaiknya kinerja perekonomian nasional.
Menurut Purbaya, meski terdapat sejumlah program pemerintah yang saat ini menjadi perhatian Moody&rsquo;s, pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan diyakini akan lebih cepat sehingga persepsi negatif tersebut akan berangsur hilang.
"Walaupun ada program seperti yang mereka ragukan, tapi ekonomi akan tumbuh lebih cepat. Pelan-pelan nanti keraguannya akan hilang," kata Purbaya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, dilansir dari iplus.info.
Ia menilai penilaian Moody&rsquo;s berpotensi berbeda apabila dilakukan setelah rilis data pertumbuhan ekonomi kuartal IV-2025.
Pada periode tersebut, ekonomi Indonesia tumbuh 5,39% secara tahunan (year-on-year/yoy), tertinggi sepanjang 2025, meski masih sedikit di bawah target Purbaya sebesar 5,45%.
Purbaya menjelaskan bahwa fokus utama lembaga pemeringkat sejatinya terletak pada kemampuan dan kemauan negara dalam membayar kewajiban utangnya. Dalam hal ini, ia memastikan kondisi fiskal Indonesia berada pada level yang aman.
"Lembaga pemeringkat itu sebetulnya menilai apakah kita mampu bayar utang atau mau bayar utang. Dua-duanya kita penuhi, jadi harusnya nggak ada masalah. Ini saya pikir hanya yang agak pendek saja ya," ujarnya.
Terkait kekhawatiran atas program pemerintah yang dinilai berpotensi membebani fiskal, Menkeu menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan anggaran agar berjalan efektif dan tepat sasaran.
Ia juga menyebut telah memperoleh persetujuan DPR untuk meninjau ulang anggaran kementerian dan lembaga lain guna meningkatkan efisiensi belanja negara.
"Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kami pastikan berjalan tepat sasaran, efektif, dan efisien. Itu yang akan saya lihat nanti. Jangan sampai ada pemborosan yang tidak terkontrol di sana. Itu mungkin Moody's juga khawatir di situ," katanya menambahkan.
Secara keseluruhan, Purbaya menilai arah pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sudah berada di jalur yang tepat, dengan defisit yang tetap terkendali dan pertumbuhan ekonomi yang terus membaik, tanpa biaya penyesuaian yang berlebihan.
Ia pun menegaskan tidak khawatir terhadap potensi penurunan peringkat kredit Indonesia. Dibandingkan negara selevel, defisit fiskal Indonesia dinilai relatif lebih terjaga, sementara pertumbuhan ekonomi ditargetkan meningkat hingga mendekati 6 persen ke depan.
"Ekonomi kita sudah berbalik arah, lebih cepat daripada sebelumnya. Ke depan akan membaik juga, pertumbuhan akan lebih cepat. Nanti saya pikir pelan-pelan Moody's akan melihat apa yang terjadi di sini dengan lebih adil," jelas Menkeu.
"Jadi, saya akan fokus memperbaiki fundamental ekonomi saja," tuturnya.
Sebagai catatan, Moody&rsquo;s mempertahankan peringkat kredit Indonesia di level Baa2, satu tingkat di atas batas investment grade, namun menurunkan outlook dari stabil menjadi negatif.
Dalam laporannya, Moody&rsquo;s menekankan pentingnya konsistensi kebijakan, komunikasi publik yang jelas, serta koordinasi antarkementerian dan lembaga di tengah dinamika perubahan kebijakan ekonomi. (DK)
Baca Juga:&nbsp;Indonesia ingin lepas dari dampak MSCI? Intip strategi India

Menteri Keuangan Purbaya yakin kinerja ekonomi dan fiskal Indonesia akan redam keraguan Moody’s.

Menteri Keuangan Purbaya: Pelan-pelan keraguan Moody’s akan menghilang

JAKARTA &ndash; Purbaya Yudha Sadewa, Menteri Keuangan mengatakan akan mengambilalih kepemilikan pabrik yang meneruskan praktik menyogok petugas pajak dan bea cukai agar menghindari setoran pajak ke negara. Hal itu disampaikan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan saat inspeksi mendadak (sidak) di salah satu pabrik baja yang disiarkan Youtube Metro TV, Kamis (5/1).
Hal itu disampaikan Purbaya merespon informasi yang diterima bahwa ada pemilik pabrik yang menyampaikan, &ldquo;lebih baik saya bayar petugas pajak atau bea cukai karena lebih murah disbanding kalau saya bayar pajak penuh. Dan, Indonesia tidak mungkin berubah, pejabat Indonesia bisa dibayar."
Menurut dia, adanya celah menyuap petugas pajak dan bea cukai akan menguntungkan bagi pemilik bisnis.&nbsp;
&ldquo;Untuk saya itu menghina negara, jadi saya harus datang dan memberikan pesan yang clear bahwa itu tidak benar. Kalau mereka melakukan itu terus, kita ambil alih pabriknya dengan segala cara,&rdquo; katanya.
Purbaya mengatakan masyarakat mesti waspada bila ada tawaran penjualan cash base tanpa PPN karena itu merugikan negara. &ldquo;Ke depan produsen yang sudah saya tangani, saya akan lihat konsumen mana yang membeli tanpa membayar PPN. Saya akan kejar juga nanti. Ini untuk perbaikan bangsa kita bersama,&rdquo; katanya.
Menurut Menkeu, kedatangannya melakukan sidak merespon informasi bahwa ada praktik penjualan baja langsung yang cash base tanpa membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Praktik itu, katanya, merugikan Kementerian Keuangan karena pendapatan pajak juga turun. &ldquo;Ini mengganggu pasar sehingga orang yang bermain fair dirugikan,&rdquo; ujarnya.
Dia manyampaikan bahwa praktik pengemplangan pajak tidak akan ada lagi hingga dua tahun ke depan. Potensi kerugian negara dengan praktik semacam itu mencapai Rp4 triliun per tahun. (LK)

Potensi kehilangan pajak dari praktik pengemplangan pajak mencapai Rp4 triliun setiap tahun.

Purbaya: Kita ambil alih pabriknya dengan segala cara

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, menilai peringatan Morgan Stanley Capital International (MSCI) pekan lalu, justru menjadi peluang untuk memperkuat pasar keuangan Indonesia.
Purbaya menegaskan bahwa kondisi fundamental ekonomi nasional tetap solid, meskipun peringatan tersebut sempat memicu tekanan di pasar saham.
Seperti dikutip Bloomberg, Purbaya mengatakan bahwa peringatan MSCI merupakan hal positif, di&nbsp;forum Indonesia Economic Summit (IES) di Jakarta pada Selasa (3/2) hari ini.
Menurut Purbaya, penurunan signifikan yang terjadi di pasar saham pekan lalu, mencerminkan kegelisahan investor dan bukan sinyal adanya krisis serius
Ia bahkan berseloroh bahwa sentimen pasar akan membaik, setelah investor menyadari dirinya memegang kendali kebijakan keuangan Indonesia.
Purbaya menekankan bahwa peningkatan transparansi itu, akan turut memperbaiki berbagai masalah struktural di pasar keuangan Indonesia. Secara tidak langsung, langkah ini juga diyakini akan mendukung pertumbuhan ekonomi.
Seperti disampaikan IDNFinancials.com sebelumnya, MSCI mengingatkan berbagai faktor kelayakan investasi yang berpotensi membuat Indonesia turun kelas dari posisi emerging market menjadi frontier market, apabila reformasi tidak dijalankan hingga Mei mendatang.
Peringatan itu memicu aksi jual besar-besaran di pasar saham, yang sempat menghapus kapitalisasi pasar saham Indonesia hingga ribuan triliun rupiah, menyebabkan trading halt, serta mendorong arus modal asing keluar secara signifikan. (DK/KR)

Purbaya menilai alarm MSCI sebagai peluang meningkatkan transparansi dan merombak pasar modal.

Menkeu Purbaya respons alarm MSCI, tekankan reformasi bursa

JAKARTA - Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 diperkirakan tetap mencapai target pemerintah sebesar 5,2% meskipun terdampak kerusakan akibat banjir besar pada akhir tahun lalu. Kinerja ekonomi bahkan dinilai menguat pada kuartal IV, seiring perbaikan aktivitas domestik.
Dikutip reuters, target pertumbuhan 2026 sebesar 5,4% juga dipertahankan untuk ekonomi nasional yang bernilai sekitar US$1,4 triliun. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan proyeksi tersebut dalam pertemuan dewan stabilitas sistem keuangan, menegaskan optimisme pemerintah terhadap pemulihan serta momentum ekspansi ekonomi.
Dari sisi moneter, Bank Indonesia membuka peluang pelonggaran suku bunga guna menopang pertumbuhan. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan bank sentral masih mencermati ruang penurunan suku bunga setelah sebelumnya menahan suku bunga demi menjaga stabilitas rupiah yang sempat melemah. &ldquo;Dalam merumuskan kebijakan moneter, kami akan selalu memperhatikan data inflasi, nilai tukar, dan pertumbuhan ekonomi,&rdquo; ujar Warjiyo.
Saat ini BI mempertahankan suku bunga acuan 7-day reverse repo rate di level 4,75%, tidak berubah sejak September, setelah memangkas total 150 basis poin dalam setahun terakhir. Bank sentral juga menegaskan komitmennya menjaga kestabilan rupiah melalui intervensi pasar, dengan proyeksi nilai tukar akan stabil dan cenderung menguat.(DH)

Target pertumbuhan 2026 sebesar 5,4% dipertahankan untuk ekonomi nasional yang US$1,4 triliun.

Gubernur BI Perry Warjiyo: Bunga masih berpeluang turun

JAKARTA &ndash; Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mendekati ambang 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Dalam konferensi pers APBN KiTA, Kamis (8/1), Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan menyampaikan defisit APBN 2025 tercatat Rp695,1 triliun (unaudited), setara 2,92% terhadap PDB.
&ldquo;Defisitnya membesar ke Rp695,1 triliun, itu lebih tinggi dibandingkan (target defisit, red) APBN sebesar Rp616,2 triliun. Tapi, kita tetap menjaga memastikan defisitnya tidak di atas 3%,&rdquo; katanya.
Menurut dia, realisasi defisit APBN 2025 naik ke 2,92% terhadap PDB dari rencana awal 2,53% terhadap PDB. Kenaikan defisit tersebut guna menjaga ekonomi dapat melakukan ekspansi di tengah tekanan ekonomi global.
Sepanjang tahun 2025, pendapatan negara mencapai Rp2,75 kuadriliun atau 91,7% dari APBN dan belanja negara Rp3,45 kuadriliun atau 95,3% dari APBN. Pendapatan negara berasal dari antara lain, penerimaan pajak Rp1,91 kuadriliun, bea dan cukai Rp300,3 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp534,1 triliun, dan penerimaan hibah Rp4,3 triliun.
Di sisi lain, belanja negara mencapai Rp3,45 kuadriliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2,60 kuadriliun dan transfer dana ke daerah Rp849 triliun.
Menurut Purbaya, pemerintah tidak menekan belanja negara agar perekonomian tetap tumbuh. &ldquo;Kenapa nggak dipotong belanjanya? Supaya defisit tetap kecil. Ketika ekonomi sedang turun, kita sedang mengalami down, turun ke bawah, kita harus memberikan stimulus perekonomian,&rdquo; katanya.
Dia menyampaikan bahwa hal itu sebagai komitmen agar perekonomian tumbuh berkesinambungan, tanpa membahayakan APBN.
Menurut Menteri Keuangan, pemotongan anggaran dapat membuat ekonomi semakin turun. &ldquo;Saya bisa potong anggarannya, tapi ekonominya morat-marit. Jadi, ini adalah kepiawaian dari teman-teman di Kementerian Keuangan guna memastikan ekonomi bisa tumbuh terus tanpa mengorbankan sisi kehati-hatian dari fiskal. Walapun gelembungnya, kita pastikan di bawah 3%, ini adalah standard yang paling ketat,&rdquo; katanya. (LK)

Pemerintah tidak menekan belanja pemerintah agar pertumbuhan ekonomi berlanjut.

Defisit APBN naik, ini penjelasan Purbaya

JAKARTA - Menteri Keuangan Indonesia&nbsp;Purbaya Yudhi Sadewa akan menarik kembali Rp75 triliun dana pemerintah, yang sebelumnya akan ditempatkan di bank milik negara atau Himbara.
Menteri Keuangan,mengatakan dana tersebut akan kembali dialokasikan untuk belanja pemerintah pusat dan transfer ke pemerintah daerah.
Selain itu, ia menilai penempatan dana ke bank dinilai kurang efektif. &ldquo;Dana ini akan ditarik dari sistem, tetapi segera dibelanjakan kembali, langsung ke dalam ekonomi. Jadi tidak akan mengganggu jumlah uang yang beredar dan justru akan memiliki efek multiplikatif positif melalui belanja pemerintah,&rdquo; ujarnya saat menghadiri acara pembukaan perdagangan di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (2/1), seperti dikutip businesstimes.com.
Empat bulan menjabat sebagai Menteri Keuangan, Purbaya pada awal jabatan telah menempatkan Rp276 triliun dana kas pemerintah ke enam bank milik negara, termasuk&nbsp;PT&nbsp;Bank Mandiri&nbsp;(Persero) Tbk (BMRI),&nbsp;PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), dan&nbsp;PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI).
Penempatan dana itu awalnya bertujuan mendorong penyaluran kredit bank, serta mendukung pertumbuhan ekonomi.
Purbaya menyebut sebagian dana telah ditarik karena dampaknya pada penyaluran kredit tidak seoptimal yang diharapkan, akibat kurangnya sinergi kebijakan dengan BI.
Dalam keterangan terpisah, BI menyatakan pertumbuhan kredit pada 2025 terbilang lesu karena permintaan kredit rendah, jauh di bawah kapasitas penyaluran kredit bank.
Pertumbuhan kredit sepanjang 2025 diperkirakan berada di bawah target tahunan 8&ndash;11%, setelah pertumbuhan kredit pada November hanya tumbuh 7,74% secara tahunan.
BI sentral menambahkan, perusahaan cenderung menunggu dan mengandalkan pendanaan internal karena biaya pinjaman yang tetap tinggi.
Mohit Mirpuri, Senior Partner SGMC Capital, menilai langkah pengalihan dana dari bank milik negara ke belanja fiskal seharusnya mendukung pertumbuhan, karena pengeluaran pemerintah biasanya memiliki efek multiplikatif lebih besar, dibanding likuiditas yang menganggur di perbankan.
Menyusul rencana penarikan dana pemerintah dari Himbara, harga saham sejumlah bank milik pemerintah terkoreksi. Harga saham BBRI turun hingga 0,82% pada perdagangan sesi satu hari ini. Sementara harga saham BBNI turun1.83% dan BMRI turun 0,49%. (DK/KR)

Penarikan Rp75 triliun dari bank Himbara diyakini punya dampak positif yang berlipat.