JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing ke instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan Surat Berharga Negara (SBN) mencapai sekitar US$9 miliar sepanjang tahun berjalan hingga 26 Juni 2026.
Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti mengatakan, lonjakan inflow terutama terjadi sepanjang Juni seiring penyesuaian harga (repricing) instrumen SRBI dan SBN setelah BI menaikkan BI-Rate sebesar 100 basis poin menjadi 5,75%.
&ldquo;Dalam satu bulan di bulan Juni ini telah terjadi inflow yang cukup signifikan. Sehingga secara year to date, dari Januari hingga akhir Juni tanggal 26 Juni lalu, inflow yang masuk untuk di portofolio SBN dan SRBI kita itu sudah mencapai sekitar 9 miliar dolar AS,&rdquo; kata Destry dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Jakarta, seperti dikutip Antaranews, Senin (29/6).
Menurut Destry, kenaikan suku bunga merupakan langkah jangka pendek untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tingginya ketidakpastian global sekaligus mempertahankan kepercayaan investor asing terhadap pasar keuangan domestik.
&ldquo;Tentunya confidence dari offshore (pasar luar negeri) yang tentu juga akan tercermin dari confidence ke masyarakat kita di Indonesia,&rdquo; ujarnya.
Selain menjaga daya tarik instrumen investasi, BI juga memperkuat likuiditas pasar melalui operasi moneter. Hingga akhir Juni 2026, ekspansi likuiditas ditingkatkan menjadi sekitar Rp1.000 triliun dari sekitar Rp600 triliun pada akhir Mei untuk menjaga stabilitas pasar uang dan pasar valuta asing.
BI juga mempertahankan struktur suku bunga SRBI pada tenor 6, 9, dan 12 bulan agar sejalan dengan kenaikan BI-Rate. Kebijakan tersebut ditujukan untuk menjaga daya saing imbal hasil instrumen domestik sekaligus menarik investasi portofolio asing.
Per 15 Juni 2026, outstanding SRBI tercatat mencapai Rp1.021,13 triliun dengan kepemilikan investor nonresiden sebesar Rp238,09 triliun atau setara 23,32% dari total outstanding.
Sementara itu, hasil lelang SRBI pada 26 Juni 2026 menunjukkan imbal hasil rata-rata tertimbang sebesar 7,36% untuk tenor enam bulan, 7,54% untuk tenor sembilan bulan, dan 7,70% untuk tenor 12 bulan.
Di pasar sekunder, rata-rata tertimbang suku bunga SRBI tercatat 7,26% untuk tenor tiga bulan, 7,36% untuk tenor enam bulan, dan 7,69% untuk tenor 12 bulan. (DH)

Inflow asing ke SRBI dan SBN tembus US$9 miliar, ditopang kenaikan BI-Rate ke 5,75%.

BI raup inflow asing US$9 miliar, SRBI dan SBN jadi buruan

JAKARTA - Imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) kembali menanjak setelah Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) menjadi 5,75% pada 18 Juni 2026.
Yield SBN tenor 10 tahun tercatat mencapai 7,218% pada Selasa (23/6), melonjak dari sekitar 6,8% sepekan sebelumnya.
Kenaikan yield umumnya sejalan dengan peningkatan suku bunga acuan.
Seperti dikutip Kontan, ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menilai lonjakan yield kali ini tidak semata-mata mencerminkan respons pasar terhadap kebijakan moneter BI.
Menurutnya, kenaikan BI Rate sebesar 100 basis poin dalam satu bulan terakhir memang mendorong penyesuaian harga obligasi karena investor memperhitungkan biaya dana yang lebih tinggi. Namun, pergerakan yield saat ini juga menunjukkan meningkatnya premi risiko Indonesia di mata pelaku pasar.
Di tengah upaya BI menjaga stabilitas nilai tukar, rupiah masih berada dalam tren pelemahan dan tercatat di level Rp17.859 per dolar AS pada Selasa (23/6).
Pada saat yang sama, premi risiko Indonesia yang tercermin dari Credit Default Swap (CDS) mengalami kenaikan, volatilitas nilai tukar meningkat, dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terkoreksi tajam.
Kondisi tersebut dinilai mencerminkan proses penilaian ulang investor terhadap prospek ekonomi dan arah kebijakan domestik.
Tekanan eksternal juga turut membebani pasar, terutama dari ekspektasi suku bunga Amerika Serikat yang diperkirakan tetap tinggi.
&ldquo;Karena itu, tren yield SBN masih berpotensi bertahan tinggi selama dolar kuat, BI mempertahankan kebijakan higher for longer, dan pemerintah belum berhasil memulihkan kepercayaan pasar,&rdquo; ungkap Syafruddin saat dihubungi Kontan, Selasa (23/6).
Ia memperkirakan yield SBN tenor 10 tahun berpotensi bergerak dalam rentang 7,25%-7,60% hingga akhir 2026 apabila BI mempertahankan suku bunga pada level tinggi dalam jangka waktu lebih lama.
Menurut Syafruddin, risiko kenaikan yield masih terbuka apabila tekanan terhadap rupiah berlanjut, Federal Reserve tetap mempertahankan sikap hawkish, serta muncul kekhawatiran investor terhadap tata kelola Danantara dan implementasi Pasal 50A dalam revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang mengatur penerbitan surat utang khusus oleh Danantara.
Dalam skenario tersebut, yield SBN 10 tahun berpotensi mendekati kisaran 7,75%-8,00%.
&ldquo;Level di atas 8% akan menjadi sinyal serius bahwa pasar tidak lagi hanya merespons suku bunga, tetapi juga menghukum risiko kredibilitas kebijakan,&rdquo; pungkasnya.(DH)

Yield SBN 10 tahun naik ke 7,2% seiring kenaikan BI Rate dan premi risiko Indonesia.

BI rate naik, yield SBN berpotensi sentuh level 8%

JAKARTA &ndash; Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing sebesar Rp60,2 triliun masuk atau inflow ke pasar keuangan domestik hingga 17 Juni 2026, menyusul kenaikan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 100 basis poin (bps) dalam sebulan terakhir.
Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti, mengatakan&nbsp;inflow asing terdiri atas Rp4,9 triliun ke Surat Berharga Negara (SBN), serta Rp55,3 triliun ke instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
Masuknya aliran modal asing itu, kata Destry, seiring&nbsp;pengetatan kebijakan moneter yang ditempuh BI dalam satu bulan terakhir, lewat kenaikan suku bunga acuan dari 4,75% menjadi 5,75%. Secara bersamaan, BI juga meningkatkan imbal hasil bagi instrumen SBN dan SRBI.
&ldquo;Rate SRBI juga meningkat, di mana posisi tenor 12 bulan sekarang sekitar 7,5%. Yield SBN sempat menyentuh di atas 7%, meskipun hari ini kembali ke 7,02%. Dampaknya memang tujuan kami mendatangkan inflow valas,&rdquo; ujar Destry dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, pada Kamis (18/6).
Destry menambahkan, adanya tambahan pasokan valuta asing dari inflow tersebut turut menjelaskan penguatan rupiah dalam beberapa hari terakhir.
&ldquo;Dengan inflow yang masuk ini akan memasok tambahan valas di market kita, dan itu menjawab kenapa rupiah kita beberapa hari ini ada penguatan termasuk hari ini,&rdquo; katanya.
Bank sentral, lanjut Destry, akan terus mempertahankan berbagai kebijakan untuk mendorong masuknya modal asing. Namun BI akan tetap memperketat&nbsp;pengawasan transaksi pembelian dolar AS oleh perbankan, yang kini wajib menggunakan underlying untuk pembelian di atas US$10.000.
Seperti disampaikan IDNFinancials.com sebelumnya, BI telah menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 bps sesuai hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 17-18 Juni 2026. Sebelumnya BI telah menaikkan suku bunga sebanyak 50 bps pada RDG 20 Mei 2026, serta 25 bps pada 9 Juni 2026 di luar RDG bulanan. (KR)

BI menyebut kenaikan suku bunga 100 bps sejak April 2026 menarik modal asing ke RI.

BI Rate naik 100 bps, dana asing Rp60 triliun masuk RI

JAKARTA - Posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia mencapai US$439,8 miliar pada April 2026. Angka tersebut tumbuh 1,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan 1,0% pada Maret 2026.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI), Ramdan Denny Prakoso, mengatakan kenaikan ULN terutama ditopang oleh pertumbuhan utang sektor publik di tengah kontraksi utang sektor swasta yang masih berlanjut.
&ldquo;Posisi ULN pemerintah tercatat sebesar US$216,4 miliar pada April 2026 atau tumbuh 3,7%, sedikit melambat dibandingkan pertumbuhan 3,8% pada bulan sebelumnya. Perkembangan tersebut terutama dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan pinjaman luar negeri pemerintah,&rdquo; tulis Denny dalam keterangan resmi, Senin (15/6).
Meski demikian, aliran modal asing ke Surat Berharga Negara (SBN) masih mencatat arus masuk bersih yang mencerminkan terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.
Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah terus mengarahkan pemanfaatan ULN untuk mendukung sektor-sektor produktif dengan tetap menjaga keberlanjutan pengelolaannya.
Berdasarkan sektor ekonomi, porsi terbesar ULN pemerintah digunakan untuk sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 22,0%, diikuti administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 20,5%, jasa pendidikan 16,2%, konstruksi 11,5%, serta transportasi dan pergudangan 8,5%.
Utang pemerintah hampir seluruhnya berupa utang jangka panjang dengan porsi mencapai 99,99% dari total ULN pemerintah.
Sementara itu, ULN swasta tercatat sebesar US$193,2 miliar pada April 2026 atau masih mengalami kontraksi 0,7%. Namun, penurunan tersebut lebih rendah dibandingkan kontraksi 1,4% pada Maret 2026.
Denny menambahkan, kontraksi ULN swasta terutama berasal dari kelompok lembaga keuangan yang mengalami penurunan 5,0%, membaik dibandingkan penurunan 6,3% pada bulan sebelumnya.
Empat sektor dengan kontribusi terbesar terhadap ULN swasta meliputi industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian. Keempat sektor tersebut menyumbang 79,6% dari total ULN swasta.
Utang swasta juga masih didominasi utang jangka panjang dengan porsi mencapai 75,8% dari total ULN swasta.
Rasio ULN terhadap produk domestik bruto (PDB) stabil di level 29,6% pada April 2026. Selain itu, utang jangka panjang mendominasi struktur ULN dengan porsi mencapai 84,5% dari total utang luar negeri.
"Indonesia akan terus mengoptimalkan peran ULN untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," tutup Denny.(DH)

ULN Indonesia naik menjadi US$439,8 miliar pada April 2026, ditopang pertumbuhan utang pemerintah.

Utang luar negeri Indonesia capai US$439,8 miliar, BI: Tetap aman

JAKARTA &ndash;Bank Indonesia mengungkapkan bahwa sudah ada tanda investasi asing masuk (membeli) instrumen obligasi negara seiring dengan peningkatan imbal hasil (yield) obligasi pemerintah.
&ldquo;Ya [sudah masuk],&ldquo; kata Perry Warjiyo, Gubernur Bank Indonesia dalam acara Investor Conference Call dengan investor Amerika dan Eropa pada Selasa (9/6/26) lalu.
Dia mengatakan hal itu menjawab pertanyaan seorang investor: dengan imbal hasil obligasi yang meningkat signifikan selama dua hari terakhir, apakah Bank Indonesia telah melihat tanda-tanda kembalinya aliran masuk dana asing yang substansial ke pasar?
[Baca selengkapnya transkrip dialog investor global dengan Gubernur Bank Indonesia terkait rupiah&nbsp;di sini&nbsp;]]
Perry melanjutkan,&nbsp;baik Bank Indonesia maupun Kementerian Keuangan sedang berupaya memberikan selisih imbal hasil yang lebih menarik di seluruh instrumen obligasi pemerintah, SBN, dan SRBI.
Bank Indonesia juga telah memperkenalkan biaya lindung nilai (hedding) swap valas yang lebih rendah melalui pengurangan biaya lindung nilai sebesar 10%, yang dimaksudkan untuk membantu mengompensasi kewajiban pajak investor dan biaya transaksi lainnya.
Dengan adanya langkah-langkah ini, Bank Indonesia mendorong investor asing untuk terus berinvestasi di Indonesia dan mengharapkan aliran masuk portofolio akan menguat.
Seperti dikutip dari Reuters, Juru Bicara Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso mengatakan bahwa kenaikan suku bunga dan imbal hasil (yield) instrumen keuangan domestik telah mendorong peningkatan aliran modal asing ke Indonesia dalam sepekan terakhir.
Ramdan menjelaskan, minat investor asing terlihat dari meningkatnya partisipasi dalam lelang Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) bertenor hingga satu tahun yang digelar pada 10 Juni 2026. BI berhasil menghimpun dana sebesar Rp 15 triliun.
"Arus masuk modal asing juga mulai kembali ke pasar obligasi pemerintah, terutama pada tenor jangka pendek dan menengah."
BI, lanjut Ramdan, &nbsp;akan terus mencermati perkembangan pasar keuangan global maupun domestik, sekaligus menjaga daya tarik instrumen keuangan dalam negeri guna mendukung keberlanjutan arus modal asing. (YS/MT)

Minat investor asing terlihat dari naiknya partisipasi dalam lelang Sekuritas Rupiah Bank Indonesia.

Yield SBN dan SRBI naik, arus masuk dana asing mulai naik?

JAKARTA &ndash; Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) menyampaikan angka kredit perbankan yang belum disalurkan atau undisbursed loan mencapai Rp2.527 triliun, merujuk data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Mei 2026.
Wakil Ketua Umum Perbanas, Nixon L.P. Napitupulu, menyampaikan hal tersebut dalam rapat dengar bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Selasa (2/6) kemarin.
&ldquo;Memang undisbursed kalau kita lihat itu sedikit mengalami kenaikan yaitu 7,35% terutama pada Maret,&rdquo; jelas Nixon, dalam pemaparannya.
Nixon yang juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN), menambahkan bahwa bank telah berbicara dengan debitur, untuk mengetahui alasan kredit belum dicairkan meskipun bank telah membuka komitmen pendanaan.
&ldquo;Memang kita lihat ada beberapa yang memang belum butuh, ada juga memang yang masih menunda,&rdquo; jelas Nixon.
Dalam paparannya, Nixon juga menyampaikan bahwa kenaikan undisbursed loan ini tidak semata-mata karena masalah likuiditas maupun kapasitas bank. Tetapi juga karena tantangan permintaan kredit yang lemah, dalam menghadapi dinamika ekonomi global.
Berdasarkan kategori, kata Nixon, bank dengan modal inti di atas Rp14 triliun menyimpan lebih banyak kredit yang belum disalurkan. Kenaikan undisbursed loan pada bank dengan modal jumbo ini sekitar 12,24-12,50%.
Kenaikan itu lebih tinggi dari rata-rata industri yang berada di kisaran 7,35%.
Bersaing Dengan Negara
Meskipun demikian, Nixon mengaku kemampuan bank dalam menyalurkan kredit tetap sehat. Hal ini didukung data Loan Deposti Ratio (LDR) perbankan yang terus tumbuh secara nasional.
Namun di sisi lain, kata Nixon, perbankan tengah menghadapi beragam instrumen nonbank yang lebih menarik. Misalnya dengan instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan Surat Berharga Negara (SBN).
&rdquo;Kompetisi juga kadang-kadang sama SRBI dan SBN ya. Ya, kita lihat juga kalau risk-free, bunganya bagus, sementara ke perusahaan bagus juga sudah single digit, ini jadi kompetitorl,&rdquo; ungkap Nixon.
Oleh karena itu, Perbanas menyampaikan kepada Komisi XI DPR bahwa perlu ada pengaturan suku bunga yang lebih pas untuk penerbit surat utang.
&ldquo;Kalau lawan kita negara kan susah juga, dia risk-free. Sehingga menurut saya harus ada patokan bunga yang pas di SRBI, SBN, sehingga enggak jadi kanibal terhadap kredit juga,&rdquo; jelas Nixon. (KR)

Perbanas mencatat banyak komitmen kredit sudah dibuka, tetapi tak kunjung dicairkan oleh debitur.

Kredit mengendap di bank Rp2.527 triliun, Perbanas buka suara

JAKARTA - Pemerintah berencana menghidupkan kembali dana stabilisasi obligasi untuk meredam tekanan terhadap rupiah dan menjaga pasar surat utang negara di tengah gejolak pasar keuangan.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan pemerintah tengah menyiapkan kembali bond stabilization fund yang sebelumnya sudah dimiliki, namun tidak pernah diaktifkan.
&ldquo;Di pemerintahan, kita memiliki dana stabilisasi obligasi, yang dimiliki oleh beberapa pihak,&rdquo;kata Purbaya kepada wartawan di Jakarta,&nbsp;seperti dikutip Antaranews.
Dana tersebut akan digunakan untuk menyerap Surat Berharga Negara (SBN) yang dilepas investor di pasar sekunder guna menjaga stabilitas imbal hasil obligasi pemerintah.
Langkah itu ditempuh agar investor asing pemegang SBN tidak mengalami capital loss akibat lonjakan yield yang dalam beberapa bulan terakhir terus meningkat.
Purbaya menegaskan skema dana stabilisasi yang disiapkan berbeda dengan kerangka stabilisasi milik Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). &ldquo;Ini bukan sesuatu yang baru, tetapi belum pernah diimplementasikan. Dengan kata lain, itu ada, tetapi tidak aktif. Saya ingin menghidupkannya kembali,&rdquo;.
Menurut dia, dana stabilisasi obligasi tersebut mulai diaktifkan pada Kamis (7/5), meski yield obligasi pemerintah masih berada di bawah asumsi makro APBN 2026 sebesar 6,7%.
Purbaya mengungkapkan yield SBN terus bergerak naik sejak awal tahun. &ldquo;Dalam beberapa bulan terakhir, sejak Januari, imbal hasil telah meningkat tajam. Ketika saya menyuntikkan uang ke bank, imbal hasilnya berada di 5,9%. Kemudian meningkat dari 6,1% menjadi 6,7%,&rdquo; katanya.
Meski belum merinci nilai dana maupun sumber pembiayaannya, pemerintah membuka kemungkinan pendanaan berasal dari berbagai pos anggaran.
Kementerian Keuangan juga masih menyusun skema buyback obligasi yang akan dijalankan bersama Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas rupiah. &ldquo;Saya akan mencoba membantu menstabilkan rupiah dengan cara saya sendiri,&rdquo;kata Purbaya.

Pemerintah aktifkan kembali bond stabilization fund untuk tahan gejolak pasar.

Rupiah tertekan, Purbaya turunkan dana stabilisasi obligasi

JAKARTA &ndash; Investor asing mencatatkan penjualan bersih atau net sell di pasar saham dan obligasi Indonesia pada pekan terakhir Januari 2026.
Menurut data Bank Indonesia (BI), net sell investor asing di pasar keuangan domestik mencapai Rp12,55 triliun dalam sepekan atau 26-29 Januari 2026.
Rinciannya terdiri atas net sell Rp12,4 triliun di pasar saham, kemudian Rp2,77 triliun di pasar Surat Berharga Negara (SBN). Sementara di instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), asing mencatatkan pembelian bersih atau net buy Rp2,61 triliun.
Meskipun demikian, pasar keuangan Indonesia masih mencatatkan inflow atau arus dana masuk bersih sejak awal tahun ini.
&ldquo;Selama tahun 2026, berdasarkan data setelmen s.d. 29 Januari 2026, nonresiden tercatat beli neto sebesar Rp4,84 triliun di pasar saham dan Rp6,18 triliun di SRBI, serta jual neto Rp0,10 triliun di pasar SBN,&rdquo; kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, dalam keterangan resminya.
Ke depan, kata Denny, BI akan terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Indonesia dan otoritas terkait untuk menjaga ketahanan pasar keuangan domestik. Selain itu, bank sentral akan mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia.
Sampai dengan Kamis 29 Januari 2026, yield SBN bertenor 10 tahun menguat ke level 6,35%. Sementara premi Credit Default Swap (CDS) Indonesia 5 tahun meningkat jadi 75,31 basis points (bps), dari 73,05 bps pada 23 Januari 2026. (KR)

Meski menjual saham dan obligasi Indonesia, investor asing mencatatkan net buy di instrumen SRBI.