JAKARTA - PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PTPP) mengantongi persetujuan pemegang saham untuk menjalankan restrukturisasi sebagai bagian dari langkah perseroan memperbaiki kondisi internal dan kinerja keuangan.Persetujuan tersebut ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PTPP pada Selasa (15/9).Pemegang saham menyetujui usulan restrukturisasi yang diajukan perseroan. RUPSLB juga memberikan wewenang kepada pemegang saham Seri B dengan jumlah kepemilikan terbesar untuk menyetujui perubahan metode restrukturisasi apabila diperlukan.Keputusan tersebut mendapat dukungan 3.175.987.651 saham atau 98,628095% dari total suara yang diberikan dalam RUPSLB.Seperti diberitakan IDNFinancials sebelumnya, restrukturisasi ini berkaitan dengan kesepakatan PTPP bersama empat bank kreditur melalui Master Restructuring Agreement (MRA) atau Perjanjian Kredit untuk Tujuan Restrukturisasi dengan nilai total mencapai Rp18,2 triliun.PTPP menandatangani MRA tersebut pada Kamis (10/9/2026) sebagai bagian dari upaya restrukturisasi seluruh utang pokok dan bunga perseroan hingga Juli 2026.Empat bank yang terlibat dalam kesepakatan tersebut yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) sebagai agen fasilitas, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI), serta PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BRIS).PTPP menutup sesi perdagangan dengan tren negatif. Berdasarkan data pasar per 16 September 2026, saham emiten BUMN karya ini melemah 3,47% atau turun 7,00 poin dalam kurun waktu lima hari terakhir.Dalam aktivitas perdagangan terbarunya, PTPP dibuka pada level 198,00. menyentuh level terendahnya di 195,00, yang sekaligus menjadi harga penutupan.(DH)

PTPP mendapat restu pemegang saham untuk merestrukturisasi utang Rp18,2 triliun.

PTPP kantongi restu RUPSLB untuk restrukturisasi Rp18,2 triliun

JAKARTA - PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PTPP) menandatangani Master Restructuring Agreement (MRA) atau Perjanjian Kredit untuk Tujuan Restrukturisasi dengan total nilai Rp18,2 triliun bersama empat bank kreditur.Kesepakatan tersebut ditandatangani pada Kamis (10/9) sebagai bagian dari upaya restrukturisasi seluruh utang pokok dan bunga perseroan per Juli 2026.Empat bank yang terlibat dalam kesepakatan tersebut adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) sebagai agen fasilitas, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI), serta PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BRIS).Direktur Keuangan PTPP, Faizal Rahmad mengatakan restrukturisasi dilakukan bersamaan dengan transformasi bisnis dan keuangan perseroan.“Pertimbangan dilakukannya transaksi ini adalah untuk melakukan restrukturisasi atas utang Perseroan yang disertai dengan transformasi bisnis dan keuangan yang bertujuan untuk menjaga keberlangsungan usaha, meningkatkan kinerja operasional dan keuangan Perseroan serta kemampuan Perseroan untuk melunasi seluruh utang kepada Kreditur,” ujar Faizal, dalam keterbukaan informasi, Jumat (11/9).Dalam skema restrukturisasi tersebut, kewajiban PTPP sebesar Rp18,2 triliun dikelompokkan ke dalam sejumlah fasilitas.Struktur tersebut mencakup utang atau pembiayaan yang dikecualikan, Tranche A dengan tenor hingga 15 tahun, Tranche B dengan tenor hingga lima tahun, serta Tranche C yang pembayarannya dilakukan secara bertahap selama 18 bulan.“Restrukturisasi ini diharapkan memberikan ruang bagi PTPP untuk memperbaiki struktur keuangannya sekaligus menjalankan transformasi bisnis,” ujarnya.Menurut Faizal, kesepakatan dengan para kreditur diharapkan memberikan dampak positif terhadap proses restrukturisasi keuangan dan menjaga keberlangsungan usaha perseroan.“Dengan dilakukannya penandatanganan MRA ini diharapkan akan memberikan dampak yang baik bagi proses restrukturisasi keuangan yang sedang dilakukan serta bagi kelangsungan usaha dan kondisi keuangan Perseroan ke depannya,” katanya.Pada perdagangan sesi satu hari ini, Jumat (11/9), harga saham PTPP turun 2,48% ke level Rp197 per lembar.Dalam sebulan terakhir saja, saham PTPP turun 3,43% dan merosot hingga 52,42% sejak awal 2026. (DK)

Restrukturisasi utang Perseroan dilakukan seiring transformasi bisnis perusahaan.

PTPP restrukturisasi utang Rp18,2 triliun dari 4 bank BUMN

JAKARTA – PT PP (Persero) Tbk (PTPP) dan PT Adhi Karya Tbk (ADHI), dua perusahaan konstruksi negara, buka suara mengenai target penyelesaian konsolidasi BUMN Karya pada akhir 2026.Mengutip Investor.id, Dony Oskaria, Kepala Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) dan CEO Danantara Indonesia, memang telah mengonfirmasi bahwa aksi merger tersebut ditargetkan selesai pada tahun ini.Namun, manajemen PTPP dan ADHI menegaskan bahwa target rampungnya peleburan kedua perusahaan tersebut merupakan target indikatif yang ditetapkan pemegang saham utamanya – PT Danantara Asset Management (DAM) dan BP BUMN.“Target waktu tersebut dapat mengalami penyesuaian, dengan mempertimbangkan penyelesaian proses restrukturisasi, hasil kajian dan uji tuntas, pemenuhan persetujuan korporasi dan/atau regulator, serta kondisi lain yang relevan,” jelas manajemen PTPP dalam keterangan resmi, Jumat (4/9).Baik PTPP maupun ADHI mengaku bahwa rencana merger masih berada di tahap pengkajian.“Studi kelayakan (feasibility study), uji tuntas (due diligence), dan penyusunan skema penggabungan usaha secara formal belum dilakukan/ditetapkan,” jelas manajemen ADHI dalam keterangan terpisah, Jumat (4/9).Karena proses kajian masih berlangsung, sampai saat ini pun belum terdapat keputusan final mengenai entitas mana yang akan menjadi penerima penggabungan usaha (surviving entity).Selain itu, PTPP dan ADHI kini juga masih berfokus pada restrukturisasi keuangan—termasuk obligasi dan sukuk yang telah diterbitkan—sebagai proses penguatan fundamental keuangan dan operasional masing-masing emiten.Meski belum dapat mengungkapkan rencana dan prospek usaha pascamerger, manajemen ADHI memandang konsolidasi BUMN Karya sebagai upaya penguatan daya saing industri konstruksi dalam negeri.“Perseroan berharap konsolidasi tersebut dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi pemegang saham dan stakeholders secara umum,” tutup manajemen.Sebagai catatan, DAM mengendalikan 50,5% saham PTPP, dan sisanya dimiliki publik. Sementara itu, sekitar 63,7% ADHI dimiliki oleh DAM, dan sisa 36,3% dipegang masyarakat.PTPP menutup perdagangan Jumat (4/9) di level Rp212 per lembar setelahh ambles 48,8% sejak awal tahun.Sementara itu, perdagangan saham ADHI masih dihentikan sementara (suspensi) oleh Bursa Efek Indonesia sejak 21 Agustus 2026 akibat penundaan pembayaran bunga obligasi. Posisi terakhir harga sahamnya tercatat di level Rp133. (ZH)

Ditargetkan rampung 2026, merger PTPP dan ADHI belum menemukan titik terang.

Danantara merger BUMN Karya, PTPP dan ADHI: Target 2026 itu indikatif

JAKARTA - PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) mencatat kemajuan dalam restrukturisasi utang setelah pemegang obligasi menyetujui seluruh usulan restrukturisasi Obligasi III Tahap IV Tahun 2019 dalam Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO), Kamis (3/9).Salah satu keputusan RUPO tersebut adalah perpanjangan tenor obligasi. Persetujuan ini menjadi langkah lanjutan perseroan dalam menyelesaikan restrukturisasi utang sekaligus memperbesar peluang pembukaan kembali perdagangan saham WSKT.Sebelumnya, WSKT telah menjalankan Master Restructuring Agreement (MRA) bersama 21 bank. Sejak akhir 2023, perseroan memangkas total utang 20,8% menjadi Rp66,5 triliun dari sekitar Rp84 triliun.Direktur Keuangan WSKT, Wiwi Suprihatno, mengatakan perseroan akan terus memperkuat struktur keuangan dan memenuhi kewajiban yang masih tersisa.“Kami akan terus konsisten memenuhi kewajiban yang tersisa. Langkah ini sebagai tanggung jawab sekaligus dukungan terhadap mitra yang sudah membantu kami untuk menyelesaikan beragam proyek infrastruktur,” ujar Wiwi dalam keterangan resmi, Jumat (4/9).Selain utang perbankan, WSKT memangkas utang vendor past due sebesar 97,1% menjadi Rp48 miliar pada semester I 2026 dari Rp2,13 triliun pada 2022. Perseroan juga telah menyelesaikan seluruh kewajiban pajak past due sejak 2024.Perbaikan struktur keuangan berjalan seiring dengan pertumbuhan operasional. Pendapatan usaha WSKT pada semester I 2026 mencapai Rp4,92 triliun, tumbuh 58,49% secara tahunan dari Rp3,1 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.Pertumbuhan pendapatan terutama berasal dari produksi proyek Sekolah Rakyat dan jaringan irigasi Kementerian Pekerjaan Umum (PU).Hingga Juni 2026, WSKT membukukan Nilai Kontrak Baru (NKB) Rp5,1 triliun. Perolehan tersebut didominasi proyek konektivitas sebesar 45,6%, disusul infrastruktur air 21,7%.Untuk menjaga arus kas, WSKT selektif memilih proyek dan menghindari skema turnkey maupun investasi. Perseroan memprioritaskan proyek dengan skema pembayaran bulanan dan uang muka.Ke depan, WSKT akan kembali fokus pada bisnis inti sebagai kontraktor murni. Perseroan juga terus berkomunikasi dengan Daya Anagata Nusantara (Danantara) terkait optimalisasi aset tol dan peta jalan konsolidasi BUMN konstruksi.Suspensi SahamDari sisi pasar modal, saham WSKT masih dalam status suspensi. BEI menghentikan perdagangan saham perseroan di seluruh pasar sejak Mei 2023.Hingga akhir 2025, masa suspensi telah mencapai 32 bulan, melampaui batas 24 bulan yang menjadi salah satu ketentuan dalam potensi delisting.Hingga Juni 2026, restrukturisasi utang perbankan Waskita telah rampung 100%, sedangkan restrukturisasi obligasi mencapai 75%. Persetujuan RUPO atas Obligasi III Tahap IV Tahun 2019 menjadi perkembangan lanjutan dalam penyelesaian restrukturisasi obligasi.(DH)

Persetujuan RUPO memperkuat restrukturisasi utang WSKT dan membuka peluang pencabutan suspensi saham

WSKT tekan utang 20,8%, restu RUPO buka peluang suspensi dibuka

JAKARTA - PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life), anggota IFG yang merupakan BUMN holding asuransi, penjaminan, dan investasi, membukukan laba bersih sebesar Rp482,12 miliar pada 2025. Angka tersebut melonjak 162,9% dibandingkan dengan laba pada 2024.
Pertumbuhan juga tercatat pada pendapatan jasa asuransi yang naik 11,7% menjadi Rp6,56 triliun. Sementara itu, total aset IFG Life mencapai Rp32,84 triliun dengan tingkat Risk-Based Capital (RBC) sebesar 180,16%.
Rasio RBC tersebut berada jauh di atas batas minimum yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menunjukkan posisi permodalan perusahaan yang kuat dalam memenuhi kewajiban kepada pemegang polis.
Direktur Keuangan merangkap Plt. Direktur Utama IFG Life, Ryan Diastana Firman, mengatakan pencapaian sepanjang 2025 merupakan hasil dari konsistensi perusahaan dalam memperkuat fondasi bisnis sekaligus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan usaha dan pengelolaan risiko.
"Kami meyakini bahwa pertumbuhan yang berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui fundamental perusahaan yang kuat. Karena itu, kami terus memperkuat kualitas bisnis, menerapkan tata kelola yang baik, serta mengelola investasi dan risiko secara prudent," ujarnya, dalam Press Release di laman resmi IFG Life, Kamis (13/8).
Menurut dia, kinerja 2025 menjadi cerminan dari upaya tersebut sekaligus memperkuat kemampuan IFG Life dalam memenuhi komitmen kepada seluruh pemegang polis.
Kinerja operasional IFG Life juga didukung pengelolaan portofolio bisnis yang disiplin, strategi investasi yang terukur, serta fokus terhadap pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan.
Penerapan PSAK 117 bagi industri asuransi jiwa pada 2025 turut menjadi momentum bagi IFG Life untuk meningkatkan transparansi dan kualitas pelaporan keuangan.
Ke depan, IFG Life akan memperkuat fundamental bisnis melalui inovasi produk dan layanan, kolaborasi strategis dengan berbagai mitra, serta pengelolaan investasi yang prudent.
Perusahaan menilai kinerja yang sehat tidak hanya mencerminkan pertumbuhan bisnis, tetapi juga menjadi fondasi untuk membangun dan menjaga kepercayaan masyarakat. (DK)

IFG Life juga mencatat pertumbuhan pendapatan jasa asuransi 11,7% menjadi Rp6,56 triliun pada 2025.

IFG Life cetak laba Rp482,12 miliar, melonjak 162,9% pada 2025

JAKARTA &ndash; PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) mencatatkan penyaluran kredit bank-only melonjak 19,9% secara tahunan menjadi Rp1.592 triliun pada akhir Juni 2026 &ndash; di atas pertumbuhan kredit rata-rata industri di level 12,7%.
Ekosistem pemerintah dan BUMN menunjukkan pertumbuhan kredit paling pesat, tumbuh 41,6% ke Rp489 triliun, meskipun ekosistem bisnis &ndash; yaitu perusahaan besar swasta nasional &ndash; masih mendominasi kredit dengan Rp767 triliun, naik 17,7%.
Direktur Commercial Banking Bank Mandiri Totok Priyambodo menyebutkan bahwa kredit komersial juga masih bertumbuh 15% menjadi Rp343 triliun.
Menurut materi paparan publik Bank Mandiri, sekitar 15% dari kredit komersial tersebut disalurkan ke industri perkebunan sawit, diikuti jasa transportasi dengan 11%, serta energi, air, dan F&amp;B 10%.
&ldquo;Kami terus mengarahkan pembiayaan kepada sektor-sektor yang memiliki efek berganda terhadap perekonomian nasional, termasuk perkebunan, hilirisasi, transportasi dan logistik, energi, serta berbagai sektor produktif lainnya,&rdquo; ujar Totok dalam siaran resmi, Kamis (23/7).
Pertumbuhan kredit juga diimbangi dengan kualitas kredit yang terjaga, dengan rasio non-performing loan (NPL) berada di level 0.98%.
Dari segi pendanaan, Bank Mandiri juga mencatat Dana Pihak Ketiga (DPK) bank-only bertumbuh 17,1% menjadi Rp1.710 triliun pada akhir Juni 2026.
Kinerja intermediasi yang baik menopang performa keuangan Bank Mandiri, yang berhasil mencatat laba bersih konsolidasi melonjak 24,4% secara tahunan menjadi Rp30,4 triliun per akhir semester I 2026.
&ldquo;Pencapaian laba ini adalah hasil dari kualitas ekspansi kredit yang kami jaga, dengan penyaluran yang difokuskan ke sektor produktif dan padat karya, sehingga berdampak langsung pada penyerapan tenaga kerja di berbagai wilayah Indonesia,&rdquo; imbuh Totok. (ZH)

Laba bersih konsolidasi Bank Mandiri juga melonjak 24,4% secara tahunan pada semester I 2026.