JAKARTA &ndash; Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan sanksi administratif kepada 233 pelaku pasar sejak awal 2026 hingga Maret, dalam bentuk denda dengan nilai total Rp96,33 miliar.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, mengatakan upaya itu sebagian bagian dari kepastian hukum di pasar modal.
&ldquo;Termasuk penanganan kasus yang terkait langsung dengan kondisi manipulasi pasar, yang sering menjadi perhatian semua pihak ini, bahkan angkanya sebesar Rp29,3 miliar,&rdquo; kata Hasan, dalam konferensi pers di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis (2/4) hari ini.
Ke depan, kata Hasan, langkah tersebut akan dilanjutkan oleh OJK demi menjaga integritas pasar dan memulihkan kepercayaan investor.
Pada akhir Februari 2026 lalu, OJK telah melakukan penindakan kepada empat pihak yang terbukti melakukan manipulasi harga saham, dengan denda bernilai Rp11,05 miliar.
Langkah penertiban industri pasar modal ini mulai ditingkatkan oleh OJK setelah penyedia indeks global MSCI menahan rebalancing saham Indonesia, ke dalam daftar indeks mereka. Faktor minimnya transparansi dan konsentrasi kepemilikan saham oleh entitas tertentu, menjadi salah satu keraguan MSCI terhadap bursa saham Indonesia.
Merespons hal tersebut, BEI dan OJK telah bekerja sama untuk meningkatkan transparansi pasar modal, serta menegakkan penindakan kasus manipulasi harga saham hingga Initial Public Offering (IPO). (KR)

Sekitar 30% dari total denda yang dikenakan terkait kasus manipulasi atau “goreng” saham di BEI.

OJK denda 233 pelaku pasar, sebagian kasus goreng saham

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi administratif dan perintah tertulis kepada&nbsp;PT Repower Asia Indonesia Tbk (REAL),&nbsp;PT Multi Makmur Lemindo Tbk (PIPA), serta pihak terkait atas pelanggaran ketentuan pasar modal. Sanksi tersebut ditetapkan pada 6 Februari 2026.
Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, M. Ismail Riyadi, mengatakan OJK mengenakan denda Rp925 juta kepada REAL terkait transaksi material penjualan tanah di Tangerang yang menggunakan dana hasil IPO tanpa melalui prosedur transaksi material.
&ldquo;Direktur Utama REAL periode 2024, Aulia Firdaus, dikenai denda Rp240 juta karena dinilai tidak menjalankan pengurusan perusahaan secara hati-hati sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran ketentuan pasar modal,&rdquo; ujar Ismail dalam keterangan resmi.
Dalam rangkaian IPO, &nbsp;OJK juga menjatuhkan sanksi kepada PT UOB Kay Hian Sekuritas berupa denda Rp250 juta, pembekuan izin usaha sebagai penjamin emisi efek selama satu tahun, serta perintah tertulis terkait pemutakhiran data.
OJK menilai terdapat pelanggaran prosedur uji tuntas nasabah dan penggunaan informasi tidak benar dalam proses penjatahan saham. Sejumlah pihak di UOB Kay Hian Sekuritas dan UOB Kay Hian Pte. Ltd. turut dikenai sanksi.
Sementara itu, &ldquo;PT Multi Makmur Lemindo Tbk (PIPA)&nbsp;dikenai denda Rp1,85 miliar atas kesalahan penyajian laporan keuangan tahunan 2023. "Khususnya pengakuan aset dari penggunaan dana IPO yang tidak didukung bukti memadai,&rdquo; ungkap Ismail.
Empat direksi PIPA periode 2023 didenda total Rp3,36 miliar secara tanggung renteng, dan Direktur Utama PIPA periode tersebut dilarang beraktivitas di pasar modal selama lima tahun.
OJK juga membekukan Surat Tanda Terdaftar auditor laporan keuangan PIPA selama dua tahun karena tidak menerapkan standar audit secara memadai. Ismail menegaskan: &ldquo;Pengenaan sanksi ini merupakan bagian dari penegakan hukum untuk menjaga integritas dan kepercayaan terhadap pasar modal Indonesia.&rdquo; (DH)

OJK menjatuhkan sanksi ke REAL dan PIPA terkait transaksi material dan laporan keuangan bermasalah.