JAKARTA -&nbsp;China mengumumkan perintah untuk memblokir sanksi Amerika Serikat yang dijatuhkan kepada lima kilang China yang dituduh membeli minyak dari Iran.
Sanksi AS yang diumumkan oleh Departemen Keuangan pada akhir bulan lalu melarang kilang-kilang tersebut mengakses sistem keuangan AS dan berupaya menghukum siapa pun yang berbisnis dengan perusahaan-perusahaan tersebut.
Dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu,&nbsp;seperti dikutip Aljazeera,&nbsp; Kementerian Perdagangan China mengatakan bahwa sanksi tersebut secara &ldquo;tidak tepat&rdquo; membatasi bisnis antara perusahaan China dan negara ketiga, serta melanggar hukum internasional dan norma dasar hubungan internasional.
Kementerian tersebut mengatakan telah mengeluarkan &ldquo;perintah larangan&rdquo; yang menetapkan bahwa sanksi tersebut &ldquo;tidak boleh diakui, ditegakkan, atau dipatuhi&rdquo;, dan menyebut langkah itu sebagai upaya untuk &ldquo;melindungi kedaulatan nasional, keamanan, dan kepentingan pembangunan&rdquo;.
&ldquo;Pemerintah China secara konsisten menentang sanksi sepihak yang tidak memiliki otorisasi PBB dan tidak memiliki dasar dalam hukum internasional,&rdquo; tambah kementerian tersebut.
Kementerian itu menyatakan bahwa perintah tersebut memblokir langkah AS terhadap Kilang Hengli Petrochemical (Dalian) dan empat kilang independen lainnya yang dikenal sebagai teapot refineries yaitu:
<ul>
<li>Shandong Jincheng Petrochemical Group</li>
<li>Hebei Xinhai Chemical Group</li>
<li>Shouguang Luqing Petrochemical</li>
<li>Shandong Shengxing Chemical.</li>
</ul>
[[Teapot refineries&rdquo;&nbsp;adalah kilang minyak independen skala kecil&ndash;menengah di China, bukan milik perusahaan negara besar. Awalnya disebut &ldquo;teapot&rdquo; karena kapasitasnya kecil (ibarat &ldquo;teko&rdquo; dibanding pabrik besar). Maknanya dalam konteks ini adalah kilang yang&nbsp;lebih fleksibel&nbsp;dibanding kilang besar, sering membeli minyak murah dari negara yang kena sanksi (seperti Iran, Rusia, Venezuela), margin keuntungan biasanya tipis. Namun, perannya penting untuk suplai energi China, tapi juga sering jadi target sanksi.]]
Saat mengumumkan sanksi pada 24 April, Departemen Keuangan AS menyebut Hengli sebagai salah satu pelanggan paling berharga bagi Teheran, dengan mengatakan bahwa perusahaan tersebut telah menghasilkan ratusan juta dolar bagi militer Iran melalui pembelian minyak mentah.
Pemerintahan Trump juga telah menjatuhkan sanksi pada empat kilang lainnya tahun lalu.
China mendapatkan lebih dari setengah kebutuhan minyaknya dari Timur Tengah, sebagian besar dari Iran.
Menurut perusahaan data komoditas Kpler, China membeli lebih dari 80 persen minyak yang dikirim Iran pada tahun 2025.
Kilang &ldquo;teapot&rdquo; di China beroperasi secara independen dan umumnya lebih kecil dibandingkan fasilitas yang dijalankan oleh perusahaan minyak milik negara seperti Sinopec.
Fasilitas-fasilitas ini, yang penting bagi upaya China untuk mengamankan pasokan minyaknya, memanfaatkan minyak mentah berharga diskon besar dari negara-negara yang terkena sanksi seperti Iran, Rusia, dan Venezuela.
Kilang &ldquo;teapot&rdquo; menyumbang sekitar seperempat kapasitas pemurnian China, beroperasi dengan margin sempit&mdash;bahkan terkadang negatif, dan baru-baru ini tertekan oleh lemahnya permintaan domestik.
Sanksi AS telah menciptakan hambatan tambahan bagi kilang-kilang tersebut, termasuk kesulitan menjual produk olahan dengan label asal yang sebenarnya. (YS)
Terkait:&nbsp;
1. Trump: Kami seperti bajak laut. Ini bisnis yang sangat menguntungkan
2. AS makin agresif, blacklist Hengli Petrochemical karena terkait Iran
&nbsp;
&nbsp;

Beijing menetapkan bahwa sanksi Amerika tersebut tidak boleh diakui, ditegakkan, atau dipatuhi.

China menentang AS, abaikan sanksi atas kilang minyak terkait Iran

JAKARTA &ndash; PT NH Korindo Sekuritas Indonesia akan tetap menjalankan bisnis perantara pedagang efek, setelah mendapat sanksi administratif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Jumat (13/3) pada pekan lalu.
Sanksi itu diberikan oleh OJK karena perusahaan sekuritas yang dimiliki oleh investor Korea Selata ini, terbukti menyalahi sejumlah aturan pasar modal dalam Initial Public Offering (IPO) saham PT Bliss Properti Indonesia Tbk (POSA).
Pelanggaran itu melibatkan Direktur&nbsp;NH Korindo periode 2019 yaitu Amir Suhendro Samirin, yang membantu alokasi penjatahan pasti kepada sejumlah nomine milik Benny Tjokrosaputro, atau yang lebih dikenal dengan nama Benny Tjokro.
Namun sesuai pengumuman OJK, sanksi yang diberikan oleh OJK hanya berlaku untuk bisnis penjaminan emisi efek NH Korindo selama setahun, selain denda senilai Rp525 juta. Artinya selama periode ini, NH Korindo tidak bisa bertindak sebagai penjamin emisi efek dalam IPO di bursa.
&ldquo;Kami ingin menegaskan bahwa izin perseroan sebagai perantara pedagang efek tetap berlaku secara penuh, dan kegiatan operasional perseroan, termasuk layanan transaksi efek bagi nasabah, tetap berjalan sebagaimana mestinya,&rdquo; tulis NH Korindo, dalam akun Instagram resminya pada Minggu (15/3) malam.
Selain itu, NH Korindo memastikan seluruh aset, dana, dan portofolio investasi nasabah tetap aman dan tersimpan dalam sistem Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
Sementara menanggapi sanksi administratif dari OJK, NH Korindo mengaku telah mengambil sejumlah langkah perbaikan dan penguatan. Terutama dari sisi kepatuhan, pengaawasan internal, dan tata kelola perusahaan.
&ldquo;NH Korindo Sekuritas Indonesia senantiasa menghormati kewenangan OJK serta berkomitmen untuk bekerja sama secara kooperatif dalam setiap proses yang dilakukan oleh regulator sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,&rdquo; imbuhnya.
Menurut data yang dihimpun IDNFinancials.com, NH Korindo tercatat sebagai anggota bursa dengan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) Rp591,29 miliar, berdasarkan data terbaru Maret 2026.
Perusahaan joint venture ini dikendalikan oleh NH Investment &amp; Securities Co. Ltd. dengan kepemilikan 92,68%. Sementara sisanya sebanyak 6,34% saham dimiliki oleh 6,34% dan PT Korindo Abadi 0,98%. (KR)

Broker milik perusahaan sekuritas terbesar dari Korea ini tetap melayani transaksi efek nasabahnya.

NH Korindo buka suara usai dihukum OJK, begini nasib dana nasabah

JAKARTA &ndash; PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) menanggapi sanksi dari pemerintah terkait tambang emas yang dioperasikan oleh salah satu anak usahanya, PT Citra Palu Minerals (CPM).
Direktur dan Chief Investor Relations Officer BRMS, Herwin Hidayat, mengatakan sampai saat ini BRMS dan CPM tidak pernah menerima surat dari Kementerian Lingkungan Hidup, terkait dengan sanksi tersebut.
Sebelumnya Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq, mengatakan pihaknya telah menjatuhkan sanksi terhadap aktivitas tambang CPM, yang berlokasi di Palu, Sulawesi Tengah.
&ldquo;Untuk yang CPM kita sedang memberikan dua sanksi, ada sanksi hukumnya sampai perdata. Jadi ini sedang jalan,&rdquo; jelas Hanif, seperti dikutip Antara pada Senin (23/2) kemarin.
Langkah tersebut merupakan bagian dari evaluasi Kementerian LH terhadap 1.358 perusahaan ekstraksi tambang dan nikel, serta sejalan dengan misi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dalam menangani penambangan liar.
Menanggapi hal tersebut, Herwin mengatakan sampai saat ini CPM masih beroperasi normal seperti biasa.
&ldquo;Selama ini seluruh kegiatan operasi dan penambangan oleh CPM dilakukan berdasarkan perizinan yang telah diperoleh dan masih berlaku, dari Kementerian Lingkungan Hidup,&rdquo; jelas Herwin, lewat keterangan tertulis pada Selasa (24/2) hari ini.
Beberapa izin yang masih berlaku itu, mencakup Surat Keputusan Menteri LH tentang kelayakan kegiatan penambangan dan pengolahan emas di Blok 1, Poboya, Palu.
Selain itu, CPM juga telah memiliki surat kelayakan operasional di bidang pengolahan limbah B3 untuk penimbunan limbah B3 tahap I dari Kementerian LH pada 29 Februari 2024.
Kemudian ada 2 surat kelayakan lain yang telah dikantongi oleh CPM untuk operasi air limbah domestik dan pemenuhan baku mutu emisi, yang masing-masing diperoleh pada Desember 2025 dari Kementerian LH.
Laporan IDNFinancials.com sebelumnya juga menyampaikan adanya penyegelan area tambang CPM, yang dilakukan oleh Satgas PKH. Namun Manajemen BRMS mengaku hal tersebut tak mengganggu kegiatan operasi perusahaan, karena area yang disegel disebabkan aktivitas penambangan liar, bukan dilakukan oleh perusahaan. (KR)

BRMS dan anak usahanya mengaku tak menerima sanksi tertulis dari pemerintah.

Pemerintah beri sanksi CPM, BRMS pastikan tambang emas tetap jalan

JAKARTA -&nbsp;PT Repower Asia Indonesia Tbk (REAL)&nbsp;menyampaikan tanggapan resmi atas pengenaan sanksi administratif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (10/2), manajemen menyatakan akan melaksanakan seluruh kewajiban yang timbul dari sanksi administratif sesuai dengan ketentuan, prosedur, dan jangka waktu yang ditetapkan regulator.
Direktur REAL, Sjafardamsah, menegaskan komitmen perseroan untuk melakukan pembenahan serta penguatan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG).
&ldquo;Perseroan akan tetap melanjutkan inovasi dan pengembangan usaha sebagai bagian dari kontribusi terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, serta untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dan para pemangku kepentingan,&rdquo; ujar Sjafardamsah.
Sebelumnya,&nbsp;OJK mengenakan denda sebesar Rp925 juta kepada REAL&nbsp;terkait transaksi material penjualan tanah di Tangerang yang menggunakan dana hasil penawaran umum perdana saham (IPO) tanpa melalui prosedur transaksi material. Selain sanksi terhadap perseroan, Direktur Utama REAL periode 2024, Aulia Firdaus, juga dikenai denda Rp240 juta. (DH)

REAL menyatakan patuh atas sanksi OJK dan berkomitmen memperkuat GCG serta melanjutkan pengembangan.