JAKARTA – PT United Tractors Tbk (UNTR), anak usaha Grup Astra di bidang alat berat dan industri pertambangan, mengungkap nasib lini bisnis tambang emasnya, yang mencatatkan penjualan anjlok hingga 78% secara tahunan per Juli 2026.Hingga akhir Juli (7M) 2026, UNTR hanya mampu membukukan penjualan emas 32 ribu ons, hanya sekitar seperempat dari penjualan yang menyentuh 143 ribu ons pada akhir Juli 2025 lalu.“Penurunan tersebut disebabkan oleh minimnya penjualan emas dari tambang Martabe, dikarenakan penghentian sementara operasional tambang tersebut,” jelas Arie Setiawan, Corporate Secretary UNTR, dalam Public Expose Live 2026, Senin (7/9).Seperti telah diberitakan IDNFinancials akhir 2025 lalu, operasional tambang emas Martabe sempat dihentikan usai banjir dan tanah longsor melanda sebagian wilayah Aceh dan Sumatra Utara.Presiden Prabowo kemudian mencabut izin operasional 28 perusahaan yang terbukti melanggar regulasi pemanfaatan hutan di Pulau Sumatra, termasuk pengelola Martabe, PT Agincourt Resources.Namun, setelah lima bulan berlalu, Arie mengonfirmasi bahwa tambang emas Martabe telah kembali melanjutkan operasinya pada periode pelaporan kuartal II 2026.Namun, Presiden DIrektur UNTR Iwan Hadiantoro mengaku bahwa tambang tersebut belum beroperasi 100%.“Untuk suatu tambang itu untuk mulai beroperasi itu, tidak bisa langsung 100% recovery. Jadi, kita harus menyiapkan alat lagi, kita harus meminta karyawan-karyawan kita untuk back to work. Jadi prosesnya bertahap,” jelas Iwan dalam kesempatan yang sama.Perseroan pun memproyeksikan total penjualan emas pada tahun 2026 hanya menyentuh angka 65 ribu ons – atau menyusut 71,4% secara tahunan dari 227 ribu ons yang terjual pada 2025.Doup belum beroperasi, UNTR fokus tiga aksiUNTR sebenarnya telah memiliki konsesi baru, Proyek Doup di Sulawesi Utara, yang dikelola PT Arafura Surya Alam (ASA). Proyek ini baru rampung diakuisisi dari PT J Resources Asia Pasifik Tbk (PSAB) pada Februari 2026.Namun, UNTR memproyeksikan bahwa tambang Doup baru akan resmi beroperasi secara komersial pada 2029 mendatang, karena masih banyak persiapan yang harus dilakukan.Iwan menjabarkan bahwa di tahun 2026, UNTR akan berfokus pada tiga hal: penyelesaian perizinan, termasuk feasibility study dan AMDAL; persiapan fasilitas pemrosesan; serta pembebasan lahan penambangan secara bertahap.“Fokus kita untuk tahun 2026 – 2028 ke depan adalah untuk penyelesaian pembangunan infrastruktur processing plant di ASA ini. Kita harapkan tambangnya bisa mulai berproduksi menghasilkan dan menjual emas di tahun 2029 nanti,” ungkap Iwan.Harapan di semester II: Revisi RKABTantangan kinerja UNTR hingga akhir semester I 2026 tidak hanya datang dari lini bisnis tambang emas. Bisnis utamanya, penjualan alat berat, juga lesu akibt dampak penurunan RKAB batu bara nasional.UNTR juga mengalami pelemahan kinerja tambang batu bara melalui PT Tuah Turangga Agung (TTA). Meski penjualan batu bara termal naik 14%, penjualan batu bara metalurgi ambles 18%.Hendra Hutahean, Direktur UNTR, menyebutkan bahwa hal ini juga merupakan dampak dari pemotongan RKAB 2026 menjadi hanya 7,4 juta ton.Namun, ia mengumumkan bahwa Perseroan telah mengajukan revisi RKAB kepada pemerintah, dan mengantongi izin kenaikan.“Kita sudah dapat persetujuan untuk revisi menjadi sekitar 9,6 – 9,8 juta ton sales, yang akan kita selesaikan di tahun 2026 ini,” jelas Hendra.Selain revisi RKAB TTA, beberapa perusahaan sekuritas juga menangkap sinyal perbaikan kinerja UNTR di paruh kedua tahun 2026 berkat persetujuan revisi naik RKAB industri batu bara.“Kita optimis bahwa UT akan dapat memanfaatkan pemulihan dan peluang yang ada untuk mencatatkan kinerja usaha yang lebih baik lagi ke depannya,” tegas Iwan.Hingga akhir semester I 2026, UNTR mencatatkan pendapatan merosot 15% menjadi Rp58,3 triliun, dengan laba bersih anjlok hingga 88%.Anjloknya laba terutama disebabkan non-recurring items Rp3,3 triliun dari pembayaran denda terkait kegiatan tambang nikel Stargate di kawasan hutan, serta penurunan nilai atas investasi UNTR di bisnis geothermal Supreme Energy Rantau Dedap.“Performance dari net capacity Supreme Energy Rantau Dedap tercatat sekitar 50 – 52 MW, yang memang lebih kecil dari ekspektasi sebelumnya, di sekitar 90 MW,” jelas Direktur UNTR Vilihati Surya. (ZH)

UNTR memasang target penjualan emas 65 ribu ons di 2026, ambles 71,4% secara tahunan.

Penjualan emas anjlok 78%, UNTR ungkap masa depan Martabe dan Doup

JAKARTA &ndash; PT MNC Energy Investments Tbk (IATA) akan mengajukan revisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menyusul pergantian pemegang saham pengendali di emiten tambang batu bara ini.
Investor Relations IATA, Gladys Levina, mengatakan langkah itu sejalan dengan target produksi batu bara perseroan menjadi 7,8 juta ton untuk 2026, seiring masuknya PT Karya Pacific Investama (KPI) pemegang saham pengendali baru.
Sejauh ini, IATA mendapat kuota produksi awal 2 juta MT dari Kementerian ESDM.
&ldquo;Target ini diharapkan tercapai dari optimalisasi produksi dari tambang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) PT Putra Muba Coal (PMC), PT Indonesia Batu Prima Energi (IBPE), dan PT Arthaco Prima Energy (APE),&rdquo; ungkap Gladys, dalam keterangan yang disampaikan ke Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu (23/6).
Terkait masuknya KPI sebagai pengendali baru, pemegang saham&nbsp;telah memberikan persetujuan. Sehingga KPI menggantikan posisi PT MNC Asia Holding Tbk (BHIT), setelah menyelesaikan tender offer sukarela.
Selain itu, pemegang saham juga menyetujui perubahan nama perseroan dari PT MNC Energy Investments Tbk menjadi PT Karya Pacific Energy Tbk, atau nama lain yang memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM.
Dalam kesempatan yang sama, pemegang saham juga menyetujui perubahan susunan direksi dan komisaris, termasuk pengangkatan Christian sebagai direktur baru. Berikut susunan manajemen IATA terbaru:
Dewan Komisaris
<ul>
<li>Presiden Komisaris (Independen): Irjen Pol (Purn) Drs. H. Hamidin</li>
<li>Komisaris: Hartono Tanoesoedibjo</li>
<li>Komisaris: Amin Mansur</li>
</ul>
Dewan Direksi
<ul>
<li>Presiden Direktur: Suryo Eko Hadianto</li>
<li>Wakil Presiden Direktur: Agustinus Wishnu Handoyono</li>
<li>Wakil Presiden Direktur: Kahar Chua</li>
<li>Direktur: Leader Dermawan Soli Daeli</li>
<li>Direktur: Christian</li>
</ul>
Sepanjang 2025, IATA membukukan pendapatan sebesar US$79,64 juta dan laba bersih sebesar US$8,27 juta. Produksi batu bara tercatat mencapai 3,42 juta MT, dengan volume penjualan sebesar 3,51 juta MT. (KR)

KPI resmi menjadi pengendali baru seiring upaya IATA mengejar target produksi batu bara.

Pengendali baru gantikan Grup MNC, IATA akan revisi RKAB

JAKARTA &ndash; PT Central Omega Resources Tbk (DKFT) memastikan rencana pengajuan revisi RKAB akan diajukan pada Juli 2026, yang akan mendukung pertumbuhan laba bersih 9,5% menjadi Rp629 miliar hingga akhir tahun.
Dalam surat klarifikasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa (23/6), DKFT telah mengumumkan rencana pengajuan revisi RKAB kepada investor dalam paparan publik yang digelar pada April lalu. Namun pengajuan akan disampaikan pada Juli 2026, sesuai ketentuan dan regulasi Kementerian ESDM.
DKFT juga mengklarifikasi bahwa penyesuaian target produksi dan penjualan sepanjang 2026 telah sesuai, dengan proyeksi yang dipaparkan saat paparan publik. Meski terdapat penyesuaian pada kuantitas penjualan, DKFT tetap menargetkan laba bersih sebesar Rp629 miliar untuk 2026, meningkat 9,5% secara tahunan.
&ldquo;Perseroan meyakini bahwa target pertumbuhan laba tahun 2026 ini akan tetap terjaga dengan baik,&rdquo; kata Direktur DKFT, Feni Silviani Budiman.
Sebelumnya pada paparan publik tersebut, Direktur DKFT, Andi Jaya, mengungkapkan kuota awal produksi bijih nikel yang diperoleh dari pemerintah turun sekitar 35% untuk 2026.
Selain itu, DKFT juga memastikan produksi bijih nikel tetap akan dioptimalkan agar mendekati 4 juta ton pada 2026. Emiten tambang nikel ini juga menyesuaikan target penjualan bijih nikel, menjadi 1,9 juta ton atau lebih rendah dibandingkan realisasi 2025 yang mencapai 3,02 juta ton.
Hingga kuartal pertama 2026, volume produksi bijih nikel DKFT telah mencapai 554.376 ton, turun sekitar 44% secara tahunan atau dari 996.598 ton pada periode yang sama tahun lalu. Sementara itu volume penjualan bijih nikel juga turun sekitar 19% secara tahunan menjadi 754.860 ton di kuartal pertama.
Meskipun demikian, pendapatan DKFT di kuartal pertama naik sekitar 20% secara tahunan menjadi Rp506 miliar, membuat laba bersihnya melesat 72,9% menjadi Rp238,45 miliar. (KR)

DKFT siap ajukan revisi RKAB pada Juli demi tambah kuota produksi nikel, optimis laba tumbuh 9,5%.

DKFT akan minta tambahan kuota nikel, bidik kenaikan laba 9,5%

JAKARTA - PT Harum Energy Tbk (HRUM) bertransformasi bisnisnya ke sektor hilirisasi nikel di tengah tantangan operasional yang membayangi lini bisnis batubara pada awal 2026.
HRUM kini mengandalkan proyek High Pressure Acid Leaching (HPAL) untuk menopang target pertumbuhan perseroan hingga akhir tahun.
Head of Investor Relations&nbsp;Perseroan, Regina Korompis mengungkapkan bahwa volume penjualan batubara perseroan sempat merosot tajam hingga 94% pada Kuartal I-2026.
Penurunan drastis ini dipicu oleh adanya penundaan persetujuan perizinan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dari pemerintah.
"Penurunan produksi batubara itu memang hanya di kuartal pertama karena adanya penundaan perolehan perizinan," ujar Regina, dalam paparan publik scara online, Rabu (3/6).
Menurut Regina, izin tersebut sudah kami peroleh di akhir bulan Maret, sehingga sekarang produksi sudah mulai berjalan normal kembali.
Untuk tahun 2026, HRUM mengantongi kuota RKAB batubara sebesar 3 juta ton. Angka ini lebih rendah dibandingkan perolehan RKAB tahun lalu yang mencapai 5 juta ton.
Perseroan memproyeksikan produksi batubara akan meningkat secara bertahap mulai kuartal kedua seiring tuntasnya proses perizinan.
Di saat bisnis batubara terhambat, lini bisnis nikel justru tampil sebagai penyelamat sekaligus mesin pertumbuhan baru bagi HRUM.
Volume penjualan nikel perseroan melesat 40% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Peningkatan tersebut didorong oleh optimalisasi smelter PT Wistron serta dimulainya penjualan komersial produk nikel baru berjenis Mixed Hydroxide Precipitate (MHP) oleh PT Blue Sky Metals (BSE).
Proyek HPAL milik PT BSE telah memulai tahap commissioning pada akhir tahun lalu dan berhasil mencatatkan penjualan komersial perdana sebanyak 4.991 ton nikel dalam bentuk MHP hingga akhir Maret 2026.
Saat ini, tingkat utilisasi kapasitas PT BSE dikabarkan telah mendekati 100%. Manajemen optimistis produksi MHP dari fasilitas tersebut dapat mencapai 45.000&ndash;50.000 ton hingga akhir 2026.
Secara keseluruhan, HRUM membidik volume penjualan nikel, meliputi Nickel Pig Iron (NPI), High Grade Nickel Matte (HGNM), dan MHP, di kisaran 107.000&ndash;117.000 ton sepanjang 2026.
Sementara itu, produksi bijih nikel ditargetkan mencapai 8&ndash;10 juta wet metric ton (wmt).Guna meningkatkan efisiensi serta memperkuat integrasi vertikal, HRUM terus menggenjot pasokan bijih nikel secara mandiri dari tambang terintegrasi miliknya, PT Position (POS).
"Tahun ini kita harapkan bisa memenuhi paling tidak lebih dari 50% kebutuhan bijih nikel untuk smelter kita sendiri," jelasnya.
Target tersebut menjadi lompatan signifikan mengingat pada tahun lalu pasokan internal dari PT POS baru mampu memenuhi sekitar 10% kebutuhan smelter perseroan.
Ia juga memastikan bahwa dinamika hukum dan sosial yang sempat beredar terkait PT POS tidak mengganggu operasional tambang.
Meski prospek hilirisasi nikel semakin cerah, didukung penguatan harga nikel LME di atas US$19.000 per ton sejak April, HRUM tetap mewaspadai tren kenaikan harga sulfur global yang berpotensi membebani biaya produksi MHP.
Namun demikian, manajemen menilai dampaknya akan berlangsung secara bertahap karena PT BSE masih memiliki persediaan (inventory) sulfur yang dibeli pada harga lebih rendah di awal tahun.
Untuk mendukung target ekspansi tersebut, HRUM telah menyiapkan belanja modal (capital expenditure/capex) sebesar US$310 juta pada 2026. Mayoritas dana tersebut, yakni sekitar US$302 juta, dialokasikan untuk pengembangan proyek-proyek di unit bisnis nikel. (DK)

Penjualan batu bara HRUM turun 94% akibat RKAB, namun bisnis nikel melonjak dan jadi penopang utama.

HRUM bidik penjualan nikel hingga 117.000 ton pada 2026

JAKARTA &ndash; PT Vale Indonesia Tbk (INCO) memutuskan untuk menghentikan sementara kegiatan tambang di berbagai wilayah kerjanya akibat penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026 yang terlambat.
Menurut keterangan resmi Perseroan, Jumat (2/1), hingga akhir 2025, persetujuan mengenai RKAB Perseroan untuk tahun 2026 belum juga diterbitkan.
&ldquo;Kondisi ini mengakibatkan Perseroan secara hukum belum diperkenankan untuk melakukan kegiatan operasional pertambangan pada saat ini,&rdquo; tulis Anggun Kara Nataya, Corporate Secretary INCO.
Dengan demikian, Perseroan akan menunda operasi pertambangan di seluruh wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Perseroan hingga persetujuan resmi diterbitkan.
&ldquo;Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh kegiatan usaha berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,&rdquo; tegas Anggun.
Meski ada keterlambatan persetujuan RKAB 2026, Perseroan meyakini bahwa kondisi ini tidak menimbulkan dampak material langsung terhadap kondisi keuangannya.
Sebagai catatan, INCO adalah salah satu produsen nikel terbesar di Indonesia, dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atas area seluas total 118 ribu hektar (Ha) di Sulawesi Selatan (70,6 ribu Ha), Sulawesi Tengah (22,7 ribu Ha), dan Sulawesi Tenggara (24,8 ribu Ha).
Hingga akhir September 2025, INCO mencatatkan produksi nikel dalam matte sebesar total 54,98 ribu ton, dengan penjualan mencapai 54,68 ribu ton, sehingga pendapatan tercatat menyentuh US$705,4 juta.
Di sisi lain, INCO tengah mengembangkan berbagai proyek pengembangan untuk hilirisasi nikel, termasuk fasilitas HPAL di Pomalaa senilai USD 4,5 miliar bersama Ford dan Huayou, Morowali senilai USD 2 miliar bersama GEM Co. Ltd, dan Sorowako Limonite senilai USD 2,3 miliar bersama Huayou. (ZH)

Patuhi aturan, INCO hentikan sementara kegiatan tambang di seluruh wilayah IUPK di Sulawesi.