JAKARTA &ndash; Pemerintah negara-negara maju kini semakin bergantung pada perbankan untuk menyerap lonjakan utang negara di tengah melemahnya kapasitas pasar obligasi global dan meningkatnya peran hedge fund di pasar surat utang.
Meski dinilai memiliki risiko, pelonggaran aturan agar bank lebih leluasa membeli obligasi pemerintah dianggap lebih aman dibanding membiarkan hedge fund semakin mendominasi pasar.
Mengutip dari Reuters,&nbsp;utang publik negara maju melonjak tajam sejak krisis keuangan global 2008. Data International Monetary Fund (IMF) menunjukkan rasio utang pemerintah negara maju naik dari 69% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2007 menjadi 108% tahun lalu.
Di saat kebutuhan pembiayaan pemerintah meningkat, regulasi Basel III justru memperketat aturan perbankan. Akibatnya, biaya bagi bank untuk menyimpan obligasi pemerintah di neraca menjadi lebih mahal.
Analisis Bank for International Settlements (BIS) menunjukkan kepemilikan obligasi pemerintah oleh bank di negara maju turun dari 25% PDB pada 2013 menjadi 20% pada 2018.
Selama beberapa tahun terakhir, bank sentral menutup kekosongan tersebut melalui program pembelian obligasi besar-besaran. Namun dukungan itu mulai berkurang seiring pengetatan kebijakan moneter global.
Karena itu, sejumlah bank besar mendorong regulator melonggarkan aturan leverage ratio agar mereka bisa membeli lebih banyak surat utang negara.
Barclaysmemperkirakan pengecualian sebagian obligasi pemerintah Inggris dari perhitungan leverage ratio dapat membuka ruang tambahan pembelian obligasi (gilt) hingga 150 miliar poundsterling.
Meski dampaknya terhadap biaya utang pemerintah dinilai tidak terlalu besar, langkah tersebut dianggap penting untuk menjaga likuiditas pasar obligasi. Barclays memperkirakan kebijakan itu hanya menurunkan yield obligasi Inggris sekitar 20 basis poin dan mengurangi biaya bunga pemerintah sekitar 2,5 miliar poundsterling per tahun. Angka itu masih kecil dibanding total belanja publik Inggris yang mencapai 1,3 triliun poundsterling.
Di sisi lain, meningkatnya dominasi hedge fund di pasar obligasi pemerintah memunculkan kekhawatiran baru.
Data Office of Financial Research AS menunjukkan posisi long dan short hedge fund di pasar US Treasury melonjak mendekati US$4 triliun pada akhir 2025, atau empat kali lipat dibanding 2013.
Fenomena serupa juga mulai terlihat di zona euro, Jepang, dan Inggris. Hedge fund memanfaatkan pinjaman murah di pasar repo untuk membeli obligasi pemerintah dalam jumlah besar.
Di Inggris, posisi repo hedge fund pada obligasi pemerintah melonjak dari minus 46 miliar poundsterling pada 2022 menjadi 97 miliar poundsterling pada November tahun lalu.
Regulator khawatir karena hedge fund sangat bergantung pada utang atau leverage tinggi dan tidak memiliki akses langsung ke perlindungan bank sentral. Saat kepanikan pasar terjadi pada pandemi 2020, banyak hedge fund justru memperparah gejolak dengan menjual obligasi secara agresif ketika harga bergerak liar.
BIS menilai hedge fund tidak cocok menjadi bagian inti dari infrastruktur pasar obligasi global karena minim pengawasan dan rentan memicu ketidakstabilan sistem keuangan. Sebaliknya, bank dinilai lebih mampu mengelola risiko suku bunga dan menjaga likuiditas pasar obligasi pemerintah.
Meski begitu, regulator tetap berhati-hati karena masih dibayangi risiko &ldquo;doom loop&rdquo;, yaitu kondisi ketika krisis perbankan dan krisis utang negara saling memperburuk keadaan. Risiko serupa pernah mengguncang Eropa pada 2010-an dan terlihat kembali saat runtuhnya Silicon Valley Bankpada 2023 akibat salah kelola risiko obligasi.
BIS kini mendorong pembatasan leverage hedge fund melalui aturan kliring yang lebih ketat serta penerapan haircut minimum agar pembiayaan repo tidak terlalu murah.
Namun pengalaman Federal Reserve menunjukkan bahwa pelonggaran aturan leverage ratio pada 2020 dan awal tahun ini mampu mendorong bank menyediakan likuiditas lebih besar di pasar obligasi pemerintah.
Tanpa langkah tersebut, bank sentral kemungkinan harus kembali turun langsung menopang pasar surat utang negara di tengah gelombang utang global yang terus membesar.&nbsp; (DH)

Negara maju longgarkan aturan bank agar serap serap lonjakan obligasi pemerintah.

Peminat obligasi lesu, pemerintah global makin bergantung pinjam bank?

JAKARTA &ndash; Foreign investors logged their largest net purchase of Indonesian equities in more than four months on Tuesday (3/3), following regulatory steps to improve transparency and market access.
As reported by Bloomberg on Wednesday (4/3), global funds posted a net buy of USD 203.5 million on Tuesday (3/3), the highest level since 29 October.
Inflows began to reappear from the third week of February after earlier outflows triggered by a warning from Morgan Stanley Capital International (MSCI) over the potential downgrade of Indonesia to frontier market status.
Most recently, the capital market authority lowered the disclosure threshold for share ownership to 1% in response to MSCI&rsquo;s concerns regarding transparency and free float.
Ownership disclosures will be updated regularly on a monthly basis. The policy aims to enhance clarity over ownership structures and safeguard the eligibility of Indonesian stocks in global indices.
Investors are now assessing whether the measure will be sufficient to maintain MSCI&rsquo;s support and sustain foreign fund inflows.
&ldquo;The latest update from the Indonesia Stock Exchange represents a firm step in addressing MSCI&rsquo;s key concerns regarding transparency and investability,&rdquo; wrote Ferry Wong, analyst at Citigroup Inc..
He added that disclosure of shareholders owning more than 1% would support a clearer picture of actual free float and help reduce uncertainty over liquidity and index eligibility for Indonesia&rsquo;s leading stocks. (DH/ZH)

Foreign investors recorded a USD 203.5 million net buy in early March, highest since October 2025.