BERLIN - Jerman dan Spanyol disebut memimpin penolakan terhadap rencana Komisi Eropa untuk melarang pemasok teknologi China dari jaringan telekomunikasi sebagai bagian dari aturan keamanan siber baru, menurut sumber yang mengetahui negosiasi tersebut.
Seperti dikutip Bloomberg, pejabat dari kedua negara menilai keputusan terkait infrastruktur sebaiknya tetap berada di tingkat nasional.&nbsp;
Mereka juga khawatir bahwa pelarangan produk dari Huawei Technologies Co. dan pemasok China lainnya di tingkat Uni Eropa dapat memicu tindakan balasan dari Beijing. Selain itu, larangan tersebut dinilai berpotensi meningkatkan biaya pembangunan infrastruktur kecerdasan buatan (AI) di kawasan tersebut.
Komisi Eropa sebelumnya telah menetapkan Huawei dan ZTE Corp. sebagai &ldquo;pemasok berisiko tinggi&rdquo; untuk jaringan telekomunikasi, serta mendorong negara anggota untuk tidak menggunakan keduanya dalam infrastruktur konektivitas.&nbsp;
Meski keputusan infrastruktur berada di tangan pemerintah nasional, Komisi berupaya memperkuat pengawasan melalui revisi Cybersecurity Act.&nbsp;
Perubahan ini akan memperluas penilaian risiko hingga mencakup pengaruh negara asing dan ketergantungan pada pemasok tertentu, serta berpotensi membuat rekomendasi Komisi menjadi mengikat di seluruh Uni Eropa.
Negara-negara Eropa sendiri berada di posisi sulit di tengah persaingan pengaruh antara Amerika Serikat dan China, dengan kebutuhan menyeimbangkan hubungan dagang sekaligus keamanan infrastruktur strategis.&nbsp;
Jerman, misalnya, meski sebelumnya kritis terhadap ketergantungan pada China, kini juga menunjukkan upaya mempererat kembali hubungan ekonomi dengan Beijing.&nbsp;
Uni Eropa juga dilaporkan mempertimbangkan pelonggaran sementara sanksi terhadap pemasok chip China demi mendukung rantai pasok otomotif.
Selama beberapa tahun terakhir, pejabat dan pakar keamanan di Eropa dan AS mengkhawatirkan potensi &ldquo;backdoor&rdquo; dalam perangkat telekomunikasi China yang dapat memungkinkan akses tidak sah ke data pengguna.&nbsp;
Namun Huawei dan ZTE membantah tuduhan tersebut, dengan Huawei menyebut kebijakan pelarangan berdasarkan asal negara sebagai pelanggaran prinsip hukum Uni Eropa.
Komisi Eropa menolak berkomentar terkait posisi masing-masing negara, tetapi menegaskan bahwa Eropa tidak boleh membiarkan jaringan strategisnya bergantung pada pemasok berisiko tinggi.&nbsp;
Komisi memperkirakan operator seluler perlu menghabiskan antara &euro;3,4 miliar hingga &euro;4,3 miliar dalam tiga tahun untuk mengganti teknologi tersebut.
Kementerian Dalam Negeri Jerman menyebut pembahasan Cybersecurity Act masih berlangsung, sementara Spanyol menyatakan mendukung revisi aturan tersebut tetapi menekankan bahwa negara anggota harus tetap memiliki peran dalam menilai risiko pemasok.
Di sisi lain, Spanyol semakin vokal mendukung keterlibatan China dalam kebijakan Uni Eropa, dengan Perdana Menteri Pedro S&aacute;nchez beberapa kali mengunjungi Beijing dalam beberapa tahun terakhir untuk mendorong investasi di sektor kendaraan listrik dan energi terbarukan.
Pemerintah Jerman sendiri terbagi dalam sikap, meski pada 2024 telah menyepakati rencana untuk menghapus komponen Huawei dan ZTE dari jaringan inti 5G nasional pada akhir tahun ini.&nbsp;
Namun sebagian pejabat menilai langkah pembatasan lebih luas terhadap China dapat menjadi &ldquo;bom politik&rdquo;.
Menteri Ekonomi Jerman Katherina Reiche menegaskan bahwa Uni Eropa harus memastikan kebijakan perdagangan dengan China tidak merugikan ekspor Eropa, sambil tetap menanggapi praktik persaingan yang dianggap tidak adil. (DK)

Jerman dan Spanyol menolak rencana Eropa melarang Huawei, khawatir balasan China.

Jerman dan Spanyol lawan rencana Eropa blokir Huawei

WASHINGTON, 24 April (Reuters) &ndash; Sebuah email internal Pentagon menguraikan opsi bagi Amerika Serikat untuk menghukum sekutu NATO yang dianggap tidak mendukung operasi AS dalam perang dengan Iran, termasuk menangguhkan Spanyol dari aliansi tersebut dan meninjau posisi AS atas klaim Inggris terhadap Kepulauan Falkland.
HAl tersebut diungkapkan seorang pejabat AS kepada Reuters. Opsi kebijakan itu dijabarkan dalam sebuah catatan yang disusun oleh Elbridge Colby, Penasihat Kebijakan Utama Pentagon, yang menyatakan frustrasi terhadap keengganan atau penolakan beberapa sekutu untuk memberikan hak akses, pangkalan, dan lintas wilayah udara, yang dikenal sebagai ABO, untuk perang Iran, kata pejabat tersebut yang minta yidak disebutkan identitasnya.
Colby menulis bahwa ABO adalah &ldquo;batas minimum absolut untuk NATO,&rdquo; menurut pejabat tersebut, yang menambahkan bahwa opsi-opsi itu sedang beredar di tingkat tinggi di Pentagon.
"Salah satu opsi dalam email tersebut membayangkan penangguhan negara-negara &ldquo;sulit&rdquo; dari posisi penting atau bergengsi di NATO," kata pejabat itu.
Presiden Donald Trump telah mengkritik keras sekutu NATO karena tidak mengirimkan angkatan laut mereka untuk membantu membuka Selat Hormuz, yang ditutup bagi pelayaran global setelah dimulainya perang udara pada 28 Februari.
Ia juga menyatakan sedang mempertimbangkan untuk menarik diri dari aliansi tersebut.
&ldquo;Bukankah Anda juga akan melakukan itu jika Anda jadi saya?&rdquo; kata Trump kepada Reuters dalam wawancara 1 April, saat ditanya apakah kemungkinan AS keluar dari NATO.
Namun email tersebut tidak menyarankan agar Amerika Serikat melakukan hal itu, kata pejabat tersebut. Email itu juga tidak mengusulkan penutupan pangkalan di Eropa.
Pejabat itu menolak mengatakan apakah opsi tersebut mencakup pengurangan pasukan AS di Eropa yang banyak diperkirakan akan terjadi.
Saat diminta komentar tentang email tersebut, Juru Bicara Pentagon Kingsley Wilson mengatakan: &ldquo;Seperti yang telah dikatakan Presiden Trump, meskipun semua yang telah dilakukan Amerika Serikat untuk sekutu NATO kami, mereka tidak ada untuk kami.&rdquo;
&ldquo;Departemen Perang akan memastikan bahwa Presiden memiliki opsi yang kredibel untuk memastikan sekutu kami tidak lagi seperti harimau kertas, tetapi benar-benar melakukan bagian mereka. Kami tidak memiliki komentar lebih lanjut mengenai pembahasan internal tersebut,&rdquo; kata Wilson.
Ketika ditanya apakah mungkin menangguhkan anggota NATO, seorang pejabat NATO mengatakan bahwa &ldquo;Perjanjian Pendirian NATO tidak mengatur ketentuan apa pun untuk penangguhan keanggotaan NATO.
Masa Depan Aliansi
Perang AS&ndash;Israel dengan Iran telah menimbulkan pertanyaan serius tentang masa depan aliansi berusia 76 tahun itu dan memicu kekhawatiran belum pernah terjadi sebelumnya bahwa AS mungkin tidak akan membantu sekutu Eropa jika mereka diserang, kata para analis dan diplomat.
Inggris, Prancis, dan negara lain mengatakan bahwa bergabung dalam blokade laut AS akan berarti ikut terlibat perang, tetapi mereka bersedia membantu menjaga Selat Hormuz tetap terbuka setelah gencatan senjata permanen atau konflik berakhir.
Namun pejabat pemerintahan Trump menegaskan bahwa NATO tidak boleh bersifat sepihak.
Mereka menyatakan frustrasi terhadap Spanyol, di mana pemerintah sosialis mengatakan tidak akan mengizinkan pangkalan atau wilayah udaranya digunakan untuk menyerang Iran. AS memiliki dua pangkalan militer penting di Spanyol: Naval Station Rota dan Pangkalan Udara Mor&oacute;n.
Opsi kebijakan dalam email tersebut dimaksudkan untuk mengirim sinyal kuat kepada sekutu NATO dengan tujuan &ldquo;mengurangi rasa hak istimewa di pihak Eropa,&rdquo; kata pejabat itu.
Opsi penangguhan Spanyol dari aliansi akan memiliki dampak operasional militer AS yang terbatas tetapi dampak simbolis yang besar, demikian isi email tersebut.
Pejabat itu tidak menjelaskan bagaimana AS dapat menindaklanjuti penangguhan Spanyol dari aliansi.
&ldquo;Kami tidak bekerja berdasarkan email. Kami bekerja berdasarkan dokumen resmi dan posisi pemerintah, dalam hal ini Amerika Serikat,&rdquo; kata Perdana Menteri Spanyol Pedro S&aacute;nchez saat dimintai komentar sebelum pertemuan pemimpin Uni Eropa di Siprus.
Posisi atas Falkland
Memo tersebut juga mencakup opsi untuk meninjau kembali dukungan diplomatik AS terhadap &ldquo;kepemilikan kolonial&rdquo; Eropa yang sudah lama ada, seperti Kepulauan Falkland dekat Argentina.
Situs Departemen Luar Negeri AS menyatakan bahwa pulau-pulau itu dikelola oleh Inggris tetapi masih diklaim oleh Argentina, yang presidennya, Javier Milei, adalah sekutu Trump.
Milei menyatakan optimis.
&ldquo;Kami melakukan segala upaya manusiawi agar Malvinas Argentina, pulau-pulau itu, seluruh wilayah kembali ke tangan Argentina,&rdquo; kata Milei dalam wawancara radio yang ia unggah di X.
&ldquo;Kami membuat kemajuan seperti belum pernah terjadi sebelumnya.&rdquo;
Inggris dan Argentina pernah berperang singkat pada 1982 atas pulau tersebut setelah Argentina gagal mengambil alihnya. Sekitar 650 tentara Argentina dan 255 tentara Inggris tewas sebelum Argentina menyerah.
Juru bicara Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengatakan kedaulatan pulau tersebut berada di tangan Inggris.
&ldquo;Kedaulatan berada di Inggris dan hak penentuan nasib sendiri penduduk pulau adalah hal utama. Itu adalah posisi kami yang konsisten dan akan tetap demikian,&rdquo; katanya.
Trump sebelumnya berulang kali mengejek Starmer, menyebutnya pengecut karena tidak mau ikut perang AS dengan Iran, mengatakan ia &ldquo;bukan Winston Churchill,&rdquo; dan menyebut kapal induk Inggris sebagai &ldquo;mainan.&rdquo;
Awalnya Inggris tidak mengizinkan permintaan AS untuk menggunakan pangkalan udara Inggris untuk menyerang Iran, tetapi kemudian menyetujui misi defensif untuk melindungi warga di kawasan tersebut, termasuk warga Inggris, di tengah serangan balasan Iran.
Menteri Pertahanan Pete Hegseth mengatakan di Pentagon bahwa &ldquo;banyak hal telah terungkap&rdquo; dari perang dengan Iran, mencatat bahwa rudal jarak jauh Iran tidak dapat mencapai AS tetapi bisa mencapai Eropa.
&ldquo;Kami mendapat pertanyaan, hambatan, atau keraguan... Anda tidak memiliki aliansi yang kuat jika negara-negara tidak mau berdiri bersama Anda saat Anda membutuhkannya,&rdquo; kata Hegseth. (YS)

Email internal Pentagon picu perdebatan soal peran NATO dalam perang Iran dan sekutu Eropa.