JAKARTA &ndash; Pemerintah Indonesia memperpanjang penempatan dana sebesar Rp281 triliun di perbankan hingga akhir Desember 2026.
Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung, mengatakan keputusan itu diambil setelah evaluasi bersama anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yang juga melibatkan koordinasi bersama Bank Indonesia.
&ldquo;Di samping itu ada tambahan Rp100 triliun, sebagai jaga-jaga in-case diperlukan,&rdquo; ungkap Juda, saat memberi keterangan usai menghadiri rapat undangan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco, pada Senin (29/6)
Menurut Juda, tambahan dana tersebut disiapkan karena perbankan masih membutuhkan likuiditas untuk mendukung penyaluran kredit.
Berdasarkan informasi dari perbankan, kata Juda, permintaan kredit masih cukup tinggi sehingga likuiditas perlu tetap dijaga.
Ia mengatakan pertumbuhan kredit pada Mei diperkirakan mencapai 11,5%. Dengan tambahan penempatan dana itu, pemerintah berharap penyaluran kredit tetap tumbuh double digit dalam beberapa bulan mendatang.
&ldquo;Oleh sebab itu, likuiditas memang benar-benar harus tetap terjaga di perbankan,&rdquo; imbuh Juda.
Dalam kesempatan yang sama, Juda mengatakan kondisi fiskal pemerintah masih terjaga.
Defisit APBN hingga Mei mencapai 0,7% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan diperkirakan tetap berada di bawah 3% hingga akhir 2026.
Sementara itu, penerimaan pajak tumbuh 19,1% dan realisasi belanja negara disebut telah melampaui 30%.
&ldquo;Penerimaan pajak juga tumbuh dengan baik 19,1% dan juga dari sisi belanja juga masih di atas 30%,&rdquo; tambah Juda. (KR)

Pemerintah juga siap menambah Rp100 triliun penempatan dana di bank untuk menjaga likuiditas.

Pemerintah parkir dana Rp281 triliun di bank hingga akhir 2026

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang sebelumnya ditempatkan di bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) telah mulai dikembalikan secara bertahap ke kas pemerintah.
Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti mengatakan proses pengembalian dana tersebut sudah berjalan.
&ldquo;(SAL) sudah (dikembalikan bertaha),&rdquo; ujar Astera saat ditemui di Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu, Jakarta, seperti dikutip Kumparan, Rabu (24/6)
Sebelumnya, pemerintah menambah penempatan dana SAL sebesar Rp100 triliun di perbankan menjelang Idulfitri 2026 untuk menjaga likuiditas sistem keuangan di tengah kenaikan imbal hasil obligasi.
Tambahan tersebut melengkapi penempatan dana sebelumnya sebesar Rp200 triliun, sehingga total dana yang ditempatkan pemerintah di perbankan mencapai Rp300 triliun.
Seiring membaiknya kondisi likuiditas, pemerintah mulai menarik kembali dana tersebut secara bertahap. Langkah ini menjadi perhatian pelaku pasar karena berpotensi memengaruhi kondisi likuiditas perbankan, khususnya bank-bank pelat merah yang menjadi penerima dana pemerintah.
Dilansir Antara, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, membenarkan adanya rencana penarikan bertahap dana SAL dari perbankan.
Namun, menurutnya, waktu dan mekanisme pelaksanaan sepenuhnya berada di bawah kewenangan pemerintah.
Dian berharap proses penarikan dilakukan secara terukur agar tidak mengganggu likuiditas industri perbankan maupun stabilitas sistem keuangan nasional.
&ldquo;Saya yakin Menteri Keuangan maupun Gubernur Bank Indonesia mudah-mudahan akan sepakat dengan OJK bahwa ini akan bisa diselesaikan masa transisinya tanpa mengganggu likuiditas bank,&rdquo; kata Dian.
Menurutnya, koordinasi antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan OJK menjadi faktor penting untuk memastikan proses normalisasi likuiditas berjalan lancar tanpa menimbulkan tekanan pada sektor keuangan.(DH)

Kemenkeu mulai menarik dana SAL Rp300 triliun dari Himbara secara bertahap untuk dimasukkan ke BI.