[ FELICITY DEANE&nbsp;-&nbsp;Queensland University of Technology ]&nbsp;--&nbsp;Presiden AS Donald Trump telah mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan meningkatkan tarif dasar atas impor dari semua negara menjadi 15%, seiring terus berlanjutnya dampak dari putusan bersejarah Mahkamah Agung (Supreme Court of The United Sates/SCOTUS)&nbsp; pada hari Jumat (21/2).
Trump telah memberlakukan "tarif timbal balik" yang luas tahun lalu di bawah&nbsp;undang-undang kekuasaan darurat, tetapi pengadilan memutuskan bahwa&nbsp;undang-undang ini&nbsp;tidak memberinya wewenang untuk melakukan hal tersebut.
Berbicara menyusul putusan pada hari Jumat tersebut, Trump&nbsp;mengecam&nbsp;para hakim Mahkamah Agung. Ia menyebut para hakim dari Partai Demokrat yang memutuskan menentang tarif tersebut sebagai "aib bagi bangsa".
Ia juga mengatakan merasa "malu&rdquo; terhadap anggota pengadilan yang ia anggap konservatif namun telah memberikan suara menentang penggunaan kekuasaan daruratnya.
Pernyataan Trump dipenuhi dengan penghinaan dan ketidakakuratan.
Namun, ia mengakui telah mencoba untuk "membuat segalanya sederhana" dengan menggunakan undang-undang kekuasaan darurat.
Ia melanjutkan dengan mengatakan bahwa ia memiliki pilihan lain, tetapi pilihan-pilihan itu akan memakan waktu lebih lama. Ini adalah satu bagian dari&nbsp;pidatonya&nbsp;yang memang akurat.
Dengan waktu yang terus berjalan bagi agenda perdagangan bersejarahnya, dan pertanyaan bernilai miliaran dolar mengenai&nbsp;pengembalian dana (refund)&nbsp;yang membayangi, apa yang mungkin dilakukan Trump selanjutnya? Inilah yang mungkin akan terjadi bagi Australia dan dunia.
&gt;&gt; Berebut Mencari Alternatif
Tingkat tarif baru sebesar 15% ini merupakan peningkatan dari&nbsp;tarif dasar global 10%&nbsp;yang ditetapkan tak lama setelah putusan tersebut menggunakan&nbsp;undang-undang yang berbeda, dan akan memukul beberapa ekspor Australia.
Bagian dari&nbsp;undang-undang ini&nbsp;belum pernah digunakan sebelumnya. Namun, undang-undang tersebut tampak jelas mengizinkan presiden untuk memberlakukan tarif hingga 15%, dan untuk jangka waktu tidak lebih dari 150 hari.
Tetapi Trump nengatakan bahwa&nbsp;selama periode lima bulan&nbsp;ini, pemerintahannya akan menyelidiki penggunaan undang-undang lainnya, yaitu&nbsp;Pasal 301&nbsp;dari Trade Act tahun 1974.
Pasal ini memang mengizinkan presiden untuk memberlakukan tarif sebagai tanggapan terhadap negara asing yang melanggar hak-hak AS berdasarkan perjanjian perdagangan internasional, atau yang membebani atau membatasi perdagangan AS dengan cara yang "tidak dapat dibenarkan", "tidak masuk akal", atau "diskriminatif". Namun, hal ini memerlukan beberapa langkah yang harus diikuti.
Proses penggunaan undang-undang ini sangat mendetail dan tidak dapat disingkat. Kemungkinan akan memakan waktu bertahun-tahun atau sumber daya yang sangat besar untuk memperkenalkan tarif yang mendekati tarif "Liberation Day".
Setidaknya, hal ini&nbsp;memerlukan konsultasi&nbsp;dengan negara-negara yang barangnya akan dikenakan tarif tersebut.
Pasal 301 sebelumnya telah digunakan untuk memberlakukan tarif pada China,&nbsp;menyusul investigasi&nbsp;oleh Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat pada tahun 2018.
&gt;&gt; Opsi Lain
Jalan lain bagi presiden untuk melewati Kongres adalah melalui&nbsp;pasal khusus&nbsp;dari undang-undang yang berbeda, Pasal 232 dari Trade Expansion Act tahun 1962, yang berlaku untuk sektor ekonomi tertentu.
Ini adalah wewenang yang digunakan untuk&nbsp;memberlakukan&nbsp;tarif pada baja dan aluminium pada masa pemerintahan pertama Trump di tahun 2018.
Namun, pasal ini tidak dapat digunakan untuk menciptakan kembali tarif menyeluruh pada semua impor luar negeri. Ketentuan ini umumnya spesifik untuk produk tertentu dan memerlukan investigasi terhadap ancaman keamanan nasional.
Penggunaannya untuk memberlakukan tarif baja dan aluminium telah digugat oleh banyak mitra dagang di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
Panel ahli memutuskan bahwa AS telah menggunakan pengecualian keamanan nasional khusus&nbsp;secara keliru.
Namun, terlepas dari pelanggaran ini, Trump mengisyaratkan bahwa ia tidak terikat oleh&nbsp;hukum internasional.
&gt;&gt; Pertanyaan Soal Refund
Putusan Mahkamah Agung&nbsp;pada hari Jumat berarti semua tarif yang diperkenalkan di bawah&nbsp;International Emergency Economic Powers Act (IEEPA)&nbsp;telah dipungut secara tidak sah.
Jika semua bea yang dipungut dikembalikan,&nbsp;https://www.reuters.com/world/us-tariff-revenue-risk-supreme-court-ruling-tops-175-billion-penn-wharton-2026-02-20/"&gt;diperkirakan total pembayarannya bisa mencapai sekitar US$175 miliar (A$247 miliar).
Sangat mengecewakan bagi presiden, tidak ada kejelasan dalam putusan Mahkamah Agung mengenai proses pengembalian dana dari tarif yang dipungut secara ilegal tersebut.
Keheningan tersebut, yang&nbsp;mendorong Trump&nbsp;untuk menyebut keputusan itu "mengerikan" dan "cacat", kemungkinan besar karena hal ini akan ditangani oleh pengadilan lain.
Kembali pada bulan Desember,&nbsp;Pengadilan Perdagangan Internasional AS&nbsp;menyatakan bahwa mereka akan memiliki kewenangan untuk memerintahkan relikuidasi dan pengembalian dana dari tarif menyeluruh tersebut jika Mahkamah Agung akhirnya memutuskan tarif tersebut tidak sah.
Banyak perusahaan besar telah mengantisipasi putusan ini dan bertindak lebih awal.
Sebagai contoh, pada akhir November, pengecer besar Costco menggugat pemerintahan Trump untuk mengamankan&nbsp;pengembalian dana tarif secara penuh&nbsp;seandainya Mahkamah Agung menganggapnya tidak sah.&nbsp;
Pada akhir Desember, Pengadilan Perdagangan Internasional menghadapi banjir kasus serupa&nbsp;menghentikan sementara&nbsp;semua kasus di mana perusahaan menuntut ganti rugi dari tarif IEEPA menjelang putusan Mahkamah Agung.
&gt;&gt; Refund Munglin Tidak Sederhana
Beberapa importir berargumen bahwa karena pembayaran tarif telah diperinci,&nbsp;menerima pengembalian dana&nbsp;seharusnya tidak berantakan.
Tetapi proses pengembalian dana mungkin tidak sesederhana yang seharusnya.&nbsp;Trump menyiratkan&nbsp;bahwa mereka bisa berada di pengadilan selama lima tahun ke depan.
&gt;&gt; Apa Arti Bagi Australia?
Tingkat tarif Australia sebelumnya sebesar 10% jauh lebih rendah dibandingkan banyak negara lain, tetapi sekarang dengan angka 15%, arena persaingan telah disamakan, setidaknya untuk 150 hari ke depan.
Eksportir Australia&nbsp;tidak membayar&nbsp;tarif ini secara langsung, namun mungkin ditekan untuk menyerap sebagian biayanya, dan hal itu membuat produk impor mereka menjadi kurang kompetitif di pasar AS.
Namun, tidak semua eksportir Australia berada dalam posisi yang sama. Proklamasi yang dikeluarkan oleh&nbsp;Gedung Putih&nbsp;mencantumkan beberapa pengecualian, termasuk daging sapi, mineral kritis, produk energi, dan farmasi.
Pada konferensi pers hari Jumat, Trump mengatakan bahwa "kepastian besar" telah dibawa kembali ke Amerika Serikat dan dunia.
Faktanya, ketidakpastian tersebut masih jauh dari kata berakhir.&nbsp;
--------------------------------------------------------------------------&nbsp;
Artikel ini diterbitkan kembali dari&nbsp;The Conversation&nbsp;di bawah lisensi Creative Commons. Baca&nbsp;artikel aslinya.

Antisipasi efek domino, mengukur kekuatan hukum tarif balasan 15% Donald Trump ke Mahkamah Agung.

Trump balas MA dengan naikkan tarif 15%, bagaimana implikasinya?

JAKARTA - Saham-saham Amerika Serikat ditutup menguat pada Jumat (20/2), mengakhiri tren pelemahan selama dua pekkan, setelah&nbsp;SCOTUS&nbsp;(Supreme Court of the United States/Mahkamah Agung AS) membatalkan penerapan tarif besar-besaran yang diberlakukan Presiden Donald Trump pada 2025.
Seperti dikutip Investing, (21/2) Indeks S&amp;P 500 naik 0,7% dan ditutup di level 6.910,51 poin, sementara indeks berbasis teknologi NASDAQ Composite menguat 0,9% ke posisi 22.886,07 poin. Indeks saham unggulan Dow Jones Industrial Average naik 0,5% dan berakhir di 49.625,97 poin.
Ketiga indeks utama tersebut sempat dibuka melemah setelah rilis data inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang mengecewakan. Pasar kemudian berhasil memangkas kerugian dan bergerak campuran, sebelum akhirnya melonjak tajam menyusul putusan Mahkamah Agung.
Secara mingguan, S&amp;P 500 mencatat kenaikan 1,1%, Nasdaq naik 1,5%, dan Dow Jones menguat 0,3%.
Dalam putusan yang telah lama dinantikan, Mahkamah Agung Amerika Serikat pada Jumat memutuskan dengan suara 6 banding 3 menentang rangkaian tarif resiprokal besar-besaran yang diberlakukan Trump pada April tahun lalu.
Kasus yang berjudul Learning Resources, Inc. v. Trump memperdebatkan apakah presiden memiliki kewenangan untuk memberlakukan tarif tersebut berdasarkan International Emergency Economic Powers Act (IEEPA).
&ldquo;IEEPA tidak memberikan kewenangan kepada Presiden untuk memberlakukan tarif,&rdquo; tulis Mahkamah Agung dalam dokumen setebal 170 halaman.
Trump mengkritik keras putusan pengadilan tertinggi AS tersebut, menyebutnya sebagai &ldquo;sangat mengecewakan&rdquo; dan &ldquo;aib bagi bangsa kita&rdquo;, serta mengisyaratkan bahwa pengadilan telah dipengaruhi oleh kepentingan asing.
Presiden menyatakan bahwa tarif tersebut tetap akan diberlakukan berdasarkan undang-undang lain, sembari mengumumkan pungutan global baru sebesar 10%.
Mahkamah Agung sebelumnya telah mendengarkan argumen lisan dalam kasus ini pada awal November, dan sejak itu pasar menantikan putusan. Dengan importir AS membayar tarif hingga miliaran dolar setiap bulan, putusan ini menjadi sangat signifikan.
Dalam opininya pada Jumat, Mahkamah Agung tidak memberikan penilaian mengenai apakah pemerintah harus mengembalikan tarif yang telah dipungut sebelumnya.
&ldquo;Menyusul keputusan bersejarah Mahkamah Agung yang membatalkan tarif Trump yang belum pernah terjadi sebelumnya, pasar wajar jika merasa bingung dan tidak pasti,"&nbsp;ujar Jake Dollarhide, CEO Longbow Asset Management.
Beberapa industri dan perusahaan, lanjut dia, seperti Lululemon dan Nike, berpotensi diuntungkan. Namun secara keseluruhan pasar bisa terdampak negatif dalam beberapa pekan ke depan akibat potensi kewajiban pemerintah untuk mengembalikan miliaran dolar tarif.&nbsp; "Serta dampaknya terhadap pasar obligasi jika suku bunga melonjak,&rdquo; ujar Jake Dollarhide.
Sementara itu, Keith Lerner, Kepala Investasi dan Kepala Strategi Pasar Truist, menilai reaksi pasar secara keseluruhan terhadap putusan tersebut pada akhirnya bisa relatif terbatas.
&ldquo;Putusan ini sebenarnya bukan kejutan besar. Menjelang keputusan, pasar prediksi seperti Polymarket hanya memperkirakan sekitar 25% peluang Mahkamah Agung akan berpihak pada kebijakan tarif pemerintah, sehingga sebagian besar sudah diantisipasi,&rdquo; ujarnya kepada Investing.com.
Meski demikian, kata Lerner, putusan ini menambah lapisan ketidakpastian baru, terutama bagi dunia usaha yang harus menavigasi kebijakan perdagangan dan rantai pasok.
"Perusahaan sudah cukup lama beradaptasi dengan ketidakpastian tarif, dan pertanyaan mengenai bagaimana tarif yang telah dipungut sebelumnya akan ditangani menjadi hal penting untuk dicermati,&rdquo; tambah dia. (YS)

Trump mengisyaratkan bahwa pengadilan telah dipengaruhi oleh kepentingan asing. [ILUSTRASI: Gemini].