JAKARTA - Bank of England mulai mempercepat transformasi sistem keuangan digital Inggris dengan menjadikan tokenisasi dan stablecoin sebagai fondasi utama arsitektur pembayaran masa depan.
Deputy Governor for Financial Stability, Sarah Breeden, mengatakan sistem pembayaran ritel Inggris ke depan harus memungkinkan berbagai bentuk uang digital saling terhubung, mulai dari deposito bank yang ditokenisasi, stablecoin yang diatur regulator, hingga potensi mata uang digital bank sentral atau CBDC.
"Dalam pembayaran ritel, kami menginginkan sistem multi-mata uang yang mendorong persaingan dan pilihan antara berbagai bentuk mata uang yang andal," kata Breeden dalam konferensi City Week 2026 di London, seperti dikutip Theblock.
Menurut Breeden, penggunaan teknologi buku besar bersama dan kontrak pintar dapat memangkas biaya transaksi, mempercepat pembayaran, serta mengurangi ketergantungan pada perantara tradisional di sektor keuangan.
Ia menilai otomatisasi berbasis kontrak pintar juga membuka ruang efisiensi baru dalam transaksi ritel dan layanan keuangan digital.
Bank sentral Inggris kini tengah menyiapkan rancangan aturan stablecoin sistemik yang akan dipublikasikan bulan depan dan ditargetkan final pada akhir tahun ini.
Namun regulator juga mulai mewaspadai risiko lonjakan adopsi stablecoin yang terlalu cepat. Untuk tahap awal, Bank of England membuka kemungkinan membatasi jumlah stablecoin yang dapat diterbitkan di pasar.
"Kami juga ingin mendorong bank untuk mengadopsi teknologi baru ini dalam uang yang mereka terbitkan," ujar Breeden.
Selain stablecoin, regulator Inggris juga mempercepat pengembangan ekosistem tokenisasi aset keuangan melalui program Digital Securities Sandbox yang dijalankan bersama Financial Conduct Authority.
Program tersebut memungkinkan perusahaan membangun platform perdagangan dan penyelesaian transaksi sekuritas digital berbasis blockchain dalam lingkungan pengawasan regulator.
Sebanyak 16 perusahaan dikabarkan bersiap masuk ke sandbox mulai akhir 2026, termasuk HSBC, Euroclear, dan London Stock Exchange Group.
Bank of England juga melanjutkan proyek Digital Gilt, yakni pilot project obligasi pemerintah Inggris berbasis tokenisasi. Di saat yang sama, bank sentral masih mengkaji desain akhir proyek pound digital yang hasil evaluasinya akan diumumkan tahun ini.(DH)

Bank of England dorong stablecoin dan tokenisasi untuk sistem keuangan digital Inggris.

Bank of England dorong stablecoin dan tokenisasi keuangan

JAKARTA &ndash; Adopsi aset kripto di sektor ritel Asia Tenggara kini memasuki fase kematangan baru yang masif. Alih-alih digunakan untuk spekulasi, mata uang kripto bernilai stabil (stablecoin) kini telah bertransformasi menjadi infrastruktur tulang punggung tak kasatmata (invisible) yang menopang lonjakan tajam penggunaan kartu pembayaran digital.
Perusahaan penyedia infrastruktur&nbsp;stablecoin&nbsp;asal Singapura, StraitsX, melaporkan ledakan volume transaksi kartu kripto hingga 40 kali lipat antara kuartal keempat tahun 2024 hingga periode yang sama di tahun 2025, diiringi dengan meroketnya penerbitan kartu hingga 83 kali lipat.
Seperti dikutip&nbsp;Coindesk&nbsp;(30/03/2026), pencapaian fenomenal tersebut menjadikan program kartu&nbsp;stablecoin&nbsp;StraitsX sebagai salah satu yang tumbuh paling cepat di Asia Tenggara.&nbsp;
Co-founder&nbsp;sekaligus&nbsp;CEO&nbsp;StraitsX, Tianwei Liu, menegaskan bahwa pengguna tidak peduli apakah pembayaran mereka berjalan di atas jaringan kripto atau mata uang fiat (fiat), melainkan hanya peduli bahwa transaksinya berhasil.
Strategi ini menempatkan StraitsX sebagai sponsor&nbsp;BIN&nbsp;(Bank Identification Number) dari jaringan pembayaran global yang memfasilitasi mitra seperti&nbsp;RedotPay&nbsp;dan&nbsp;UPay&nbsp;untuk menerbitkan kartu.&nbsp;RedotPay&nbsp;sendiri tercatat memproses volume lebih dari US$2,95 miliar sepanjang 2025, mendominasi pasar jauh melampaui 13 pesaing terdekatnya.
Secara kumulatif, StraitsX kini memproses hampir US$30 miliar transaksi&nbsp;stablecoin, membuktikan bahwa lapisan teknologi ini bekerja mulus di belakang layar layaknya kabel serat optik (fiber-optic cables).
Lonjakan ini nyatanya sejalan dengan gelombang pasang industri secara global. Data&nbsp;Artemis Analytics&nbsp;mengestimasi volume bulanan kartu kripto global tumbuh dari sekitar US$100 juta pada awal 2023 menjadi lebih dari US$1,5 miliar pada akhir 2025.
Raksasa pembayaran&nbsp;Visa&nbsp;meraup lebih dari 90 persen volume pengeluaran kartu di rantai blok (onchain), dengan nilai transaksi kartu berbasis&nbsp;stablecoin&nbsp;Visa menyentuh tingkat laju tahunan (annualized run rate) sebesar US$3,5 miliar pada kuartal keempat 2025.
Untuk memperluas dominasi teknologinya, StraitsX menargetkan peluncuran dua token andalannya,&nbsp;XSGD&nbsp;dan&nbsp;XUSD, di jaringan&nbsp;Solana&nbsp;pada akhir Maret guna mendukung standar&nbsp;x402&nbsp;untuk pembayaran mikro antar-mesin (machine-to-machine micropayments).&nbsp;XSGD&nbsp;saat ini memimpin pangsa pasar&nbsp;stablecoin&nbsp;non-USD di Asia Tenggara dengan dominasi lebih dari 70 persen.
Kehadiran infrastruktur ini juga secara agresif mulai mendisrupsi sistem pembayaran lintas batas (cross-border). Melalui inisiatif regulasi bank sentral Singapura bernama&nbsp;Project BLOOM, wisatawan Thailand kelak dapat memindai kode&nbsp;QR&nbsp;di Singapura menggunakan&nbsp;Q Wallet&nbsp;dari&nbsp;KBank, di mana sistem akan secara otomatis mengonversi&nbsp;Q-money&nbsp;Thailand dengan&nbsp;XSGD&nbsp;di latar belakang tanpa disadari pengguna.
Manajer Negara Visa untuk Singapura dan Brunei, Adeline Kim, menganalogikan pergeseran ini layaknya mengendarai mobil listrik (electric car) di jalan raya yang sama; kendaraannya berbeda, namun rambu dan aturannya tidak berubah.
Evolusi ini dinilai sangat krusial untuk memangkas tingginya biaya pengiriman uang (remittances), di mana Bank Dunia mengestimasi biaya rata-rata pengiriman uang US$200 secara internasional masih bertengger di angka 6,49 persen, sebuah inefisiensi sistemik yang kini dapat dipangkas drastis oleh kehadiran&nbsp;stablecoin. (SF)

Transaksi kripto meroket, jadikan stablecoin infrastruktur tak kasatmata.

Volume kartu kripto meroket, stablecoin kuasai Asia Tenggara

JAKARTA &ndash; Bank Sentral Malaysia atau&nbsp;Bank Negara Malaysia (BNM)&nbsp;secara resmi terjun ke dalam pengembangan infrastruktur keuangan masa depan dengan meluncurkan tiga inisiatif utama terkait&nbsp;stablecoin&nbsp;mata uang lokal dan deposito yang ditokenisasi (tokenized deposits) pada tahun 2026.
Langkah strategis ini menempatkan Malaysia dalam peta persaingan inovasi aset digital di Asia, menyusul langkah serupa yang telah dilakukan oleh negara tetangga.
Dikutip dari&nbsp;The Block&nbsp;(11/2/2026), inisiatif ini dijalankan di bawah payung&nbsp;Digital Asset Innovation Hub (DAIH), sebuah platform uji coba regulasi (regulatory testbed) milik&nbsp;BNM&nbsp;yang dirancang khusus untuk mempromosikan inovasi terkait kripto.
Proyek-proyek tersebut akan berfokus pada penggunaan pembayaran grosir (wholesale payment), baik untuk transaksi domestik maupun lintas batas, guna menguji efisiensi dan keamanan teknologi tersebut dalam sistem perbankan riil.
Situs resmi&nbsp;DAIH&nbsp;merinci pembagian tugas dalam uji coba ini. Proyek pertama adalah inisiatif penyelesaian&nbsp;stablecoin&nbsp;Ringgit untuk segmen&nbsp;business-to-business (B2B)&nbsp;yang dipimpin oleh&nbsp;Standard Chartered Bank Malaysia&nbsp;bekerja sama dengan&nbsp;Capital A.
Sementara itu, dua proyek lainnya akan berfokus pada deposito token untuk pembayaran, yang masing-masing dipimpin oleh dua bank terbesar di Malaysia, yakni&nbsp;Maybank&nbsp;dan&nbsp;CIMB.
BNM&nbsp;menegaskan bahwa pengujian ini sangat krusial untuk menilai implikasi teknologi baru ini terhadap stabilitas moneter dan keuangan negara.
Bank sentral menargetkan untuk memberikan kejelasan regulasi mengenai penggunaan&nbsp;stablecoin&nbsp;Ringgit dan deposito token pada akhir tahun 2026, serta menjajaki kemungkinan integrasi inisiatif ini dengan pengembangan mata uang digital bank sentral (wholesale CBDC) yang sudah ada.
Langkah agresif Malaysia ini mencerminkan tren yang lebih luas di kawasan Asia, di mana ekonomi utama berlomba-lomba memperkuat infrastruktur aset digital mereka. Hong Kong telah menetapkan rezim lisensi&nbsp;stablecoin&nbsp;tahun lalu dan tengah menjalankan&nbsp;Project Ensemble&nbsp;untuk deposito token.
Singapura juga telah memiliki kerangka kerja&nbsp;stablecoin&nbsp;dan mempromosikan uji coba serupa lewat&nbsp;Project Guardian. Sementara itu, Jepang telah melihat peluncuran&nbsp;stablecoin&nbsp;JPYC yang dipatok ke Yen pada akhir 2025, serta uji coba pembayaran korporat oleh tiga megabank mereka:&nbsp;MUFG,&nbsp;SMBC, dan&nbsp;Mizuho. (SF)

BNM gandeng Standard Chartered, Maybank, dan CIMB uji coba stablecoin ringgit dan tokenisasi.

Malaysia gandeng gandeng 3 bank uji coba stablecoin ringgit 

JAKARTA - Adopsi stablecoin oleh Amerika Serikat justru menyoroti paradoks dalam strategi keuangan global Washington.
Di satu sisi, kebijakan ini bertujuan memperkuat dominasi dolar dan efektivitas sanksi. Di sisi lain, praktik di lapangan menunjukkan stablecoin dimanfaatkan oleh negara-negara yang terkena sanksi, termasuk Iran, Rusia, dan Venezuela.
Dikutip gizmodo.com, pemerintahan Presiden Donald Trump secara resmi mendukung pengembangan stablecoin melalui pengesahan GENIUS Act. Dari perspektif Gedung Putih, instrumen kripto ini dinilai mampu mempertahankan pengaruh dolar AS sebagai mata uang cadangan dunia serta memperluas jangkauan pengawasan keuangan global.
Namun, laporan terbaru perusahaan analitik blockchain Elliptic mengungkapkan pemanfaatan stablecoin USDT milik Tether oleh Bank Sentral Iran (CBI).
Dalam laporannya, Elliptic menyebut CBI membeli US$507 juta USDT guna menahan pelemahan rial Iran yang merosot 43% terhadap dolar AS dalam setahun terakhir.
Dana tersebut juga diduga digunakan untuk penyelesaian perdagangan internasional, aktivitas yang selama ini terhambat sanksi.
Elliptic menyatakan, pembelian USDT ini pertama kali terungkap melalui dokumen bocor, yang kemudian ditelusuri melalui data transaksi blockchain.
Temuan ini menunjukkan bagaimana stablecoin dapat menjadi jalan alternatif bagi negara yang dibatasi sistem keuangan internasional.
Fenomena serupa juga terjadi di Rusia. Elliptic melaporkan penggunaan stablecoin berbasis rubel, A7A5, oleh entitas yang disanksi sebagai pintu masuk ke USDT. Meski demikian, aktivitas token tersebut tercatat melambat setelah penerapan sanksi yang lebih ketat.
Temuan Elliptic diperkuat laporan Chainalysis yang menyebut sebagian besar dari rekor US$154 miliar transaksi kripto ilegal sepanjang 2025 terkait dengan negara-negara yang dikenai sanksi, dengan stablecoin sebagai instrumen utama. Dalam periode yang sama, Tether membekukan US$182 juta USDT dalam satu hari, bertepatan dengan mencuatnya laporan penggunaan stablecoin oleh rezim Nicol&aacute;s Maduro di Venezuela.
Pekan lalu, Departemen Kehakiman AS juga mendakwa seorang warga Venezuela atas dugaan pencucian uang sekitar US$1 miliar melalui USDT, menambah sorotan terhadap risiko stablecoin dalam konteks penegakan hukum.
Situasi ini menegaskan dilema utama teknologi kripto: instrumen yang dirancang untuk memperkuat kendali finansial justru dapat dipakai untuk menghindarinya.
Meski transaksi blockchain bersifat transparan dan dapat dilacak, stablecoin tetap bergantung pada penerbit terpusat yang memiliki kewenangan membekukan dana.
Di tengah perdebatan tersebut, pemerintah AS masih menilai manfaat stablecoin lebih besar daripada risikonya. Regulasi lanjutan melalui CLARITY Act tetap didorong, meskipun menuai kritik dari sejumlah anggota Kongres yang menyoroti potensi penyalahgunaan kripto.
Analis menilai, selama AS masih dapat mengendalikan penerbit stablecoin, tekanan terhadap negara-negara yang disanksi akan berlanjut. Namun, kondisi ini berpotensi mendorong peralihan ke bitcoin, aset kripto tanpa otoritas pusat. Chainalysis mencatat sudah ada indikasi pergeseran tersebut di Iran, menandai babak baru dalam dinamika keuangan global berbasis kripto. (DH)

Iran pakai USDT lindungi rial dan transaksi global, dilema AS antara kontrol dolar dan sanksi.

Iran dan Rusia meski kena sanksi tetap bisa beli dolar digital USDT

JAKARTA - CEO Bank of America (BofA) Brian Moynihan mengatakan kepada para analis dalam paparan kinerja (earnings call) pada hari Rabu (14/1) bahwa hingga US$6 triliun simpanan dapat bermigrasi dari sistem perbankan AS ke stablecoin &mdash; angka yang setara dengan sekitar 30% hingga 35% dari total simpanan bank komersial AS.
Perkiraan tersebut, seperti dikutip TheBlock.co, Kamis (15/1), yang menurut Moynihan bersumber dari studi Departemen Keuangan AS, berfokus pada perdebatan legislasi mengenai stablecoin yang memberikan bunga dan dampaknya terhadap kewajiban (liabilities) bank komersial.
Moynihan mengatakan bahwa struktur stablecoin menyerupai reksa dana pasar uang (money market mutual funds), dengan cadangan dana ditempatkan pada instrumen jangka pendek seperti obligasi pemerintah AS (US Treasurys), alih-alih disalurkan kembali ke dalam bentuk kredit perbankan.
Dalam skema ini, menurutnya, dana berada di luar sistem perbankan tradisional, sehingga menggerus basis simpanan yang selama ini digunakan bank untuk menopang pinjaman bagi rumah tangga dan pelaku usaha.
&ldquo;Jika simpanan ditarik keluar, bank tidak akan mampu menyalurkan kredit atau harus mencari pendanaan grosir, dan pendanaan grosir itu tentu memiliki biaya,&rdquo; ujar Moynihan.
Upaya legislasi untuk mengatasi kekhawatiran ini saat ini terfokus pada draf kompromi terbaru RUU struktur pasar kripto, yang dirilis oleh Ketua Komite Perbankan Senat, Tim Scott, pada 9 Januari. Draf tersebut mencakup ketentuan yang melarang penyedia layanan aset digital membayar bunga atau imbal hasil kepada pengguna hanya karena memegang stablecoin.
Namun, RUU ini secara khusus membedakan imbalan berbasis aktivitas, dengan mengizinkan insentif yang terkait dengan staking, penyediaan likuiditas, atau penempatan jaminan (collateral), sementara melarang imbalan untuk saldo pasif yang hanya mengendap di akun.
Tekanan terhadap RUU meningkat seiring waktu Senat yang makin sempit.
Pernyataan Moynihan muncul ketika Komite Perbankan Senat menghadapi tekanan tenggat waktu untuk menyelesaikan perbedaan pendapat yang tersisa dalam RUU tersebut.
Seperti sebelumnya dilaporkan oleh The Block, lebih dari 70 amandemen diajukan menjelang agenda pembahasan resmi komite pada hari Rabu, yang mencerminkan lobi intensif dari sektor kripto maupun perbankan.
Aturan mengenai imbal hasil stablecoin bukan satu-satunya isu yang belum terselesaikan. Sejumlah senator dari Partai Demokrat mendorong agar ketentuan etika dimasukkan ke dalam RUU ini.
Dorongan ini muncul setelah laporan Bloomberg memperkirakan bahwa Presiden Donald Trump memperoleh sekitar US$620 juta dari bisnis kripto keluarganya.
Draf terbaru RUU tersebut juga memicu kekhawatiran di luar industri perbankan.
Sebuah laporan dari Galaxy Research yang diterbitkan awal pekan ini memperingatkan bahwa undang-undang tersebut dapat menjadi perluasan terbesar kewenangan pengawasan keuangan sejak Undang-Undang USA PATRIOT Act, dengan merujuk pada wewenang baru Departemen Keuangan AS atas transaksi aset digital.
Di tengah berbagai sengketa ini, satu pemain besar industri menarik dukungannya. CEO Coinbase Brian Armstrong mengumumkan pada hari Rabu bahwa bursa tersebut tidak dapat mendukung RUU tersebut, dengan alasan sejumlah ketentuan yang menurutnya akan mematikan imbalan pada stablecoin.
Kemudian pada hari yang sama, Ketua Komite Perbankan Senat Tim Scott mengumumkan bahwa agenda pembahasan resmi (markup) RUU tersebut ditunda. Scott menyatakan bahwa &ldquo;semua pihak masih duduk di meja perundingan dan bekerja dengan itikad baik.&rdquo;&nbsp; (YS)

CEO BofA: Deposito US$6 triliun bisa pindah ke stablecoin. (FOTO: bankofamerica.com/Google Gemini).

CEO BofA: Stablecoin dapat bunga, deposito US$6 triliun rawan pindah

JAKARTA - Pakistan semakin serius menggarap sektor aset digital dengan menjalin kerja sama bersama Binance untuk tokenisasi aset negara senilai hingga US$2 miliar, sambil bersiap meluncurkan stablecoin nasional.
Menurut laporan Theblock.co (14/12), langkah ini menandai upaya negara tersebut memperkuat fondasi ekonomi digital dan inovasi finansial berbasis blockchain.MoU antara Pakistan dan Binance akan memungkinkan bursa kripto global itu memberi masukan terkait distribusi obligasi pemerintah, surat utang, hingga cadangan komoditas seperti minyak, gas, dan logam.Menteri Keuangan Pakistan, Muhammad Aurangzeb, menilai kesepakatan ini sebagai tanda reformasi dan awal dari kemitraan jangka panjang.
&ldquo;Langkah berikutnya bagi kami adalah pelaksanaan, dan kami berkomitmen penuh untuk menghasilkan hasil dengan cepat dan berkualitas,&rdquo; dikutip dari Theblock.co (14/12).Changpeng &ldquo;CZ&rdquo; Zhao, pendiri Binance sekaligus penasihat strategis di Pakistan Crypto Council, menyebut MoU ini sebagai sinyal positif bagi industri blockchain global dan untuk Pakistan,&rdquo; sekaligus menegaskan bahwa inisiatif tokenisasi baru ini baru memasuki tahap awal implementasi penuh.
Menurut laporan Theblock.co (14/12), MoU ini bersifat non-binding dan membutuhkan kesepakatan definitif dalam enam bulan, tergantung persetujuan regulasi.Tak hanya itu, regulator Pakistan juga memberikan izin awal kepada Binance dan HTX untuk memulai proses perizinan lokal. Sertifikat Tidak Keberatan (No Objection Certificates) memungkinkan bursa mendaftar ke sistem Anti-Pencucian Uang negara dan menyiapkan aplikasi lisensi penuh, meski operasional belum diizinkan.Izin ini diberikan tak lama setelah regulator, Pakistan Virtual Assets Regulatory Authority (PVARA) pada September lalu mengajak perusahaan kripto global untuk mengajukan lisensi lokal. Pakistan kini menjadi pasar kripto ritel terbesar ketiga di dunia dengan sekitar 40 juta pengguna dan volume perdagangan tahunan lebih dari US$300 miliar, dikutip dari Theblock.co (14/12).Binance menyebut pendekatan bertahap ini akan memungkinkan layanan lintas batas yang terdaftar AML segera tersedia bagi pengguna Pakistan, sekaligus menegaskan komitmen jangka panjang untuk mendukung ekonomi digital negara tersebut.Selain tokenisasi, Pakistan juga menargetkan peluncuran stablecoin nasional. Ketua PVARA, Bilal bin Saqib, memastikan bahwa stablecoin kedaulatan ini akan hadir, sekaligus menjadi sarana menjamin utang pemerintah. Pakistan juga tengah mengembangkan pilot mata uang digital bank sentral untuk memperkuat sistem pembayaran digital.Dalam setahun terakhir, Pakistan bergerak cepat membangun ekosistem regulasi kripto. Mulai dari mendirikan Pakistan Crypto Council pada Maret hingga PVARA pada Juli. Pada April, World Liberty Financial yang didukung Trump, menandatangani surat niat dengan Dewan untuk mengeksplorasi infrastruktur stablecoin dan tokenisasi aset nyata. Sementara bulan berikutnya pemerintah mengumumkan cadangan strategis Bitcoin dan mengalokasikan 2.000 megawatt listrik untuk penambangan Bitcoin serta pusat data AI. (SA)

MoU Binance-Pakistan bahas tokenisasi aset negara US$2 miliar dan rencana stablecoin nasional.

Pakistan gandeng Binance tokenisasi aset negara US$2 miliar

JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyoroti pesatnya peredaran uang kripto dan stablecoin swasta yang dinilai belum memiliki kerangka pengaturan maupun pengawasan.
Ia menempatkan fenomena tersebut sebagai salah satu dari lima risiko utama yang berpotensi memperburuk ekonomi global pada 2026&ndash;2027. Karena itu, BI kembali menegaskan dorongan penggunaan central bank digital currency (CBDC) sebagai alat pembayaran digital yang lebih aman.
Perry menyampaikan pandangannya dalam sambutan di Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) di Jakarta, 28 November 2026.&nbsp;
&ldquo;Maraknya uang kripto dan stablecoin pihak swasta, belum ada pengaturan dan pengawasan yang jelas. Di sinilah perlunya central bank digital currency," ujar Perry.
Dalam pemaparannya, Perry merinci lima faktor pelemahan ekonomi global: kelanjutan kebijakan tarif Amerika Serikat, perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, tingginya utang dan suku bunga negara maju yang menambah beban fiskal negara berkembang, meningkatnya risiko sistem keuangan akibat transaksi derivatif, serta menjamurnya aset kripto swasta.
Buku PTBI 2025 mendefinisikan cryptocurrency sebagai mata uang digital yang diterbitkan swasta tanpa bergantung pada otoritas pusat.
Bitcoin menjadi pelopor sejak 2009, dengan kapitalisasi pasar kripto global mencapai sekitar US$2,7 triliun pada April 2025. Sementara stablecoin yang muncul sejak 2014 dan nilainya dipatok pada aset seperti mata uang fiat atau emas telah menembus kapitalisasi lebih dari US$255 miliar hingga Juni 2025, mayoritas terkait dolar AS via USDC maupun USDT.
BI menilai penerbitan kripto, stablecoin, dan tokenisasi oleh pemain swasta di platform digital terus berkembang, namun meningkatkan kerentanan dan risiko terhadap stabilitas pasar keuangan global. (DH)

BI melihat kripto dan stablecoin swasta tanpa regulasi sebagai risiko besar bagi ekonomi global.