BASEL &mdash; Bank for International Settlements (BIS) menilai stablecoin masih belum memenuhi syarat sebagai uang, sebagaimana disampaikan dalam Annual Economic Report 2026 yang dirilis pada Minggu dalam rapat umum tahunan lembaga tersebut di Basel, Swiss.
Dalam bab berjudul "Anchoring trust in money: innovation beyond stablecoins", BIS mengevaluasi token yang dipatok terhadap dolar AS berdasarkan karakteristik utama yang harus dimiliki suatu sistem moneter, yakni kesatuan (singleness), elastisitas (elasticity), interoperabilitas (interoperability), dan integritas (integrity).
Menurut BIS, desain stablecoin saat ini belum memenuhi seluruh kriteria tersebut.
Seperti dikutip TheBlock.Co, laporan itu menyebut harga stablecoin di pasar sekunder kerap menyimpang dari nilai patokannya (peg), sementara proses penebusannya (redemption) masih menghadapi berbagai hambatan.&nbsp;
Karena itu, BIS menilai stablecoin lebih menyerupai unit penyertaan exchange-traded fund (ETF) dibandingkan alat pembayaran.
Pandangan tersebut sejalan dengan pernyataan General Manager BIS, Pablo Hern&aacute;ndez de Cos, pada April lalu yang menyebut stablecoin lebih berfungsi layaknya ETF daripada uang.
Secara keseluruhan, pasokan stablecoin masih relatif kecil dibandingkan sistem perbankan. BIS mencatat nilai pasar stablecoin mencapai sekitar US$320 miliar pada akhir Mei, dengan lebih dari 99% stablecoin berbasis fiat dipatok terhadap dolar AS.
Sebagian besar pasarnya dikuasai oleh USDT milik Tether dan USDC milik Circle.
Data The Block juga menunjukkan dominasi USDT dan USDC dibandingkan stablecoin lain, termasuk stablecoin yang terdesentralisasi maupun yang menawarkan imbal hasil.
Dalam analisis terbarunya, BIS memodelkan dampak adopsi stablecoin secara luas terhadap perekonomian berdasarkan komposisi cadangan yang dimiliki penerbit.&nbsp;
Berdasarkan model yang dikalibrasi untuk Amerika Serikat, dampak bersih stablecoin terhadap output ekonomi dalam jangka menengah sedikit negatif.&nbsp;
Hal itu disebabkan kenaikan biaya pendanaan perbankan dan melemahnya penyaluran kredit lebih besar dibandingkan manfaat fiskal dari meningkatnya permintaan terhadap surat utang pemerintah.
Dampak negatif tersebut dinilai tetap relatif kecil bahkan dalam skenario nilai pasar stablecoin mencapai US$1 triliun, US$2 triliun, hingga US$3 triliun.
BIS juga menyebut stablecoin menyumbang porsi signifikan dalam aktivitas ilegal di jaringan blockchain karena beredar di blockchain tanpa izin (permissionless blockchain), di mana sifat pseudonim dan dompet digital yang dikelola sendiri (self-custodied wallets) melemahkan penerapan prosedur know-your-customer (KYC) dan anti-money laundering (AML).
Selain itu, para penulis laporan memperingatkan risiko "dolarisasi stablecoin", yaitu ketika rumah tangga di negara berkembang menyimpan stablecoin berbasis dolar AS sebagai aset penyimpan nilai.&nbsp;
Kondisi tersebut dinilai dapat mengubah arus modal serta mengurangi kedaulatan kebijakan moneter negara-negara tersebut.
Seperti dalam laporan tahun 2025, BIS kembali menawarkan alternatif, yaitu memperbaiki kelemahan stablecoin melalui aturan internasional yang konsisten dan mengintegrasikan tokenisasi ke dalam sistem dua tingkat yang melibatkan bank sentral dan bank komersial.
Konsep utama yang diusulkan adalah "unified ledger", yakni satu buku besar yang memuat cadangan bank sentral yang telah ditokenisasi, uang bank komersial yang ditokenisasi, serta instrumen uang swasta lain yang diatur dalam satu platform dengan uang bank sentral sebagai jangkar sistem.
BIS menunjuk Project Agora, prototipe sistem pembayaran lintas negara yang melibatkan delapan bank sentral, BIS, serta lebih dari 40 institusi swasta, sebagai bukti bahwa model tersebut dapat diterapkan. (DK)

Stablecoin belum memenuhi fungsi sebagai uang dan berisiko bagi negara berkembang.

BIS: Stablecoin belum mampu gantikan fungsi uang, lebih mirip ETF

JAKARTA - Lion Group Holding Ltd mengumumkan partisipasinya dalam investasi hingga US$12 juta di PT Nusantara Bumi Sangkara, perusahaan teknologi Indonesia yang mengembangkan stablecoin berbasis Rupiah.
Seperti dikutip Investing, Langkah ini dilakukan melalui kerja sama dengan Meili Capital Management Limited, dengan skema investasi non-tunai berbasis penerbitan saham biasa yang direpresentasikan melalui American Depositary Shares atau instrumen ekuitas lainnya.
Berdasarkan perjanjian tersebut, Lion Group akan memperoleh kepemilikan ekonomi tidak langsung sebesar 10% di perusahaan target melalui Meili atau kendaraan investasi yang ditunjuk.
PT Nusantara Bumi Sangkara sendiri tengah mengembangkan NIDR, stablecoin yang dipatok 1:1 terhadap Rupiah Indonesia dan didukung oleh aset cadangan.
Proyek ini menargetkan layanan transfer dana lintas batas sekaligus pengembangan infrastruktur keuangan digital berbasis blockchain, smart contract, serta sistem manajemen risiko berbasis kecerdasan buatan.
Perusahaan tersebut juga telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia.
Lion Group menyebut investasi ini selaras dengan strategi Digital Asset Treasury serta rencana akuisisi Aquila Hash, Inc., perusahaan infrastruktur AI yang berbasis di Amerika Serikat.
Perusahaan juga mengoperasikan platform perdagangan yang mencakup total return swap, contract-for-difference (CFD), serta opsi saham over-the-counter.
Saat ini, Lion Group memiliki kapitalisasi pasar sekitar US$2,89 juta dengan harga saham US$0,62, turun 98,5% dalam setahun terakhir.
Meski demikian, perusahaan menyebut sahamnya masih undervalued berdasarkan analisis InvestingPro yang menempatkannya dalam daftar peluang saham dengan valuasi rendah.
Wilson Wang, Chief Executive Officer Lion Group, menyatakan bahwa transaksi ini menjaga struktur modal perusahaan sekaligus membuka eksposur ke sektor stablecoin dan pembayaran digital di Asia Tenggara.(DH)

Lion Group masuk ke NBS dengan investasi US$12 juta untuk pengembangan stablecoin rupiah.

Lion Group investasi US$12 juta di startup stablecoin Indonesia

JAKARTA - Dana Moneter Internasional (IMF) menilai lonjakan penggunaan stablecoin di Nigeria mulai menguji efektivitas kerangka kebijakan moneter dan regulasi yang berlaku. Aset kripto yang nilainya dipatok terhadap dolar AS itu semakin banyak digunakan rumah tangga dan pelaku usaha kecil untuk kebutuhan pembayaran lintas negara.
Seperti dikutip Theblock, dalam laporan yang dirilis Selasa, IMF menyebut stablecoin menawarkan alternatif yang lebih cepat dan murah dibandingkan saluran pembayaran konvensional. Dengan ponsel pintar dan akses internet, pengguna dapat menerima remitansi maupun melakukan transaksi internasional hanya dalam hitungan menit.
IMF mengutip data Bank Dunia yang menunjukkan biaya pengiriman dana sebesar US$200 ke kawasan Sub-Sahara Afrika masih mencapai sekitar 9% dari nilai transaksi, lebih tinggi dibandingkan rata-rata global yang berada di kisaran 6%.
Peningkatan adopsi stablecoin juga didorong kondisi ekonomi domestik Nigeria sepanjang 2023 hingga 2024. Pelemahan tajam mata uang naira, inflasi yang tinggi, serta keterbatasan akses terhadap valuta asing resmi mendorong masyarakat dan pelaku usaha mencari instrumen berbasis dolar untuk melindungi nilai aset dan memenuhi kebutuhan pembayaran kepada pemasok luar negeri.
Namun, IMF mengingatkan bahwa penggunaan stablecoin secara luas juga membawa sejumlah risiko. Dominasi stablecoin berbasis dolar AS berpotensi menciptakan bentuk digital dari dolarisisasi yang dapat mengurangi permintaan terhadap mata uang lokal serta melemahkan efektivitas transmisi kebijakan moneter.
Selain itu, pergeseran aktivitas transaksi dari sistem perbankan ke dompet digital dan bursa kripto dinilai menyulitkan pengawasan regulator. IMF juga menyoroti potensi peningkatan risiko kejahatan keuangan, termasuk pencucian uang, akibat kecepatan dan anonimitas yang ditawarkan sejumlah platform.
Menurut IMF, tantangan tersebut tidak hanya terjadi di Nigeria, tetapi dampaknya lebih besar karena tingginya tingkat adopsi. Nigeria tercatat menyumbang sekitar 60% dari total arus masuk stablecoin ke kawasan Sub-Sahara Afrika sejak 2019.
IMF menilai upaya membatasi penggunaan stablecoin secara langsung kemungkinan tidak akan sepenuhnya efektif. Sebagai alternatif, lembaga tersebut mendorong regulator untuk tetap membuka ruang inovasi sambil memperkuat mitigasi risiko.
Secara global, total pasokan stablecoin yang dipatok ke dolar AS telah melampaui US$295 miliar. Stablecoin USDT milik Tether mendominasi pasar dengan nilai sekitar US$186,5 miliar, disusul USDC milik Circle yang mencapai hampir US$75 miliar.(DH)

IMF: Lonjakan stablecoin di Nigeria memicu risiko dolarisisasi dan melemahkan kebijakan moneter

IMF soroti ledakan stablecoin di Nigeria, ancam pengendalian moneter

JAKARTA - Tiga kelompok perbankan terbesar Jepang berencana menerbitkan stablecoin secara bersama-sama pada tahun fiskal yang berakhir Maret 2027.
Seperti dikutip Reuters, Mitsubishi UFJ Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial Group, dan Mizuho Financial Group sepakat membentuk dewan bersama untuk menyusun kerangka operasional sekaligus mempersiapkan penerbitan stablecoin.
Proyek tersebut mendapat dukungan dari Financial Services Agency (FSA) Jepang yang selama ini mendorong pemanfaatan teknologi blockchain guna meningkatkan efisiensi sistem pembayaran nasional.
Inisiatif itu muncul di tengah meningkatnya perhatian global terhadap stablecoin. Instrumen aset digital yang nilainya dipatok terhadap mata uang tertentu tersebut semakin mendapat dukungan dari berbagai kalangan, termasuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Meski demikian, sejumlah regulator dan pembuat kebijakan masih menyoroti potensi risiko stablecoin, terutama terkait kemungkinan perpindahan dana di luar sistem perbankan yang diawasi regulator.
Jepang sendiri mulai menunjukkan perkembangan dalam adopsi stablecoin. Pada Oktober tahun lalu, startup lokal JPYC meluncurkan stablecoin berbasis yen sebagai alternatif pembayaran digital di tengah dominasi uang tunai dan kartu kredit.
Pemerintah Jepang juga terus memperkuat dukungan terhadap penggunaan stablecoin berbasis yen. Dalam proposal yang dirilis bulan ini, panel dari partai berkuasa mendorong pemanfaatan stablecoin yen sebagai instrumen penyelesaian transaksi (settlement) di kawasan Asia.
Jika terealisasi, penerbitan stablecoin oleh tiga bank terbesar Jepang tersebut berpotensi menjadi salah satu tonggak penting dalam transformasi sistem pembayaran digital di negara dengan ekonomi terbesar keempat di dunia itu.(DH)

Tiga grup perbankan Jepang menyiapkan stablecoin untuk sistem pembayaran digital.

Tiga bank terbesar Jepang siapkan stablecoin berbasis yen

DUBROVNIK - Permintaan terhadap stablecoin berpotensi meredup dalam beberapa tahun ke depan dan digantikan oleh deposito tokenisasi (tokenised deposits) atau versi digital dari simpanan bank tradisional, menurut pembuat kebijakan Bank of England (BoE), Megan Greene.
Dikutip dari Reuters, dalam konferensi di Dubrovnik, Kroasia, Minggu (31/5), Greene mengatakan popularitas stablecoin kemungkinan akan tergeser seiring berkembangnya deposito tokenisasi di sektor perbankan.
Stablecoin merupakan aset kripto yang dirancang untuk mempertahankan nilai yang relatif stabil. Popularitasnya meningkat dalam beberapa tahun terakhir, meskipun pertumbuhan penerbitannya mulai melambat dalam beberapa bulan terakhir.
"Saya pikir tokenisasi deposito kemungkinan akan mengambil alih peran stablecoin. Dalam lima tahun ke depan, kita mungkin akan bertanya-tanya mengapa dulu begitu banyak membahas stablecoin," kata Greene.
Menurutnya, pasar masih memiliki ruang bagi mata uang digital bank sentral (central bank digital currency/CBDC), stablecoin, maupun deposito digital.
Namun, deposito tokenisasi berpotensi menjadi pemenang utama ketika bank-bank komersial menyadari bahwa mereka berisiko kehilangan simpanan nasabah jika tidak mengembangkan produk serupa.
Inovasi keuangan
Pandangan Greene berbeda dengan Gubernur Federal Reserve, Christopher Waller, yang turut hadir dalam panel diskusi yang sama.
Waller mendukung keberadaan stablecoin dan menilai instrumen tersebut merupakan inovasi keuangan yang berpotensi menurunkan biaya transaksi sehingga tidak seharusnya dibatasi melalui regulasi yang berlebihan.
Greene berpendapat deposito digital belum berkembang pesat karena bank-bank komersial enggan kehilangan berbagai sumber pendapatan berbasis biaya (fee-based income).
Namun, menurutnya, bank pada akhirnya tetap akan menghadapi tekanan tersebut sehingga akan terdorong untuk mengalokasikan lebih banyak sumber daya dalam pengembangan deposito tokenisasi.
Ia juga menilai stablecoin tidak sepenuhnya stabil, masih menghadapi berbagai pertanyaan terkait regulasi, serta dalam beberapa kasus digunakan untuk aktivitas ilegal.
Selain itu, stablecoin berpotensi menarik dana simpanan keluar dari sistem perbankan sehingga dapat mengurangi efektivitas transmisi kebijakan moneter.
Sebaliknya, Waller mengatakan stablecoin telah banyak digunakan untuk transaksi lintas batas dan mulai menjadi ancaman bagi industri perbankan tradisional.
"Instrumen ini digunakan untuk pembayaran lintas negara dan membuat bank khawatir. Jika bank tidak menganggapnya sebagai ancaman, mengapa mereka begitu gencar melobi untuk menghentikannya?" ujar Waller.
Masa Depan Aset Digital
Meski demikian, Greene menilai masa depan kemungkinan tidak sepenuhnya berpihak kepada stablecoin mengingat berbagai keterbatasan yang dimilikinya.
Ia mengibaratkan perkembangan aset digital sebagai perlombaan antara kura-kura, kelinci, dan badak.
Menurut Greene, kura-kura melambangkan mata uang digital bank sentral, kelinci mewakili stablecoin, sedangkan badak melambangkan deposito tokenisasi.
"Kemungkinan besar ketiganya akan tetap ada. Namun jika saya harus memilih satu untuk berinvestasi, saya akan memilih badak, yaitu deposito tokenisasi, karena saya yakin instrumen tersebut memiliki peluang terbesar untuk berkembang pesat," katanya. (ARF)

Stablecoin dinilai menghadapi tantangan regulasi dan efektivitas moneter

BoE: Stablecoin akan segera meredup diganti tokenisasi deposito

NICOSIA &ndash; Bank Sentral Eropa (ECB) memperingatkan para Menteri Keuangan Uni Eropa bahwa usulan memperluas penerbitan stablecoin euro berpotensi mengurangi kapasitas pinjaman bank dan menyulitkan pengendalian suku bunga.
Seperti dikutip Reuters, Sabtu (23/05), peringatan tersebut muncul sebagai respons terhadap proposal lembaga pemikir ekonomi Bruegel yang mendorong pelonggaran aturan bagi penerbit stablecoin di Eropa.
Bruegel menyiapkan makalah untuk para pembuat kebijakan keuangan Uni Eropa yang mengusulkan pelonggaran persyaratan likuiditas bagi perusahaan kripto, termasuk kemungkinan akses terhadap pendanaan ECB.
Langkah tersebut ditujukan untuk memperkuat pasar stablecoin euro yang saat ini masih tertinggal jauh dari stablecoin berbasis dolar AS.
Proposal tersebut dipresentasikan oleh Lucrezia Reichlin, Bo Sangers, dan Jeromin Zettelmeyer dalam pertemuan informal pejabat keuangan Uni Eropa di Siprus pada Jumat.
Namun, sejumlah bankir sentral, termasuk Presiden ECB Christine Lagarde, disebut langsung menolak gagasan tersebut.
Para pejabat ECB khawatir stablecoin dapat membuat deposito bank menjadi lebih tidak stabil, melemahkan sektor perbankan, dan mengurangi efektivitas kebijakan moneter.
Ketika stablecoin diterbitkan, dana pengguna akan berpindah ke rekening penerbit token sehingga mengurangi sumber pendanaan tradisional bank.
Dalam skala besar, kondisi itu dikhawatirkan mempercepat disintermediasi perbankan dan meningkatkan biaya pendanaan kredit.
Sejumlah bankir sentral juga mempertanyakan usulan agar ECB menjadi lender of last resort bagi perusahaan stablecoin, sebuah fasilitas yang selama ini hanya diberikan kepada bank yang diatur regulator.
Awal bulan ini, Lagarde juga telah menyatakan skeptis terhadap stablecoin euro. Ia lebih mendukung pengembangan deposito bank yang ditokenisasi karena dinilai mampu menggabungkan keamanan sistem perbankan tradisional dengan efisiensi teknologi distributed ledger.
Di sisi lain, para ekonom Bruegel memperingatkan bahwa regulasi Uni Eropa yang lebih ketat dibanding Amerika Serikat justru dapat mendorong aktivitas kripto keluar dari Eropa dan memperkuat &ldquo;dolarisasi digital&rdquo;.
Saat ini Uni Eropa sedang meninjau aturan Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR) yang mulai berlaku sejak 2024. Regulasi tersebut mewajibkan penerbit stablecoin menyimpan sebagian besar cadangan dalam bentuk deposito bank dan aset likuid lainnya.
Sebaliknya, Undang-Undang GENIUS di Amerika Serikat yang disahkan pada 2025 menerapkan aturan yang lebih longgar untuk mendukung dominasi global dolar melalui stablecoin berbasis dolar.
Meski demikian, sejumlah bankir sentral Eropa menilai risiko dari stablecoin asing tetap besar. Mereka mendorong aturan yang dapat membatasi penukaran stablecoin terbitan luar negeri di Eropa demi mencegah penarikan cadangan besar-besaran.
Secara umum, stablecoin banyak digunakan untuk pembayaran lintas negara dan transaksi aset kripto seperti Bitcoin. Namun instrumen tersebut juga memiliki risiko tinggi, seperti terlihat pada runtuhnya TerraUSD pada 2022.
Di sektor perbankan, konsorsium Qivalis yang terdiri dari 37 institusi di 15 negara Eropa menargetkan peluncuran stablecoin euro pada akhir tahun ini, mengikuti langkah awal yang sebelumnya dilakukan oleh Societe Generale.
Data Artemis yang dikutip Bruegel menunjukkan pasokan stablecoin global tumbuh sekitar sepertiga tahun lalu menjadi US$300 miliar. Namun stablecoin berdenominasi euro hanya mencakup sekitar 0,3% dari total pasar global.
Stablecoin euro terbesar saat ini, EURC milik Circle, bahkan hanya menempati posisi ke-20 secara global.
Perdebatan tersebut berlangsung di tengah upaya Uni Eropa memperkuat otonomi sistem pembayaran, termasuk melalui proyek euro digital yang ditargetkan ECB meluncur pada 2029.
Namun inisiatif itu juga menghadapi resistensi dari industri perbankan yang khawatir kehilangan simpanan nasabah. (SF)

ECB khawatir stablecoin euro picu pelarian deposito dan ganggu pinjaman bank.

Bank Sentral Eropa: Stablecoin euro persulit pengendalian suku bunga

NEW YORK &ndash; Dampak terbesar dari rancangan Undang-Undang Clarity (Clarity Act) di Amerika Serikat diperkirakan bukan hanya soal regulasi kripto, melainkan lahirnya pasar baru untuk layanan &ldquo;imbal hasil sebagai layanan&rdquo; (yield-as-a-service).
[[ Yield-as-a-service biasanya dipakai di dunia crypto, fintech, atau investasi digital. Sederhananya ada pihak yang &ldquo;mengelola uang/aset&rdquo; supaya menghasilkan return, lalu pengguna tinggal menikmati hasilnya tanpa harus mengatur strategi sendiri. ]]
Seperti dikutip CoinDesk, Sabtu (23/05), aturan tersebut dapat memaksa perusahaan kripto meninggalkan model imbal hasil pasif menuju strategi modal aktif yang lebih patuh terhadap regulasi.
Pusat perubahan itu berada pada Bagian 404 rancangan undang-undang, yang melarang Penyedia Layanan Aset Digital (Digital Asset Service Providers/DASPs) menawarkan imbal hasil hanya karena pengguna menyimpan aset digital.
Ketentuan tersebut dinilai akan mengubah cara investor memperoleh pengembalian dari aset kripto, dari model pasif &ldquo;hold-to-earn&rdquo; menjadi sistem &ldquo;use-to-earn&rdquo; yang mengandalkan aktivitas modal aktif.
Chief Commercial Officer STBL, Joe Vollono, menyebut aturan tersebut secara efektif menggeser industri kripto dari model &ldquo;hold-to-earn&rdquo; menuju &ldquo;use-to-earn&rdquo;. &ldquo;Perusahaan akan membutuhkan strategi imbal hasil yang patuh untuk mengaktifkan modal menganggur,&rdquo; ujarnya.
Secara legislasi, Clarity Act telah lolos dari Komite Perbankan Senat AS dan diperkirakan bergerak menuju pembahasan Senat penuh sebelum direkonsiliasi dengan versi DPR. Pemungutan suara penuh diperkirakan dapat berlangsung paling cepat Juli 2026.
Setelah disahkan, regulator diperkirakan memiliki waktu sekitar 12 bulan untuk mengimplementasikan kerangka aturan tersebut.
RUU ini dipandang sebagai titik balik industri karena dapat menjadi kerangka regulasi kripto komprehensif pertama di AS.
Regulasi tersebut juga diharapkan mengakhiri ketidakpastian soal kewenangan antara Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC).
Dengan aturan yang lebih jelas untuk bursa, broker, stablecoin, dan sektor decentralized finance (DeFi), perusahaan keuangan tradisional dinilai memiliki dasar kepatuhan yang cukup untuk mengembangkan layanan kripto di dalam negeri.
Vollono memprediksi kemunculan penyedia infrastruktur lapisan menengah yang fokus pada generasi imbal hasil patuh berbasis AI.
Teknologi AI disebut dapat berfungsi sebagai lapisan orkestrasi bagi aliran modal yang telah diatur regulator.
Penerima manfaat potensial dari perubahan ini meliputi penyedia infrastruktur DeFi, pengelola vault, platform manajemen agunan, layanan treasury otomatis, pasar pinjaman, hingga sistem hadiah digital.
&ldquo;Semua ini dapat diotomatisasi oleh AI di pasar yang diatur,&rdquo; ujar Vollono.
Ia menambahkan bahwa infrastruktur pendukung sebenarnya sudah tersedia, termasuk smart contract, oracle, rel DeFi, dan sistem berbasis API.
Perdebatan terkait Clarity Act juga memunculkan kekhawatiran dari sektor perbankan tradisional, khususnya terkait potensi perpindahan deposito ke stablecoin dan produk blockchain berbasis imbal hasil.
Namun Vollono menilai kekhawatiran tersebut berlebihan. Menurutnya, bank masih memiliki peluang bersaing dengan menerbitkan stablecoin sendiri berbasis cadangan aset dan menawarkan imbal hasil yang sesuai regulasi.
Dinamika tersebut menjadi dasar pengembangan STBL, yang memposisikan diri sebagai &ldquo;stablecoin 2.0&rdquo; dengan model berbeda dari penerbit stablecoin tradisional.
Infrastruktur STBL memungkinkan pengguna mencetak stablecoin berbasis aset dunia nyata (real-world assets) sambil tetap menikmati hasil ekonomi dari aset cadangan tersebut.
&ldquo;Pengguna yang memberikan nilai ke dalam ekosistem harus ikut menikmati ekonominya,&rdquo; kata Vollono.
Menutup pandangannya, Vollono menyebut Clarity Act menandai lahirnya era baru layanan keuangan berbasis blockchain. &ldquo;Money-as-a-service telah tiba,&rdquo; ujarnya. (SF)

Picu kekhawatiran dari perbankan tradisional, khususnya terkait potensi perpindahan deposito.

UU Clarity berpotensi picu deposito pindah ke kripto?

JAKARTA - Bank of England mulai mempercepat transformasi sistem keuangan digital Inggris dengan menjadikan tokenisasi dan stablecoin sebagai fondasi utama arsitektur pembayaran masa depan.
Deputy Governor for Financial Stability, Sarah Breeden, mengatakan sistem pembayaran ritel Inggris ke depan harus memungkinkan berbagai bentuk uang digital saling terhubung, mulai dari deposito bank yang ditokenisasi, stablecoin yang diatur regulator, hingga potensi mata uang digital bank sentral atau CBDC.
"Dalam pembayaran ritel, kami menginginkan sistem multi-mata uang yang mendorong persaingan dan pilihan antara berbagai bentuk mata uang yang andal," kata Breeden dalam konferensi City Week 2026 di London, seperti dikutip Theblock.
Menurut Breeden, penggunaan teknologi buku besar bersama dan kontrak pintar dapat memangkas biaya transaksi, mempercepat pembayaran, serta mengurangi ketergantungan pada perantara tradisional di sektor keuangan.
Ia menilai otomatisasi berbasis kontrak pintar juga membuka ruang efisiensi baru dalam transaksi ritel dan layanan keuangan digital.
Bank sentral Inggris kini tengah menyiapkan rancangan aturan stablecoin sistemik yang akan dipublikasikan bulan depan dan ditargetkan final pada akhir tahun ini.
Namun regulator juga mulai mewaspadai risiko lonjakan adopsi stablecoin yang terlalu cepat. Untuk tahap awal, Bank of England membuka kemungkinan membatasi jumlah stablecoin yang dapat diterbitkan di pasar.
"Kami juga ingin mendorong bank untuk mengadopsi teknologi baru ini dalam uang yang mereka terbitkan," ujar Breeden.
Selain stablecoin, regulator Inggris juga mempercepat pengembangan ekosistem tokenisasi aset keuangan melalui program Digital Securities Sandbox yang dijalankan bersama Financial Conduct Authority.
Program tersebut memungkinkan perusahaan membangun platform perdagangan dan penyelesaian transaksi sekuritas digital berbasis blockchain dalam lingkungan pengawasan regulator.
Sebanyak 16 perusahaan dikabarkan bersiap masuk ke sandbox mulai akhir 2026, termasuk HSBC, Euroclear, dan London Stock Exchange Group.
Bank of England juga melanjutkan proyek Digital Gilt, yakni pilot project obligasi pemerintah Inggris berbasis tokenisasi. Di saat yang sama, bank sentral masih mengkaji desain akhir proyek pound digital yang hasil evaluasinya akan diumumkan tahun ini.(DH)

Bank of England dorong stablecoin dan tokenisasi untuk sistem keuangan digital Inggris.

Bank of England dorong stablecoin dan tokenisasi keuangan

JAKARTA &ndash; Adopsi aset kripto di sektor ritel Asia Tenggara kini memasuki fase kematangan baru yang masif. Alih-alih digunakan untuk spekulasi, mata uang kripto bernilai stabil (stablecoin) kini telah bertransformasi menjadi infrastruktur tulang punggung tak kasatmata (invisible) yang menopang lonjakan tajam penggunaan kartu pembayaran digital.
Perusahaan penyedia infrastruktur&nbsp;stablecoin&nbsp;asal Singapura, StraitsX, melaporkan ledakan volume transaksi kartu kripto hingga 40 kali lipat antara kuartal keempat tahun 2024 hingga periode yang sama di tahun 2025, diiringi dengan meroketnya penerbitan kartu hingga 83 kali lipat.
Seperti dikutip&nbsp;Coindesk&nbsp;(30/03/2026), pencapaian fenomenal tersebut menjadikan program kartu&nbsp;stablecoin&nbsp;StraitsX sebagai salah satu yang tumbuh paling cepat di Asia Tenggara.&nbsp;
Co-founder&nbsp;sekaligus&nbsp;CEO&nbsp;StraitsX, Tianwei Liu, menegaskan bahwa pengguna tidak peduli apakah pembayaran mereka berjalan di atas jaringan kripto atau mata uang fiat (fiat), melainkan hanya peduli bahwa transaksinya berhasil.
Strategi ini menempatkan StraitsX sebagai sponsor&nbsp;BIN&nbsp;(Bank Identification Number) dari jaringan pembayaran global yang memfasilitasi mitra seperti&nbsp;RedotPay&nbsp;dan&nbsp;UPay&nbsp;untuk menerbitkan kartu.&nbsp;RedotPay&nbsp;sendiri tercatat memproses volume lebih dari US$2,95 miliar sepanjang 2025, mendominasi pasar jauh melampaui 13 pesaing terdekatnya.
Secara kumulatif, StraitsX kini memproses hampir US$30 miliar transaksi&nbsp;stablecoin, membuktikan bahwa lapisan teknologi ini bekerja mulus di belakang layar layaknya kabel serat optik (fiber-optic cables).
Lonjakan ini nyatanya sejalan dengan gelombang pasang industri secara global. Data&nbsp;Artemis Analytics&nbsp;mengestimasi volume bulanan kartu kripto global tumbuh dari sekitar US$100 juta pada awal 2023 menjadi lebih dari US$1,5 miliar pada akhir 2025.
Raksasa pembayaran&nbsp;Visa&nbsp;meraup lebih dari 90 persen volume pengeluaran kartu di rantai blok (onchain), dengan nilai transaksi kartu berbasis&nbsp;stablecoin&nbsp;Visa menyentuh tingkat laju tahunan (annualized run rate) sebesar US$3,5 miliar pada kuartal keempat 2025.
Untuk memperluas dominasi teknologinya, StraitsX menargetkan peluncuran dua token andalannya,&nbsp;XSGD&nbsp;dan&nbsp;XUSD, di jaringan&nbsp;Solana&nbsp;pada akhir Maret guna mendukung standar&nbsp;x402&nbsp;untuk pembayaran mikro antar-mesin (machine-to-machine micropayments).&nbsp;XSGD&nbsp;saat ini memimpin pangsa pasar&nbsp;stablecoin&nbsp;non-USD di Asia Tenggara dengan dominasi lebih dari 70 persen.
Kehadiran infrastruktur ini juga secara agresif mulai mendisrupsi sistem pembayaran lintas batas (cross-border). Melalui inisiatif regulasi bank sentral Singapura bernama&nbsp;Project BLOOM, wisatawan Thailand kelak dapat memindai kode&nbsp;QR&nbsp;di Singapura menggunakan&nbsp;Q Wallet&nbsp;dari&nbsp;KBank, di mana sistem akan secara otomatis mengonversi&nbsp;Q-money&nbsp;Thailand dengan&nbsp;XSGD&nbsp;di latar belakang tanpa disadari pengguna.
Manajer Negara Visa untuk Singapura dan Brunei, Adeline Kim, menganalogikan pergeseran ini layaknya mengendarai mobil listrik (electric car) di jalan raya yang sama; kendaraannya berbeda, namun rambu dan aturannya tidak berubah.
Evolusi ini dinilai sangat krusial untuk memangkas tingginya biaya pengiriman uang (remittances), di mana Bank Dunia mengestimasi biaya rata-rata pengiriman uang US$200 secara internasional masih bertengger di angka 6,49 persen, sebuah inefisiensi sistemik yang kini dapat dipangkas drastis oleh kehadiran&nbsp;stablecoin. (SF)

Transaksi kripto meroket, jadikan stablecoin infrastruktur tak kasatmata.

Volume kartu kripto meroket, stablecoin kuasai Asia Tenggara

JAKARTA &ndash; Bank Sentral Malaysia atau&nbsp;Bank Negara Malaysia (BNM)&nbsp;secara resmi terjun ke dalam pengembangan infrastruktur keuangan masa depan dengan meluncurkan tiga inisiatif utama terkait&nbsp;stablecoin&nbsp;mata uang lokal dan deposito yang ditokenisasi (tokenized deposits) pada tahun 2026.
Langkah strategis ini menempatkan Malaysia dalam peta persaingan inovasi aset digital di Asia, menyusul langkah serupa yang telah dilakukan oleh negara tetangga.
Dikutip dari&nbsp;The Block&nbsp;(11/2/2026), inisiatif ini dijalankan di bawah payung&nbsp;Digital Asset Innovation Hub (DAIH), sebuah platform uji coba regulasi (regulatory testbed) milik&nbsp;BNM&nbsp;yang dirancang khusus untuk mempromosikan inovasi terkait kripto.
Proyek-proyek tersebut akan berfokus pada penggunaan pembayaran grosir (wholesale payment), baik untuk transaksi domestik maupun lintas batas, guna menguji efisiensi dan keamanan teknologi tersebut dalam sistem perbankan riil.
Situs resmi&nbsp;DAIH&nbsp;merinci pembagian tugas dalam uji coba ini. Proyek pertama adalah inisiatif penyelesaian&nbsp;stablecoin&nbsp;Ringgit untuk segmen&nbsp;business-to-business (B2B)&nbsp;yang dipimpin oleh&nbsp;Standard Chartered Bank Malaysia&nbsp;bekerja sama dengan&nbsp;Capital A.
Sementara itu, dua proyek lainnya akan berfokus pada deposito token untuk pembayaran, yang masing-masing dipimpin oleh dua bank terbesar di Malaysia, yakni&nbsp;Maybank&nbsp;dan&nbsp;CIMB.
BNM&nbsp;menegaskan bahwa pengujian ini sangat krusial untuk menilai implikasi teknologi baru ini terhadap stabilitas moneter dan keuangan negara.
Bank sentral menargetkan untuk memberikan kejelasan regulasi mengenai penggunaan&nbsp;stablecoin&nbsp;Ringgit dan deposito token pada akhir tahun 2026, serta menjajaki kemungkinan integrasi inisiatif ini dengan pengembangan mata uang digital bank sentral (wholesale CBDC) yang sudah ada.
Langkah agresif Malaysia ini mencerminkan tren yang lebih luas di kawasan Asia, di mana ekonomi utama berlomba-lomba memperkuat infrastruktur aset digital mereka. Hong Kong telah menetapkan rezim lisensi&nbsp;stablecoin&nbsp;tahun lalu dan tengah menjalankan&nbsp;Project Ensemble&nbsp;untuk deposito token.
Singapura juga telah memiliki kerangka kerja&nbsp;stablecoin&nbsp;dan mempromosikan uji coba serupa lewat&nbsp;Project Guardian. Sementara itu, Jepang telah melihat peluncuran&nbsp;stablecoin&nbsp;JPYC yang dipatok ke Yen pada akhir 2025, serta uji coba pembayaran korporat oleh tiga megabank mereka:&nbsp;MUFG,&nbsp;SMBC, dan&nbsp;Mizuho. (SF)

BNM gandeng Standard Chartered, Maybank, dan CIMB uji coba stablecoin ringgit dan tokenisasi.

Malaysia gandeng gandeng 3 bank uji coba stablecoin ringgit 

JAKARTA - Adopsi stablecoin oleh Amerika Serikat justru menyoroti paradoks dalam strategi keuangan global Washington.
Di satu sisi, kebijakan ini bertujuan memperkuat dominasi dolar dan efektivitas sanksi. Di sisi lain, praktik di lapangan menunjukkan stablecoin dimanfaatkan oleh negara-negara yang terkena sanksi, termasuk Iran, Rusia, dan Venezuela.
Dikutip gizmodo.com, pemerintahan Presiden Donald Trump secara resmi mendukung pengembangan stablecoin melalui pengesahan GENIUS Act. Dari perspektif Gedung Putih, instrumen kripto ini dinilai mampu mempertahankan pengaruh dolar AS sebagai mata uang cadangan dunia serta memperluas jangkauan pengawasan keuangan global.
Namun, laporan terbaru perusahaan analitik blockchain Elliptic mengungkapkan pemanfaatan stablecoin USDT milik Tether oleh Bank Sentral Iran (CBI).
Dalam laporannya, Elliptic menyebut CBI membeli US$507 juta USDT guna menahan pelemahan rial Iran yang merosot 43% terhadap dolar AS dalam setahun terakhir.
Dana tersebut juga diduga digunakan untuk penyelesaian perdagangan internasional, aktivitas yang selama ini terhambat sanksi.
Elliptic menyatakan, pembelian USDT ini pertama kali terungkap melalui dokumen bocor, yang kemudian ditelusuri melalui data transaksi blockchain.
Temuan ini menunjukkan bagaimana stablecoin dapat menjadi jalan alternatif bagi negara yang dibatasi sistem keuangan internasional.
Fenomena serupa juga terjadi di Rusia. Elliptic melaporkan penggunaan stablecoin berbasis rubel, A7A5, oleh entitas yang disanksi sebagai pintu masuk ke USDT. Meski demikian, aktivitas token tersebut tercatat melambat setelah penerapan sanksi yang lebih ketat.
Temuan Elliptic diperkuat laporan Chainalysis yang menyebut sebagian besar dari rekor US$154 miliar transaksi kripto ilegal sepanjang 2025 terkait dengan negara-negara yang dikenai sanksi, dengan stablecoin sebagai instrumen utama. Dalam periode yang sama, Tether membekukan US$182 juta USDT dalam satu hari, bertepatan dengan mencuatnya laporan penggunaan stablecoin oleh rezim Nicol&aacute;s Maduro di Venezuela.
Pekan lalu, Departemen Kehakiman AS juga mendakwa seorang warga Venezuela atas dugaan pencucian uang sekitar US$1 miliar melalui USDT, menambah sorotan terhadap risiko stablecoin dalam konteks penegakan hukum.
Situasi ini menegaskan dilema utama teknologi kripto: instrumen yang dirancang untuk memperkuat kendali finansial justru dapat dipakai untuk menghindarinya.
Meski transaksi blockchain bersifat transparan dan dapat dilacak, stablecoin tetap bergantung pada penerbit terpusat yang memiliki kewenangan membekukan dana.
Di tengah perdebatan tersebut, pemerintah AS masih menilai manfaat stablecoin lebih besar daripada risikonya. Regulasi lanjutan melalui CLARITY Act tetap didorong, meskipun menuai kritik dari sejumlah anggota Kongres yang menyoroti potensi penyalahgunaan kripto.
Analis menilai, selama AS masih dapat mengendalikan penerbit stablecoin, tekanan terhadap negara-negara yang disanksi akan berlanjut. Namun, kondisi ini berpotensi mendorong peralihan ke bitcoin, aset kripto tanpa otoritas pusat. Chainalysis mencatat sudah ada indikasi pergeseran tersebut di Iran, menandai babak baru dalam dinamika keuangan global berbasis kripto. (DH)

Iran pakai USDT lindungi rial dan transaksi global, dilema AS antara kontrol dolar dan sanksi.

Iran dan Rusia meski kena sanksi tetap bisa beli dolar digital USDT

JAKARTA - CEO Bank of America (BofA) Brian Moynihan mengatakan kepada para analis dalam paparan kinerja (earnings call) pada hari Rabu (14/1) bahwa hingga US$6 triliun simpanan dapat bermigrasi dari sistem perbankan AS ke stablecoin &mdash; angka yang setara dengan sekitar 30% hingga 35% dari total simpanan bank komersial AS.
Perkiraan tersebut, seperti dikutip TheBlock.co, Kamis (15/1), yang menurut Moynihan bersumber dari studi Departemen Keuangan AS, berfokus pada perdebatan legislasi mengenai stablecoin yang memberikan bunga dan dampaknya terhadap kewajiban (liabilities) bank komersial.
Moynihan mengatakan bahwa struktur stablecoin menyerupai reksa dana pasar uang (money market mutual funds), dengan cadangan dana ditempatkan pada instrumen jangka pendek seperti obligasi pemerintah AS (US Treasurys), alih-alih disalurkan kembali ke dalam bentuk kredit perbankan.
Dalam skema ini, menurutnya, dana berada di luar sistem perbankan tradisional, sehingga menggerus basis simpanan yang selama ini digunakan bank untuk menopang pinjaman bagi rumah tangga dan pelaku usaha.
&ldquo;Jika simpanan ditarik keluar, bank tidak akan mampu menyalurkan kredit atau harus mencari pendanaan grosir, dan pendanaan grosir itu tentu memiliki biaya,&rdquo; ujar Moynihan.
Upaya legislasi untuk mengatasi kekhawatiran ini saat ini terfokus pada draf kompromi terbaru RUU struktur pasar kripto, yang dirilis oleh Ketua Komite Perbankan Senat, Tim Scott, pada 9 Januari. Draf tersebut mencakup ketentuan yang melarang penyedia layanan aset digital membayar bunga atau imbal hasil kepada pengguna hanya karena memegang stablecoin.
Namun, RUU ini secara khusus membedakan imbalan berbasis aktivitas, dengan mengizinkan insentif yang terkait dengan staking, penyediaan likuiditas, atau penempatan jaminan (collateral), sementara melarang imbalan untuk saldo pasif yang hanya mengendap di akun.
Tekanan terhadap RUU meningkat seiring waktu Senat yang makin sempit.
Pernyataan Moynihan muncul ketika Komite Perbankan Senat menghadapi tekanan tenggat waktu untuk menyelesaikan perbedaan pendapat yang tersisa dalam RUU tersebut.
Seperti sebelumnya dilaporkan oleh The Block, lebih dari 70 amandemen diajukan menjelang agenda pembahasan resmi komite pada hari Rabu, yang mencerminkan lobi intensif dari sektor kripto maupun perbankan.
Aturan mengenai imbal hasil stablecoin bukan satu-satunya isu yang belum terselesaikan. Sejumlah senator dari Partai Demokrat mendorong agar ketentuan etika dimasukkan ke dalam RUU ini.
Dorongan ini muncul setelah laporan Bloomberg memperkirakan bahwa Presiden Donald Trump memperoleh sekitar US$620 juta dari bisnis kripto keluarganya.
Draf terbaru RUU tersebut juga memicu kekhawatiran di luar industri perbankan.
Sebuah laporan dari Galaxy Research yang diterbitkan awal pekan ini memperingatkan bahwa undang-undang tersebut dapat menjadi perluasan terbesar kewenangan pengawasan keuangan sejak Undang-Undang USA PATRIOT Act, dengan merujuk pada wewenang baru Departemen Keuangan AS atas transaksi aset digital.
Di tengah berbagai sengketa ini, satu pemain besar industri menarik dukungannya. CEO Coinbase Brian Armstrong mengumumkan pada hari Rabu bahwa bursa tersebut tidak dapat mendukung RUU tersebut, dengan alasan sejumlah ketentuan yang menurutnya akan mematikan imbalan pada stablecoin.
Kemudian pada hari yang sama, Ketua Komite Perbankan Senat Tim Scott mengumumkan bahwa agenda pembahasan resmi (markup) RUU tersebut ditunda. Scott menyatakan bahwa &ldquo;semua pihak masih duduk di meja perundingan dan bekerja dengan itikad baik.&rdquo;&nbsp; (YS)

CEO BofA: Deposito US$6 triliun bisa pindah ke stablecoin. (FOTO: bankofamerica.com/Google Gemini).

CEO BofA: Stablecoin dapat bunga, deposito US$6 triliun rawan pindah

JAKARTA - Pakistan semakin serius menggarap sektor aset digital dengan menjalin kerja sama bersama Binance untuk tokenisasi aset negara senilai hingga US$2 miliar, sambil bersiap meluncurkan stablecoin nasional.
Menurut laporan Theblock.co (14/12), langkah ini menandai upaya negara tersebut memperkuat fondasi ekonomi digital dan inovasi finansial berbasis blockchain.MoU antara Pakistan dan Binance akan memungkinkan bursa kripto global itu memberi masukan terkait distribusi obligasi pemerintah, surat utang, hingga cadangan komoditas seperti minyak, gas, dan logam.Menteri Keuangan Pakistan, Muhammad Aurangzeb, menilai kesepakatan ini sebagai tanda reformasi dan awal dari kemitraan jangka panjang.
&ldquo;Langkah berikutnya bagi kami adalah pelaksanaan, dan kami berkomitmen penuh untuk menghasilkan hasil dengan cepat dan berkualitas,&rdquo; dikutip dari Theblock.co (14/12).Changpeng &ldquo;CZ&rdquo; Zhao, pendiri Binance sekaligus penasihat strategis di Pakistan Crypto Council, menyebut MoU ini sebagai sinyal positif bagi industri blockchain global dan untuk Pakistan,&rdquo; sekaligus menegaskan bahwa inisiatif tokenisasi baru ini baru memasuki tahap awal implementasi penuh.
Menurut laporan Theblock.co (14/12), MoU ini bersifat non-binding dan membutuhkan kesepakatan definitif dalam enam bulan, tergantung persetujuan regulasi.Tak hanya itu, regulator Pakistan juga memberikan izin awal kepada Binance dan HTX untuk memulai proses perizinan lokal. Sertifikat Tidak Keberatan (No Objection Certificates) memungkinkan bursa mendaftar ke sistem Anti-Pencucian Uang negara dan menyiapkan aplikasi lisensi penuh, meski operasional belum diizinkan.Izin ini diberikan tak lama setelah regulator, Pakistan Virtual Assets Regulatory Authority (PVARA) pada September lalu mengajak perusahaan kripto global untuk mengajukan lisensi lokal. Pakistan kini menjadi pasar kripto ritel terbesar ketiga di dunia dengan sekitar 40 juta pengguna dan volume perdagangan tahunan lebih dari US$300 miliar, dikutip dari Theblock.co (14/12).Binance menyebut pendekatan bertahap ini akan memungkinkan layanan lintas batas yang terdaftar AML segera tersedia bagi pengguna Pakistan, sekaligus menegaskan komitmen jangka panjang untuk mendukung ekonomi digital negara tersebut.Selain tokenisasi, Pakistan juga menargetkan peluncuran stablecoin nasional. Ketua PVARA, Bilal bin Saqib, memastikan bahwa stablecoin kedaulatan ini akan hadir, sekaligus menjadi sarana menjamin utang pemerintah. Pakistan juga tengah mengembangkan pilot mata uang digital bank sentral untuk memperkuat sistem pembayaran digital.Dalam setahun terakhir, Pakistan bergerak cepat membangun ekosistem regulasi kripto. Mulai dari mendirikan Pakistan Crypto Council pada Maret hingga PVARA pada Juli. Pada April, World Liberty Financial yang didukung Trump, menandatangani surat niat dengan Dewan untuk mengeksplorasi infrastruktur stablecoin dan tokenisasi aset nyata. Sementara bulan berikutnya pemerintah mengumumkan cadangan strategis Bitcoin dan mengalokasikan 2.000 megawatt listrik untuk penambangan Bitcoin serta pusat data AI. (SA)

MoU Binance-Pakistan bahas tokenisasi aset negara US$2 miliar dan rencana stablecoin nasional.

Pakistan gandeng Binance tokenisasi aset negara US$2 miliar

JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyoroti pesatnya peredaran uang kripto dan stablecoin swasta yang dinilai belum memiliki kerangka pengaturan maupun pengawasan.
Ia menempatkan fenomena tersebut sebagai salah satu dari lima risiko utama yang berpotensi memperburuk ekonomi global pada 2026&ndash;2027. Karena itu, BI kembali menegaskan dorongan penggunaan central bank digital currency (CBDC) sebagai alat pembayaran digital yang lebih aman.
Perry menyampaikan pandangannya dalam sambutan di Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) di Jakarta, 28 November 2026.&nbsp;
&ldquo;Maraknya uang kripto dan stablecoin pihak swasta, belum ada pengaturan dan pengawasan yang jelas. Di sinilah perlunya central bank digital currency," ujar Perry.
Dalam pemaparannya, Perry merinci lima faktor pelemahan ekonomi global: kelanjutan kebijakan tarif Amerika Serikat, perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, tingginya utang dan suku bunga negara maju yang menambah beban fiskal negara berkembang, meningkatnya risiko sistem keuangan akibat transaksi derivatif, serta menjamurnya aset kripto swasta.
Buku PTBI 2025 mendefinisikan cryptocurrency sebagai mata uang digital yang diterbitkan swasta tanpa bergantung pada otoritas pusat.
Bitcoin menjadi pelopor sejak 2009, dengan kapitalisasi pasar kripto global mencapai sekitar US$2,7 triliun pada April 2025. Sementara stablecoin yang muncul sejak 2014 dan nilainya dipatok pada aset seperti mata uang fiat atau emas telah menembus kapitalisasi lebih dari US$255 miliar hingga Juni 2025, mayoritas terkait dolar AS via USDC maupun USDT.
BI menilai penerbitan kripto, stablecoin, dan tokenisasi oleh pemain swasta di platform digital terus berkembang, namun meningkatkan kerentanan dan risiko terhadap stabilitas pasar keuangan global. (DH)

BI melihat kripto dan stablecoin swasta tanpa regulasi sebagai risiko besar bagi ekonomi global.