JAKARTA &ndash; PT United Tractors Tbk (UNTR) posted an 80% year-on-year drop in net profit to IDR 643 billion in the first quarter of 2026.
Earnings were weighed down by a combination of a weaker mining industry and sanction payments to the Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) related to nickel mining operations in Konawe.
UNTR recorded consolidated revenue of IDR 28.55 trillion in Q1 2026, down 17%.
Management said the decline was primarily due to the absence of gold sales from the Martabe gold mine after its operating permit was temporarily suspended by the government earlier this year.
As a result, PT Agincourt Resources and PT Sumbawa Jutaraya sold only 4,000 ounces of gold in Q1 2026, plunging 93% from 57,000 ounces in the same period last year.
Revenue contribution from UNTR&rsquo;s gold and mineral mining segment fell 76% to IDR 692 billion.
In addition, the reduction in Indonesia&rsquo;s 2026 coal RKAB quotas slowed performance in the construction machinery and mining contractor segments, as client demand weakened.
Sales of Komatsu heavy equipment, while still leading market share at 18%, dropped 20% to 1,107 units in Q1 2026. Revenue contribution from this segment declined 31% to IDR 7.5 trillion.
Mining contractor operations also weakened, with overburden removal and coal production down 7% and 4%, respectively. This reduced the segment&rsquo;s revenue contribution by 6% to IDR 11.9 trillion.
The only segment to post growth was coal mining. A 20% increase in sales volume, along with higher prices, lifted revenue in this segment by 13% to IDR 8 trillion.
Impact of non-recurring charges
Beyond weaker revenue, UNTR was burdened by non-recurring charges of IDR 1.2 trillion in Q1 2026.
Most of these one-off costs consisted of penalty payments related to nickel mining activities at Stargate in forest areas, as well as impairment provisions on its geothermal investment in PT Supreme Energy Rantau Dedap.
The company said that excluding these non-recurring charges, UNTR&rsquo;s net profit would have declined &ldquo;only&rdquo; 43% to IDR 508 billion during the period.
On the balance sheet, as of end-March 2025, the company recorded total assets of IDR 182.5 trillion, mainly driven by a 9% increase in liabilities since the start of the year.
Cash and cash equivalents stood at IDR 20.6 trillion, down from IDR 26.6 trillion at end-2025, due to weaker operating cash flow and the acquisition of the Doup project via PT Arafura Surya Alam and PT Mulia Bumi Persada in Q1 2026.
&ldquo;This change primarily reflects the acquisition of gold mining companies and the share buyback programme,&rdquo; UNTR management said in a statement on Wednesday (28/4).
UNTR is currently conducting a share buyback worth IDR 2 trillion, running from 1 April to 30 June 2026. (ZH)

Lagging operation and one-off costs of up to IDR 1.2 trillion further pressured UNTR in the Q1 2026.

Forestry task force sanctions hit UNTR profit, down 80% in Q1

JAKARTA &ndash; PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) menanggapi sanksi dari pemerintah terkait tambang emas yang dioperasikan oleh salah satu anak usahanya, PT Citra Palu Minerals (CPM).
Direktur dan Chief Investor Relations Officer BRMS, Herwin Hidayat, mengatakan sampai saat ini BRMS dan CPM tidak pernah menerima surat dari Kementerian Lingkungan Hidup, terkait dengan sanksi tersebut.
Sebelumnya Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq, mengatakan pihaknya telah menjatuhkan sanksi terhadap aktivitas tambang CPM, yang berlokasi di Palu, Sulawesi Tengah.
&ldquo;Untuk yang CPM kita sedang memberikan dua sanksi, ada sanksi hukumnya sampai perdata. Jadi ini sedang jalan,&rdquo; jelas Hanif, seperti dikutip Antara pada Senin (23/2) kemarin.
Langkah tersebut merupakan bagian dari evaluasi Kementerian LH terhadap 1.358 perusahaan ekstraksi tambang dan nikel, serta sejalan dengan misi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dalam menangani penambangan liar.
Menanggapi hal tersebut, Herwin mengatakan sampai saat ini CPM masih beroperasi normal seperti biasa.
&ldquo;Selama ini seluruh kegiatan operasi dan penambangan oleh CPM dilakukan berdasarkan perizinan yang telah diperoleh dan masih berlaku, dari Kementerian Lingkungan Hidup,&rdquo; jelas Herwin, lewat keterangan tertulis pada Selasa (24/2) hari ini.
Beberapa izin yang masih berlaku itu, mencakup Surat Keputusan Menteri LH tentang kelayakan kegiatan penambangan dan pengolahan emas di Blok 1, Poboya, Palu.
Selain itu, CPM juga telah memiliki surat kelayakan operasional di bidang pengolahan limbah B3 untuk penimbunan limbah B3 tahap I dari Kementerian LH pada 29 Februari 2024.
Kemudian ada 2 surat kelayakan lain yang telah dikantongi oleh CPM untuk operasi air limbah domestik dan pemenuhan baku mutu emisi, yang masing-masing diperoleh pada Desember 2025 dari Kementerian LH.
Laporan IDNFinancials.com sebelumnya juga menyampaikan adanya penyegelan area tambang CPM, yang dilakukan oleh Satgas PKH. Namun Manajemen BRMS mengaku hal tersebut tak mengganggu kegiatan operasi perusahaan, karena area yang disegel disebabkan aktivitas penambangan liar, bukan dilakukan oleh perusahaan. (KR)

BRMS dan anak usahanya mengaku tak menerima sanksi tertulis dari pemerintah.

Pemerintah beri sanksi CPM, BRMS pastikan tambang emas tetap jalan

JAKARTA &ndash; Manajemen PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) menanggapi penyegelan salah satu titik area di tambang emas Poboya, yang berada di Palu dan dioperasikan oleh PT Citra Palu Minerals (CPM).
Chief Investor Relations Officer BRMS, Herwin Wahyu Hidayat, mengakui area yang disegel oleh Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) disebabkan adanya pembukaan lahan tanpa izin.
Namun pembukaan lahan, kata Herwin, dilakukan oleh penambang liar.
&ldquo;Area yang disegel tersebut merupakan bagian dari kontrak karya, yang dikelola oleh CPM di Palu, Sulawesi, yang sampai saat ini masih belum ditambang dan dioperasikan oleh CPM,&rdquo; jelas Herwin, dalam keterangan yang disampaikan kepada IDNFinancials.com hari ini.
Herwin menambahkan CPM saat ini mengoperasikan tambang emas River Reef di Poboya melalui metode terbuka (open pit), serta tetap berjalan normal seperti biasa.
Di sisi lain, CPM juga tengah meningkatkan fasilitas pemrosesan emas dengan kapasitas 2.000 ton bijih per hari, dari 500 ton bijih per hari. Proses peningkatan kapasitas ini ditargetkan tuntas pada Oktober 2026.
&ldquo;Hal ini akan berdampak terhadap kenaikan produksi BRMS di tahun 2026,&rdquo; jelas Herwin.
Selain penambangan secara open pit, BRMS juga tengah menyiapkan penambangan bawah tanah (underground mining) di Poboya, yang ditargetkan mulai beroperasi pada semester kedua 2027.
Metode penambangan bawah tanah ini diperkirakan akan menghasilkan kadar emas yang lebih tinggi, yaitu 3,5-49 gram per ton.
&ldquo;Maka diharapkan produksi emas BRMS akan meningkat lagi di akhir tahun 2027 / awal 2028,&rdquo; imbuh Herwin. (KR)

Manajemen BRMS menyebut ada satu titik area tambang emas Poboya yang disegel oleh Satgas PKH.

BRMS buka suara soal penyegelan lahan tambang emas di Palu

JAKARTA &ndash; Presiden Prabowo Subianto telah mencabut izin 28 perusahaan yang telah terbukti melakukan pelanggaran, dalam menjalankan operasi di kawasan hutan Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatera Barat.
Pelanggaran itu turut memperparah bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi pada November 2025 lalu.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menjelaskan pencabutan izin 28 perusahaan itu sesuai hasil temuan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dalam beberapa bulan terakhir.
&ldquo;28 perusahaan tersebut terdiri dari 22 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Alam dan Hutan Tanaman seluas 1.010.592 hektar, serta 6 perusahaan di bidang tambang, perkebunan, dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu&nbsp;(PBPHHK),&rdquo; kata Prasetyo, dalam konferensi pers yang digelar Selasa (20/1) malam.
Berikut daftar 28 perusahaan yang dikenai sanksi pencabutan izin pemanfaatan hutan:
22 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)
<ol>
<li>PT Aceh Nusa Indrapuri, izin seluas 97.905 hektare.</li>
<li>PT Rimba Timur Sentosa, izin seluas 6.250 hektare.</li>
<li>PT Rimba Wawasan Permai, izin seluas 6.120 hektare.</li>
<li>PT Minas Pagai Lumber, izin seluas 78.000 hektare.</li>
<li>PT Biomass Andalan Energi, izin seluas 19.875 hektare.</li>
<li>PT Bukit Raya Mudisa, izin seluas 28.617 hektare.</li>
<li>PT Dhara Silva Lestari, izin seluas 15.357 hektare.</li>
<li>PT Sukses Jaya Wood, izin seluas 1.584 hektare.</li>
<li>PT Salaki Summa Sejahtera, izin seluas 47.605 hektare.</li>
<li>PT Anugerah Rimba Makmur, izin seluas 49.629 hektare.</li>
<li>PT Barumun Raya Padang Langkat, izin seluas 14.800 hektare.</li>
<li>PT Gunung Raya Utama Timber, izin seluas 106.930 hektare.</li>
<li>PT Hutan Barumun Perkasa, izin seluas 11.845 hektare.</li>
<li>PT Multi Sibolga Timber, izin seluas 28.670 hektare.</li>
<li>PT Panei Lika Sejahtera, izin seluas 12.264 hektare.</li>
<li>PT Putra Lika Perkasa, izin seluas 10.000 hektare.</li>
<li>PT Sinar Belantara Indah, izin seluas 5.197 hektare.</li>
<li>PT Sumatera Riang Lestari, izin seluas 173.971 hektare.</li>
<li>PT Sumatera Sylva Lestari, izin seluas 42.530 hektare.</li>
<li>PT Tanaman Industri Lestari Simalungun, izin seluas 2.786 hektare.</li>
<li>PT Teluk Nauli, izin seluas 83.143 hektare.</li>
<li>PT Toba Pulp Lestari Tbk., izin seluas 167.912 hektare.</li>
</ol>
6 Badan Usaha Non-Kehutanan
<ol>
<li>PT Ika Bina Agro Wisesa, izin IUP perkebunan.</li>
<li>CV Rimba Jaya, izin PBPHHK.</li>
<li>PT Agincourt Resources, izin IUP pertambangan.</li>
<li>PT North Sumatra Hydro Energy, izin IUP Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).</li>
<li>PT Perkebunan Pelalu Raya, izin IUP perkebunan.</li>
<li>PT Inang Sari, izin IUP perkebunan.</li>
</ol>
Prasetyo menambahkan, Satgas PKH telah menertibkan dan menguasai kembali 4,09 juta hektar lahan perkebunan dan hutan, sejak dibentuk pada Januari 2025 lalu. (KR)

Puluhan perusahaan terbukti menyalahi izin pemanfaatan kawasan hutan, berdasarkan temuan satgas.