JAKARTA - Pemerintah India menyetujui skema jaminan kredit darurat senilai 181 miliar rupee (US$1,9 miliar) untuk menopang dunia usaha yang terdampak krisis di Timur Tengah, khususnya sektor usaha kecil dan menengah.
Seperti dikutip Reuters, keputusan tersebut disahkan dalam rapat kabinet pada Selasa, dengan tujuan mengatasi tekanan likuiditas jangka pendek akibat gangguan rantai pasok global yang dipicu konflik di kawasan Timur Tengah.
&ldquo;Skema Jaminan Jalur Kredit Darurat (ECLGS) 5.0 akan memberikan dukungan kredit tambahan kepada peminjam yang memenuhi syarat, dengan pemerintah menawarkan jaminan 100% untuk usaha kecil dan menengah serta jaminan 90% untuk perusahaan lain dan sektor penerbangan,&rdquo; demikian pernyataan pemerintah India.
Skema ini akan disalurkan melalui National Credit Guarantee Trustee Company Ltd untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha terdampak.
Sejumlah industri seperti tekstil dan manufaktur kaca dilaporkan mengalami gangguan pasokan akibat eskalasi konflik di Timur Tengah, di tengah perang AS-Israel dengan Iran. India sebagai importir minyak terbesar ketiga di dunia juga menghadapi risiko inflasi dan perlambatan pertumbuhan ekonomi.
Di bawah skema ini, pelaku usaha dapat memperoleh tambahan pinjaman hingga 20% dari kebutuhan modal kerja puncak pada kuartal Januari-Maret tahun fiskal 2026, dengan batas maksimum 1 miliar rupee. Sementara itu, maskapai penerbangan dapat mengakses pinjaman hingga 100% dari kredit yang ada, dengan plafon hingga 15 miliar rupee per perusahaan.
Pinjaman untuk sektor usaha akan memiliki tenor lima tahun dengan masa tenggang satu tahun, sedangkan sektor penerbangan memperoleh tenor tujuh tahun dengan masa tenggang dua tahun.
Pemerintah India menargetkan total penyaluran kredit tambahan mencapai 255 miliar rupee, termasuk 5 miliar rupee untuk sektor penerbangan, dengan periode persetujuan pinjaman hingga 31 Maret 2027.
Kebijakan ini diarahkan untuk menjaga operasional bisnis, melindungi lapangan kerja, serta mempertahankan rantai pasok di tengah tekanan geopolitik global.(DH)

India sediakan US$1,9 miliar kredit darurat untuk bisnis yang terdampak krisis Timur Tengah.

India siapkan kredit US$1,9 miliar untuk bisnis terdampak Perang Iran 

JAKARTA - Reserve Bank of India (RBI) mengkaji sejumlah langkah untuk menarik arus masuk dolar guna memperkuat cadangan devisa dan menahan tekanan terhadap rupee, seiring lonjakan harga minyak akibat konflik Iran.
Seperti dikutip Reuters, tiga sumber yang mengetahui pembahasan menyebut bank sentral mempertimbangkan kebijakan untuk meningkatkan likuiditas valas di tengah arus keluar modal yang meningkat. Rupee telah melemah 5,5% sepanjang tahun ini dan sempat menyentuh rekor terendah 95,33 per dolar pekan lalu.
Cadangan devisa India turun dari puncak US$728,5 miliar menjadi sekitar US$698 miliar, meski RBI menyatakan level tersebut masih cukup untuk menutup 11 bulan impor. Namun, tekanan baru mendorong otoritas memperkuat bantalan eksternal.
Salah satu opsi yang dibahas adalah menghidupkan kembali skema 2013 untuk menarik simpanan dolar dari diaspora India (non-resident Indians). Skema serupa sebelumnya berhasil menghimpun sekitar US$26 miliar saat krisis nilai tukar.
Opsi lain adalah menghapus pajak pemotongan 5% bagi investor asing di obligasi pemerintah untuk mendorong aliran dana masuk. &ldquo;Keduanya sedang dipertimbangkan secara serius,&rdquo; kata salah satu sumber, seraya menambahkan keputusan akhir terkait pajak berada di tangan kementerian keuangan federal. Belum ada keputusan final, dan setiap kebijakan akan ditempuh bersama pemerintah. RBI dan kementerian keuangan belum memberikan tanggapan resmi.
Tekanan terhadap rupee meningkat sejak konflik yang melibatkan AS, Israel, dan Iran memasuki bulan ketiga, memicu kenaikan harga energi global. Sepanjang 2026, arus keluar dari pasar saham mencapai sekitar US$20,6 miliar, melampaui total sepanjang 2025.
Sementara itu, arus masuk ke obligasi pemerintah melambat, hanya sekitar US$1,1 miliar tahun ini dibanding US$6,5 miliar pada 2025. RBI juga telah mengambil langkah jangka pendek, termasuk membatasi arbitrase perbankan dan mendorong perusahaan minyak mengurangi pembelian dolar di pasar spot.
Gubernur RBI, Sanjay Malhotra, menyebut cadangan devisa masih "memadai",namun analis menilai angka tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan daya intervensi karena adanya komitmen forward senilai sekitar US$104 miliar.
Ekonom Vivek Kumar dari QuantEco Research menilai porsi emas dalam cadangan meningkat, sehingga mengurangi aset valas likuid.&nbsp;&ldquo;Berlanjutnya krisis Timur Tengah dapat semakin memperburuk defisit impor,&rdquo; ujarnya, menekankan perlunya kebijakan tambahan untuk menekan defisit perdagangan dan menarik arus modal masuk.(DH)
&nbsp;

RBI siapkan langkah tarik dolar asing untuk tekan pelemahan rupee di tengah lonjakan harga minyak.