JAKARTA - Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Roeslani, mengatakan pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) ditujukan untuk meningkatkan devisa negara yang selama ini berpotensi hilang akibat praktik under invoicing oleh eksportir.Under invoicing merupakan praktik pelaporan nilai barang dalam faktur lebih rendah dari harga transaksi sebenarnya.Kondisi tersebut membuat penerimaan pajak negara menjadi tidak optimal, sementara devisa hasil ekspor juga kerap disimpan di luar negeri dan tidak masuk ke dalam sistem keuangan domestik.&ldquo;Ini inline dengan prinsip OECD, di mana kita ingin menjunjung tinggi governance, transparency, dan accountability sehingga tidak ada lagi potensi uang gelap,&rdquo; ujar Rosan dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Rabu (20/5).Rosan menjelaskan, PT DSI akan beroperasi dalam dua fase.Pada fase pertama yang berlangsung mulai 1 Juni hingga 31 Desember 2026, perusahaan hanya akan melakukan verifikasi invoice jual beli sekaligus menjadi perantara antara pembeli di pasar ekspor dan penjual dari dalam negeri.Memasuki fase kedua mulai Januari 2027, PT DSI akan mulai membeli komoditas langsung dan menjualnya ke pasar global.Dengan mekanisme tersebut, perusahaan eksportir nantinya hanya menjual komoditas kepada PT DSI sebelum diekspor sehingga praktik under invoicing dapat ditekan.&ldquo;Yang kita coba lakukan adalah reduce semaksimal mungkin. Zero under invoicing, zero transfer pricing,&rdquo; kata Rosan.Secara terpisah, Chief Investment Officer Danantara, Pandu Patria Sjahrir, mengatakan pembentukan DSI merupakan penugasan langsung dari Presiden untuk memperkuat tata kelola ekspor nasional.&ldquo;Danantara Indonesia ditunjuk oleh Bapak Presiden untuk memperkuat sistem perdagangan ekspor-impor dengan mendirikan PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI, yang akan efektif beroperasi mulai 1 Juni 2026,&rdquo; ujar Pandu dalam konferensi pers di Wisma Danantara, Rabu (20/5).Menurut Pandu, DSI akan menjalankan sejumlah fungsi utama, mulai dari memperkuat transparansi dan sistem pelaporan perdagangan komoditas strategis hingga memastikan seluruh transaksi berlangsung akuntabel dan sesuai harga pasar.Tiga komoditas yang akan menjadi fokus intervensi DSI yakni batu bara, crude palm oil (CPO), dan ferro alloy.Selain itu, DSI juga diharapkan mampu mengoptimalkan pengelolaan devisa hasil ekspor yang selama ini dinilai belum maksimal mendukung perekonomian nasional karena banyak dana tersimpan di luar negeri.Pandu menambahkan, perusahaan tersebut juga akan melakukan konsolidasi data dan tata kelola ekspor guna meningkatkan efisiensi perdagangan serta pengelolaan sumber daya alam nasional.&ldquo;Ini adalah one platform multiple benefit. Yang kita inginkan, kalau dunia senang, Indonesia harus lebih senang lagi,&rdquo; ujar Pandu.
Seorang pengusaha di industri pertambangan ketika dimintai komentar soal ini mengatakan. "Saya belum tahu detailnya seperti apa. Jadi terkait ini pertanyaan saya ada dua saja."
Pertama. Working Capital.&nbsp;&nbsp;Untuk membeli dan kemudian mengekspor 555 juta ton batu bara Indonesia per tahun nilainya sekitar US$31 miliar. Artinya, dibutuhkan modal kerja yang berputar sangat cepat. Pembayaran ke produsen harus jalan, sementara pembayaran dari pembeli luar negeri belum tentu langsung masuk. "Gap ini saja bisa puluhan miliar dolar. Danantara baru dibentuk, jadi belum punya track record treasury operasional untuk skala ini."
Kedua. Blending. Batu bara Indonesia sangat beragam kalori dan kualitasnya. Pembeli besar di China, India, Jepang biasanya memesan batu bara dengan spesifikasi tertentu. "Blending batu bara itu bukan sekadar mencampur, butuh fasilitas fisik, expertise, dan kontrak jangka panjang dengan terminal khusus. Ini bukan kapabilitas yang bisa dibangun dalam enam bulan."
Artinya, kata dia, siapapun yang memegang posisi eksportir tunggal batu bara, CPO dan bijih besi dan sebagainya akan mengendalikan arus komoditas senilai puluhan miliar dolar per tahun. &ldquo;Ini konsentrasi kekuasaan ekonomi yang luar biasa besar.&rdquo; (DK)
Terkait: Danantara awasi ekspor sumber daya alam strategis mulai tahun depan
&nbsp;
&nbsp;

Danantara bentuk DSI yang akan jadi pembeli tunggal komoditas ekspor strategis mulai tahun 2027.

Danantara mulai jadi pembeli tunggal komoditas ekspor tahun 2027

JAKARTA - Menteri Investasi dan Hilirisasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslani, mengatakan realisasi investasi di Indonesia diperkirakan mencapai Rp497 triliun pada kuartal I 2026.
&ldquo;Angka ini tumbuh sekitar 7% secara tahunan,&rdquo; kata Rosan, dalam pemaparan yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Senin (13/4) kemarin.
Dengan realisasi tersebut, kata Rosan, jumlah tenaga kerja yang telah diserap mencapai 627.036 orang atau meningkat 5,5% secara tahunan.
Berdasarkan wilayah tujuan investasi, Jakarta dan Jawa Barat tetap jadi tujuan utama investor. Dengan realisasi investasi di Jakarta ditaksir mencapai Rp74 triliun dan Jawa Barat Rp72 triliun di kuartal pertama.
Sementara subsektor utama investasi pada kuartal pertama 2026, didominasi oleh industri logam dasar yang mencapai Rp67 triliun. Transportasi, gudang, dan telekomunikasi menjadi subsektor terbesar kedua yang menyerap investasi sebesar Rp54 triliun.
Rosan mengakui bahwa kinerja investasi pada awal tahun ini mendapat tekanan bagi Indonesia. Namun dengan kebijakan luar negeri yang terbuka dan non-alignment, kata Rosan, Indonesia bisa diterima oleh berbagai negara.
&ldquo;Sumber investasi masih didominasi oleh negara seperti Singapura, China, Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan lainnya,&rdquo; imbuh Rosan.
Tak hanya melaporkan realisasi investasi, Rosan juga mencatat jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang telah terdaftar di kementerian mencapai 15,8 juta sejak 2021 hingga April 2026.
Ia mengakui bahwa terdapat gangguan teknis dalam penyelenggaraan Online Single Submission (OSS), platform yang melayani pelayanan NIB dan pelaporan investasi. Namun dengan integrasi penuh terbaru dengan berbagai kementerian dan lembaga, ia yakin proses perizinan usaha di Indonesia akan lebih praktis dan cepat, demi mendukung pertumbuhan investasi. (KR)

Realisasi ini setara 24,3% dari target yang ditetapkan pemerintah untuk 2026.

Rosan lapor DPR, investasi capai Rp497 triliun di kuartal I

JAKARTA - CEO Danantara, Rosan Roeslani memastikan rencana merger perusahaan teknologi PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) dan Grab masih berjalan.Rosan juga mengisyaratkan bahwa proses merger ini akan benar-benar terjadi. Menurutnya, proses negosiasi berjalan ke arah positif."Masih berjalan itu, sinyalnya positif," kata Rosan singkat di Istana Kepresidenan, Kamis (27/11).Sebagai informasi, kabar penggabungan merger GOTO dan Grab kembali mencuat setelah muncul pernyataan dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.Sebelumnya, Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir mengatakan, dalam pelaksanaan aksi korporasi tersebut, faktor terpenting adalah perhitungan bisnisnya (Business to Business/B2B)."Yang paling penting unsur B2B-nya, mereka harus ngikutin B2B," ujarnya di Jakarta, Selasa (11/11).Pandu menegaskan dalam hal ini Danantara akan menyerahkan kepada masing-masing. "Kan pemerintah juga udah ngasih masukan, kita pasti ngikutin. Masukannya dari pemerintah," ungkapnya.Ia mengaku, Danantara akan mendukung penggabungan dua bisnis digital tersebut selama dari sisi komersial juga menguntungkan."Karena yang penting juga dari sisi commercial return harus ada, dan kita juga harus menjaga itu," sebutnya.Pandu memandang, masukan pemerintah terhadap bisnis perusahaan digital tersebut sangat baik, namun perlu diingat bahwa GOTO juga berstatus emiten di pasar modal sehingga perlu perhitungan yang matang."Tapi tentu kita harus fokus B2B antara kedua perusahaan itu, dan juga jangan lupa mereka berdua perusahaan terbuka. Jadi harus hati-hati kita ngomongnya," pungkasnya. (DK)

Rosan Roeslani tegaskan rencana merger GOTO–Grab terus berjalan dan negosiasi makin positif.