JAKARTA - Mahkamah Agung Indonesia dan Supreme Court of Singapore meneken nota kesepahaman (MoU) untuk memperkuat koordinasi penanganan perkara kepailitan dan restrukturisasi lintas negara.
Seperti dikutip Business Times, kesepakatan yang diteken pada 30 Maret di Bali ini membuka jalur komunikasi formal antarhakim kedua negara dalam menangani kasus yang sama, sekaligus menekan risiko putusan yang tidak konsisten, fragmentasi proses, hingga pembengkakan biaya.
Perjanjian ini mengacu pada UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency, yang telah diadopsi Singapura sejak 2017.
Hakim Kepailitan Singapura Kannan Ramesh menyebutkan bahwa salah satu kuncinya adalah kewajiban komunikasi dan kerja sama dalam memproses kepailitan paralel di dua yurisdiksi berbeda.
Namun, ia menegaskan bahwa&nbsp;cakupan MoU tersebut lebih luas dari kerangka internasional yang ada, karena menjelaskan dengan rinci tentang tata cara koordinasi antarnegara, dan cara berkomunikasinya..
Melalui MoU ini, masing-masing pengadilan akan menunjuk liaison officer untuk mengawali dan menerima komunikasi, lengkap dengan pengaturan bahasa, interpretasi, dan penerjemahan.
Mekanisme ini memungkinkan hakim di Indonesia dan Singapura menyusun solusi komprehensif dalam kasus lintas batas.
Kesepakatan berlaku bagi perusahaan yang memiliki keterkaitan di kedua negara, baik dari sisi entitas hukum, aset, kewajiban, maupun aktivitas ekonomi serta tengah menjalani proses kepailitan atau restrukturisasi secara bersamaan.
Langkah ini juga memperluas kerja sama regional yang sebelumnya disepakati dalam forum Ketua Mahkamah Agung ASEAN pada November 2025, menempatkan Indonesia sejajar dengan Malaysia dan Filipina yang lebih dulu menjalin pengaturan serupa dengan Singapura.
Sebagai catatan, kasus kepailitan dan restrukturisasi yang terkait Indonesia dan Singapura bukanlah hal asing. Sejumlah kasus global menunjukkan urgensi koordinasi lintas yurisdiksi.
Misalnya, terdapat kasus restrukturisasi Asia Pulp &amp; Paper Company pada awal tahun 2000-an, juga restrukturisasi PT Pan Brothers Tbk (PBRX) pada tahun 2025.
Selain itu, kasus runtuhnya bursa aset kripto FTX pada 2022, dengan lebih dari 130 entitas afiliasi, memperlihatkan kompleksitas penanganan aset dan yurisdiksi.
Di kawasan, restrukturisasi Garuda Indonesia juga menjadi contoh penting. Prosesnya melibatkan komunikasi antar pengadilan di Jakarta, Singapura, dan Amerika Serikat, meski rencana sidang bersama akhirnya tidak terlaksana.
&ldquo;Tanpa komunikasi dan kerja sama, risiko hasil yang tidak konsisten dan fragmentasi proses kepailitan, yang mengakibatkan pemulihan yang buruk, inefisiensi, dan pemborosan biaya, sangat nyata,&rdquo; tegas Ramesh.
Melalui MoU ini, Indonesia dan Singapura menegaskan komitmen memperdalam kolaborasi hukum regional guna menghadapi meningkatnya kompleksitas restrukturisasi bisnis lintas negara. (DH/ZH)

Mekanisme ini memungkinkan hakim di RI dan Singapura menyusun solusi komprehensif kasus kepailitan.

RI dan Singapura teken MOU tangani kasus kepailitan lintas batas

JAKARTA - Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria menyampaikan proses restrukturisasi sejumlah perusahaan milik pemerintah, akan dipercepat dan ditargetkan tuntas pada tahun ini.
&ldquo;Tidak hanya tepat waktu tetapi juga secara fundamental selesai,&rdquo; jelas Dony, setelah mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, pada Selasa (7/4) kemarin.
Dalam kesempatan itu, Dony juga mengungkap alasan PT Danantara Asset Management (DAM), yang saat ini dalam proses akuisisi mayoritas saham 3 perusahaan manajemen aset milik BUMN.
&ldquo;Ini dalam rangka menyatukan kita punya kruang lebih empat aset manajemen, yang skalanya belum terlalu kompetitif,&rdquo; jelas Dony.
Seperti disampaikan IDNFinancials.com sebelumnya, Danantara telah melaporkan rencana akuisisi 3 perusahaan manajer aset milik bank-bank pemerintah. Ketiganya adalah PT BRI Manajemen Investasi (BRI MI), PT Mandiri Manajemen Investasi (MMI), dan PT BNI Aset Management (BNI AM).
Setelah akuisisi tuntas, DAM akan melebur ketiga perusahaan itu menjadi satu entitas, yang lebih kompetitif di dalam negeri maupun regional.
Dony menambahkan, langkah serupa juga akan dilakukan pada 15 perusahaan logistik yang bernaung di bawah BUMN. &ldquo;Sudah mulai prosesnya insyaAllah juga dalam 1 bulan ini akan selesai, akan kita announce 15 perusahaan menjadi satu perusahaan logistik,&rdquo; ungkap Dony.
Di sisi lain, kata Dony, pemerintah Indonesia tidak lagi memperdebatkan masalah lama di tubuh BUMN. Namun ia mengaku pemerintah bisa membangun kembali BUMN menjadi lebih sehat.
&ldquo;Terutama berkaitan dengan governance pengelolaan daripada perusahaan BUMN,&rdquo; jelas Dony. (KR)

Pemerintah Indonesia akan melebur tiga BUMN manajemen aset dan 15 perusahaan di sektor logistik.

Indonesia kebut perampingan BUMN, dari manajemen aset hingga logistik

JAKARTA &ndash; PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) kembali mengalami kerugian sebesar Rp9,7 triliun pada 2025, lebih tinggi 4,28 kali lipat dari kerugian pada tahun sebelumnya yang mencapai Rp2,26 triliun.
Meningkatnya kerugian emiten konstruksi milik pemerintah Indonesia ini, terjadi seiring kinerja pendapatan yang turun 30,7% secara tahunan menjadi Rp13,32 triliun pada 2025.
Selain itu, penghasilan lain-lain WIKA turun 78,7% secara tahunan menjadi Rp1,5 triliun dan bagian rugi ventura bersama naik lebih dari 2 kali lipat menjadi Rp1,44 triliun pada 2025.
Corporate Secretary WIKA, Ngatemin, menyampaikan bahwa perseroan tetap fokus meningkatkan kinerja operasi dan memperbaiki struktur modalnya, dengan 8 stream penyehatan yang telah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir.
&ldquo;Di tahun ini, perseroan akan terus berupaya melakukan restrukturisasi komprehensif untuk menurunkan beban keuangan atas penugasan yang dikerjakan dan divestasi atas aset yang belum dapat memberikan laba bagi perseroan,&rdquo; jelas Ngatemin, dalam keterangan yang disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI).
Dari sisi liabilitas, WIKA telah menurunkan utang usahanya sebesar 29,5% menjadi Rp1,79 triliun pada 2025. Utang berbunga perseroan juga diturunkan 5,9% menjadi Rp2,08 triliun.
Total liabilitas WIKA secara konsolidasi pada 2025 pun turun 6,07% secara tahunan, menjadi Rp48,4 triliun.
Namun dengan penurunan total aset sebesar 20,99% menjadi Rp50,1 triliun, jumlah ekuitas atau kekayaan bersih WIKA pun menyusut dan tersisa Rp1,68 triliun di akhir 2025.
Saat ini pemerintah Indonesia mengendalikan 90,11% saham WIKA lewat PT Danantara Asset Management. Investor publik memiliki 8,96% saham, dengan kepemilikan masing-masing di bawah 5%. Sisanya dimiliki oleh sejumlah direktur perseroan.
Harga saham WIKA parkir di level Rp204 per lembar selama lebih dari 1 tahun, sejak BEI menyuspensi perdagangan sahamnya pada Februari 2025. (KR)

Kerugian WIKA meningkat lebih dari 4 kali lipat pada 2025, seiring penurunan pendapatan.

Kerugian WIKA bengkak, kekayaan menyusut sisa Rp1,68 triliun

JAKARTA &ndash; Treasure Global Investments Limited (TGI) mengurangi porsi sahamnya di PT Bumi Resources Tbk (BUMI) dalam transaksi yang berlangsung, kemarin (19/1).
Data PT Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dihimpun, Rabu (21/1), TGI melepas 18,19 miliar saham dengan harga Rp380 per saham. Bila dikalkulasikan, maka nilai dari transaksi itu sekira Rp6,91 triliun.
Tujuan transaksi itu disebutkan untuk restrukturisasi pemegang saham (shareholder restructuring) BUMI. TGI merupakan pihak yang terafiliasi dengan pemegang saham BUMI.
Usai transaksi volume saham TGI di BUMI turun menjadi 11,80 miliar dari 30 miliar lembar atau persentasenya menjadi 3,18% dari 8,08% saham BUMI tercatat.
Saat ini, penerima manfaat akhir dari kepemilikan saham BUMI yakni, Bakrie Group dan Salim Group.
Bila mengacu pada harga saham saat transaksi berlangsung (19/1) di level Rp412 per saham, maka harga saham divestasi saham milik TGI lebih rendah Rp112. Saat itu, volume perdagangan tercatat 6 miliar dalam 228.150 kali transaksi senilai Rp2,40 triliun. (LK)

TGI lepas saham di BUMI untuk restrukturisasi pemegang saham.

TGI kurangi saham di emiten milik Bakrie dan Salim

JAKARTA -&nbsp;PT Krakatau Steel (Persero) Tbk&nbsp;menjaminkan aset perusahaan senilai Rp13,94 triliun, atau lebih dari 50% dari total kekayaan bersih perseroan, dalam rangka restrukturisasi.
Upaya ini sejalan dengan langkah KRAS, yang tengah menyehatkan kondisi keuangannya lewat skema pinjaman pemegang saham dari PT Danantara Asset Management (Persero).
Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BRI), KRAS dan Danantara Aset Management telah menandatangani Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham (Shareholders&rsquo; Loan Agreement) pada 19 Desember 2025.
&ldquo;Penjaminan aset dilakukan melalui empat instrumen hukum, yakni akta jaminan fidusia atas persediaan, jaminan fidusia atas tagihan, perjanjian gadai rekening, serta akta pemberian hak tanggungan,&rdquo; tulis manajemen KRAS dalam keterangan resmi, Jumat (09/1).
Aksi korporasi itu telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 9 Januari 2026. Perjanjian itu juga telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 23 Desember 2025.
Manajemen KRAS menegaskan bahwa transaksi penjaminan aset ini tidak berdampak material terhadap kegiatan operasional, aspek hukum, kondisi keuangan, maupun kelangsungan usaha perseroan. (DH/KR)

KRAS menjaminkan aset Rp13,94 triliun ke Danantara untuk mendukung restrukturisasi.

KRAS jaminkan aset jumbo Rp13,94 triliun ke Danantara

JAKARTA &ndash; PT Indofarma Tbk (INAF) melanjutkan sejumlah program restrukturisasi kinerja guna menjaga kerberlangsungan usaha. Hal itu disampaikan Sahat Sihombing, Direktur Utama INAF dalam keterbukaan&nbsp; informasi dikutip Rabu (7/1).
Menurut dia, restrukturisasi merupakan amanat perjanjian homologasi (damai) antara perusahaan dan kreditur. Langkah yang dilakukan yakni, menyeimbangkan kembali portofolio bisnis via penguatan kontribusi produk farmasi, pengembangan produk kompetitif, optimalisasi kemitraan strategis dan peningkatan ekspor.
Selain itu, Dia menyampaikan perusahaan menerapkan prinsip lean manufacturing melalui penataan proses produksi dan struktur organisasi, pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi biaya pabrikasi, serta pelaksanaan efisiensi operasional secara menyeluruh.
&ldquo;Seluruh langkah pemulihan tersebut tetap menjunjung tinggi prinsip tata kelola perusahaan yang baik,&rdquo; katanya.
Pada September 2025, INAF meraih pinjaman dari PT Bio Farma, pemegang saham INAF Seri B, senilai Rp220,17 miliar. Periode pinjaman berlaku setahun dengan bunga 7% per tahun, yang akan dibayarkan INAF diakhir masa pinjaman. Jaminan atas pinjaman tersebut berupa aset di 18 lokasi.
Per September 2025, INAF mencatatkan defisiensi ekuitas Rp890,93 miliar, rugi kotor Rp11,57 miliar, rugi usaha Rp116,25 miliar, dan rugi bersih Rp127 miliar. (LK)

INAF mencatat defisiensi ekuitas Rp890,93 miliar per September 2025.

Ekuitas negatif, INAF akan lanjutkan langkah ini

JAKARTA &ndash; Usulan restrukturisasi pembayaran bunga Obligasi Berkelanjutan III WSKT&nbsp;Tahap IV Tahuan 2019 batal karena pemegang obligasi yang mewakili 64,80% kuorum Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) tidak setuju.
Dalam risalah RUPO dikutip Jumat (12/12), manajemen PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) menggelar RUPO guna menjelaskan alasan kelalaian kewajiban pembayaran bunga ke-15 hingga ke-19, termasuk kewajiban keuangan untuk periode laporan keuangan yang telah diaudit periode 2023 dan 2024. Dan, penentuan sikap dan keputusan pemegang obligasi terkait kelalaian kewajiban tersebut.
RUPO dihadiri pemegang Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV 2019 sebanyak Rp1,17 triliun atau 1,17 triliun suara mewakili 86,0106% dari jumlah obligasi yang belum dilunasi, termasuk milik perusahaan terafiliasi milik pemerinta, senilai total Rp1,36 triliun.
Dari kuorum kehadiran RUPO itu, jumlah suara yang setuju atas penjelasan dan usulan WSKT mewakili 35,20% atau senilai Rp412,25 miliar dari total obligasi, jumlah suara tidak setuju mewakili 62,15% atau Rp728 miliar, dan abstain mewakili suara 2,65% atau senilai Rp31 miliar. Sehingga total jumlah suara pemegang obligasi yang tidak setuju dengan agenda RUPO mewakili 64,80% dari kuorum kehadiran rapat.
Dalam risalah rapat itu, pihak lainnya yang menghadiri RUPO antara lain, PT Bank Mega Tbk (MEGA) selaku wali amanat, notaris, dan pemegang obligasi berkelanjutan. (LK)

Kuorum kehadirn RUPO WSKT sebanyak 86,010% dari total nilai obligasi Rp1,36 triliun.