JAKARTA &ndash; Raksasa kendaraan listrik China, BYD, membukukan penurunan laba bersih sebesar 55 persen pada kuartal pertama 2025 di tengah melemahnya permintaan domestik, penghapusan subsidi kendaraan energi baru, serta meningkatnya persaingan harga di pasar kendaraan listrik China.
Menurut laporan The Straits Times (3/5),&nbsp;BYD mencatat laba bersih sebesar 4,08 miliar yuan atau sekitar S$763,7 juta pada periode Januari&ndash;Maret 2025 berdasarkan filing bursa Hong Kong yang dirilis 28 April. Pendapatan perusahaan juga turun 11,8 persen menjadi 150,2 miliar yuan pada periode yang sama.
Penurunan kinerja terutama dipicu oleh melemahnya permintaan di pasar domestik China yang selama ini menjadi basis utama penjualan, sekaligus meningkatnya tekanan dari perang harga di industri kendaraan listrik terbesar di dunia tersebut.
Di tengah kondisi tersebut, BYD tetap mencatat pencapaian penting dengan berhasil menjual lebih banyak kendaraan listrik dibanding Tesla pada 2025, menandai pertama kalinya produsen asal China itu melampaui pesaing asal Amerika Serikat dalam kategori tersebut.
Perlambatan kinerja juga diperburuk oleh kebijakan pemerintah China yang mulai menghapus bertahap subsidi untuk kendaraan energi baru. Kebijakan ini menekan daya beli konsumen sekaligus mempersempit margin produsen EV di pasar domestik.
Laporan The Straits Times (3/5) juga menyebutkan bahwa laba bersih tahunan BYD pada 2025 turun menjadi 32,6 miliar yuan atau merosot 19 persen dari 40,3 miliar yuan pada tahun sebelumnya, menunjukkan tren pelemahan kinerja yang berlanjut.
Seiring tekanan di dalam negeri, BYD mempercepat ekspansi ke pasar global sebagai strategi pertumbuhan. Perusahaan mencatat pertumbuhan penjualan di Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Eropa, meski masih menghadapi hambatan tarif tinggi di Amerika Serikat.
Di sisi lain, analis menilai kenaikan harga minyak akibat konflik di Timur Tengah turut mendorong permintaan kendaraan listrik global, karena konsumen beralih ke alternatif energi yang lebih stabil di tengah volatilitas harga energi.
Secara industri, sektor otomotif China menjadi sorotan dalam gelaran Auto China di Beijing yang berlangsung hingga 3 Mei, dengan lebih dari 1.400 kendaraan dari ratusan produsen dipamerkan.
Dalam pameran tersebut, merek global seperti BMW dan Mercedes-Benz tetap memiliki porsi besar, namun panggung utama didominasi produsen China termasuk BYD serta raksasa baterai CATL, yang menegaskan kuatnya posisi industri EV China di panggung global. (SA)

Laba BYD Q1 2025 turun 55% akibat permintaan lemah, subsidi dicabut, dan perang harga EV China.

Laba BYD turun 55% di Q1 2025, tekanan EV China meningkat tajam

JAKARTA &ndash; Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merevisi sejumlah aturan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), untuk mendukung kebijakan prioritas pemerintah di bidang perumahan.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, mengatakan revisi aturan SLIK ini sebagai respons atas masukan dari berbagai pihak, untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah.
Pertama, kata Friderica, OJK hanya akan menampilkan data debitur dengan nilai utang di atas Rp1 juta dalam sistem SLIK. Langkah ini menyusul banyaknya catatan kredit dengan nominal kecil, yang menghambat proses pengajuan Kredit Perumahan Rakyat (KPR) bersubsidi.
Selain itu, OJK akan mempercepat update data pelunasan kredit dalam SLIK. Alasannya, selama ini sistem lama membutuhkan waktu lebih dari satu bulan setelah debitur melunasi utangnya, hingga status kredit berubah.
&ldquo;Kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat proses kredit, khususnya bagi pengembang,&rdquo; jelas Friderica, dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta pada Senin (13/4) kemarin.
Ketiga, lanjut Friderica, OJK akan memberikan akses kepada Badan Pengelola (BP) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) untuk mengakses data SLIK. Langkah ini diyakini akan mempercepat penyaluran fasilitas pembiayaan perumahan rakyat.
Di samping itu, Friderica mengatakan OJK akan menerbitkan penegasan kepada industri asuransi bahwa KPR bersubsidi adalah bagian dari program prioritas pemerintah, sehingga pihak asuransi memiliki landasan kuat dalam memberikan penjaminan.
&ldquo;Kelima, OJK bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan membentuk satuan tugas (satgas) percepatan program 3 juta rumah,&rdquo; ungkap Friderica, dengan menegaskan satgas ini akan dipimpin Menteri PKP bersama OJK.
Terakhir, Friderica menegaskan bahwa data SLIK tidak menjadi penentu dalam persetujuan kredit oleh lembaga jasa keuangan. &ldquo;Melainkan hanya sebagai catatan informasi,&rdquo; imbuhnya. (KR)

OJK juga menekankan data SLIK tidak lagi jadi penentu persetujuan kredit dari lembaga keuangan.

OJK rombak aturan SLIK demi permudah akses KPR bersubsidi

JAKARTA &shy;&ndash; Pemerintah Indonesia tetap menurunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2026 di tengah lonjakan harga bahan bakar avtur akibat dinamika geopolitik di Timur Tengah.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan hal tersebut usai mengikut Rapat Kerja Kabinet Merah Putih di Istana Negara, pada Rabu (8/4) kemarin.
Dalam rapat tersebut, kata Airlangga, pemerintah melakukan penyesuaian harga avtur dengan menerapkan PPN DTP 11% selama dua bulan. Ia menyebut langkah ini bisa menahan laju kenaikan tiket pesawat domestik hingga pada level 9-13%.
Untuk dampak kepada ongkos haji, seperti diketahui, Pemerintah Indonesia telah berkomitmen menurunkan biaya hingga Rp2 juta untuk keberangkatan 2026.
&ldquo;Kemudian dampak kenaikan avtur ini di-absorp oleh pemerintah, jadi tidak ada kenaikan biaya haji,&rdquo; jelas Airlangga, saat memberi keterangan kepada media massa.
Kebijakan ini membuat pemerintah Indonesia harus menanggung beban kenaikan bagi sekitar 220 ribu jemaah haji, yang totalnya mencapai Rp1,77 triliun dan dibebankan kepada APBN.
&ldquo;Dengan demikian, tidak ada dampak bagi para jemaah haji,&rdquo; imbuh Airlangga.
Menurut acuan data PT Pertamina (Persero), harga avtur periode Maret 2026 berada di level 74,2 sen per liter untuk penerbangan internasional. Namun pada periode April 2026, harga avtur melonjak 92% menjadi 142,3 sen per liter.
Kenaikan tersebut terjadi menyusul lonjakan harga minyak mentah dunia, yang mencapai lebih dari 70% sejak Februari, sebelum kembali turun di bawah US$100 per barel pada pekan ini. (KR)

Pemerintah tanggung pajak avtur dan mengalokasikan APBN Rp1,77 triliun agar ongkos haji tak naik.

Biaya haji turun Rp2 juta meski harga avtur melesat 92%

JAKARTA &ndash; Pemerintah Indonesia memastikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi tak mengalami kenaikan meskipun harga minyak mentah dunia telah melonjak dan berada di atas US$100 per barel.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengatakan keputusan itu sesuai arahan dan hasil rapat bersama Presiden Prabowo Subianto.
&ldquo;Untuk BBM subsidi tidak ada penyesuaian naik ataupun turun. Artinya flat masih pakai harga sekarang,&rdquo; kata Bahlil, dalam konferensi pers yang digelar Selasa (31/3).
Namun untuk BBM nonsubsidi, kata Bahlil, pemerintah tengah membahas perubahannya dengan tim Pertamina dan penyalur swasta lain. Namun ia belum dapat memastikan kapan hasil pembahasannya akan diungkap ke publik.
Sementara untuk menjaga persediaan, pemerintah Indonesia menerapkan batas pembelian BBM maksimal 50 liter per hari untuk setiap kendaraan.
&ldquo;Dalam pandangan kami sebagai mantan sopir angkot, wajar dan bijak itu kalau isi mobil 1 hari 50 liter itu tangki sudah penuh,&rdquo; jelas Bahlil.
Meskipun demikian, Bahlil mengaku pemerintah akan tetap melihat perkembangan fluktuasi harga minyak mentah dunia, untuk mengambil keputusan berikutnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah Indonesia akan mempercepat implementasi B50, yang memungkinkan blending 50% biodiesel untuk menekan konsumsi BBM berbasis fosil hingga 4 juta kiloliter.
&ldquo;Sebagai bagian dari upaya kemandirian energi dan efisiensi energi, pemerintah menerapkan kebijakan B50 ini mulai berlaku 1 Juli 2026,&rdquo; jelas Airlangga.
Implementasi itu, menurut Bahlil, akan mendukung surplus bagi persediaan bahan bakar solar dalam negeri. (KR)

Selain membatasi pembelian BBM, pemerintah juga mempercepat implementasi B50 pada pertengahan tahun.

Harga BBM tak berubah, batas pembelian 50 liter sehari

JAKARTA - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan pemerintah belum berencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, meskipun harga minyak mentah dunia sempat melonjak akibat konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel.
"Enggak, kita enggak akan naikkan harga BBM," kata Purbaya seusai menghadiri rapat koordinasi terbatas yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, dikutip&nbsp;cnbc, Senin (16/3).
Ia menjelaskan pemerintah memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai peredam tekanan dari lonjakan harga minyak mentah global. Langkah itu diputuskan dalam rapat koordinasi terbatas yang membahas dampak konflik geopolitik terhadap perekonomian.
Harga minyak mentah dunia sebelumnya sempat menembus lebih dari US$100 per barel, jauh di atas asumsi makro APBN 2026 yang berada di kisaran US$70 per barel. Namun, Purbaya menilai kondisi fiskal pemerintah masih cukup kuat untuk menyerap tekanan tersebut.
"Jadi ketika harga minyak dunia naik kan kalau kita naikkan langsung, di pass through ke harga BBM, itu kan memperlambat ekonomi apa enggak? mempengaruhi daya balik apa enggak? pasti mempengaruhi kan. Jadi diabsorb dulu oleh APBN dan pemerintah," tegas Purbaya.
Menurutnya, kebijakan tersebut membuat harga BBM domestik tetap relatif stabil meski pasar energi global bergejolak, terutama setelah jalur perdagangan minyak utama dunia di Selat Hormuz terdampak konflik kawasan.
"Jadi di luar enggak ada gejolak berarti kan sekarang? Ya karena pemerintah mengabsorb kenaikan biayanya," ucapnya.
Purbaya, menambahkan APBN masih memiliki daya tahan untuk merespons lonjakan harga minyak dunia, meski ia tidak merinci berapa lama pemerintah dapat mempertahankan kebijakan tersebut.
"Kalau saya mah tahan terus," tegas Purbaya sambil menunjukkan gestur kuat dengan mengepalkan kedua tangannya.(DH)

Purbaya pastikan pemerintah belum naikkan BBM subsidi dan gunakan APBN redam lonjakan harga minyak.

Harga minyak global naik, Menkeu pastikan BBM subsidi tidak berubah

JAKARTA &ndash; PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) mengusulkan subsidi perumahan naik menjadi Rp750 juta dari sebelumnya Rp200 juta. Hal itu disampaikan Nixon LP. Napitupulu, Direktur Utama BBTN dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR di Jakarta, Senin (26/1).
&ldquo;Kami sedang mengusulkan ke pemerintah agar subsidi itu jangan dibatasi sampai Rp200 juta, karena itu terlalu jauh sekali,&rdquo; katanya.
Dia menyampaikan bahwa saat ini masyarakat yang bekerja di kota sangat membutuhkan subsidi perumahan.&ldquo;Tidak ada lagi rumah di bawah Rp200 juta, ini bukan kelas menengah sebenarnya, cuma kelas bawah cuma terlalu jauh ke daerah Purwakarta sana, misalnya, kerjanya di Jabodetabek,&rdquo; katanya.
Menurut dia, pemberian subsidi itu akan bisa diserap apabila mencapai Rp750 juta dibandingkan Rp200 juta seperti saat ini.
Selain itu, Dia menyampaikan agar pemberian subsidi diperluas untuk bangunan yang bukan dari developer, tapi rumah milik sendiri untuk kegiatan renovasi . &ldquo;Subsidi untuk bangun sendiri atau renovasi. Jadi, fasilitasnya subsidi perumahannya diperluas,&rdquo; katanya.(LK)

Program subsidi diusulkan merambah untuk kegiatan renovasi rumah.