JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) akan menerbitkan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I BBTN Tahap II Tahun 2026 senilai Rp2 triliun.Berdasarkan prospektus perseroan, penerbitan ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Bank BTN dengan target dana Rp10 triliun. Sebelumnya, BTN telah menerbitkan tahap pertama pada 2025 dengan nilai Rp300 miliar.Dalam penerbitan tahap II, perseroan menawarkan dua seri obligasi. Seri A memiliki nilai pokok Rp950 miliar dengan kupon tetap 7,05% per tahun dan tenor 370 hari.Sementara itu, Seri B memiliki nilai pokok Rp1,05 triliun dengan kupon tetap 7,25% per tahun dan tenor tiga tahun. Bunga kedua seri dibayarkan setiap tiga bulan.Masa penawaran umum berlangsung pada 29 September hingga 1 Oktober 2026. Perseroan menjadwalkan penjatahan pada 2 Oktober, distribusi elektronik pada 6 Oktober, dan pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia pada 7 Oktober 2026.Pembayaran bunga pertama untuk kedua seri akan dilakukan pada 6 Januari 2027. Seri A jatuh tempo pada 16 Oktober 2027, sedangkan Seri B jatuh tempo pada 6 Oktober 2029.Dana untuk Pembiayaan SosialPerseroan akan menggunakan dana hasil penerbitan obligasi, setelah dikurangi biaya emisi, untuk membiayai atau membiayai kembali proyek sosial yang memenuhi kriteria.Proyek tersebut mencakup penyediaan infrastruktur dasar yang terjangkau, perumahan terjangkau, penciptaan lapangan kerja, serta program pencegahan dan pengurangan pengangguran. Dana juga dapat digunakan untuk pembiayaan usaha kecil dan menengah serta pembiayaan mikro.Perseroan menargetkan 80%-100% dana emisi dialokasikan untuk pembiayaan baru, sedangkan porsi refinancing dibatasi maksimal 20%. Perseroan menargetkan seluruh dana dapat dialokasikan dalam waktu dua tahun sejak penerbitan.Perseroan juga akan menempatkan dana hasil emisi dalam rekening khusus sebelum dialokasikan ke proyek sosial yang memenuhi syarat. Perseroan wajib melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala kepada wali amanat dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga seluruh dana terealisasi.Pefindo Beri Peringkat idAAADari sisi pemeringkatan, PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) memberikan peringkat idAAA (Triple A) untuk Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Bank BTN Tahap II Tahun 2026 untuk periode 4 September 2026 hingga 1 September 2027.Dari sisi kinerja, perseroan membukukan laba tahun berjalan Rp2,4 triliun pada semester I-2026, naik 40,78% dibandingkan Rp1,71 triliun pada periode yang sama 2025. Total aset perseroan mencapai Rp545,16 triliun per 30 Juni 2026, tumbuh 12,45% secara tahunan.Pada periode yang sama, kredit yang diberikan BTN setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai mencapai Rp344,71 triliun, sedangkan pembiayaan/piutang syariah mencapai Rp58,21 triliun. (DH)

BBTN menawarkan obligasi sosial Rp2 triliun dalam dua seri dengan kupon hingga 7,25% per tahun.

BBTN tawarkan obligasi sosial Rp2 triliun, untuk apa?

JAKARTA - PT PP (Persero) Tbk (PTPP) mengantongi kontrak pembangunan Jalan Hauling Batubara Stage III di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, senilai Rp970 miliar.PTPP mengerjakan proyek tersebut melalui kerja sama operasi (KSO) dengan porsi kepemilikan 65% sekaligus bertindak sebagai leader project. Kontrak proyek ditandatangani pada 5 Agustus 2026.Proyek menggunakan skema design and build dengan masa pelaksanaan konstruksi selama 540 hari kalender. Pekerjaan mencakup pembangunan jalan hauling sepanjang 52 kilometer serta sejumlah struktur pendukung, seperti overpass, box culvert, dan box underpass.Jalan tersebut akan mendukung pengangkutan batu bara dari area konsesi tambang menuju titik bongkar atau pelabuhan. Infrastruktur ini juga ditujukan untuk memperlancar jalur logistik batu bara di Sumatera Selatan.Corporate Secretary PTPP, Joko Raharjo, mengatakan kontrak tersebut memperkuat portofolio perseroan di sektor infrastruktur, khususnya untuk mendukung konektivitas dan logistik di Sumatera Selatan.“PTPP berkomitmen untuk memberikan kontribusi terbaik dalam pembangunan Jalan Hauling Batubara Stage III. Dengan pengalaman dan kapabilitas yang dimiliki serta didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi dalam proses konstruksi, kami optimistis proyek ini dapat dilaksanakan dengan mengedepankan kualitas, ketepatan waktu, dan keselamatan kerja, sekaligus memberikan nilai tambah bagi kelancaran rantai pasok energi nasional,” tulis Joko dalam keterangan resmi.Menurutnya, proyek tersebut memiliki tantangan pada sejumlah titik perlintasan serta kondisi rute yang panjang dan berada di area terpencil. PTPP akan memperkuat sistem komunikasi dan keselamatan kerja untuk mendukung pengerjaan proyek.Dalam pelaksanaan konstruksi, PTPP akan memanfaatkan teknologi pemetaan lahan menggunakan drone dan LiDAR, digitalisasi inspeksi QHSE, serta sistem monitoring logistik berbasis barcode.PTPP juga akan menggunakan Real-Time Working Progress, All-in-One Project Dashboard, Building Information Modeling (BIM), Augmented Reality (AR), dan Virtual Reality (VR) untuk mendukung pemantauan dan pengendalian proyek.(DH)

PTPP meraih kontrak Rp970 miliar untuk membangun jalan hauling batubara sepanjang 52 kilometer.

PTPP kantongi kontrak Rp970 miliar untuk hauling road di Sumsel

JAKARTA - Emiten BUMN yang berada di bawah pengelolaan Danantara PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) membukukan rugi bersih sebesar Rp1,91 triliun pada semester I 2026.
Nilai tersebut menyusut 16,96% dibandingkan rugi bersih Rp2,30 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Sejalan dengan itu, rugi per saham dasar menjadi Rp66,57, dari Rp80,17 pada semester I 2025.
Berdasarkan laporan keuangan terbaru, WSKT mencatatkan pendapatan usaha sebesar Rp4,92 triliun, meningkat 58,49% dari Rp3,10 triliun pada semester I 2025.
Kenaikan pendapatan terutama ditopang oleh jasa konstruksi yang mencapai Rp3,87 triliun, naik 83,0% dari Rp2,11 triliun. Pendapatan jalan tol juga meningkat 8,4% menjadi Rp628,36 miliar dari Rp579,82 miliar.
Sementara itu, penjualan infrastruktur lainnya mencatat pertumbuhan tertinggi dengan lonjakan 332,5% menjadi Rp78,80 miliar, dari Rp18,52 miliar. Pendapatan properti naik 42,1% menjadi Rp45,79 miliar, sedangkan pendapatan hotel meningkat 8,5% menjadi Rp47,37 miliar.
Di sisi lain, pendapatan penjualan precast turun 20,7% menjadi Rp244,16 miliar dari Rp308,55 miliar. Pendapatan sewa gedung juga menyusut 18,6% menjadi Rp5,47 miliar, dibandingkan Rp6,65 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Meski pendapatan tumbuh, beban pokok pendapatan meningkat lebih tinggi, yakni 80,8% menjadi Rp4,41 triliun dari Rp2,44 triliun. Kondisi tersebut menekan laba bruto perseroan yang turun menjadi Rp504,21 miliar, dari Rp661,33 miliar pada semester I 2025.
Dari sisi neraca, total aset WSKT per 30 Juni 2026 tercatat Rp68,08 triliun, turun 3,7% dari Rp70,73 triliun pada akhir 2025.
Total liabilitas berkurang 0,8% menjadi Rp66,53 triliun, dibandingkan Rp67,06 triliun pada 31 Desember 2025.
Sementara itu, ekuitas merosot 57,8% menjadi Rp1,55 triliun dari Rp3,67 triliun pada akhir 2025.&nbsp;
Adapun kas dan setara kas pada akhir Juni 2026 tercatat Rp2,61 triliun, turun 20,4% dari Rp3,28 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. (DH)

Rugi bersih WSKT turun jadi Rp1,91 triliun, meski beban pokok naik 80,8% dan menekan laba bruto.

Pendapatan melesat 58%, WSKT pangkas rugi 17% di semester I

JAKARTA &mdash; Pemerintah Indonesia akan memperpanjang penempatan dana sebesar Rp200 triliun di bank-bank milik negara hingga Juli 2027. Kebijakan tersebut sebelumnya dijadwalkan berakhir pada akhir tahun ini.&nbsp;
Namun,&nbsp;mengutip Reuters, Menteri Keuangan Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan bahwa perpanjangan tersebut dilakukan untuk menjaga likuiditas perbankan sekaligus mendorong penyaluran kredit.
Upaya tersebut juga diharapkan dapat mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun ini.
Pasalnya, keputusan tersebut diambil di tengah perlambatan ekonomi Indonesia menjadi 5,3% pada kuartal II, dari 5,6% pada kuartal sebelumnya. Perlambatan dipicu oleh melemahnya konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah.
Pada Juni lalu, Purbaya mengumumkan tambahan penempatan dana sebesar Rp200 triliun di bank-bank BUMN. Tambahan itu membuat total dana yang akan ditempatkan pemerintah mencapai Rp400 triliun.
Sehari sebelum mengumumkan perpanjangan tersebut, Purbaya juga telah mengisyaratkan bahwa penempatan dana tersebut kemungkinan akan diperpanjang hingga tahun depan.
Selama ini, pemerintah mengelola cadangan kas melalui Bank Indonesia (BI). Namun, sejak menjabat sebagai Menteri Keuangan pada September 2025, Purbaya memindahkan sebagian dana ke bank-bank BUMN karena menilai likuiditas perbankan belum memadai untuk mendukung ekspansi ekonomi.
Menurut sumber Reuters, kebijakan tersebut telah memicu perbedaan pandangan antara pemerintah dan Bank Indonesia selama beberapa bulan. Perbedaan tersebut bahkan sudah muncul sebelum Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengundurkan diri bulan lalu. (ARF/ZH)

Dana pemerintah di bank BUMN tetap dipertahankan untuk mendorong penyaluran kredit.