WASHINGTON - Hakim federal Amerika Serikat menolak langsung menyetujui kesepakatan senilai US$1,5 juta antara Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) dengan Elon Musk terkait pembelian saham Twitter, karena masih membutuhkan penjelasan lebih rinci mengenai proses dan keadilan perjanjian tersebut.
Kesepakatan itu bertujuan mengakhiri gugatan SEC yang menuduh Musk terlambat 11 hari mengungkap kepemilikan lebih dari 5% saham Twitter pada 2022, mengutip dari Reuters.
Keterlambatan tersebut disebut membuat Musk menghemat sekitar US$150 juta sebelum akhirnya mengumumkan kepemilikan 9,2% saham di perusahaan media sosial itu pada April 2022.
Enam bulan setelah pengungkapan tersebut, Musk membeli Twitter dengan nilai US$44 miliar dan kemudian mengganti namanya menjadi X.
Hakim Distrik AS Sparkle Sooknanan di Washington menyatakan pengadilan perlu memastikan kesepakatan itu adil bagi kedua pihak, sesuai kepentingan publik, serta bebas dari indikasi kolusi atau praktik tidak semestinya.
Pengadilan memerintahkan SEC dan pihak Musk hadir pada 13 Mei untuk mengusulkan jadwal pengajuan dokumen pendukung penyelesaian perkara tersebut.
Pihak pengacara Musk belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar, sementara SEC juga belum mengeluarkan pernyataan resmi.
SEC menggugat Musk pada 14 Januari 2025, hanya enam hari sebelum Presiden Joe Biden meninggalkan Gedung Putih.&nbsp;
Musk yang pernah menjadi penasihat Presiden Donald Trump menilai gugatan tersebut bermuatan politik dan menyebut keterlambatan pelaporan saham terjadi tanpa sengaja.
Di bawah pemerintahan Trump, aktivitas penegakan hukum terhadap sejumlah dugaan pelanggaran korporasi mulai dikurangi. Ketua SEC saat ini, Paul Atkins, juga disebut tengah mengubah fokus prioritas penegakan regulator tersebut.
Musk dan SEC diketahui mulai membahas penyelesaian kasus pada 17 Maret, sehari setelah kepala penegakan SEC Margaret Ryan mengundurkan diri secara mendadak.
Dalam kesepakatan itu, Musk tidak diwajibkan mengakui kesalahan maupun mengembalikan dana yang diduga dihemat akibat keterlambatan pengungkapan saham tersebut. (DK)

Hakim minta penjelasan tambahan soal kesepakatan SEC dengan Elon Musk terkait Twitter.

Hakim AS tunda persetujuan damai SEC dan Elon Musk

WASHINGTON - Regulator pasar modal Amerika Serikat, U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), akhirnya merilis panduan yang telah lama dinanti terkait industri kripto.Aturan ini memperjelas jenis aset kripto mana yang tergolong sebagai sekuritas, serta bagaimana aset digital yang awalnya bukan sekuritas bisa berubah menjadi kontrak investasi dalam kondisi tertentu.Ketua SEC, Paul Atkins, juga menyatakan bahwa lembaganya tengah mempertimbangkan skema &ldquo;safe harbor&rdquo; untuk memberi jalur khusus bagi perusahaan kripto dalam menghimpun dana, tanpa mengabaikan perlindungan investor.Seperti dikutip Reuters, pernyataan tersebut disampaikan dalam acara yang digelar oleh The Digital Chamber di Washington, D.C.Dalam panduan terbarunya, yang turut didukung oleh U.S. Commodity Futures Trading Commission, SEC mengelompokkan token kripto ke dalam lima kategori: komoditas digital, koleksi digital, alat digital, stablecoin, dan sekuritas digital.SEC menegaskan bahwa hanya aset yang masuk kategori sekuritas digital yang tunduk pada hukum sekuritas federal.Selain itu, SEC menyoroti bahwa aset kripto yang awalnya bukan sekuritas bisa berubah status jika dipasarkan sebagai investasi dalam suatu usaha bersama dengan harapan keuntungan bagi pembeli.Di bawah kepemimpinan Atkins, SEC juga tengah menyiapkan reformasi besar pada regulasi pasar modal guna mengakomodasi kripto dan perdagangan berbasis blockchain.Ia sebelumnya menyatakan bahwa sebagian besar kripto tidak termasuk sekuritas, status yang biasanya mengharuskan pendaftaran dan keterbukaan informasi kepada SEC.Industri kripto sendiri telah lama menilai bahwa regulasi yang ada saat ini tidak sesuai, dan mendesak pembuat kebijakan untuk menghadirkan aturan baru yang lebih jelas mengenai klasifikasi aset digital, termasuk stablecoin.Pada saat yang sama, Atkins juga menguraikan rencana &ldquo;safe harbor&rdquo; yang memungkinkan perusahaan kripto menjual token dan menggalang dana dengan lebih mudah.Skema ini mencakup kemungkinan adanya pengecualian khusus bagi startup, sehingga mereka dapat beroperasi atau menghimpun dana dalam batas tertentu tanpa langsung tunduk pada seluruh aturan SEC.SEC diperkirakan akan merilis proposal resmi terkait safe harbor untuk mendapatkan masukan publik dalam beberapa pekan mendatang, termasuk integrasi konsep &ldquo;innovation exemption&rdquo; guna mendukung model bisnis baru di sektor kripto. (DK)

SEC keluarkan panduan kripto dan siapkan aturan safe harbor bagi perusahaan kripto.

Lama ditunggu industri, akhirnya SEC rilis aturan kripto

JAKARTA &ndash; Pengusaha kripto asal China, Justin Sun (35), menyetujui penyelesaian senilai US$10 juta untuk mengakhiri gugatan penipuan perdata yang diajukan oleh U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) terkait aktivitas perdagangan aset kripto.
Dikutip dari Reuters (5/3), kesepakatan yang diumumkan pada Kamis tersebut masih menunggu persetujuan pengadilan. Pembayaran akan dilakukan oleh salah satu perusahaan milik Sun.
Dalam surat kepada Hakim Distrik AS Edgardo Ramos di Manhattan, SEC menyatakan Sun dan perusahaan-perusahaannya tidak mengakui maupun membantah tuduhan pelanggaran.
&ldquo;Saya dengan senang hati mengonfirmasi bahwa SEC telah mengajukan penghentian seluruh tuntutan terhadap saya, Tron Foundation, dan BitTorrent Foundation,&rdquo; kata Sun dalam pernyataan yang diunggah di X.
&ldquo;Penyelesaian hari ini membawa penutupan kasus ini.&rdquo;
SEC sebelumnya menggugat Sun pada Maret 2023 bersama perusahaan Tron Foundation, BitTorrent Foundation, dan Rainberry.
Regulator menuduh mereka mendistribusikan aset kripto Tronix (TRX) dan BitTorrent (BTT) secara ilegal, memanipulasi volume perdagangan, serta menyembunyikan pembayaran kepada selebritas yang mempromosikan token tersebut.
Sun juga dituduh memperoleh sekitar US$31 juta dengan memerintahkan karyawan melakukan ratusan ribu transaksi Tronix antara dua akun yang ia kendalikan. Praktik itu disebut menciptakan kesan aktivitas perdagangan yang sah di pasar.
Dalam gugatan tersebut, SEC juga menyebut Sun membayar sejumlah selebritas untuk mempromosikan aset kripto tersebut di media sosial tanpa mengungkapkan bahwa promosi itu berbayar. Nama yang disebut antara lain aktris Lindsay Lohan, penyanyi Akon dan Ne-Yo, serta kreator konten Jake Paul.
Kasus tersebut diajukan saat SEC dipimpin oleh Gary Gensler pada masa pemerintahan Presiden Joe Biden, yang mendorong regulasi lebih ketat terhadap industri kripto.
Pada Februari 2025, setelah Donald Trump kembali menjabat sebagai presiden, SEC menunda proses hukum untuk membuka peluang penyelesaian kasus.
Kesepakatan tersebut menuai kritik dari Senator Elizabeth Warren. &ldquo;SEC seharusnya tidak menjadi anjing penjilat bagi teman-teman miliarder Trump,&rdquo; ujarnya dalam pernyataan.
Sementara itu, Juru Bicara Gedung Putih Taylor Rogers menyatakan, &ldquo;Presiden selalu dan akan selalu termotivasi semata-mata oleh apa yang terbaik bagi rakyat Amerika.&rdquo;
&gt;&gt;Dekat Trump?
Justin Sun adalah pendiri jaringan blockchain TRON dan salah satu tokoh paling kontroversial di industri kripto global.
Ia juga dikenal sebagai mantan diplomat Grenada untuk Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) serta investor aktif di berbagai proyek blockchain dan perusahaan kripto.
Hubungan Sun dengan Donald Trump menjadi sorotan karena kedekatannya dengan sejumlah tokoh di lingkaran industri kripto yang mendukung agenda deregulasi kripto pada masa pemerintahan Trump.
Beberapa laporan media AS juga menyebut Sun sempat menghadiri acara penggalangan dana politik yang terkait dengan jaringan donor pro-Trump, meski tidak ada bukti langsung bahwa Trump terlibat dalam kasus SEC tersebut. (DH)

Sun dituduh memerintahkan karyawan melakukan ratusan ribu transaksi Tronix antara 2 akun.

Akhiri gugatan SEC kasus penipuan kripto, Justin Sun bayar US$10 juta

JAKARTA &ndash; Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) Filipina mengurungkan rencana pelonggaran aturan saham yang beredar di publik atau free float, menyusul gejolak yang dialami oleh pasar saham Indonesia akibat sikap Morgan Stanley Capital International (MSCI).
Seperti disampaikan IDNFinancials.com sebelumnya, MSCI menahan rebalancing saham Indonesia akibat rendahnya partisipasi publik di sejumlah emiten. Keputusan itu memicu aksi jual besar-besaran di Bursa Efek Indonesia (BEI), hingga menyebabkan trading halt selama 2 kali dalam sepekan pada akhir Januari kemarin.
Regulator pasar saham Indonesia lantas menyusun sejumlah langkah reformasi, termasuk meningkatkan porsi saham free float dari 7,5% menjadi 15%, meskipun berpotensi memicu aksi jual saham hingga Rp187 triliun.
SEC Filipina sebelumnya sempat menyiarkan draf rencana penurunan ambang free float saham dari 20% menjadi 12%, lewat keterangan resmi yang disampaikan akhir Desember 2025.
Namun pada Selasa (24/2) kemarin, SEC Filipina telah menetapkan ambang batas minimum free float menjadi 15% untuk perusahaan dengan kapitalisasi pasar lebih dari 50 miliar PHP (Peso Filipina).
Sementara perusahaan dengan kapitalisasi pasar 1 miliar peso dan tak lebih dari 50 miliar peso, harus memiliki free float minimal 20%. Sedangkan batas minimal free float perusahaan dengan kapitalisasi pasar 500 juta peso hingga 1 miliar peso ditetapkan minimal 25%, serta batas minimal free float perusahaan dengan kapitalisasi pasar tidak lebih dari 500 peso minimal 33%.
Keputusan terbaru SEC Filipina juga menghapus aturan minimal free float yang sama untuk semua saham.
Sementara itu di Indonesia, aturan batas minimum saham free float telah mencapai tahap finalisasi per 19 Februari 2026. Setelah tuntas, Bursa Efek Indonesia (BEI) akan mengajukan draf aturan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
&ldquo;Seluruhnya itu masih on-schedule seperti yang kami sampaikan sebelumnya,&rdquo; ujar Jeffrey Hendrik, Penjabat Sementara Direktur Utama BEI, dalam konferensi pers yang digelar akhir pekan lalu. (KR)

Filipina merevisi rencana penurunan porsi free float di bursa saham mereka, menyusul gejolak di RI.