JAKARTA &ndash; Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapenbi) menolak wacana moratorium Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG, serta meminta program tetap dilanjutkan beroperasi selama libur sekolah.
Ketua Umum Gapenbi, Alven Stony, mengatakan pihaknya telah menggelar rapat konsolidasi nasional yang dihadiri 25 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW).
&ldquo;Gapenbi menegaskan dukungan penuh keberlanjutan program makan bergizi gratis dengan menyampaikan delapan atau asta aspirasi mitra BGN kepada Presiden Prabowo,&rdquo; ujar Alven dalam konferensi pers, yang digelar di Jakarta pada Kamis (18/6).
Inti dari delapan aspirasi itu, mencakup sikap pengusaha pengelola dapur MBG yang menolak moratorium dari Badan Gizi Nasional (BGN), hingga desakan agar pemerintah melibatkan pengusaha dalam mengambil keputusan dalam program ini.
Menurut Alven, moratorium dana tata kelola baru yang dilakukan oleh pimpinan BGN baru, berpotensi menimbulkan dampak sistemik bagi mitra, relawan, pelaku UMKM, serta pemasok bahan pangan untuk dapur MBG.
Di samping itu, Alven juga menilai penghentian operasi SPPG selama masa libur sekolah, justru tak mengakomodasi kelompok penerima manfaat lain seperti ibu hamil dan balita.
Terkait dengan sejumlah aturan baru dari BGN yang disampaikan lewat Surat Edaran Nomor 12 tanggal 17 Juni 2026, Alven menegaskan banyak hal yang bertentangan kesepakatan awal antara pemerintah dan pengelola SPPG.
Menurut Alven, perubahan kebijakan semestinya dilakukan melalui adendum agar tidak menimbulkan persoalan hukum, atas kesepakatan yang telah dibuat bersama mitra program prioritas ini.
&ldquo;Karena setiap keputusan yang diambil oleh BGN selalu dengan cara intervensi tanpa meminta pertimbangan dari stakeholder dan mitra,&rdquo; jelas Alven.
Seperti disampaikan IDNFinancials.com sebelumnya, pemerintah Indonesia memang akan menghentikan program MBG selama masa libur sekolah. Keputusan ini dalam rangka efisiensi anggaran, serta evaluasi menyeluruh yang akan dilakukan oleh BGN. (KR)

Gapenbi menilai moratorium SPPG saat libur sekolah berisiko mengganggu penerima manfaat.

Pengusaha MBG tolak moratorium, minta dapur tetap buka saat libur

Jakarta &ndash; Pemerintah Indonesia akan menghentikan sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah, sambil mengevaluasi program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini.
Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Muhammad Qodari, mengatakan evaluasi program MBG akan dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN), sejalan dengan upaya pemerintah memangkas biaya operasi program MBG, agar tak membebani APBN.
&ldquo;Selama libur sekolah MBG dihentikan untuk bisa dilakukan evaluasi secara total,&rdquo; kata Qodari, dalam konferensi pers yang digelar pada Rabu (17/6) di Jakarta.
Qodari menambahkan, evaluasi akan mencakup mekanisme penghitungan insentif, jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi, hingga optimalisasi kelompok penerima manfaat program MBG.
Selain itu, Qodari mengatakan pemerintah juga mempertimbangkan perubahan skema insentif bagi SPPG sesuai jumlah penerima manfaat yang dijangkau. Perbuahan skema insentif ini telah dibahas dalam rapat, yang melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan BGN beberapa hari lalu.
&ldquo;Hitungannya bisa menghemat sampai kurang lebih Rp1 triliun setiap bulannya. Artinya setahun itu bisa Rp12 triliun,&rdquo; katanya, menjelaskan efisiensi dari perubahan skema insentif SPPG.
Saat program ini kembali beroperasi, pemerintah juga akan mengoptimalkan penerima manfaat dari kelompok ibu menyusui, ibu hamil, dan balita. Sementara sebaran SPPG ke depan juga akan fokus menjangkau wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
&ldquo;Sehingga kelompok-kelompok yang paling rentan ini bisa mendapatkan manfaat secara maksimal,&rdquo; ujar Qodari.
Terkait optimasi program MBG, Qodari menjelaskan saat ini BGN tengah mengevaluasi sistem penilaian atau grading SPPG yang selama ini dipakai. Hasil evaluasi ini, nantinya akan dipakai untuk menghitung kelayakan SPPG mendapat insentif atau justru dihentikan operasinya. (KR)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan selama libur sekolah untuk evaluasi menyeluruh.

Indonesia hentikan program MBG selama musim libur sekolah

JAKARTA &ndash; Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) yang telah dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) periode 2025-2026.
Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Syarief Sulaeman Nahdi, mengatakan tiga tersangka itu adalah DH, SS, dan LP.
Merujuk pada pemberitaan sebelumnya, ketiga pejabat BGN yang telah dicopot adalah Dadan Hindayana yang sebelumnya menjadi Kepala BGN. Kemudian dua lainnya adalah Sonny Sanjaya bekas Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, serta Lodewijk F. Paulus bekas Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan.
Syarief mengatakan penetapan ketiga tersangka dilakukan setelah penyidik menggelar pemeriksaan terhadap ketiganya sebagai saksi, serta temuan sedikitnya dua alat bukti yang cukup.
Menurut penyidik, program MBG yang mulai dijalankan pemerintah sejak Januari 2025 dengan anggaran Rp85,27 triliun pada 2025 dan Rp88 triliun pada 2026 itu, harusnya dikelola melalui yayasan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memenuhi syarat.
&ldquo;Namun pada kenyataannya, yayasan-yayasan yang ditunjuk sebagai mitra SPPG merupakan yayasan yang menjadi sarana melakukan kejahatan dan terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN,&rdquo; kata Syarief, dalam konferensi pers yang digelar pada Rabu (3/6).
Dalam proses pemilihan yayasan, Kejagung menyebut para tersangka melakukan manipulasi dalam verifikasi mitra SPPG agar lolos seleksi.
&ldquo;Yayasan-yayasan tersebut kemudian memperoleh insentif miliaran rupiah setiap hari dan diketahui terafiliasi, di antaranya dimiliki oleh DH, SS, dan LP,&rdquo; jelas Syarief.
Selain itu, ketiga tersangka juga diduga menyoroti proses pengadaan barang dan jasa dalam pelaksanaan program MBG, tanpa menyesuaikan kebutuhan lapangan dan adanya indikasi mark-up harga.
Beberapa proyek yang menjadi perhatian penyidik antara lain pengadaan 21.801 unit motor listrik senilai sekitar Rp1 triliun, 32.000 pasang sepatu, sekitar 31.000 unit tablet, serta 5.400 unit televisi 75 inci.
Sebagai tindak lanjut dari temuan ini, Kejagung kini menahan ketiga tersangka selama 20 hari di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
Meskipun demikian, Kejaksaan belum mengumumkan total kerugian negara yang timbul akibat kejahatan tiga pejabat BGN ini. &ldquo;Masih dihitung kerugiannya,&rdquo; jelas Syarief. (KR)

Kejaksaan sebut dugaan korupsi melibatkan yayasan terafiliasi milik pejabat BGN.