JAKARTA - Pemerintah menawarkan insentif pajak hingga 0% bagi eksportir yang mematuhi kewajiban menempatkan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) di dalam negeri.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sekaligus Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan insentif tersebut diberikan untuk mendorong eksportir menempatkan dana hasil ekspor di sistem keuangan domestik sesuai ketentuan pemerintah.
"Pemerintah memberikan insentif pajak bagi eksportir yang mematuhi ketentuan penempatan DHE SDA mereka di dalam negeri. Ini termasuk tarif Pajak Penghasilan (PPh) yang lebih rendah dibandingkan dengan instrumen (investasi) reguler," kata Purbaya di Jakarta, seperti dikutip Antaranews.
Menurut dia, besaran insentif akan disesuaikan dengan jangka waktu penempatan dana DHE SDA di dalam negeri.
Purbaya menjelaskan, imbal hasil dari instrumen yang bersumber dari penempatan DHE SDA dapat menikmati tarif pajak penghasilan sebesar 0%, jauh lebih rendah dibandingkan instrumen investasi umum yang dikenakan pajak hingga 20%.
"Biasanya, jika berupa obligasi, imbal hasilnya dikenakan pajak sebesar 20%. Jika sumbernya adalah DHE SDA, pajak atas instrumen tersebut adalah 0%,"katanya.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan pasokan devisa di dalam negeri sekaligus memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Berdasarkan aturan yang berlaku, eksportir sektor minyak dan gas wajib menempatkan sedikitnya 30% dari DHE SDA selama minimal tiga bulan.
Sementara itu, eksportir sektor nonmigas diwajibkan menempatkan 100% devisa hasil ekspornya pada rekening khusus di perbankan domestik selama minimal 12 bulan.
Dana DHE SDA harus ditempatkan melalui bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Pemerintah juga membatasi konversi DHE SDA dari valuta asing ke rupiah maksimal 50% dari total dana yang ditempatkan.
Meski demikian, pemerintah memberikan fleksibilitas bagi eksportir migas maupun pertambangan nonmigas yang memiliki transaksi dengan negara mitra dagang Indonesia berdasarkan perjanjian bilateral atau kerja sama perdagangan tertentu.
"Eksportir yang terikat perjanjian bilateral diperbolehkan menempatkan sebagian DHE SDA di bank-bank non-Himbara. Porsi penempatan maksimum di bank-bank non-Himbara adalah 30%, dengan jangka waktu penempatan maksimum tiga bulan," ujar Purbaya.
Pemerintah berharap kombinasi kewajiban penempatan DHE SDA dan insentif pajak dapat meningkatkan kepatuhan eksportir sekaligus memperbesar likuiditas devisa di pasar keuangan domestik.(DH)

Pemerintah memberi insentif pajak 0% bagi eksportir yang menempatkan DHE SDA di dalam negeri.

Perusahan simpan devisa di dalam negeri dapat insentif pajak 0%

JAKARTA - Danantara Indonesia mulai menyiapkan struktur kepemimpinan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), perusahaan baru yang akan memegang peran strategis dalam pengelolaan ekspor komoditas nasional seperti sawit dan batu bara.
CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, mengonfirmasi warga negara Australia, Luke Thomas Mahony, dipilih sebagai direktur utama DSI. &ldquo;Untuk saat ini Luke Thomas,&rdquo; kata Rosan, seperti dikutip JPNN, Rabu (21/5).
Penunjukan Luke menjadi sorotan karena pemerintah menyerahkan pucuk pimpinan entitas eksportir komoditas strategis kepada figur asing. Luke sebelumnya dikenal sebagai mantan Direktur PT Vale Indonesia Tbk (INCO) dan memiliki pengalaman panjang di sektor pertambangan serta sumber daya alam.
Rosan menegaskan pemilihan Luke didasarkan pada rekam jejak profesional dan kapasitas manajerialnya dalam industri ekstraktif. Menurut dia, pengalaman Luke dinilai relevan dengan target pemerintah membangun tata kelola ekspor komoditas yang lebih terintegrasi dan transparan. &ldquo;Bisa dilihat track record-nya apa, kemampuannya jelas, seperti membentuk Danantara dulu,&rdquo; ujar Rosan.
DSI disiapkan menjadi kendaraan baru pemerintah untuk memperketat pengawasan ekspor sumber daya alam sekaligus mengendalikan arus devisa dari komoditas unggulan Indonesia. Perusahaan tersebut juga diproyeksikan berperan dalam stabilisasi harga ekspor dan penguatan posisi tawar Indonesia di pasar global.
Pembentukan DSI masih berada dalam tahap finalisasi struktur manajemen dan konsultasi dengan pelaku industri. Danantara disebut tengah menggelar komunikasi intensif dengan berbagai asosiasi usaha, termasuk Kadin, Apindo, asosiasi sawit, hingga Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI).
&ldquo;Kami mau mendengarkan masukan dari semua asosiasi, Kadin, Apindo, asosiasi sawit, APBI, batu bara, semua. Kami juga sekaligus sosialisasi,&rdquo; kata Rosan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pemerintah akan menerbitkan aturan baru terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Regulasi tersebut membuka peluang bagi BUMN atau entitas yang ditunjuk negara menjadi eksportir utama untuk komoditas strategis tertentu.(DH)

"Artinya, apakah 76 perusahaan itu tiba-tiba hilang hak ekspornya dan langsung diserahkan ke DSI?"

Danantara tunjuk Luke Thomas Mahony sebagai bos ekspor SDA

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyoroti angka kemiskinan yang meningkat dan menyusutnya jumlah kelas menengah, di tengah pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil dalam beberapa tahun terakhir.
Dalam pidatonya di hadapan DPR pada Rabu (20/5), Prabowo mengatakan ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata 5% per tahun dalam tujuh tahun terakhir, atau setara 35% secara kumulatif.
&ldquo;Harusnya kita tambah kaya 35%,&rdquo; kata Prabowo.
Namun menurut Prabowo, kondisi tersebut tidak tercermin pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Ia mengaku prihatin setelah melihat data ekonomi, bahkan sejak awal menjabat sebagai presiden.
&ldquo;Tapi apa yang terjadi? Kelas menengah turun, kemiskinan meningkat,&rdquo; ujarnya.
Prabowo mengatakan kondisi tersebut perlu menjadi bahan introspeksi bersama. Ia mempertanyakan bagaimana pertumbuhan ekonomi tetap terjadi, sementara masyarakat miskin meningkat dan kelas menengah berkurang.
Prabowo menilai persoalan tersebut kemungkinan disebabkan masalah sistemik dalam perekonomian nasional.
&ldquo;Perekonomian yang kita jalankan berada pada trajektori yang tidak tepat,&rdquo; ujar dia.
Karena itu, Prabowo menilai pemerintah perlu menyusun ulang berbagai kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, mulai dari mengatasi kebocoran devisa ke luar negeri, hingga memperbaiki tata kelola sumber daya alam (SDA).
Salah satu langkah yang akan dilakukan pemerintah ialah menentukan harga jual komoditas Indonesia di pasar ekspor, serta mewajibkan ekspor SDA satu pintu lewat entitas yang ditunjuk pemerintah.
Dalam implementasi aturan baru ini, Badan Pengelola Investasi (BPI) juga mendapat penugasan untuk mengawasi ekspor SDA melalui platform digital mulai 2027. (KR)

Berkurangnya kelas menengah juga menjadi sorotan Presiden Prabowo dalam pidatonya di hadapan DPR.

Prabowo prihatin kemiskinan naik saat ekonomi tumbuh 7 tahun

JAKARTA &ndash; Presiden Prabowo Subianto mewajibkan ekspor komoditas Sumber Daya Alam (SDA), melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai eksportir tunggal.
Kebijakan itu disampaikan dalam Sidang Paripurna DPR RI ke-19 tahun sidang 2025-2026, yang digelar pada Rabu (20/5).
Prabowo mengatakan kebijakan ini menjadi bagian dari penguatan tata kelola ekspor SDA, sekaligus memperketat pengawasan terhadap Devisa Hasil Ekspor (DHE).
Komoditas yang masuk dalam tahap awal implementasi antara lain minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO), batu bara, dan bijih besi.
&ldquo;Penjualan semua hasil SDA kita, kita mulai dari minyak CPO, batu bara, dan bijih besi, kita wajibkan penjualan melalui BUMN,&rdquo; kata Prabowo dalam pidatonya.
Menurut Prabowo, hasil dari setiap ekspor nantinya diteruskan BUMN kepada pengelola komoditas sebagai bagian dari marketing facility. Skema ini diyakini akan memperkuat pengawasan perdagangan komoditas ekspor Indonesia.
Selain itu, Prabowo mengatakan aturan baru ini bertujuan mencegah praktik under invoicing dan pelarian DHE ke luar negeri, serta meningkatkan penerimaan pajak dan hasil SDA.
&ldquo;Kita tidak mau dibohongi lagi, kita mau tahu persis berapa kekayaan kita yang dijual,&rdquo; ujar Prabowo.
Berdasarkan materi paparan yang disampaikan dalam sidang, implementasi kebijakan akan berlangsung dalam dua tahap.
Tahap pertama ditargetkan mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026, dengan masa transisi pengalihan transaksi ekspor dari perusahaan kepada BUMN.
Selanjutnya, mulai 1 September 2026 transaksi perdagangan ekspor-impor antara pembeli luar negeri dan penjual di dalam negeri dilakukan sepenuhnya melalui BUMN.
Prabowo mengatakan kebijakan serupa telah diterapkan sejumlah negara produsen komoditas seperti Arab Saudi, Qatar, Rusia, Kuwait, Ghana, hingga Malaysia.
&ldquo;Ini kebijakan akal sehat. Sumber daya alam milik kita,&rdquo; kata Prabowo. (KR)

Pemerintah menyiapkan skema eksportir tunggal SDA melalui BUMN secara bertahap mulai 2026.

Cegah pelarian devisa, Prabowo wajibkan ekspor SDA lewat BUMN

JAKARTA - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara akan mulai memberlakukan sistem transaksi ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) melalui satu platform digital pada Januari 2027.
Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, mengatakan kebijakan tersebut disiapkan untuk memperketat tata kelola perdagangan komoditas nasional sekaligus meningkatkan transparansi ekspor SDA Indonesia.
&ldquo;Mulai Januari 2027, transaksi ini baru akan diberlakukan melalui platform kami. Platform tersebut sudah kami siapkan,&rdquo; kata Rosan dalam konferensi pers Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Tahun Anggaran 2027, seperti dikutip Bloombergtechnoz (20/5).
Menurut Rosan, platform digital itu merupakan tindak lanjut arahan pemerintah agar transaksi ekspor komoditas dilakukan melalui badan usaha milik negara (BUMN). Untuk menjalankan skema tersebut, Danantara telah membentuk entitas baru bernama PT Danantara Sumberdaya Indonesia.
Sebelum implementasi penuh dimulai pada 2027, eksportir diwajibkan melaporkan seluruh transaksi penjualan dan ekspor SDA kepada Danantara mulai Juni hingga Desember 2026.
&ldquo;Nantinya kami akan melihat apakah nilai yang dicantumkan sudah mencerminkan nilai yang wajar sesuai indeks pasar global,&rdquo; ujar Rosan.
Ia menegaskan platform tersebut tidak dirancang untuk mengambil margin perusahaan, melainkan memperkuat transparansi perdagangan komoditas dari sisi harga, volume, hingga pengiriman.
Menurut Rosan, langkah itu juga ditujukan untuk menekan praktik underinvoicing dan overpricing yang selama ini dinilai merugikan negara.
&ldquo;Selama ini, dengan banyaknya underinvoicing dan praktik overpricing, tentu berdampak pada perpajakan, royalti, devisa, bahkan mendistorsi perdagangan secara keseluruhan dari sisi data dan pelaporan,&rdquo; ujarnya.
Danantara juga akan melakukan evaluasi selama tiga bulan pertama implementasi sebelum memperluas penerapan sistem hingga akhir tahun.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah (PP) untuk mengatur tata kelola ekspor komoditas SDA melalui BUMN sebagai bank ekspor tunggal.
&ldquo;Penjualan hasil SDA, kita mulai dari kelapa sawit, batu bara, besi, kita harus melakukan penjualannya oleh [melalui] BUMN sebagai bank ekspor tunggal,&rdquo; tegas Prabowo.
Presiden juga menyoroti potensi kebocoran pendapatan negara dari ekspor SDA yang diperkirakan mencapai US$150 miliar per tahun akibat praktik transfer pricing dan pelarian devisa hasil ekspor.
&ldquo;Bagaimana bisa ada yang menambang di hutan lindung dan tidak ada yang berani menegakkan hukum? Kita perhitungkan, potensi uang yang bisa bocor itu US$150 miliar per tahun,&rdquo; tegasnya. (DH)

Danantara mulai awasi harga dan volume ekspor SDA demi cegah kebocoran devisa.