JAKARTA -- Rencana Indonesia untuk sentralisasi ekspor ekspor batu bara melalui perusahaan negara PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) &nbsp;telah mengguncang para pedagang dan perusahaan tambang, terkait kelayakannya, pada saat gangguan pasokan gas alam cair (LNG) akibat perang Iran justru meningkatkan permintaan batu bara.
Presiden Prabowo Subianto pada hari Rabu mengumumkan bahwa ekspor batu bara, minyak sawit, dan ferroalloy harus dilakukan melalui perusahaan negara DSI, dalam langkah untuk meningkatkan pendapatan dan menstabilkan mata uang rupiah, meskipun kebijakan ini memicu kekhawatiran investor.
Indonesia, seperti dikutip Reuters, Sabtu (22/5/26), menyumbang sekitar setengah dari perdagangan global batu bara untuk pembangkit listrik, pasokan yang tidak bisa dengan mudah dikurangi di Asia, sementara pembangkit listrik di Jepang dan Korea Selatan beralih ke batu bara untuk menutupi kekurangan pasokan LNG.
Namun masih banyak pertanyaan yang belum terjawab.
&ldquo;Kami menanyakan tentang status kontrak, para pedagang, dan seperti apa sistemnya nanti. Kami masih menunggu karena ada banyak detail yang belum kami ketahui,&rdquo; kata Gita Mahyarani, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia.
&ldquo;Rantai nilai kami sangat luas. Kami perlu memahami terlebih dahulu di mana posisi DSI.
Ramli Ahmad, direktur utama perusahaan tambang PT Ombilin Energi, mengatakan belum jelas bagaimana masalah harga dan risiko logistik akan dinilai.
&ldquo;Yang juga belum jelas adalah apakah para penambang akan dibayar dalam dolar AS atau rupiah, terutama karena rupiah sedang sangat fluktuatif,&rdquo; katanya.
Indonesia telah mengeluarkan aturan terpisah yang mewajibkan eksportir sumber daya alam menyimpan 100% pendapatan devisa mereka di bank negara, mulai 1 Juni 2026.
Di bawah kebijakan baru ini, bisnis akan tetap berjalan seperti biasa selama masa transisi hingga tiga bulan, dengan semua transaksi diawasi oleh DSI.
Piero Marzi, pedagang batu bara berbasis di Vietnam dari Coeclerici, mengatakan kontrol ekspor dapat menaikkan harga bagi importir dan berpotensi mengganggu sebagian pengiriman dalam jangka pendek.
Vasudev Pamnani, Direktur di iEnergy Natural Resources, perusahaan perdagangan batu bara berbasis di India, mengatakan ada ketidakpastian mengenai kontrak jangka panjang yang sudah ada dengan eksportir Indonesia.
Dana kekayaan negara Indonesia, yang mengawasi DSI, mengatakan akan menghormati kontrak ekspor yang sudah ada, tetapi dapat menegosiasi ulang harga yang sebelumnya ditetapkan di bawah harga acuan global.
&ldquo;Selama aturan belum benar-benar dikunci dan diterapkan secara konsisten, pasar akan kesulitan untuk menghitung atau merencanakan dampaknya,&rdquo; kata Pamnani.
Asosiasi Industri Sambut Baik
Terkait dengan rencana sentralisasi ekspor ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa asosiasi industri menyambut baik pembentukan sebagai badan usaha milik negara (BUMN) yang didedikasikan untuk ekspor sumber daya alam.
&ldquo;Responsnya positif. Asosiasi memahami langkah kami dan sedang mempersiapkan implementasinya,&rdquo; ujarnya kepada pers di kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta pada hari Jumat,&nbsp;seperti dikutip dari Antara.
Meski mendukung kebijakan tersebut, pelaku industri meminta pemerintah memastikan transparansi dalam struktur perusahaan ekspor yang akan beroperasi di bawah dana kekayaan negara Indonesia, Danantara.
&ldquo;Yang mereka minta adalah transparansi dan kejelasan terkait BUMN tersebut,&rdquo; kata Hartarto.
Namun, Airlangga menolak menjelaskan lebih lanjut mengenai rencana kantor DSI maupun memberikan komentar tambahan terkait penunjukan Luke Thomas Mahony sebagai direktur utama perusahaan baru tersebut. &ldquo;Kami tidak memberikan komentar, tetapi kami berharap segera terbentuk manajemen yang solid.&rdquo; (YS)&nbsp;

"Yang belum jelas, para penambang dibayar dalam US$ atau rupiah, karena kurs masih volatile."

Ekspor batu bara lewat DSI, industri gelisah. Apa kata Airlangga?

JAKARTA - Indonesia akan mengecualikan&nbsp;nickel pig iron&nbsp;(NPI), yang menyumbang mayoritas ekspor nikel Indonesia, serta beberapa produk turunan minyak sawit olahan (CPO) dari rencana sentralisasi ekspor komoditas.
Menurut seorang menteri senior pemerintah, seperti dikutip Reuters , Jumat (22/5), nickel pig iron&nbsp;(NPI), yaitu logam nikel dengan tingkat kemurnian rendah, akan dikecualikan dari kebijakan tersebut.&nbsp;
Dalam kebijakan yang diumumkan pekan ini, ekspor batu bara, minyak sawit, dan feroaloi wajib dilakukan melalui perusahaan negara, dengan masa transisi yang diperkirakan dimulai pada 1 Juni. Indonesia merupakan eksportir terbesar dunia untuk batu bara termal, minyak sawit, dan produk nikel.
"Ferronickel&nbsp;tetap termasuk dalam kebijakan karena kandungan besinya," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kepada wartawan pada Kamis malam setelah pertemuan dengan sejumlah kelompok industri.
Ferronikel memiliki kandungan nikel lebih tinggi dibanding NPI, namun kedua produk tersebut masuk dalam kode yang sama dalam pelacakan perdagangan global.
Data badan statistik menunjukkan bahwa ekspor Indonesia dalam kategori ini mencapai US$16,4 miliar tahun lalu. Industri menyebut NPI mencakup sebagian besar ekspor logam nikel Indonesia.
Menurut seorang pengusaha, pengecualian NPI itu berarti kebijakan sentralisasi ekspor itu sedang diciutkan skalanya secara real-time,&nbsp;bahkan sebelum berlaku.
"Sebab NPI adalah mayoritas ekspor nikel Indonesia. Yang tetap masuk DSI hanya ferronikel karena 'kandungan besinya'. Tapi secara volume, ini pengecualian yang sangat besar."
Sekretaris Jenderal APNI, kelompok penambang nikel, menyambut baik pengecualian NPI dan mencatat bahwa hanya sedikit smelter di Indonesia yang memproduksi ferronikel.
&ldquo;Jadi ini berarti akan baik-baik saja, tetapi kita masih harus melihat implementasi teknisnya nanti,&rdquo; kata Meidy Katrin Lengkey setelah pertemuan dengan pejabat pemerintah.
Seorang pelaku industri sawit yang menghadiri pertemuan tersebut mengatakan bahwa ekspor crude palm oil (CPO), refined, bleached, deodorized (RBD) palm oil, dan RBD palm olein akan melalui badan baru tersebut, sementara produk turunannya akan dikecualikan.
Produk-produk yang masuk dalam rencana ekspor terpusat itu mewakili sekitar 90% ekspor minyak sawit tahun lalu, menurut data badan statistik. Tahun lalu, Indonesia mengekspor 23,6 juta metrik ton crude palm oil dan produk olahannya dengan nilai mencapai US$24,4 miliar.
Deadline Masih Membingungkan
Sebelumnya, dokumen Kementerian Perdagangan, Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri Bidang Perekonomian, Pembahasan Tata Kelola Ekspor Sumber Daya Strategis,&nbsp; yang diperoleh IDNFinancials mengungkap adanya dua rencana&nbsp;deadline&nbsp;yang berpotensi membingungkan pelaku pasar dalam implementasi kebijakan tata kelola ekspor sumber daya alam strategis yang berlaku mulai 1 Juni 2026.
&ldquo;Ada beberapa dokumen beredar yang memang tampaknya masih berubah-ubah. Ini pekerjaan administrasi raksasa yang deadlinenya mepet, dan kelancarannya sangat mempengaruhi perolehan proses ekspor komoditas penting andalan Indonesia,&rdquo; kata seorang pengusaha.
Dia menjelaskan, dokumen terakhir yang ia dapat bertanggal 21 Mei 2026. &ldquo;Dari satu dokumen ini saja ada sudah ada dua deadline yang berbeda, &nbsp;padahal 1 Juni sudah tinggal beberapa hari lagi.&rdquo;
Kebijakan yang bersumber dari pidato Presiden pada Rapat Paripurna DPR 20 Mei 2026 itu menetapkan bahwa ekspor tiga komoditas strategis, kelapa sawit, batubara, dan ferro alloy, hanya dapat dilakukan oleh BUMN, yang dalam dokumen tersebut diidentifikasi sebagai PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI). Namun implementasinya tidak serta merta.
Pemerintah, kata dia, dari dokumen tersebut &nbsp;menetapkan dua tahap: mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026 sebagai masa transisi, di mana perusahaan swasta masih dapat menggunakan izin ekspor mereka sendiri namun seluruh dokumen pabean harus mencantumkan Danantara sebagai eksportir. Tahap kedua berlaku mulai 1 September 2026, di mana hak ekspor perusahaan swasta sepenuhnya berakhir.
Besarnya skala kebijakan ini terlihat dari data perizinan yang tercantum dalam dokumen tersebut. Misalnya, per 18 Mei 2026, tercatat 11.231 Persetujuan Ekspor kelapa sawit aktif yang dimiliki oleh 76 perusahaan dengan total alokasi 10,1 juta ton. Seluruh izin tersebut hanya berlaku hingga 31 Agustus 2026.
"Artinya, apakah 76 perusahaan tersebut tiba-tiba hilang hak ekspornya dan langsung diserahkan ke DSI? Ini yang perlu diperjelas karena ekspor kelapa sawit Indonesia besar sekali, sebagai pemain utama dunia di industri ini.&rdquo;
Selain itu, kata dia, yang menjadi pertanyaan adalah kesiapan infrastruktur pendukungnya. Apakah sistem Indonesia National Single Window (INSW) dan kepabeanan sudah siap mengakomodasi mekanisme baru ini tepat pada 1 Juni?
Pertanyaan lain, lanjutnya, apakah PT Danantara Sumber Daya Indonesia, yang praktis menjadi satu-satunya pintu ekspor komoditas strategis Indonesia, sudah memiliki kapasitas administrasi dan operasional yang memadai?&nbsp;
"Rencana ini sebetulnya seperti menghilangkan peran Direktorat Jenderal Bea Cukai. Lembaga itu nanti mungkin hanya memberi stempel saja,"&nbsp;ujarnya.
Dokumen tersebut sendiri mencatat sejumlah hal yang belum final, daftar kode HS yang belum disepakati antar kementerian, konfirmasi dari kementerian pembina sektor yang belum masuk, serta kesiapan sistem yang belum terkonfirmasi. Semua itu untuk kebijakan yang tinggal sepuluh hari lagi berlaku. (DK/MT)

Rencana ini sebetulnya seperti menghilangkan peran Direktorat Jenderal Bea Cukai.