JAKARTA - Pemerintah India berencana menghapus pajak capital gain atas investasi portofolio asing di obligasi pemerintah sebagai upaya menarik lebih banyak aliran modal asing dan memperkuat nilai tukar rupee yang tengah tertekan.
Seperti dikutip Reuters, sumber yang mengetahui pembahasan tersebut mengatakan langkah itu telah memperoleh persetujuan kabinet. Kebijakan ini muncul ketika rupee melemah lebih dari 5% sejak awal tahun akibat kenaikan harga minyak dan arus keluar dana asing dari pasar saham.
Laporan mengenai persetujuan kabinet pertama kali disampaikan oleh The Economic Times. Kementerian Keuangan India belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar Reuters.
Di pasar obligasi, imbal hasil surat utang acuan India turun satu basis poin menjadi 7,01% pada awal perdagangan. Namun, pemerintah belum mengumumkan kapan kebijakan tersebut mulai berlaku.
Ekonom Kepala Emkay Global Financial Services, Madhavi Arora, menilai pelonggaran pajak dapat memberikan dorongan tambahan terhadap arus modal asing meski dampaknya tidak akan langsung signifikan. "Ini bukan solusi ajaib dalam konteks saat ini," kata Arora.
Meski demikian, ia menilai kebijakan tersebut berpotensi memberikan dampak positif dalam jangka menengah.
Saat ini, investor asing dikenakan pajak capital gain jangka panjang sebesar 12,5% atas kepemilikan saham dan obligasi yang dipegang lebih dari 12 bulan. Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan penghapusan withholding tax sebesar 20% atas pendapatan bunga dari obligasi pemerintah.
Menurut sumber tersebut, India relatif sejalan dengan praktik global dalam perpajakan saham, tetapi masih menjadi salah satu negara yang mengenakan pajak atas aliran investasi non-residen ke instrumen utang.
Sepanjang tahun ini, investor asing masih membukukan pembelian bersih sekitar US$1,4 miliar di pasar obligasi pemerintah India. Sebaliknya, pasar saham mencatat arus keluar dana asing hampir US$28 miliar.
Dalam beberapa tahun terakhir, India aktif meningkatkan daya tarik pasar obligasinya dengan menghapus berbagai pembatasan investasi pada sejumlah surat utang yang masuk skema Fully Accessible Route (FAR).
Langkah tersebut membantu India masuk ke sejumlah indeks obligasi global utama, termasuk J.P. Morgan Emerging Market Bond Index dan Bloomberg Emerging Market Local Currency Bond Index.
Pada Januari lalu, Bloomberg menunda keputusan terkait kemungkinan memasukkan obligasi India ke dalam Global Aggregate Index. Tinjauan ulang atas keputusan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Juni tahun ini.(DH)

New Delhi siapkan insentif pajak guna memperkuat arus modal asing dan menopang anjloknya rupee.

Rupee anjlok, India hapus pajak obligasi untuk tarik modal asing

JAKARTA - Bank sentral India diduga menjual cadangan emas senilai sekitar US$12 miliar dalam dua pekan hingga 22 Mei untuk memperkuat posisi devisa dan menahan pelemahan rupee di tengah lonjakan biaya energi akibat konflik di Timur Tengah.
Seperti dikutip Kitco, analisis Bloomberg Economics yang disusun ekonom senior Abhishek Gupta menunjukkan Reserve Bank of India (RBI) kemungkinan mengurangi kepemilikan emasnya sekaligus menambah aset valuta asing sekitar US$7,5 miliar selama periode tersebut.
Kesimpulan itu diperoleh dari analisis data publik cadangan devisa India. Menurut Gupta, penurunan nilai cadangan emas terjadi meski pemerintah baru saja menaikkan bea masuk logam mulia, yang seharusnya meningkatkan nilai aset emas RBI.
Kondisi tersebut mengindikasikan bank sentral kemungkinan melakukan penjualan emas untuk memperkuat cadangan devisa yang lebih likuid.
Bloomberg Economics menilai langkah itu mencerminkan kekhawatiran otoritas India terhadap tekanan yang muncul akibat arus keluar modal asing dan kenaikan harga minyak yang dipicu perang Iran serta terganggunya jalur energi melalui Selat Hormuz.
India merupakan importir minyak terbesar ketiga di dunia. Lonjakan harga energi meningkatkan kebutuhan devisa untuk impor sekaligus memberi tekanan terhadap nilai tukar rupee.
Menurut laporan tersebut, RBI kini memprioritaskan penguatan cadangan valuta asing guna menghadapi pelebaran defisit transaksi berjalan yang membebani mata uang domestik.
Gubernur RBI Sanjay Malhotra disebut tengah mempertimbangkan berbagai langkah tambahan untuk menjaga stabilitas rupee, termasuk kemungkinan menaikkan suku bunga dan mencari sumber pendanaan dolar dari investor internasional.
Intervensi RBI di pasar valuta asing sejauh ini membantu membatasi pelemahan rupee dibanding mata uang Asia lainnya.
Namun tekanan masih berlanjut setelah rupee sempat menyentuh rekor terendah terhadap dolar AS pada Mei. Gupta memperkirakan RBI akan terus berupaya membangun kembali cadangan devisa ketika kondisi pasar memungkinkan.
"Periode pelemahan dolar, peningkatan arus masuk modal asing, atau harga minyak yang lebih rendah akan menciptakan peluang untuk menambah aset mata uang asing," tulis Gupta.
Pada akhir Maret, RBI tercatat memiliki 880,52 ton emas. Sekitar 77% cadangan tersebut berada di dalam negeri, sementara sisanya disimpan di Bank of England dan Bank for International Settlements.
Di tengah tekanan terhadap mata uang dan cadangan devisa, pemerintah India juga mengambil langkah untuk mengendalikan impor logam mulia.
Kebijakan tersebut memicu perubahan pada pasar emas dan perak domestik, termasuk potensi kenaikan harga serta gangguan pada mekanisme pembentukan harga produk investasi berbasis logam mulia.
Sejumlah analis menilai faktor eksternal tetap menjadi penentu utama arah pasar dalam beberapa bulan mendatang, termasuk perkembangan konflik Iran, kebijakan suku bunga Federal Reserve, pergerakan dolar AS, dan harga minyak dunia.
Sementara itu, Asosiasi Bullion dan Perhiasan India (IBJA) mengusulkan pemanfaatan sekitar 1.000 ton emas yang tersimpan di kuil-kuil untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor.
"Emas adalah penyumbang devisa terbesar kedua yang keluar dari negara ini," kata Presiden IBJA Gujarat, Nainesh Pachchigar.
Menurutnya, sebagian cadangan emas yang tidak produktif tersebut dapat dimonetisasi melalui mekanisme resmi tanpa mengalihkan kepemilikan kepada pemerintah, sehingga membantu mengurangi tekanan devisa sekaligus menjaga lapangan kerja di sektor perhiasan.(DH)

RBI memperkuat devisa ketika perang Iran dan harga minyak menekan mata uang.

India jual cadangan emas US$12 miliar demi topang rupee

JAKARTA - Pemerintah India menyetujui skema jaminan kredit darurat senilai 181 miliar rupee (US$1,9 miliar) untuk menopang dunia usaha yang terdampak krisis di Timur Tengah, khususnya sektor usaha kecil dan menengah.
Seperti dikutip Reuters, keputusan tersebut disahkan dalam rapat kabinet pada Selasa, dengan tujuan mengatasi tekanan likuiditas jangka pendek akibat gangguan rantai pasok global yang dipicu konflik di kawasan Timur Tengah.
&ldquo;Skema Jaminan Jalur Kredit Darurat (ECLGS) 5.0 akan memberikan dukungan kredit tambahan kepada peminjam yang memenuhi syarat, dengan pemerintah menawarkan jaminan 100% untuk usaha kecil dan menengah serta jaminan 90% untuk perusahaan lain dan sektor penerbangan,&rdquo; demikian pernyataan pemerintah India.
Skema ini akan disalurkan melalui National Credit Guarantee Trustee Company Ltd untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha terdampak.
Sejumlah industri seperti tekstil dan manufaktur kaca dilaporkan mengalami gangguan pasokan akibat eskalasi konflik di Timur Tengah, di tengah perang AS-Israel dengan Iran. India sebagai importir minyak terbesar ketiga di dunia juga menghadapi risiko inflasi dan perlambatan pertumbuhan ekonomi.
Di bawah skema ini, pelaku usaha dapat memperoleh tambahan pinjaman hingga 20% dari kebutuhan modal kerja puncak pada kuartal Januari-Maret tahun fiskal 2026, dengan batas maksimum 1 miliar rupee. Sementara itu, maskapai penerbangan dapat mengakses pinjaman hingga 100% dari kredit yang ada, dengan plafon hingga 15 miliar rupee per perusahaan.
Pinjaman untuk sektor usaha akan memiliki tenor lima tahun dengan masa tenggang satu tahun, sedangkan sektor penerbangan memperoleh tenor tujuh tahun dengan masa tenggang dua tahun.
Pemerintah India menargetkan total penyaluran kredit tambahan mencapai 255 miliar rupee, termasuk 5 miliar rupee untuk sektor penerbangan, dengan periode persetujuan pinjaman hingga 31 Maret 2027.
Kebijakan ini diarahkan untuk menjaga operasional bisnis, melindungi lapangan kerja, serta mempertahankan rantai pasok di tengah tekanan geopolitik global.(DH)

India sediakan US$1,9 miliar kredit darurat untuk bisnis yang terdampak krisis Timur Tengah.

India siapkan kredit US$1,9 miliar untuk bisnis terdampak Perang Iran 

JAKARTA - Reserve Bank of India (RBI) mengkaji sejumlah langkah untuk menarik arus masuk dolar guna memperkuat cadangan devisa dan menahan tekanan terhadap rupee, seiring lonjakan harga minyak akibat konflik Iran.
Seperti dikutip Reuters, tiga sumber yang mengetahui pembahasan menyebut bank sentral mempertimbangkan kebijakan untuk meningkatkan likuiditas valas di tengah arus keluar modal yang meningkat. Rupee telah melemah 5,5% sepanjang tahun ini dan sempat menyentuh rekor terendah 95,33 per dolar pekan lalu.
Cadangan devisa India turun dari puncak US$728,5 miliar menjadi sekitar US$698 miliar, meski RBI menyatakan level tersebut masih cukup untuk menutup 11 bulan impor. Namun, tekanan baru mendorong otoritas memperkuat bantalan eksternal.
Salah satu opsi yang dibahas adalah menghidupkan kembali skema 2013 untuk menarik simpanan dolar dari diaspora India (non-resident Indians). Skema serupa sebelumnya berhasil menghimpun sekitar US$26 miliar saat krisis nilai tukar.
Opsi lain adalah menghapus pajak pemotongan 5% bagi investor asing di obligasi pemerintah untuk mendorong aliran dana masuk. &ldquo;Keduanya sedang dipertimbangkan secara serius,&rdquo; kata salah satu sumber, seraya menambahkan keputusan akhir terkait pajak berada di tangan kementerian keuangan federal. Belum ada keputusan final, dan setiap kebijakan akan ditempuh bersama pemerintah. RBI dan kementerian keuangan belum memberikan tanggapan resmi.
Tekanan terhadap rupee meningkat sejak konflik yang melibatkan AS, Israel, dan Iran memasuki bulan ketiga, memicu kenaikan harga energi global. Sepanjang 2026, arus keluar dari pasar saham mencapai sekitar US$20,6 miliar, melampaui total sepanjang 2025.
Sementara itu, arus masuk ke obligasi pemerintah melambat, hanya sekitar US$1,1 miliar tahun ini dibanding US$6,5 miliar pada 2025. RBI juga telah mengambil langkah jangka pendek, termasuk membatasi arbitrase perbankan dan mendorong perusahaan minyak mengurangi pembelian dolar di pasar spot.
Gubernur RBI, Sanjay Malhotra, menyebut cadangan devisa masih "memadai",namun analis menilai angka tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan daya intervensi karena adanya komitmen forward senilai sekitar US$104 miliar.
Ekonom Vivek Kumar dari QuantEco Research menilai porsi emas dalam cadangan meningkat, sehingga mengurangi aset valas likuid.&nbsp;&ldquo;Berlanjutnya krisis Timur Tengah dapat semakin memperburuk defisit impor,&rdquo; ujarnya, menekankan perlunya kebijakan tambahan untuk menekan defisit perdagangan dan menarik arus modal masuk.(DH)
&nbsp;

RBI siapkan langkah tarik dolar asing untuk tekan pelemahan rupee di tengah lonjakan harga minyak.