JAKARTA -&nbsp;PT Samudera Indonesia Tbk (SMDR)&nbsp;menerbitkan Sukuk Ijarah Tahap III senilai Rp700 miliar, sebagai bagian dari program Penawaran Sukuk Ijarah Berkelanjutan dengan target dana Rp2 triliun.
Berdasarkan prospektus yang disampaikan SMDR pada Kamis (24/4), imbalan ijarah ditetapkan sebesar Rp57,75 miliar per tahun atau setara Rp82,5 juta untuk setiap kelipatan Rp1 miliar.
SMDR akan membayar cicilan imbalan ijarah setiap 3 bulan sejak tanggal emisi, dengan pembayaran pertama pada 19 Agustus 2026. Adapun tenor yang ditawarkan untuk surat utang ini selama 3 tahun.
Sebelumnya, SMDR telah merealisasikan penerbitan Sukuk Ijarah sebesar Rp550 miliar pada tahap pertama dan Rp500 miliar pada tahap kedua di 2025.
Manajemen SMDR menyebut sekitar 65,71% dana hasil penerbitan Sukuk Ijarah Tahap III ini, akan dipakai untuk pembiayaan ke PT Samudera Perkapalan Indonesia. Anak usaha ini disebut berencana membangun 2unit kapal chemical tanker.
Sedangkan sisanya sekitar 34,29% akan dipakai oleh SMDR untuk mendanai pembangunan 1 unit kapal kontainer, serta biaya pra-operasi dan peluncurannya.
Dengan penerbitan tahap III ini, sisa plafon emisi dalam program penerbitan utang ini adalah Rp250 miliar.
Masa penawaran umum dari Sukuk Ijarah Tahap III SMDR akan berlangsung pada 11&ndash;13 Mei 2026. Sedangkan penjatahan dijadwalkan 18 Mei 2026, distribusi secara elektronik pada 19 Mei 2026, dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 20 Mei 2026.
Sukuk diterbitkan tanpa warkat dalam bentuk Sertifikat Jumbo atas nama Kustodian Sentral Efek Indonesia. Satuan perdagangan ditetapkan sebesar Rp5 juta dan kelipatannya.
Objek ijarah berupa hak manfaat atas aset tetap milik entitas anak dan perseroan, dengan nilai total objek mencapai Rp931,66 miliar.
Berdasarkan pemeringkatan Pefindo untuk periode 10 Maret 2026 hingga 1 Maret 2027, Sukuk Ijarah ini memperoleh peringkat idA+(sy). (DH/KR)

Sebagian besar dana hasil penerbitan sukuk akan mendukung pendanaan anak usaha dan ekspansi armada.

Tambah 3 armada kapal, SMDR terbitkan Rp700 sukuk miliar

JAKARTA &ndash; Fitch Ratings mencatat nilai pembiayaan sindikasi syariah melampaui penerbitan sukuk dalam mata uang dolar Amerika Serikat (AS) di awal 2026, seiring melambatnya emisi sukuk global dari sejumlah pasar utama di tengah konflik di Timur Tengah.
Fitch dalam laporan terbarunya menyebut, skema sindikasi, termasuk kredit berbasis syariah, kian dominan dalam bauran pendanaan. Alasannya, skema pendanaan ini dinilai lebih privat, fleksibel, serta mendapat dukungan likuiditas perbankan dari negara kawasan Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC).
Nilai sindikasi syariah di pasar inti yang termasuk GCC, meliputi Mesir, Indonesia, Malaysia, Turki, dan Pakistan bahkan mencapai US$23 miliar pada kuartal I-2026. Angka ini melonjak 294% secara tahunan, meskipun turun 18% secara kuartalan.
Namun Fitch menegaskan realisasi itu melampaui penerbitan sukuk dolar AS, yang tercatat turun 9% secara kuartalan namun meningkat 20% menjadi US$20 miliar di kuartal pertama.
Kepala Global Keuangan Syariah Fitch, Bashar Al Natoor, menyampaikan prospek jangka panjang pembiayaan sindikasi syariah. Mulai dari sentimen pasar pascakonflik Timur Tengah, hingga akses dan kebutuhan pendaan.
Namun di tengah sentimen itu, Bashar menilai kredit sindikasi syariah tetap menjadi saluran yang layak di tengah tekanan pasar, didukung 65% bank syariah dan institusi multilateral global yang saat ini memegang level investment grade dari Fitch.
&ldquo;Sementara bank syariah di kawasan GCC secara khusus memasuki periode konflik dengan pangsa pasar domestik yang besar, likuiditas memadai, dan bantalan modal yang kuat,&rdquo; ungkap Bashar, dalam laporan yang disampaikan Selasa (21/4) kemarin.
Fitch mencatat outstanding pembiayaan sindikasi syariah di kuartal pertama telah mencapai US$219 miliar, meningkat 26% secara tahunan. Sebagian besar berasal dari Arab Saudi, Uni Emirates Arab, dan Mesir, dengan tenor mulai dari 1-40 tahun. (KR)

Fitch menilai tren pembiayaan syariah berpotensi melampaui penerbitan sukuk berdenominasi dolar AS.

Fitch ungkap potensi kredit sindikasi syariah, lampaui sukuk dolar AS

JAKARTA &ndash; PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN), emiten tambang terintegrasi milik Prajogo Pangestu, mendapat peringkat &ldquo;idA/Stable&rdquo; dari Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
Peringkat itu tak berubah sejak Maret 2025, di mana Pefindo juga memberikan peringkat CUAN di level &ldquo;idA/Stable&rdquo;.
Dalam laporan pemeringkatan yang disampaikan, Pefindo menilai peringkat CUAN dibatasi oleh sejumlah risiko. Mulai dari risiko pengembangan proyek baru, struktur modal yang moderat, serta eksposur perusahaan terhadap fluktuasi harga batu bara dan gangguan cuaca.
Meskipun demikian, Pefindo menyampaikan peringkat CUAN dapat dinaikkan jika sejumlah proyek barunya berjalan mulus, serta mendorong margin laba perusahaan.
Sebaliknya, peringkat ini juga bisa diturunkan jika margin laba perusahaan turun signifikan di bawah target, serta adanya utang baru yang memberatkan struktur modal perusahaan.
&ldquo;Melemahnya profil keuangan sebagai dampak dari harga batu bara yang lebih rendah dan dalam jangka panjang juga dapat memberikan tekanan pada peringkat,&rdquo; tulis analis Pefindo, dalam laporan pemeringkatan yang disampaikan.
Tidak hanya itu saja, Pefindo juga menegaskan perubahan peringkat atas&nbsp;PT Petrosea Tbk (PTRO) juga akan berdampak langsung pada CUAN, mengingat hubungan strategis antara kedua entitas afiliasi ini.
Dalam kesempatan yang sama, Pefindo juga menegaskan peringkat &ldquo;idA&rdquo; untuk obligasi yang diterbitkan CUAN pada 2025, dengan indikasi kemampuan yang kuat bagi perusahaan untuk menyelesaikan kewajibannya.
Peringkat serupa juga diberikan untuk Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Tahap I/2025, di level &ldquo;idA(sy)&rdquo;. Peringkat ini dinilai berdasarkan kemampuan CUAN untuk memenuhi kewajibannya, di tengah sensitivitas ekonomi bagi perusahaan sejenis.
Menurut data kepemilikan saham dari Bursa Efek Indonesia (BEI) yang diolah IDNFinancials.com, saat ini Prajogo Pangestu mengendalikan 84,10% saham CUAN secara langsung hingga Maret 2026.
Sejumlah investor yang memiliki lebih dari 1% saham CUAN termasuk Grange Prosperity Pte Ltd 2,63%, HSBC Ltd-Singapore Branch Private Banking Division 1,09%, dan Standard Chartered Bank (Singapore) 1,02%. (KR)

CUAN tetap menyandang peringkat “idA/Stable” di tengah risiko proyek baru dan harga batu bara.

CUAN milik Prajogo Pangestu pertahankan peringkat dari Pefindo

JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI terus menghadirkan kemudahan investasi bagi masyarakat melalui pembelian Sukuk Ritel seri SR024 lewat aplikasi wondr by BNI. Program ini berlaku pada masa penawaran SR024 hingga 15 April 2026 dengan penawaran cashback hingga Rp29 juta.
Nasabah sudah bisa mulai berinvestasi SR024 hanya dengan Rp1 juta. Investasi ini memberikan passive income bulanan dengan imbal hasil tetap dan jaminan dari negara.
&ldquo;Melalui aplikasi wondr by BNI, kami ingin memberikan pengalaman investasi yang semakin mudah, praktis, dan dapat diakses oleh lebih banyak masyarakat,&rdquo; ujar SEVP Wealth Management BNI Steven Suryana dalam keterangan tertulis.
Ia menambahkan bahwa inisiatif ini juga mendukung peningkatan literasi keuangan dan inklusi investasi di kalangan masyarakat luas. SR024 terdiri dari dua pilihan tenor, yaitu SR024T3 dan SR024T5. SR024T3 menawarkan imbal hasil tetap 5,55% (gross) dengan tenor 3 tahun dan jatuh tempo pada 10 Maret 2029.
Sementara itu, SR024T5 menawarkan imbal hasil tetap 5,90% (gross) dengan tenor 5 tahun dan jatuh tempo pada 10 Maret 2031. Pembayaran kupon dilakukan setiap tanggal 10 setiap bulan, dengan pembayaran pertama pada 10 Mei 2026.
Selama masa penawaran, nasabah yang membeli SR024 melalui wondr by BNI berkesempatan memperoleh cash reward hingga Rp29 juta sesuai jumlah dan periode pembelian. Program ini terbuka bagi seluruh nasabah, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
Steven menegaskan bahwa Sukuk Ritel merupakan instrumen investasi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga mendukung pembiayaan pembangunan negara. &ldquo;Melalui investasi di SBN ritel seperti SR024, masyarakat tidak hanya mendapatkan potensi imbal hasil yang kompetitif, tetapi juga turut berkontribusi dalam pembangunan nasional,&rdquo; tuturnya.
Dengan kemudahan akses digital dan manfaat imbal hasil yang stabil, BNI mendorong masyarakat untuk mulai berinvestasi sejak dini. Melalui wondr by BNI, semua proses dilakukan secara daring, cepat, dan nyaman hanya dalam genggaman. (YS)&nbsp;

BNI hadirkan kemudahan beli Sukuk Ritel SR024 di wondr by BNI dengan cashback hingga Rp29 juta.

Beli SR024 via wondr by BNI Berpeluang Cashback hingga Rp29 Juta

JAKARTA &ndash; PT Indah Kiat Pulp &amp; Paper Tbk (INKP) bakal melunasi sejumlah surat utang yang jatuh tempo dalam waktu dekat. Hal itu disampaikan Kurniawan Yuwono, Direktur INKP dalam keterbukaan informasi dikutip Senin (2/2).&rsquo;
&ldquo;Perusahaan telah menyediakan dana yang akan digunakan untuk membayar pokok obligasi dan sukuk,&rdquo; katanya.
Pokok obligasi yang akan dibayar yakni,
<ul>
<li>Obligasi Berkelanjutan V Tahap III 2025 seri I Rp570,79 miliar, yang jatuh tempo pada 22 Maret 2026. Suku bunga 7% per tahun dengan pembayaran rutin per tiga bulan sejak diterbitkan pada 13 Maret 2025.</li>
<li>Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap III 2025 seri A Rp532,93 miliar.</li>
<li>Obligasi USD Berkelanjutan II Tahap II 2025 seri A US$125.000.</li>
<li>Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV 2021 seri C Rp277,07 miliar.</li>
</ul>
Menurut dia, pada saat jatuh tempo sejumlah nilai Obligasi V, Obligasi I, Obligasi US$ dan Sukuk ditempatkan dalam bentuk kas dan setara kas.
&ldquo;Perusahaan belum memiliki rencana untuk melakukan pelunasan terhadap obligasi, obligasi US$, dan sukuk dengan hutang baru dari bank atau lembaga keuangan lainnya,&rdquo; katanya.
Per September 2025, INKP kas dan setara kas sebesar US$1,95 miliar, naik dari US$1,76 miliar per Desember 2024. Sementara itu, total asset US$12,48 miliar dan total ekuitas US$6,71 miliar.
Bersamaan dengan pengumuman rencana itu, harga saham emiten ini terkoreksi 9,98% atau Rp900 menjadi Rp8.200 per saham pada penutupan sesi II, Senin (2/2). Dalam sepekan sahamnya terkoreksi 21,90% atau Rp2.300 per saham. (LK)

Harga saham INKP terkoreksi di saat mengumumkan rencana lunasi pokok surat utang yang jatuh tempo. 

INKP sediakan dana bayar pokok surat utang yang jatuh tempo

JAKARTA &ndash; PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk (INET) akan menerbitkan Obligasi I dan Sukuk Ijarah I Tahun 2026 senilai total Rp1 triliun pada 30 Januari hingga 3 Februari 2026 mendatang.
Berdasarkan prospektus awal, INET akan menawarkan Obligasi I dan Sukuk I senilai masing-masing Rp500 miliar dalam dua seri dengan jangka waktu 370 hari dan 3 tahun.
Penawaran instrumen utang ini masih dalam tahap penawaran awal (bookbuilding) sampai tanggal 27 Januari, sehingga nilai penawaran tiap seri, serta tingkat bunga atau imbal hasil masih belum ditentukan.
Namun, pembayaran bunga obligasi pertama dijadwalkan akan jatuh pada 6 Mei 2026.
Menurut keterangan resmi, INET akan mengalokasikan seluruh dana hasil penerbitan obligasi dan sukuk tersebut untuk anak usahanya yang baru diakuisisi September lalu, PT Garuda Prima Internetindo (GPI).
GPI akan menggunakan dana tersebut untuk pembangunan jaringan FTTH (Fiber To The Home) dengan teknologi WIFI 7 di Kalimantan Barat.
Sebagai catatan, GPI juga diproyeksikan akan menerima dana segar Rp2,94 triliun dari rights issue INET Rp3,2 triliun yang baru rampung pada Kamis (22/1) kemarin. Namun, dana ini akan digunakan untuk jaringan FTTH di kawasan Bali dan Lombok.
Obligasi dan sukuk yang akan diterbitkan INET ini telah mendapat peringkat &ldquo;idA (single A)&rdquo; dan &ldquo;idA (single A syariah)&rdquo; dari PT Kredit Rating Indonesia.
PT KB Valbury Sekuritas dan PT RHB Sekuritas Indonesia tercatat sebagai penjamin pelaksana emisi dan penjamin emisi, dengan PT KB Indonesia Tbk (BBKP) bertindak sebagai wali amanat.
Berikut jadwal penerbitan rights issue INET:
<ul>
<li>Penawaran awal: 22-27 Januari 2026</li>
<li>Penawaran umum: 30 Januari &ndash; 3 Februari 2026</li>
<li>Tanggal Pencatatan: 9 Februari 2026</li>
</ul>
(ZH)

Rights issue Rp3,2 triliun rampung, INET targetkan Rp1 triliun lagi dari obligasi dan sukuk.

Rights issue rampung, INET siap terbitkan obligasi & sukuk Rp1 triliun

JAKARTA &ndash; PT Bank Aladin Syariah Tbk (BANK), emiten bank digital syariah, menawarkan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 senilai Rp500 miliar untuk memperkuat modal pembiayaan.
Sukuk Wakalah I Tahap I/2025 ini merupakan bagian dari Penawaran Umum kepada Pemodal Profesional Sukuk Wakalah Berkelanjutan I BANK senilai total Rp2 triliun.
Berdasarkan prospektusnya, sukuk ini memiliki tenor 370 hari, dengan imbal hasil setara dengan 8,25%, yang akan dibayarkan tiap tiga bulan, mulai 8 April 2026 mendatang.
Penawaran sukuk ini telah dimulai sejak 31 Desember 2025, dan akan berakhir pada 5 Januari 2026 mendatang, dengan pencatatan pada 9 Januari 2026.
&ldquo;Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Wakalah ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, akan dipergunakan untuk penyaluran pembiayaan untuk mendukung kinerja Perseroan,&rdquo; ujar manajemen dalam prospektusnya, Rabu (31/12).
Menurut Perseroan, struktur pendanaan kini masih didominasi oleh deposito jangka pendek dengan tenor 1 dan 3 bulan, sedangkan portofolio pembiayaan memiliki jangka waktu menengah hingga panjang.
Hal ini lantas dapat menimbulkan maturity mismatch dan berisiko mengganggu likuiditas.
&ldquo;Setelah penerbitan sukuk, komposisi pendanaan tenor 1 bulan diproyeksikan turun dari 34,9% menjadi 29,6%, sementara pendanaan jangka panjang meningkat, sehingga profil jatuh tempo liabilitas menjadi lebih seimbang,&rdquo; tambah manajemen.
Untuk mengatasi risiko maturity mismatch tersebut, Perseroan melakukan optimalisasi pricing deposito untuk mengarahkan komposisi DPK ke tenor yang lebih panjang.
Hal ini sejalan dengan tujuan diversifikasi produk pendanaan jangka menengah-panjang Perseroan, &ldquo;melalui pengembangan instrumen syariah yang memberikan pilihan pendanaan lebih stabil bagi nasabah.&rdquo;
Hingga akhir September 2025, financing-to-deposit ratio (FDR) BANK memang tercatat hanya mencapai 59,73%, ambles dari 85,06% per September 2024 lalu.
Namun, BANK berhasil membalikkan rugi bersih menjadi laba bersih pada akhir kuartal III 2025 lalu, sebesar Rp128,15 miliar. (ZH)

Sebagai upaya mencegah maturity mismatch, Bank Aladin Syariah tawarkan sukuk bertenor 1 tahun.

Bank Aladin tawarkan sukuk Rp500 miliar, imbal hasil capai 8,25%

JAKARTA &ndash; PT Bursa Efek Indonesia (BEI) melanjutkan penghentian sementara (suspensi) transaksi saham PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) di seluruh pasar mulai Selasa (8/12).
Dalam keterbukaan informasi dikutip Senin (8/12), Adi Pratomo Aryanto, Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2 BEI menyampaikan bahwa BEI memutuskan melanjutkan suspensi perdagangan efek WIKA di seluruh pasar hingga pengumuman lebih lanjut.
Kebijakan itu diambil BEI merujuk surat dari WIKA dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) masing-masinmg terkait pembayaran bunga obligasi dan pendapatan bagi hasil sukuk mudharabah per (28/11) dan penundaan pembayaran bunga obligasi dan sukuk mudharabah berkelanjutan II tahap I 2021 seeri B dan C pada akhir pekan lalu (5/12).
WIKA menunda pembayaran bunga obligasi dan pendapatan bagi hasil sukuk mudharabah yang dijadwalkan pada Senin (8/12) yakni, bunga ke-17 obligasi berkelanjutan seri B dan seri C; pendapatan bagi hasil ke-17 sukuk mudharabah seri B dan Seri C.
&ldquo;Atas penundaan pembayaran tersebut, mengindikasikan adanya permasalah pada kelangsungan usaha perusahaan,&rdquo; katanya.
Per September 2025, WIKA mencatatkan total aset Rp57,01 triliun, total kewajiban Rp48,44 triliun, dan total ekuitas Rp8,57 triliun. (LK) &nbsp;
&nbsp;

WIKA menunda pembayaran bunga ke-17 obligasi berkelanjutan tahun 2022 seri B dan C.

Tunda bayar bunga obligasi tahun 2021, BEI lanjutkan suspensi WIKA

JAKARTA &ndash; PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) melunasi obligasi dan sukuk senilai total Rp405,53 miliar pada Senin (8/12). Seiring langkah itu, saham emiten ini bergerak positif sejak sesi I hingga awal sesi II.
Mengutip keterbukaan informasi, David Fernando Audy, Direktur DSSA menyampaikan sumber dana melunasi pokok obligasi atau pengembalian dana sukuk dan bunga obligasi atau imbal hasil sukuk dari kas internal perusahaan.
Jumlah obligasi yang jatuh tempo pada (6/12) sebesar Rp202,76 miiar, yang terdiri dari nilai pokok Rp199,17 miliar dan bunga keempat sebesar Rp3,59 miliar. Jumlah sukuk yang jatuh tempo pada (6/12) sebesar Rp202,76 miliar, terdiri dari dana sebesar Rp199,17 miliar dan imbal hasil Rp3,59 miliar.
Dia menyampaikan bahwa kewajiban perusahaan berakhir dengan melunasi pokok obligasi dan pengembalian sukuk tersebut. &ldquo;Seluruh kewajiban perusahaan atas obligasi dan sukuk berakhir,&rdquo; katanya.
Hingga sesi II pukul 13.56 WIB, saham DSSA terkerek 7,27% atau Rp7.525 per saham menjadi Rp109.600 per lembar. Sejak sepekan sahamnya terkoreksi 4,55% atau Rp5.255 per lembar. (LK)

DSSA lunasi pokok obligasi dan sukuk senilai total Rp405,53 miliar.

DSSA lunasi obligasi dan sukuk, saham terkerek 7,27% di awal sesi IIi 

JAKARTA -&nbsp;PT Wijaya Karya Tbk (WIKA)&nbsp;mengumumkan penundaan pembayaran bunga obligasi dan pendapatan bagi hasil sukuk mudharabah, yang jatuh tempo pada Desember 2025.
Berdasarkan keterbukaan informasi BEI, Jumat (28/11), enam seri surat utang yang akan jatuh tempo itu mencakup Obligasi Berkelanjutan I dan II, serta Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I dan II.
Direktur Keuangan WIKA, Sumadi, menjelaskan saat ini kondisi pasar industri konstruksi secara nasional mengalami penurunan. Kondisi ini disebut berdampak langsung kepada penurunan perolehan kontrak baru, penurunan penjualan, dan penerimaan kas perseroan.
&ldquo;Hal ini mengakibatkan keterbatasan unrestrictred cash untuk memenuhi pemenuhan kewajiban pembayaran bunga dan pendapatan bagi hasil Sukuk Mudharabah.&rdquo;
Meski perseroan berhasil mencatat kinerja positif pada bisnis inti, Sumadi menekankan WIKA masih memerlukan waktu dan dukungan semua pihak untuk menyehatkan kondisi usaha, keuangan, dan pemenuhan utang.
Untuk itu, kata Sumadi, WIKA berencana menunda pembayaran bunga dan pendapatan bagi hasil yang harusnya dibayarkan pada 3, 8, dan 18 Desember 2025.
Sumadi menambahkan, WIKA akan melakukan diskusi dengan Wali Amanat serta para pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah guna menghasilkan kesepakatan, pada RUPO/RUPSU yang akan dilaksanakan pada tanggal 4, 5, dan 8 Desember 2025 mendatang. (DH/KR)

WIKA tunda bayar bunga dan pendapatan bagi hasil sukuk mudharabah yang akan jatuh tempo akhir tahun ini.

Jatuh tempo Desember, WIKA tunda bayar bunga dan bagi hasil sukuk

JAKARTA &ndash; PT Tower Bersama Infrasructure Tbk (TBIG) menawarkan obligasi dan sukuk ijarah berkelanjutan senilai total Rp2,2 triliun mulai Jumat (28/11) hingga Senin (1/12).
Dari prospektus singkat dikutip Jumat (28/11), Obligasi Berkelanjutan VII Tahap II 2025 dengan pokok Rp1,6 triliun, yang ditawarkan dalam dua seri. Seri A dengan pokok Rp347,98 miliar dengan bunga 5,50% per tahun selama tiga tahun dan Seri B Rp1,25 triliun dengan bunga 5,85% selama lima tahun.
Sedangkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap II 2025 senilai Rp600 miliar ditawarkan dalam dua seri. Seri A Rp200 miliar dengan imbalan ijarah Rp11 miliar per tahun selama tiga tahun dan Seri B Rp400 miliar dengan cicilan imbalan ijarah Rp23,4 miliar per tahun selama lima tahun.
Seluruh dana yang diperoleh akan digunakan untuk pembayaran sebagian pokok pinjaman fasilitas dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) senilai Rp1,19 miliar per 31 Oktober 2025, sisa saldo pokok pinjaman terutang setelah pembayaran melalui dana obligasi Rp846,01 miliar. Tingkat suku bunga 6,50% per tahun, jumlah yang akan dibayarkan Rp596,72 miliar dengan jatuh tempo pada 10 Desember 2025.
Sisa saldo pokok pinjaman terutang setelah pembayaran melalui dana sukuk ijarah sebesar Rp249,29 miliar, yang mana sumber dana untuk pembayaran sisa saldo pokok pinjaman dari arus kas kegiatan operasional. (LK)

Dana yang diperoleh digunakan membayar sebagian pokok fasilitas pinjaman ke BNI.

TBIG tawarkan obligasi dan sukuk senilai total Rp2,2 triliun

JAKARTA &ndash; Pemerintah Indonesia telah mengantongi dana Rp10 triliun dan US$2 miliar dalam lelang surat berharga negara dan sukuk global.
Dalam lelang yang digelar pada Selasa (25/11) kemarin, pemerintah menghimpun dana Rp10 triliun dari 3 seri Surat Perbendaharaan Negara &ndash; Syariah (SPNS) dan 5 Project Based Sukuk (PBS).
Kementerian Keuangan mencatat angka penawaran yang masuk dalam lelang tersebut mencapai Rp34,46 triliun.
Sementara sebelumnya pada 20 November 2025, pemerintah juga telah menerbitkan sukuk global senilai US$2 miliar dalam 2 seri, dengan tenor masing-masing 5 dan 10 tahun.
Dengan imbal hasil 4,5% dan 5% per tahun, angka penawaran yang masuk dalam lelang efek utang ini mencapai US$5,8 miliar.
&ldquo;Pencapaian ini mencerminkan minat dan kepercayaan yang tinggi dari investor internasional terhadap fundamental ekonomi Indonesia, kredibilitas, dan pengelolaan APBN yang baik oleh pemerintah,&rdquo; jelas Direktorat Pembiayaan Syariah Kementerian Keuangan, dalam keterangan resmi.
Sukuk global yang mendapat peringkat &ldquo;Baa2&rdquo; dari Moody&rsquo;s dan &ldquo;BBB&rdquo; dari S&amp;P Global Ratings itu, akan dicatatkan di Bursa Efek Singapura (SGX) pada 1 Desember 2025. (KR)

Sebanyak Rp10 triliun berasal dari lelang surat berharga syariah dan US$2 miliar dari sukuk global.

Indonesia raup Rp10 triliun dan US$2 miliar dalam lelang sukuk

JAKARTA - Emiten menara telekomunikasi&nbsp;PT Bali Towerindo Sentra Tbk (BALI)&nbsp;menawarkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2025 senilai total Rp1,35 triliun.
Penawaran umum digelar pada 25&ndash;27 November 2025, dengan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dijadwalkan pada 4 Desember 2025.
Dikutip dari prospektus BALI, instrumen syariah ini terdiri atas dua seri. Seri A memiliki nilai Rp414,85 miliar dengan tenor 370 hari, sementara Seri B bernilai Rp939,15 miliar berjangka tiga tahun. Cicilan imbalan ijarah untuk kedua seri dibayarkan setiap tiga bulan.
Proses penjatahan dilakukan pada 1 Desember, disusul distribusi elektronik pada 3 Desember 2025. Pembayaran kembali bersifat bullet payment, jatuh tempo pada 13 Desember 2026 untuk Seri A dan 3 Desember 2028 untuk Seri B.
Bali Tower memperoleh peringkat &ldquo;idA(sy)&rdquo; dari Pefindo yang berlaku hingga 1 September 2026.
Penjamin pelaksana emisi adalah PT Mandiri Sekuritas dan PT Sucor Sekuritas, sementara&nbsp;PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR)&nbsp;bertindak sebagai wali amanat.
BALI akan menggunakan seluruh dana hasil penerbitan sukuk ijarah untuk membayar sejumlah kewajiban. Rinciannya sebanyak 14,55% akan dialokasikan untuk kewajiban ke PT Paramitra Intimega, kemudian 8,14% untuk Bank Victoria, dan 44,55% untuk Indonesia Infrastructure Finance (IIF).
Sisanya akan dipakai untuk melunasi pokok pinjaman di Bank Mandiri.
Per September 2025, BALI membukukan laba bersih Rp138,72 miliar, dengan pendapatan usaha sembilan bulan mencapai Rp922,01 miliar. (DH/KR)

Bali Towerindo menawarkan sukuk Rp1,35 triliun untuk membayar sejumlah utang dan memperkuat kinerja.