JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) mengoptimalkan perannya sebagai policy bank pemerintah.Ia menginstruksikan LPEI untuk aktif memberikan intervensi pembiayaan dengan suku bunga murah bagi sektor manufaktur padat karya yang tengah tertekan persaingan global.Sejumlah sektor yang menjadi perhatian antara lain industri tekstil, alas kaki, furnitur, dan baja. Menurut Purbaya, sektor-sektor tersebut sebelumnya menjadi kekuatan industri nasional, tetapi kini menghadapi tekanan dan kesulitan memperoleh pembiayaan dari perbankan komersial."Kita lihat lagi sektor-sektor kita yang terdesak oleh globalisasi yang dahulu unggul, seperti tekstil, sepatu, dan baja, apakah bisa kita bantu, karena mereka menyatakan saat ini sulit mendapatkan pinjaman. Sebagai lembaga pembiayaan ekspor, coba bicara dengan industri, tekstil, furnitur dan lain-lain, dan coba tawarkan bunga pembiayaan yang murah," ujar Purbaya dalam keterangan tertulis, Minggu (13/9).Purbaya juga menegaskan tidak ragu menyesuaikan indikator kinerja utama (Key Performance Indicator/KPI) LPEI, khususnya terkait pendapatan bunga.Menurut dia, LPEI tidak seharusnya hanya berorientasi pada profitabilitas, tetapi juga harus hadir membantu pelaku usaha domestik yang kesulitan mengakses kredit perbankan komersial."Bila masih ketinggian juga, nanti saya lihat, apakah KPI pendapatan bunga LPEI perlu diturunkan, tidak perlu tinggi tapi efektif menjawab harapan pelaku usaha. Kan saya yang menentukan parameter kinerjanya," kata Purbaya.Ia menambahkan, parameter keberhasilan kelembagaan LPEI berada di bawah kewenangannya sebagai Bendahara Negara. Karena itu, efektivitas dampak pembiayaan terhadap dunia usaha menjadi salah satu prioritas utama.Menanggapi arahan tersebut, Direktur Eksekutif LPEI Sukatmo Padmosukarso menegaskan kesiapan lembaganya untuk terus bertransformasi dalam mengisi celah pasar (fill in the market gap) yang belum sepenuhnya terlayani perbankan komersial.Memasuki usia 17 tahun sejak dibentuk berdasarkan UU No. 2 Tahun 2009, LPEI memperkuat fokus pada tiga aspek, yakni Beyond Financing, Developmental Impact, dan Sustainability."Nilai yang kami bawa tidak berhenti pada pembiayaan, tetapi dirumuskan melalui Beyond Financing, Developmental Impact, dan Sustainability," ujar Sukatmo.Sukatmo menjelaskan, LPEI juga siap menjalankan mandat penugasan khusus (countercyclical) untuk mendukung sektor-sektor strategis yang ditetapkan pemerintah di tengah gejolak rantai pasok dan ketidakpastian geopolitik global."Di tengah meningkatnya ketidakpastian perdagangan akibat dinamika geopolitik dan ekonomi global, LPEI juga siap mendukung sektor lain yang membutuhkan intervensi kebijakan sesuai mandat countercyclical lembaga," ujar Sukatmo.Dalam rekam jejaknya, LPEI telah memfasilitasi sejumlah proyek ekspor strategis dan penetrasi ke pasar nontradisional. Di antaranya penjaminan proyek kontraktor Indonesia di Arab Saudi dan Malaysia, pembiayaan buyers credit gerbong kereta PT INKA ke Bangladesh dan Selandia Baru, serta ekspor pesawat PT Dirgantara Indonesia ke Afrika dan Asia Tenggara.LPEI juga mendukung ekspansi produk farmasi dan kuliner lokal melalui program Indonesia Spice Up the World. (DK)

Sejumlah sektor yang menjadi perhatian antara lain industri tekstil, alas kaki, furnitur, dan baja.

Purbaya minta LPEI beri kredit murah untuk manufaktur padat karya 

JAKARTA - Pemerintah memastikan pembayaran cicilan pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) telah disiapkan dalam anggaran negara.Dana tersebut nantinya akan ditransfer langsung kepada bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) berdasarkan permintaan Menteri Koperasi.Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan skema tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuannya bersama Menteri Koperasi dan Kepala BP BUMN di Kementerian Keuangan pada Rabu (09/09).Pertemuan tersebut membahas keberlangsungan KDKMP, termasuk mekanisme pembayaran cicilan pembiayaan koperasi.“Transfer langsung ke Himbara berdasarkan permintaan dari Pak Menteri Koperasi,” ujar Purbaya, dalam siaran pers di laman resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Rabu (9/9).Purbaya menegaskan pemerintah tidak perlu menyiapkan anggaran tambahan untuk pembayaran tersebut. Dana untuk cicilan KDKMP telah tersedia dan sebelumnya memang sudah dialokasikan dalam anggaran pemerintah.“Uangnya ada, selama ini dianggarkan. Jadi bukan ABT, memang sudah disediakan,” tegasnya.Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga agar pembiayaan KDKMP tidak menimbulkan tekanan terhadap kondisi perbankan, khususnya bank-bank Himbara yang menyalurkan pembiayaan kepada koperasi.Menurut Purbaya, pemerintah akan memberikan perhatian khusus terhadap kualitas pembiayaan KDKMP.Pemerintah tidak ingin program koperasi desa justru menimbulkan gangguan terhadap kesehatan perbankan akibat adanya pembiayaan yang belum memenuhi seluruh persyaratan.“Fokus kita adalah jangan sampai perbankan terganggu dengan pinjaman ke KDKMP,” kata Purbaya.Bagi KDKMP yang dalam proses verifikasi dan validasi belum memenuhi seluruh persyaratan, pemerintah masih membuka ruang untuk melakukan penyempurnaan.Perbaikan tersebut dapat dilakukan dalam beberapa bulan ke depan hingga akhir tahun.Di sisi lain, pemerintah juga membentuk satuan tugas (Satgas) yang melibatkan Kementerian Keuangan, BP BUMN, serta unsur terkait lainnya.Satgas tersebut akan mengawal pemanfaatan KDKMP agar berjalan optimal sekaligus memastikan penggunaan dana dan infrastruktur koperasi sesuai tujuan program.Selain aspek pembiayaan, pemerintah juga mendorong KDKMP mengambil peran lebih besar dalam sistem logistik nasional.Infrastruktur koperasi akan diarahkan untuk mendukung penyaluran barang-barang tertentu, termasuk barang subsidi.Dengan skema pembayaran cicilan yang telah disiapkan serta pengawasan lintas kementerian dan lembaga, pemerintah berupaya memastikan program KDKMP tetap berjalan tanpa mengorbankan kesehatan perbankan.Pemerintah juga berharap koperasi desa tidak hanya menjadi penerima pembiayaan, tetapi berkembang menjadi bagian penting dari ekosistem ekonomi dan distribusi di daerah. (DK)

"Transfer langsung ke Himbara berdasarkan permintaan dari Pak Menteri Koperasi,” ujar Purbaya.

Cicilan Koperasi Merah Putih dibayar pemerintah, langsung ke Himbara

JAKARTA - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menyebut cicilan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh berada di kisaran Rp1 triliun per tahun setelah pemerintah melakukan restrukturisasi.Restrukturisasi utang tersebut memiliki tenor hingga 80 tahun. Purbaya mengatakan nilai cicilan dapat berubah setiap tahun sesuai dengan skema pembayaran.“Total utang besar, tapi sudah direstrukturisasi 80 tahun, cicilannya Rp1 triliun atau sedikit di bawah dari tahun ke tahun. Ada yang tinggi, ada yang rendah,” kata Purbaya dalam taklimat media di Jakarta, seperti dikutip Antaranews.Menurut Purbaya, skema tersebut membuat beban pembayaran utang Whoosh lebih ringan dari perkiraan. Dengan nilai cicilan tersebut, Kementerian Keuangan masih dapat menangani kewajiban proyek kereta cepat tersebut.Kementerian Keuangan sebelumnya menyiapkan perusahaan special vehicle mission (SMV) atau Badan Layanan Umum (BLU) untuk mengelola utang KCJB setelah tanggung jawabnya beralih kepada pemerintah.Purbaya menyebut Indonesia Investment Authority (INA) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebagai dua opsi SMV yang dapat menjalankan mandat tersebut.Namun, pemerintah masih mengevaluasi kebutuhan pengelolaan utang berdasarkan beban pembayaran setiap tahun. Jika cicilan tetap berada di kisaran Rp1 triliun, Purbaya membuka kemungkinan hanya menggunakan satu SMV.“Saya cuma lihat bebannya setiap tahun seperti apa. Kalau segini saja cukuplah ditangani oleh satu SMV di bawah Kementerian Keuangan,” ujarnya menambahkan.Utang Whoosh Beralih ke KemenkeuPemerintah merencanakan pengalihan tanggung jawab pengelolaan utang KCJB dari Danantara kepada Kementerian Keuangan pada 15 September 2026.Setelah mengambil alih pengelolaan utang, Purbaya juga berencana memperluas jaringan Whoosh ke wilayah lain di Pulau Jawa.Ia menargetkan jalur kereta cepat dapat diperpanjang hingga Jawa Timur. Purbaya mengaku telah membahas rencana tersebut dengan Menteri Keuangan China.“Nanti kami tarik ke Jawa Timur. Kan jadi punya saya (pemerintah), punya SMV kan itu kereta cepatnya. Kami akan tarik ke Jawa Timur. Saya sudah bicara dengan Menteri Keuangan China dan siapa yang berwenang di sana, sepertinya mereka tertarik,” tuturnya.Sebelumnya, Purbaya menyatakan keterlibatan SMV atau BLU di bawah Kementerian Keuangan dalam restrukturisasi utang Whoosh berpotensi menghasilkan keuntungan hingga Rp800 miliar per tahun.(DH)Ia juga menilai SMV atau BLU Kementerian Keuangan memiliki kapasitas untuk menangani utang tersebut.Purbaya menyebut salah satu perusahaan SMV mampu mencatat keuntungan sekitar Rp3 triliun hingga Rp4 triliun per tahun.(DH)

Purbaya mengungkap tenor utang Whoosh mencapai 80 tahun dengan cicilan sekitar Rp1 triliun.

Utang Whoosh direstrukturisasi 80 tahun, cicilan Rp1 triliun

JAKARTA - Pemerintah akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar kredit Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) senilai sekitar Rp240 triliun. Angsuran pertama dijadwalkan mulai dibayarkan pada September 2026.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan pembiayaan tersebut berasal dari sekitar 80.000 koperasi desa yang memperoleh fasilitas kredit maksimal Rp3 miliar per unit.
Dengan tenor pinjaman enam tahun, pemerintah memperkirakan kebutuhan anggaran untuk pembayaran pokok mencapai sekitar Rp40 triliun per tahun, belum termasuk bunga.
"Iya kita bayar utangnya, itu kan Rp240 triliun kreditnya kira-kira setiap tahun di-stretch ke 6 tahun kan. Jadi setiap tahun itu [angsuran] pokoknya jatuh Rp40 triliunan, tambah bunga sedikit," ujar Purbaya dalam media briefing, seperti dikutip Bloombergtechnoz.
Purbaya menegaskan pemerintah akan menanggung pokok dan bunga kredit koperasi. Skema tersebut berbeda dari pernyataan sebelumnya yang hanya menyebut pemerintah akan membayar bunga pinjaman.
Ia menilai penggunaan APBN untuk mendukung program tersebut akan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat desa karena aset koperasi dan sisa hasil usaha (SHU) akan kembali kepada anggota koperasi.
"Nanti dari koperasi itu, keuntungannya, SHU (Sisa Hasil Usaha) ke warga desa. Terus aset-asetnya kalau enggak salah milik desa. Jadi, tidak rugi-rugi banget, sih, desanya dan masyarakatnya, kalau [koperasinya] maju, bisa makmur, tuh," katanya.
Purbaya juga memastikan pembayaran angsuran perdana tidak akan mundur dari jadwal yang telah ditetapkan.
"Ini kan effort baru kan, enggak dalam satu hari selesai. Kita akan lihat seperti apa ke depan. Tapi yang jelas kita pastikan cicilan pertama pemerintah di bulan September tidak akan molor," ujarnya.
Untuk mendukung pelaksanaan program, Kementerian Keuangan berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Danantara, dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
"Kita sedang kerja sama dengan BPKP, Danantara bank sendiri dan tim dari sini untuk pastikan itu bisa berjalan termasuk mengatasi kekurangan-kekurangan yang ada," imbuhnya.
Skema pembiayaan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2026 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum/Dana Bagi Hasil atau Dana Desa dalam rangka percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Berdasarkan beleid tersebut, setiap koperasi dapat memperoleh fasilitas kredit hingga Rp3 miliar dengan bunga tetap 6% per tahun dan jangka waktu pinjaman hingga 72 bulan.
Regulasi juga memberikan masa tenggang pembayaran selama 6-12 bulan, lebih panjang dibandingkan ketentuan sebelumnya.
Pembayaran angsuran pokok dan bunga dilakukan melalui Dana Alokasi Umum/Dana Bagi Hasil (DAU/DBH) setiap bulan atau sekaligus dalam satu tahun anggaran menggunakan porsi dana desa. (DH)

Pemerintah mengalokasikan APBN untuk membayar pokok dan bunga kredit Kopdes enam tahun.

Indonesia bayar pokok dan bunga utang Kopdes Rp240 triliun dari APBN

JAKARTA &mdash; Pemerintah Indonesia akan memperpanjang penempatan dana sebesar Rp200 triliun di bank-bank milik negara hingga Juli 2027. Kebijakan tersebut sebelumnya dijadwalkan berakhir pada akhir tahun ini.&nbsp;
Namun,&nbsp;mengutip Reuters, Menteri Keuangan Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan bahwa perpanjangan tersebut dilakukan untuk menjaga likuiditas perbankan sekaligus mendorong penyaluran kredit.
Upaya tersebut juga diharapkan dapat mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun ini.
Pasalnya, keputusan tersebut diambil di tengah perlambatan ekonomi Indonesia menjadi 5,3% pada kuartal II, dari 5,6% pada kuartal sebelumnya. Perlambatan dipicu oleh melemahnya konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah.
Pada Juni lalu, Purbaya mengumumkan tambahan penempatan dana sebesar Rp200 triliun di bank-bank BUMN. Tambahan itu membuat total dana yang akan ditempatkan pemerintah mencapai Rp400 triliun.
Sehari sebelum mengumumkan perpanjangan tersebut, Purbaya juga telah mengisyaratkan bahwa penempatan dana tersebut kemungkinan akan diperpanjang hingga tahun depan.
Selama ini, pemerintah mengelola cadangan kas melalui Bank Indonesia (BI). Namun, sejak menjabat sebagai Menteri Keuangan pada September 2025, Purbaya memindahkan sebagian dana ke bank-bank BUMN karena menilai likuiditas perbankan belum memadai untuk mendukung ekspansi ekonomi.
Menurut sumber Reuters, kebijakan tersebut telah memicu perbedaan pandangan antara pemerintah dan Bank Indonesia selama beberapa bulan. Perbedaan tersebut bahkan sudah muncul sebelum Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengundurkan diri bulan lalu. (ARF/ZH)

Dana pemerintah di bank BUMN tetap dipertahankan untuk mendorong penyaluran kredit.

Pemerintah lanjutkan penempatan dana Rp200 triliun di bank BUMN

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa penguatan fiskal daerah menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.&nbsp;
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027 pada Senin (22/06).
Dalam kesempatan itu, Menkeu menyampaikan bahwa perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global yang mulai mereda.&nbsp;
&ldquo;Hal ini mengindikasikan market confidence meningkat. Dengan peluang perdamaian AS dan Iran yang terbuka, diharapkan akan semakin meningkatkan stabilitas nilai tukar, cost of fund semakin kompetitif, investasi menguat dan pada akhirnya momentum pertumbuhan dapat terus diperkuat,&rdquo; ungkapnya, dalam siaran pers, Senin (22/6).
Ia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I-2026 tercatat sebesar 5,61%.
Selain itu, inflasi tetap rendah, neraca perdagangan mencatat surplus selama 72 bulan berturut-turut hingga April 2026, cadangan devisa berada pada level memadai, penyaluran kredit tumbuh dua digit, serta sektor manufaktur kembali ekspansif.
Melalui KEM-PPKF 2027, pemerintah disebut terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan Danantara untuk mendukung agenda pembangunan nasional.
Pemerintah juga mendorong efektivitas program perlindungan sosial serta fleksibilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menkeu menegaskan bahwa penguatan fiskal daerah menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas belanja dan pemerataan pembangunan.
&ldquo;Penguatan kebijakan fiskal ke daerah difokuskan pada upaya optimalisasi pendapatan, penguatan belanja yang berkualitas, dan mendorong pembiayaan yang kreatif dan inovatif,&rdquo; ujarnya.
Pemerintah juga memperkuat kerangka Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) melalui reformasi tata kelola, standardisasi transfer ke daerah, serta penyusunan KEM-PPKF regional.&nbsp;
Selain itu, penguatan akuntabilitas dilakukan melalui monitoring dan evaluasi yang lebih terintegrasi serta pengembangan manajemen risiko fiskal daerah.
Dengan berbagai upaya tersebut, pemerintah optimistis perekonomian Indonesia pada 2027 dapat tumbuh lebih kuat dan inklusif. (DK)

Menkeu tekankan penguatan fiskal daerah untuk dorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan stabil 2027.

Purbaya: Fiskal daerah jadi kunci pertumbuhan ekonomi inklusif di 2027

JAKARTA - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, berhasil mengamankan komitmen pendanaan senilai 1US$7 miliardari Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) untuk mendukung berbagai proyek pembangunan nasional selama periode 2025-2029.
Komitmen tersebut menjadi salah satu hasil utama dari pertemuan bilateral antara pemerintah Indonesia dan jajaran pimpinan AIIB di Beijing, China.
"Nilai tersebut merupakan kontribusi yang sangat besar bagi pembiayaan proyek-proyek pembangunan di Indonesia," ujar Purbaya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (17/6).
Pendanaan itu merupakan bagian dari skema Multi-Year Rolling Pipeline yang telah dibahas bersama AIIB.
Meski sejumlah program telah dirancang sebelumnya, pemerintah berhasil memastikan keberlanjutan dukungan pembiayaan dari lembaga multilateral tersebut guna mendukung agenda pembangunan nasional dalam beberapa tahun ke depan.
Selain komitmen pendanaan, Indonesia juga menerima sinyal positif terkait rencana ekspansi AIIB di dalam negeri.
Lembaga tersebut menyatakan minat untuk membuka kantor perwakilan di Jakarta guna memperkuat kerja sama serta meningkatkan efektivitas koordinasi pelaksanaan proyek yang didukung AIIB.
Menurut Purbaya, rencana pembukaan kantor tersebut akan semakin mempererat kemitraan strategis antara Indonesia dan AIIB.
"AIIB juga berminat membangun kantor cabang di Jakarta. Kami menyambut baik rencana tersebut dan berharap pada Juni tahun depan kantor itu sudah beroperasi," katanya.
Purbaya menambahkan AIIB tetap menaruh kepercayaan tinggi terhadap kondisi fiskal Indonesia.
Menurutnya, tidak ada kekhawatiran dari pihak AIIB terkait pengelolaan fiskal maupun prospek perekonomian nasional ke depan.
"Mereka yakin terhadap kredibilitas dan kreativitas fiskal Indonesia," ujarnya.
Pertemuan dengan AIIB merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja Menkeu di Beijing yang juga mencakup pertemuan dengan investor global dan otoritas keuangan China. (DK)

AIIB siapkan pendanaan US$17 miliar bagi Indonesia dan berencana buka kantor di Jakarta.

Menkeu Purbaya amankan pendanaan US$17 miliar dari AIIB

JAKARTA - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menilai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi jenis Pertamax tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap inflasi nasional.
&ldquo;(Dampak ke inflasi) Harusnya relatif minim kan. Karena Pertamax nggak dipakai buat angkutan barang dan angkutan umum,&rdquo; kata Purbaya di Kompleks Parlemen, Jakarta, seperti dikutip Antaranews.
Menurut Purbaya, penggunaan Pertamax didominasi kendaraan pribadi sehingga pengaruhnya terhadap biaya logistik maupun transportasi publik relatif terbatas.
Saat ditanya mengenai mekanisme kuota BBM bersubsidi, Purbaya enggan memberikan komentar lebih lanjut dan menyerahkan pembahasan kebijakan tersebut kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.
Di sisi lain, PT Pertamina Patra Niaga resmi menaikkan harga Pertamax dan Pertamax Green mulai 10 Juni 2026. Penyesuaian harga dilakukan setelah evaluasi berkala dengan mempertimbangkan pergerakan harga minyak mentah dunia dan harga pasar keekonomian.
Berdasarkan pengumuman perusahaan, harga Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Sementara itu, harga Pertamax Green 95 (RON 95) meningkat dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.
"Penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah," kata Sekretaris Perusahaan PT Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun.
Roberth menjelaskan penyesuaian harga dilakukan sesuai regulasi yang berlaku dan telah dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator.
"Harga jual tersebut diputuskan dengan tetap dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator, dan menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat terus berjalan optimal," ujarnya.
Pertamina memastikan pasokan BBM di seluruh jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) tetap aman. Perusahaan juga menegaskan tidak ada perubahan harga pada produk BBM lainnya.
Harga Pertamax Turbo (RON 98) tetap Rp20.750 per liter, Dexlite Rp23.000 per liter, dan Pertamina Dex Rp24.800 per liter. Sementara itu, harga BBM bersubsidi Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan Biosolar bertahan di level Rp6.800 per liter.(DH)

Menkeu Purbaya menyebut kenaikan Pertamax minim pengaruh terhadap inflasi nasional.

Pertamax naik ke Rp16.250, Purbaya: Inflasi tetap terkendali 

JAKARTA - Pemerintah menawarkan insentif pajak hingga 0% bagi eksportir yang mematuhi kewajiban menempatkan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) di dalam negeri.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sekaligus Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan insentif tersebut diberikan untuk mendorong eksportir menempatkan dana hasil ekspor di sistem keuangan domestik sesuai ketentuan pemerintah.
"Pemerintah memberikan insentif pajak bagi eksportir yang mematuhi ketentuan penempatan DHE SDA mereka di dalam negeri. Ini termasuk tarif Pajak Penghasilan (PPh) yang lebih rendah dibandingkan dengan instrumen (investasi) reguler," kata Purbaya di Jakarta, seperti dikutip Antaranews.
Menurut dia, besaran insentif akan disesuaikan dengan jangka waktu penempatan dana DHE SDA di dalam negeri.
Purbaya menjelaskan, imbal hasil dari instrumen yang bersumber dari penempatan DHE SDA dapat menikmati tarif pajak penghasilan sebesar 0%, jauh lebih rendah dibandingkan instrumen investasi umum yang dikenakan pajak hingga 20%.
"Biasanya, jika berupa obligasi, imbal hasilnya dikenakan pajak sebesar 20%. Jika sumbernya adalah DHE SDA, pajak atas instrumen tersebut adalah 0%,"katanya.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan pasokan devisa di dalam negeri sekaligus memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Berdasarkan aturan yang berlaku, eksportir sektor minyak dan gas wajib menempatkan sedikitnya 30% dari DHE SDA selama minimal tiga bulan.
Sementara itu, eksportir sektor nonmigas diwajibkan menempatkan 100% devisa hasil ekspornya pada rekening khusus di perbankan domestik selama minimal 12 bulan.
Dana DHE SDA harus ditempatkan melalui bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Pemerintah juga membatasi konversi DHE SDA dari valuta asing ke rupiah maksimal 50% dari total dana yang ditempatkan.
Meski demikian, pemerintah memberikan fleksibilitas bagi eksportir migas maupun pertambangan nonmigas yang memiliki transaksi dengan negara mitra dagang Indonesia berdasarkan perjanjian bilateral atau kerja sama perdagangan tertentu.
"Eksportir yang terikat perjanjian bilateral diperbolehkan menempatkan sebagian DHE SDA di bank-bank non-Himbara. Porsi penempatan maksimum di bank-bank non-Himbara adalah 30%, dengan jangka waktu penempatan maksimum tiga bulan," ujar Purbaya.
Pemerintah berharap kombinasi kewajiban penempatan DHE SDA dan insentif pajak dapat meningkatkan kepatuhan eksportir sekaligus memperbesar likuiditas devisa di pasar keuangan domestik.(DH)

Pemerintah memberi insentif pajak 0% bagi eksportir yang menempatkan DHE SDA di dalam negeri.

Perusahan simpan devisa di dalam negeri dapat insentif pajak 0%

SINGAPURA - Wilmar International mengatakan dalam pengajuan ke bursa pada Kamis (28/5) bahwa pihaknya belum menerima pemberitahuan resmi dari otoritas Indonesia terkait dugaan penyelidikan atas praktik under-invoicing dan transfer pricing dalam ekspor.
Seperti dikutip dari The Businees Times,&nbsp;perusahaan agribisnis besar tersebut juga menyatakan sedang bekerja sama dengan pihak berwenang untuk memahami kekhawatiran mereka.&nbsp;
&ldquo;Jika dan ketika kami menerima pemberitahuan resmi, kami akan memperbarui pasar sesuai perkembangan,&rdquo; kata perusahaan.
Sebelumnya, The Business Times pada Selasa melaporkan bahwa Wilmar termasuk dalam 10 eksportir crude palm oil (CPO) yang sedang diselidiki atas dugaan praktik under-invoicing dan transfer pricing.&nbsp;
Musim Mas Juga Diperiksa.
Under invoicing adalah praktik melaporkan nilai ekspor lebih rendah dari sebenarnya untuk memindahkan keuntungan ke yurisdiksi pajak rendah dan/atau membayar pajak ekspor lebih kecil.
Menteri Keuangan Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa menyebut bahwa perusahaan-perusahaan tersebut mengirim atau menjual CPO ke perusahaan dagang di Singapura, yang kemudian menjual kembali ke Amerika Serikat dengan kenaikan harga hingga 50%, sehingga menimbulkan dugaan pergeseran nilai ekspor ke luar negeri.
Ia menjelaskan bahwa meskipun dokumen ekspor domestik di Indonesia terlihat sesuai, ditemukan ketidaksesuaian dalam catatan transit dan harga di tujuan akhir, yang mengindikasikan penggunaan hub perdagangan luar negeri untuk mencatat margin lebih tinggi di luar negeri.
Penyelidikan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Indonesia memperketat pengawasan arus komoditas strategis.
Saham Wilmar turun tajam hingga 10,5% atau S$0,37 ke S$3,15 pada awal perdagangan Kamis, sebelum kemudian melemah sekitar 4% menjadi S$3,38 pada sesi tengah hari. (DK)

Wilmar belum terima pemberitahuan resmi soal dugaan ekspor CPO under-invoicing.

Wilmar: Belum ada pemberitahuan resmi soal dugaan under invoicing

JAKARTA &ndash; Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah menunda pemberian insentif pajak untuk kendaraan listrik (EV) selama satu bulan karena detail perhitungan skema masih belum rampung.
&ldquo;Insentif EV masih ditunda satu bulan lagi,&rdquo; ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Kemenko Ekonomi, Selasa (26/5).
Ia menjelaskan, insentif tersebut sebelumnya direncanakan diberikan dalam bentuk Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) dengan besaran yang masih dalam pembahasan, yakni berkisar antara 40% hingga 100%.
&ldquo;PPN DTP itu ada yang 100%, ada yang 40%, nanti masih didiskusikan skemanya. Itu utamanya EV ya, bukan hybrid,&rdquo; katanya.
Purbaya menambahkan, detail teknis kebijakan akan dirumuskan lebih lanjut oleh Kementerian Perindustrian, termasuk pengelompokan insentif berdasarkan jenis baterai kendaraan listrik, mengutip dari CNBC.
Ia menjelaskan, besaran subsidi akan berbeda antara baterai berbasis nikel dan non-nikel, dengan insentif lebih besar diberikan pada baterai berbasis nikel.
&ldquo;Yang baterainya berdasarkan nikel sama yang non nikel beda skemanya nanti Menperin yang hitung. Kenapa yang nikel lebih besar subsidinya karena supaya nikel kita kepakai,&rdquo; ujarnya.
Menurutnya, kebijakan ini juga sejalan dengan upaya pemerintah mendorong hilirisasi mineral strategis, khususnya nikel, agar dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam rantai industri baterai.
Purbaya menyebut penggunaan nikel dinilai memiliki keunggulan dibandingkan teknologi baterai lain, sehingga Indonesia ingin memperkuat posisi dalam industri tersebut melalui kebijakan insentif.
Pemerintah sebelumnya menargetkan insentif PPN DTP untuk kendaraan listrik berada dalam skema berbeda tergantung tingkat kandungan lokal dan jenis teknologi baterai yang digunakan. (DK)

Pemerintah tunda insentif EV 1 bulan, skema PPN DTP masih dalam pembahasan teknis.

Purbaya: Pemerintah tunda insentif pajak kendaraan listrik satu bulan

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan I 2026 sebesar 5,61% terutama ditopang oleh kuatnya konsumsi rumah tangga, seiring terjaganya daya beli masyarakat dan meningkatnya aktivitas ekonomi domestik.
Dalam keterangannya saat wawancara dengan tvOne pada Kamis (14/5), Menkeu menyampaikan, &ldquo;Kontributor terbesar pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat tetap kuat dan tumbuh signifikan.&rdquo;
Ia menjelaskan bahwa konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi sebesar 2,94% terhadap pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, investasi berkontribusi sebesar 1,79%, sementara belanja pemerintah menyumbang 1,26%.
Menkeu juga menekankan bahwa struktur pertumbuhan ekonomi perlu dipahami dari kontribusi masing-masing komponen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
&ldquo;Kontribusi pertumbuhan dihitung dari pertumbuhan masing-masing komponen dikalikan dengan pangsanya terhadap perekonomian. Dari perhitungan tersebut, konsumsi rumah tangga menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional,&rdquo; jelasnya, dalam siaran pers di laman resmi kemenkeu.go.id.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa peningkatan belanja pemerintah pada awal tahun merupakan bagian dari strategi percepatan realisasi anggaran agar dampak ekonomi dapat dirasakan lebih merata sepanjang tahun.
Menurutnya, pola belanja yang sebelumnya cenderung menumpuk di akhir tahun kini diarahkan untuk terealisasi lebih awal sehingga dapat mendukung aktivitas ekonomi secara lebih optimal.
Pemerintah juga terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi serta memperkuat daya beli masyarakat, antara lain melalui percepatan belanja Kementerian/Lembaga dan pelaksanaan program-program prioritas nasional sejak awal tahun. (DK)

Ekonomi RI tumbuh 5,61% ditopang konsumsi rumah tangga, investasi, dan belanja negara.

Purbaya: Daya beli masyarakat tetap kuat, dorong pertumbuhan ekonomi

JAKARTA - Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan rencana penerbitan&nbsp;Panda Bonds&nbsp;di China sebagai bagian dari upaya memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah melalui diversifikasi sumber pembiayaan internasional.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dalam keterangan resmi dari Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden di Jakarta, Rabu (6/5), menyampaikan bahwa penerbitan obligasi tersebut diharapkan dapat membantu penguatan rupiah.
Ia menjelaskan bahwa&nbsp;Panda Bonds&nbsp;akan diterbitkan di pasar China dengan tingkat bunga yang lebih rendah, sehingga Indonesia tidak terlalu bergantung pada dolar Amerika Serikat, mengutip dari ANTARA.
&ldquo;Untuk memperkuat nilai tukar, kami juga akan menerbitkan 'Panda Bonds' di China dengan bunga yang lebih rendah sehingga kita tidak tergantung terlalu banyak ke dolar lagi. Jadi, diversifikasi kita akan lebih baik ke depan,&rdquo; ujarnya.
Menurut Purbaya, langkah ini merupakan bagian dari strategi diversifikasi pembiayaan agar ketergantungan terhadap dolar AS dapat dikurangi. Selain itu, instrumen utang di pasar China dinilai lebih menguntungkan karena menawarkan bunga yang lebih kompetitif bagi pemerintah.
Kebijakan penguatan nilai tukar ini merupakan hasil pembahasan dalam rapat terbatas antara Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih serta Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Pertemuan tersebut juga menitikberatkan pada upaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang sedang meningkat.
Pemerintah turut mencatat capaian pertumbuhan ekonomi nasional yang naik menjadi 5,61 persen, lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya sebesar 5,39 persen.
&ldquo;Angka pertumbuhan ekonomi tadi yang keluar hari ini 5,61, itu kita diskusikan dengan Bapak Presiden bahwa kita memang sudah bisa membalik arah ekonomi. Jadi, ekonomi kita sedang mengalami akselerasi,&rdquo; kata Purbaya.
Ia menilai kenaikan tersebut menjadi sinyal positif bahwa ekonomi nasional mulai bergerak menuju fase ekspansi yang lebih kuat, seiring efektivitas kebijakan pemerintah dalam mendukung pemulihan dan percepatan pertumbuhan.
Untuk menjaga tren tersebut pada triwulan kedua 2026, pemerintah juga berencana menyiapkan stimulus tambahan yang akan diumumkan dalam waktu dekat.
Stimulus ini ditargetkan mulai berlaku sekitar awal Juni guna mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.
&ldquo;Akan kita jaga untuk triwulan kedua dengan berbagai kebijakan, koordinasi dengan Bank Sentral juga menjaga kondisi likuiditas dan juga kita akan memberikan stimulus tambahan ke perekonomian yang tidak lama lagi akan diumumkan, mungkin satu Juni akan mulai jalan,&rdquo; pungkasnya. (DK)

Indonesia terbitkan panda bonds di China untuk diversifikasi pembiayaan stabilkan rupiah.

Stabilkan rupiah, Indonesia siap terbitkan panda bonds

JAKARTA - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 31 Maret 2026 mencatat defisit Rp240,1 triliun atau 0,93% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), meningkat dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp99,8 triliun atau 0,41% PDB.
Keseimbangan primer turut mencatat defisit Rp95,8 triliun, melampaui batas maksimal APBN 2026 sebesar Rp89,7 triliun meski baru memasuki triwulan I.
Posisi ini berbalik dari surplus Rp21,9 triliun pada Maret 2025 dan mencerminkan pendapatan negara belum mampu menutup belanja di luar bunga utang, sehingga kebutuhan pembiayaan melalui penarikan utang meningkat.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tetap menjaga defisit dalam batas aman.&nbsp;
"Hal yang jelas, sepanjang tahun akan kami kendalikan di bawah 3% sesuai dengan desain APBN. Belanja selalu bisa kita kendalikan, penerimaan juga bisa kami tingkatkan. Ke depan, akan lebih tinggi laju penerimaan perpajakan," ujarnya dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta,&nbsp;seperti dikutip Bloombergtechnoz, Selasa (5/5).
Dari sisi operasional, defisit dipicu ketimpangan antara pendapatan dan belanja.
Realisasi pendapatan negara mencapai Rp574,9 triliun atau 18,2% dari target tahunan Rp3.153 triliun, tumbuh 10,5% secara tahunan. Sementara itu, belanja negara mencapai Rp815 triliun atau 21,2% dari pagu Rp3.842 triliun, naik 31,4% dibanding periode yang sama tahun lalu.
Kenaikan belanja tersebut mendorong kebutuhan pembiayaan anggaran menjadi Rp257,4 triliun atau 37,3% dari target tahunan Rp689,1 triliun, meningkat tipis 1,9% secara tahunan.
Pemerintah menargetkan belanja yang lebih merata sepanjang tahun guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Namun, kinerja fiskal pada kuartal pertama menjadi sinyal tekanan yang perlu diantisipasi hingga akhir tahun. (DH)

Defisit APBN Rp240,1 triliun di kuartal pertama, keseimbangan primer minus, beban fiskal kian berat.

Defisit APBN capai Rp240 triliun, keseimbangan primer lewati target

JAKARTA - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, membenarkan telah mencopot Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Febrio Nathan Kacaribu serta Direktur Jenderal Anggaran Luky Alfirman dan telah mengisi posisi mereka dengan pejabat pelaksana harian (Plh).
&ldquo;Iya. Udah dikasih Plh (Pelaksana Harian) sekarang,&rdquo; ujar Purbaya saat dikonfirmasi di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (22/4/26).
Ia menyebut penunjukan berlaku sejak Selasa (21/4/2026) sore. &ldquo;Jadi dikasih Plh sekarang, kemarin (Selasa sore) sudah aktif,&rdquo; lanjutnya,&nbsp;seperti dari dikutip Kompas.
Purbaya belum mengungkap posisi baru Febrio dan Luky. Pemerintah masih memproses penetapan pejabat definitif. Selain dua posisi tersebut, jabatan Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan juga belum terisi definitif dan kini dijabat Pelaksana Tugas Herman Saheruddin.
Pemerintah menyiapkan tiga nama calon pejabat untuk diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto pada awal hingga pertengahan Mei. &ldquo;Nanti akan sekalian diajuin ke Presiden. Jadi sekaligus di awal Mei atau pertengahan Mei,&rdquo; kata Purbaya.
Informasi dari kalangan internal pemerintahan menyebut pergantian dilakukan cepat. &ldquo;Dirjen Anggaran kemarin dipanggil Sekjen Kementerian Keuangan, kemudian hanya diberitahu nama penggantinya,&rdquo; ujar seorang sumber pemerintahan IDNFinancials, Rabu pagi (2/4)
Sumber tersebut tidak mengetahui alasan detail pergantian ini. &ldquo;Mungkin ini soal beda mazab, di tengah suasana tekanan fiskal dan strategi subsidi BBM,&rdquo; ujarnya.
Seperti diberitakan&nbsp;IDNFinancials.com&nbsp;sebelumnya,&nbsp;di tengah perubahan internal, Purbaya menegaskan pemerintah belum berencana merevisi APBN 2026 meski ketidakpastian global meningkat akibat konflik Amerika Serikat dan Iran.
&ldquo;Banyak pertanyaan dari media, apakah pemerintah akan segera mengubah APBN? Belum. Dari sisi penerimaan negara, kondisinya masih cukup baik,&rdquo; ujarnya dalam konferensi pers APBN KITA edisi Maret 2026.
Ia menyatakan APBN sejak awal dirancang defisit untuk mendorong aktivitas ekonomi dan mempercepat belanja negara. Namun, analis menilai revisi perlu dipertimbangkan setelah lembaga pemeringkat seperti Moody's dan Fitch Ratings menurunkan outlook Indonesia dari stabil menjadi negatif.
&ldquo;Investor melihat APBN sebagai &lsquo;kompas ekonomi&rsquo;. Kalau tidak disesuaikan dengan realitas maka kepercayaan pasar bisa turun dan bisa berdampak ke nilai tukar dan investasi,&rdquo; ujar analis. (DH)
Terkait:&nbsp;Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan diganti, mengapa?

Tiga nama calon Dirjen pengganti diajukan ke Presiden Prabowo pada awal hingga pertengahan Mei.

Menkeu Purbaya benarkan telah mencopot dua Dirjen

JAKARTA &ndash; Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dikabarkan mengganti jabatan Direktur Jenderal Anggaran Luky Alfirman dan Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Febrio Kacaribu.
&ldquo;Dirjen Anggaran kemarin dipanggil Sekjen Departemen Keuangan, kemudian diberitahu nama penggantinya,&rdquo; ujar seorang sumber di pemerintahan kepada IDNFinancials.
Sumber tersebut tidak mengetahui alasan detail pergantian ini. &ldquo;Mungkin ini soal beda mazab, di tengah suasana tekanan fiskal dan strategi subsidi BBM,&rdquo; ujarnya.
Selain Dirjen Anggaran, seperti dikutip Bloomberg Technoz, Menteri Keuangan juga mengganti Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Febrio Kacaribu juga diganti.
Namun, hingga kini belum ada kejelasan mengenai siapa yang akan menggantikan kedua posisi tersebut.
Saat dikonfirmasi, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (BKLI) Kemenkeu, Deni Surjantoro, menyatakan pihaknya belum mengetahui adanya pergantian tersebut.
&ldquo;Sampai saat ini tidak ada info hal tersebut,&rdquo; ujar Deni saat dihubungi Bloomberg Technoz, Selasa (21/4).
Di sisi lain, Kemenkeu juga telah menunjuk Plt. Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, yakni Herman Saheruddin, untuk menggantikan Masyita Crystallin.
Informasi ini diperoleh melalui laman resmi&nbsp;djspsk.kemenkeu.go.id.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga telah merotasi lima pejabat eselon II di lingkungan kementerian.
Bahkan, bulan lalu sebanyak 1.585 pejabat Kemenkeu, termasuk 44 pejabat pimpinan pratama eselon II, turut mengalami rotasi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2026 tentang Pengukuhan dalam Jabatan pada Lembaga National Single Window.
Belum Revisi Anggaran
Terkait dengan anggaran negara, Menteri Keuangan, sebelumnya menegaskan pemerintah belum berencana merevisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 meski perekonomian global saat ini diwarnai ketidakpastian imbas perang AS dan Iran.
Pemerintah belum melihat adanya kebutuhan mendesak untuk merombak APBN karena kondisi fiskal dinilai masih cukup kuat, ditopang oleh kinerja penerimaan negara yang kian membaik.
&ldquo;Banyak pertanyaan dari media, apakah pemerintah akan segera mengubah APBN? Belum. Dari sisi penerimaan negara, kondisinya masih cukup baik,&rdquo; ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KITA edisi Maret 2026 di Jakarta, Rabu.
Ia menjelaskan sejak awal APBN 2026 memang dirancang dalam posisi defisit guna memberikan ruang bagi pemerintah mendorong aktivitas ekonomi.
Selain itu, pemerintah juga berupaya mempercepat penyerapan belanja sejak awal tahun agar dampaknya terhadap masyarakat dan dunia usaha bisa dirasakan lebih cepat.
Namun, menurut seorang analis, revisi itu diperlukan juga untuk merespons 2 lembaga rating Moodys (Februari 2026) dan Fitch (Maet 2026) yang baru baru ini telah menurunkan outlook dari stabil menjadi negatif.
"Investor melihat APBN sebagai 'kompas ekonomi'. Kalau tidak disesuaikan dengan realitas maka kepercayaan pasar bisa turun dan bisa berdampak ke nilai tukar dan investasi." (DK/MT)

Purbaya Yudhi Sadewa rombak pejabat Kemenkeu di tengah tekanan fiskal.

Menkeu copot Dirjen Anggaran, mengapa?

JAKARTA - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan Indonesia tidak membutuhkan bantuan dari International Monetary Fund (IMF) untuk menghadapi ketidakpastian global. Pernyataan itu disampaikan di Washington DC, Rabu (15/4/2026).
Purbaya menjelaskan IMF memang menyiapkan fasilitas pendanaan bagi negara terdampak gejolak global, termasuk akibat perang. Namun, menurutnya, kondisi fiskal Indonesia masih kuat karena didukung bantalan berupa Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp420 triliun.
"Tentu saja Indonesia tidak membutuhkan karena anggaran kami cukup baik dan kami masih punya bantalan yang cukup besar yaitu Rp420 triliun yang saya bilang sebelumnya," ujarnya, dikutip&nbsp;bisnis.com.
Ia juga menyebut IMF belum memiliki kebijakan khusus untuk meredam ketidakpastian global. Lembaga tersebut, lanjutnya, memperkirakan ketidakpastian masih tinggi dalam waktu ke depan seiring konflik global yang belum menunjukkan tanda mereda.
Dalam pertemuan itu, Purbaya dan delegasi Indonesia turut memaparkan arah kebijakan fiskal terbaru kepada IMF. Ia menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan penyesuaian kebijakan ekonomi sejak akhir 2025.(DH)
&nbsp;

Purbaya sebut fiskal kuat, RI tak perlu IMF, SAL Rp420 triliun jadi bantalan ekonomi nasional.

Purbaya tegaskan ke IMF, RI tak butuh pinjaman lembaga donor

JAKARTA - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan dana rampasan senilai Rp11,4 triliun yang diserahkan Kejaksaan Agung akan digunakan untuk mendukung program prioritas pemerintah. Alokasi mencakup pembangunan sekolah hingga pendanaan pendidikan melalui LPDP.
"Kita bisa pakai untuk mungkin sebagian besar untuk program pembangunan yang kemarin kepotong mungkin. Termasuk untuk kejaksaan, termasuk sekolah, nanti sebagian juga untuk LPDP mungkin sebagian, tapi nggak banyak," kata Purbaya di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (10/4) dikutip&nbsp;bloombergtechnoz.
Selain itu, pemerintah membuka opsi penggunaan dana tersebut untuk membantu menutup defisit anggaran.&nbsp;"Bisa (buat nutup deficit)," jelas Purbaya. "Kita makin kaya, itu dapat 11,4 triliun lagi."
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyebut penyerahan dana ini sebagai bentuk transparansi penegakan hukum.&nbsp;"Penyerahan uang sebagai wujud transparansi penanganan hukum di Kejaksaan, kami menyerahkan uang Rp11.4 triliun ke kas negara," ujarnya.
Dana tersebut berasal dari berbagai sumber. Sebesar Rp7,23 triliun merupakan denda administrasi dari Satgas Penertiban Kawasan Hutan terhadap perusahaan sawit dan tambang ilegal yang menggunakan kawasan hutan tanpa izin. Selain itu, penyitaan aset dari perkara korupsi sepanjang Januari-Maret 2026 mencapai Rp1,96 triliun. Kejaksaan juga menyetor penerimaan pajak sebesar Rp967,7 miliar.
Kontribusi lainnya berasal dari setoran pajak PT Agrinas Palma Nusantara sebesar Rp108,5 miliar terkait kasus Duta Palma Group, serta PNBP dari denda lingkungan hidup senilai Rp1,14 triliun. Pemerintah menilai tambahan dana ini memperkuat ruang fiskal, meski pemanfaatannya tetap menyesuaikan kebutuhan prioritas dan kondisi anggaran.(DH)

Negara terima Rp11,4 triliun, pemerintah arahkan ke program prioritas dan pendidikan.

Purbaya arahkan Rp11,4 triliun dana rampasan ke program dan defisit

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyerap dana sebesar Rp15 triliun dari hasil lelang delapan seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk yang digelar pada Selasa (7/4).
Dikutip dari keterangan Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan di Jakarta, Selasa (7/4), total penawaran yang masuk pada lelang kali ini mencapai Rp30,57 triliun.
Serapan terbesar berasal dari seri PBS038 (reopening) dengan nominal dimenangkan Rp3,65 triliun dari total penawaran Rp4,84 triliun.
Imbal hasil rata-rata tertimbang (weighted average yield) tercatat sebesar 6,79740% dengan jatuh tempo 15 Desember 2049.
Selanjutnya, seri SPNS03022027 (new issuance) menyumbang penyerapan Rp3,55 triliun dari penawaran Rp5,31 triliun, dengan yield rata-rata tertimbang 5,30000% dan jatuh tempo 3 Februari 2027.
Pemerintah juga memenangkan Rp2,75 triliun dari seri PBS005 (reopening) dengan total penawaran Rp3,61 triliun. Seri ini memiliki yield rata-rata tertimbang 6,70712% dan jatuh tempo 15 April 2043.
Dari seri PBS030 (reopening), pemerintah menyerap Rp2,35 triliun dari penawaran Rp4,08 triliun dengan yield rata-rata tertimbang 6,15925% dan jatuh tempo 15 Juli 2028.
Sementara itu, seri PBS040 (reopening) mencatat nilai dimenangkan Rp1,2 triliun dari penawaran Rp2,56 triliun, dengan yield rata-rata tertimbang 6,19598% dan jatuh tempo 15 November 2030.
Adapun tiga seri lainnya masing-masing menyerap Rp500 miliar, yaitu SPNS04052026 (reopening), SPNS12102026 (reopening), dan PBS034 (reopening).
Seri SPNS04052026 mencatat penawaran Rp5,31 triliun dengan yield rata-rata tertimbang 4,85000% dan jatuh tempo 4 Mei 2026.&nbsp;
Seri SPNS12102026 menerima penawaran Rp3,07 triliun dengan yield rata-rata tertimbang 5,22500% dan jatuh tempo 12 Oktober 2026.
Sementara seri PBS034 memperoleh penawaran Rp1,8 triliun dengan yield rata-rata tertimbang 6,53386% dan jatuh tempo 15 Juni 2039.
Lelang SBSN ini merupakan bagian dari strategi pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.&nbsp;
Pemerintah memiliki fleksibilitas untuk memenangkan jumlah lebih besar atau lebih kecil dari target indikatif, menyesuaikan dengan kondisi pasar dan kebutuhan pembiayaan anggaran.
Instrumen sukuk menjadi salah satu sumber pembiayaan utama untuk menjaga kesinambungan fiskal sekaligus mendukung pembiayaan defisit APBN 2026. (DK)
&nbsp;

Pemerintah raih Rp15 triliun dari lelang sukuk, penawaran masuk Rp30,57 triliun, yield hingga 6,79%.

Kemenkeu utang lagi, serap Rp15 triliun dari SBSN dengan yield 6,79%

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus level Rp17.100 per dolar AS.&nbsp;
Ia menyatakan pergerakan tersebut telah masuk dalam simulasi pemerintah guna mengantisipasi gejolak pasar keuangan global.
Purbaya menegaskan lonjakan nilai tukar tidak serta-merta mengganggu postur belanja maupun penerimaan negara.&nbsp;
Pemerintah disebut telah menyiapkan berbagai skenario cadangan dalam penyusunan anggaran, sehingga perubahan nilai tukar masih berada dalam koridor perhitungan kebijakan fiskal.
"Angka simulasi nilai tukar yang digunakan pemerintah telah disesuaikan ke level tertentu untuk mengantisipasi volatilitas pasar," ujar Purbaya dalam diskusi bersama media di kantor Kementrian Keuangan, Selasa (7/4).
Dengan demikian, pergerakan rupiah saat ini masih termasuk dalam skenario yang telah diperhitungkan sebelumnya.
Meski mengakui adanya tekanan terhadap rupiah, Purbaya tidak merinci angka pasti asumsi nilai tukar dalam simulasi terbaru pemerintah guna menghindari spekulasi pasar.
Ia menegaskan kebijakan stabilisasi nilai tukar tetap menjadi kewenangan otoritas moneter.
&ldquo;Kami menyerahkan terkait nilai tukar kepada bank sentral. Kami percaya otoritas moneter mampu menjaga stabilitas,&rdquo; ujarnya.
Sementara itu, pengamat pasar uang Ibrahim Assuaibi menilai tren pelemahan rupiah masih berpotensi berlanjut dalam jangka pendek.
Berdasarkan pantauan pasar, nilai tukar rupiah sempat menyentuh Rp17.106 per dolar AS dan berpeluang bergerak ke kisaran Rp17.120 pada perdagangan berikutnya. (DK)
Terkait:&nbsp;&nbsp;Melemah ke Rp17.090/US$, BI intervensi di pasar spot dan NDF

Rupiah tembus Rp17.100 per dolar AS, pemerintah siapkan skenario jaga stabilitas

Rupiah tembus Rp17.100, pemerintah siapkan skenario tertentu?

JAKARTA - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menanggapi wacana pengambilalihan operator Kereta Cepat Whoosh oleh Kementerian Keuangan. Ia belum memastikan kebenaran rencana tersebut, namun mengakui telah membahas penyelesaian proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung bersama Danantara.
"Anda kata dari siapa? Rapatnya sudah putus," kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (7/4), dikutip&nbsp;cnnindonesia.
Sementara itu, Menteri BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, menyatakan Kementerian Keuangan hanya akan mengambil alih saham di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Operasional kereta cepat tetap dijalankan oleh KCIC dan PT Kereta Api Indonesia (KAI). "Operasional tetap di KAI, karena memang kereta api Indonesia kan memang bidangnya itu," kata Dony.
Dony mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Purbaya terkait langkah tersebut, meski belum merinci skema yang disiapkan. Ia menyebut pemerintah akan segera menyelesaikan proses pengambilalihan saham sekaligus penataan utang KCIC.
"Buat teman-teman sekalian penyelesaiannya sudah segera akan kita tandatangani dan kita bereskan," ujarnya. Ia memastikan layanan kereta cepat tidak akan terganggu. Menurutnya, perbaikan struktur pendanaan justru akan memperkuat operasional dan meningkatkan kualitas layanan.
"Saya tidak membicarakan lagi kenapa dulu misalkan impairment (penurunan nilai aset) yang gede, terjadi di karya, kenapa harus impairment banyak perusahaan itu kan kita tidak membicarakan itu," kata Dony.(DH)

Kemenkeu siapkan ambil saham KCIC, KAI tetap jalankan operasional kereta cepat.

Kemenkeu bidik saham KCIC, operasional Whoosh tetap di KAI

JAKARTA &mdash; Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mendekati 6% pada 2026. Target ini disampaikan saat melantik Robert Leonard Marbun sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, menggantikan Heru Pambudi.Dalam sambutannya, Purbaya menegaskan waktu untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tersebut sangat terbatas.&ldquo;Waktu kita, Pak Robert, enggak banyak. Saya janji ke orang-orang, ke masyarakat pertumbuhan ekonomi tahun ini mendekati 6%,&rdquo; ujar Purbaya.Ia mengakui target tersebut memiliki konsekuensi besar terhadap posisinya sebagai Menteri Keuangan.&ldquo;Kalau akhir tahun enggak tercapai saya dimarahin sama masyarakat, mungkin disuruh mundur,&rdquo; katanya.Namun demikian, ia juga menyinggung langkah evaluasi internal jika target tidak tercapai. Pernyataan itu disampaikan dengan nada bercanda.&ldquo;Tapi kalau saya sebelum saya mundur saya akan pecat Febrio dulu. Bapak juga, baru saya terakhir,&rdquo; ujarnya sambil tertawa, merujuk pada Febrio Kacaribu dan jajaran terkait.Lebih lanjut, Purbaya menugaskan Robert Leonard Marbun untuk memperkuat komunikasi publik Kementerian Keuangan. Ia menilai informasi mengenai kondisi ekonomi Indonesia belum sepenuhnya terserap utuh oleh masyarakat.Menurutnya, di tengah tekanan ekonomi global akibat perang dan tensi geopolitik, ekonomi Indonesia masih mampu menjaga stabilitas. Salah satunya terlihat dari kebijakan pemerintah yang belum perlu memangkas subsidi bahan bakar minyak (BBM), berbeda dengan sejumlah negara lain.Purbaya menilai kondisi tersebut menjadi kelebihan ekonomi Indonesia, namun belum sepenuhnya diapresiasi publik karena keterbatasan penyampaian informasi.Selain itu, ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai masih cukup kuat dalam meredam dampak gejolak global.&ldquo;Itu belum terpublikasikan dengan baik media kayaknya. Nanti tugas Pak Marbun untuk memastikan itu lebih dipahami masyarakat,&rdquo; kata Purbaya.Dengan target pertumbuhan ekonomi Indonesia mendekati 6% pada 2026, pemerintah menghadapi tantangan menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat kinerja fiskal, dan memastikan komunikasi kebijakan berjalan efektif agar kepercayaan publik tetap terjaga. (SA)

Menkeu Purbaya targetkan ekonomi RI tumbuh dekati 6% pada 2026, siap mundur jika target gagal.


Purbaya targetkan ekonomi 2026 dekati 6%, siap mundur jika gagal

JAKARTA - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan pemerintah belum berencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, meskipun harga minyak mentah dunia sempat melonjak akibat konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel.
"Enggak, kita enggak akan naikkan harga BBM," kata Purbaya seusai menghadiri rapat koordinasi terbatas yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, dikutip&nbsp;cnbc, Senin (16/3).
Ia menjelaskan pemerintah memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai peredam tekanan dari lonjakan harga minyak mentah global. Langkah itu diputuskan dalam rapat koordinasi terbatas yang membahas dampak konflik geopolitik terhadap perekonomian.
Harga minyak mentah dunia sebelumnya sempat menembus lebih dari US$100 per barel, jauh di atas asumsi makro APBN 2026 yang berada di kisaran US$70 per barel. Namun, Purbaya menilai kondisi fiskal pemerintah masih cukup kuat untuk menyerap tekanan tersebut.
"Jadi ketika harga minyak dunia naik kan kalau kita naikkan langsung, di pass through ke harga BBM, itu kan memperlambat ekonomi apa enggak? mempengaruhi daya balik apa enggak? pasti mempengaruhi kan. Jadi diabsorb dulu oleh APBN dan pemerintah," tegas Purbaya.
Menurutnya, kebijakan tersebut membuat harga BBM domestik tetap relatif stabil meski pasar energi global bergejolak, terutama setelah jalur perdagangan minyak utama dunia di Selat Hormuz terdampak konflik kawasan.
"Jadi di luar enggak ada gejolak berarti kan sekarang? Ya karena pemerintah mengabsorb kenaikan biayanya," ucapnya.
Purbaya, menambahkan APBN masih memiliki daya tahan untuk merespons lonjakan harga minyak dunia, meski ia tidak merinci berapa lama pemerintah dapat mempertahankan kebijakan tersebut.
"Kalau saya mah tahan terus," tegas Purbaya sambil menunjukkan gestur kuat dengan mengepalkan kedua tangannya.(DH)

Purbaya pastikan pemerintah belum naikkan BBM subsidi dan gunakan APBN redam lonjakan harga minyak.

Harga minyak global naik, Menkeu pastikan BBM subsidi tidak berubah

JAKARTA - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengaku tidak mengetahui penyebab pelemahan nilai tukar rupiah yang belakangan mendekati level psikologis Rp17.000 per dolar Amerika Serikat (AS). Ia menegaskan bahwa penjelasan mengenai pergerakan mata uang merupakan kewenangan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter.
&ldquo;Saya enggak tahu itu kenapa melemah. Anda harus tanyakan ke bank sentral kalau (soal) rupiah. Anda tanya yang betul ke bank sentral apa yang terjadi. Kenapa Anda tanya ke saya?&rdquo; ujar Purbaya di Kantor Kemenko Perekonomian, dikutip&nbsp;bisnis.com&nbsp;senin (16/3).
Berdasarkan data Bloomberg L.P., pada penutupan perdagangan Senin (16/3/) pukul 15.00 WIB rupiah melemah 0,23% ke posisi Rp16.997 per dolar AS. Pada saat yang sama, indeks dolar AS tercatat turun 0,11% ke level 100,25.
Purbaya menegaskan bahwa kebijakan terkait stabilitas nilai tukar merupakan tanggung jawab bank sentral. Karena itu, ia memilih tidak memberikan komentar lebih jauh agar tidak mencampuri kewenangan otoritas moneter.
"Karena tanggung jawab bank sentral hanya satu, menjaga stabilitas nilai tukar. Kalau saya ngomong kan nanti bahaya. Nanti kebijakan bank sentral. Saya enggak ngerti itu. Jadi harus tanya ke Bank Sentral," tegasnya.
Ia juga menolak anggapan bahwa pelemahan rupiah mencerminkan fundamental ekonomi domestik yang melemah. Menurutnya, aktivitas ekonomi Indonesia saat ini justru menunjukkan kinerja yang kuat.
"Kalau ekonominya lagi lari, lagi lari kencang, makin kencang, harusnya fundamentalnya baik. Kalau normal, rupiah harusnya menguat. Jadi Anda tanya ke bank sentral kenapa melemah," tutup Purbaya.(DH)

“Saya enggak tahu itu kenapa melemah. Anda harus tanyakan ke bank sentral kalau (soal) rupiah."

Rupiah tertekan dekati Rp17.000/US$, Purbaya: Tanyakan ke BI saja

JAKARTA - Inpex (Jepang) berencana membuka tender proyek&nbsp;liquefied natural gas (LNG) Abadi di Indonesia pada pertengahan 2026, seiring komitmen pemerintah untuk mempercepat proses perizinan dan mengatasi hambatan birokrasi dalam pengembangan proyek senilai US$21 miliar tersebut.Seperti dikutip Channelnewsasia, proyek LNG Abadi di Blok Masela telah mengalami penundaan selama bertahun-tahun setelah pemerintah sebelumnya meminta perubahan desain dari fasilitas lepas pantai menjadi darat.
Selain itu, perusahaan juga merevisi rencana pengembangan dengan menambahkan fasilitas penyimpanan karbon.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memimpin rapat &ldquo;debottlenecking&rdquo; bersama Inpex dan mitra proyeknya, yakni Pertamina dan Petronas, serta sejumlah pejabat terkait untuk membahas kendala yang dihadapi proyek tersebut.Direktur Proyek Abadi Inpex, Jarrad Blinco, menyatakan perusahaan telah mencatat kemajuan signifikan, termasuk memperoleh persetujuan studi analisis dampak lingkungan dan izin penggunaan kawasan hutan.
Inpex menargetkan proses tender untuk pekerjaan engineering, procurement and construction (EPC) dimulai pada pertengahan tahun depan.Purbaya menegaskan pemerintah akan membantu mempercepat proses perizinan, termasuk dengan melonggarkan sejumlah persyaratan seperti ketentuan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN).Sementara itu, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengatakan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan akan dimulai pada awal April.
Proyek Abadi diperkirakan membutuhkan investasi sekitar US$21 miliar, termasuk pembangunan fasilitas LNG berkapasitas 9,5 juta metrik ton per tahun.Inpex juga telah melakukan pembicaraan awal dengan calon pembeli, namun belum memutuskan porsi penjualan untuk pasar domestik dan ekspor.
SKK Migas memperkirakan sekitar 40% produksi LNG akan dialokasikan untuk kebutuhan dalam negeri. (DK)

Pemerintah percepat izin, 40% produksi LNG Abadi ditargetkan untuk pasar domestik.